PSI Apresiasi Presiden Jokowi akan Evaluasi Sistem Zonasi PPDB

Jakarta, -- PSI mengapresiasi rencana Presiden untuk mempertimbangkan keputusan menghapus kebijakan sistem zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun depan. Pertimbangan penghapusan sistem zonasi itu dikatakan Presiden Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9) dan kembali ditegaskan Presiden hari ini Kamis (8/10) ketika ditanyai media di Stasiun Dukuh Atas.

"Kita patut apresiasi Pak Jokowi menyerap aspirasi dan kritik kita selama ini terkait pelaksanaan sistem Zonasi PPDB", ungkap Furqan AMC

Lebih lanjut Furqan menjelaskan, walaupun tujuan awal sistem zonasi PPDB tersebut mulia, di antaranya untuk pemerataan akses pendidikan dan menghilangkan klasifikasi sekolah favorit dan tidak favorit, namun dalam pelaksanaannya telah menimbulkan banyak masalah.

Kenapa banyak masalah timbul dari sistem zonasi PPDB?

"Apabila kita cermati lebih komprehensif, sesungguhnya berbagai masalah penerapan sistem zonasi PPDB tersebut adalah hilir persoalan. Adapun hulu persoalannya adalah jumlah sekolah yang tidak memadai," tegas Furqan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan jumlah sekolah yang sangat jomplang antara SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Tahun ajaran 2021/2022 jumlah SD di seluruh Indonesia itu 148.992 unit sedangkan jumlah SMP hanya 41.402 unit.

"Sudah otomatis banyak Calon Peserta didik Baru (CPDB) yang terdiskriminasi, di mana siswa lulusan SD pada akhirnya banyak yang tidak tertampung masuk SMP," tambah Furqan.

"Sementara itu jumlah SMP negerinya cuma 57,48%, sehingga ketika diterapkan sistem zonasi PPDB, akan semakin menimbulkan persaingan yang gak ketulungan. Fenomena kemacetan leher botol (bottleneck) tak terhindarkan. Pada akhirnya memicu banyak dosa besar pada sistem zonasi PPDB. Berbagai modus dan manipulasi terjadi di mana-mana di berbagai kota," jelas Furqan lebih lanjut.

Situasi yang kurang lebih sama juga terjadi di SMA. Jumlah SMA di seluruh Indonesia cuma 14.007 unit pada tahun ajaran yang sama. Itupun hanya 49,58% SMA yang negeri.

Kalau kita ambil sampel di Jakarta saja sebagai ibukota negara, tahun 2023 ini data Disdik DKI menunjukkan daya tampung SMA cuma 28 ribu kursi sedangkan perkiraan jumlah calon peserta didik barunya (CPDB) 139 ribu siswa.

"Daya tampung yang tidak memadai tersebut sudah pasti memicu banyak masalah pada saat zonasi PPDB diterapkan," tegas Furqan.

Situasi yang kurang lebih sama dengan SMP di DKI, di mana daya tampungnya cuma 71 ribu kursi sementara perkiraan jumlah murid barunya 149 ribu siswa.

Jika di Jakarta saja kondisinya sangat memprihatinkan, bagaimana dengan di daerah?

Furqan mencontohkan di Kabupaten Subang ditemukan satu desa yaitu desa Manggala Mulya Kecamatan Kalijati anak lulusan SMPnya tidak bisa melanjutkan ke SMA Negeri karena di desanya tidak ada SMA Negeri. Sementara SMA negeri terdekat di luar zonasi.

Bisa diduga fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Subang, tapi besar kemungkinannya terjadi di berbagai daerah di seantero republik, terutama di wilayah yang jauh dari perkotaan.

"Jadi akar masalahnya adalah jumlah sekolah negeri yang minim, sehingga penerapan sistem zonasi menjadi tidak efektif. Alih-alih jadi solusi pemerataan, malah semakin mendiskriminasi dan menimbulkan banyak masalah baru," tegas Furqan.

Lalu apa solusi untuk pemerataan sekolah sesungguhnya?

Menurut Furqan yang bakal jadi calon legislatif PSI dari dapil Jabar 1 (Bandung-Cimahi) ini solusinya adalah percepatan pembangunan sekolah negeri baru di seluruh Indonesia, terutama untuk SMP dan SMA.

"Sungguh sangat disayangkan selama ini laju pembangunan infrastruktur sekolah negeri sangat rendah," ungkapnya.

Berdasarkan data BPS, selama 5 tahun terakhir jumlah SMA negeri hanya bertambah 255 unit di seluruh Indonesia.

Banyak Gubernur malah tidak pernah bangun SMA negeri baru semasa menjabat

Provinsi Jawa Timur selama kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa belum satupun membangun SMA Negeri baru. Dari awal Khafifah dilantik menjadi Gubernur tahun 2019 sampai sekarang jumlah SMA Negeri di Jawa Timur stagnan di angka 423 unit.

Kondisi serupa juga terjadi di Provinsi DIY yang dipimpin Gubernur Hamengkubuwono X. Jumlah SMA Negeri di DIY stagnan di angka 69 unit selama 5 tahun terakhir.

Sementara itu di Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo hanya membangun 1 SMA Negeri baru 5 tahun terakhir. Total SMA Negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2022/2023 sejumlah 361 unit. Jumlah tersebut malah berkurang 1 (satu) unit dibandingkan akhir masa pemerintahan Ganjar Pranowo di periode pertama, yakni 362 unit.

Sedangkan di Provinsi Jawa Barat, awal Ridwan Kamil dilantik jadi Gubernur jumlah SMA Negeri 495 Unit. Di akhir masa pemerintahannya tahun 2023 ini total SMA 514 unit. Ada pertambahan 19 unit SMA Negeri baru semasa pemerintahan kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil," ungkap Furqan.

Di Banten semasa pemerintahan Gubernur Wahidin Halim 2017-2022 hanya terbangun 4 (empat) SMA Negeri baru.

"Adapun di DKI Jakarta pada akhir pemerintahan Anis Baswedan, jumlah SMA Negeri 117 Unit. Padahal tahun ajaran 2017-2018 jumlah SMA Negeri di DKI Jakarta ada 124 unit. Jadi berkurang 7 unit. Cukup ironis, karena APBD DKI itu salah satu yang terbesar di Indonesia. Anispun sebelum menjabat Gubernur DKI pernah menjabat Meneteri Pendidikan. Bahkan istemewanya, semua walikota di DKI ditunjuk Gubernur, beda dengan daerah lainnya yang harus pilkada," ungkap Furqan lebih lanjut.

Provinsi-provinsi di luar Jawapun kondisinya tak jauh berbeda. Di Sulawesi Selatan, jumlah SMA Negeri stagnan di angka 335 Unit selama 5 tahun terakhir. Di Kalimantan Tengah dan Aceh sekarang malah berkurang satu unit dari yang tadinya 182 unit di Kalimantan Tengah dan 395 unit di Aceh pada tahun ajaran 2018-2019.

"Adapun total untuk keseluruhan jumlah sekolah negeri baik SD, SMP, SMA & SMK yang dibangun tahun 2022 di seluruh Indonesia hanya 208 unit," tutup Furqan.(KF)

Thanks for reading PSI Apresiasi Presiden Jokowi akan Evaluasi Sistem Zonasi PPDB | Tags: Headline Jakarta News Pemerintahan Politik