HUT TNI, Kapolri: Kami Bersinergi di Laut dan Bumi Nusantara

 

Jakarta. -- Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menghadiri secara langsung peringatan HUT TNI ke-79 yang bertepatan dengan hari ini. Puncak acara tersebut diselenggarakan di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat.

Dalam memperingati HUT TNI, Jenderal Sigit memastikan sinergitas TNI dan Polri akan selalu terjalin di manapun bertugas.

“Waktu terus berjalan kami selalu berdampingan, beriringan. Saling mendukung, saling melengkapi. Kami adalah saudara yang lahir dari Rahim Ibu Pertiwi,” ujar Jenderal Sigit dalam unggahan Instagram resminya, dikutip Sabtu (5/10/2024).

Jenderal Sigit menekankan, TNI dan Polri akan selalu berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan, TNI dan Polri akan selalu siap siaga menjaga kedaulatan NKRI.

Komitmen itu akan selalu dipegang teguh di dalam menjalankan tugas-tugas di atas langit Nusantara hingga saat menjaga kedualatan NKRI di perbatasan laut. Jenderal Sigit memastikan, TNI dan Polri adalah garda terkuat untuk Majunya Nusantara.

“Saya mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia.. TNI modern bersama rakyat, siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia Maju. TNI Prima. Salam Presisi!!” ungkap Jenderal Sigit.(*/Red) 

Menteri PPPA Apresiasi Langkah Kapolri Bentuk Direktorat PPA dan PPO

 

Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Brigjen Desy Andriani. Kementerian PPPA sangat menghargai langkah Jenderal Sigit. 

"Kementerian PPPA sangat menghargai pembentukan Direktorat PPA dan PPO di Bareskrim Mabes Polri mengingat penanganan kasus perempuan dan anak memerlukan kecepatan, komprehensif dan berlandaskan kepentingan terbaik mereka," kata Bintang dalam siaran pers, Selasa (24/9/2024).

Bintang berharap keberadaan Direktorat PPA dan PPO akan memperkuat penanganan setiap kasus tindak pidana PPA dan PPO untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia juga berharap kepada petugas agar memiliki empati dan kepekaan terhadap trauma yang dialami korban sehingga tidak lagi ada korban yang kebingungan atau rasa takut untuk melapor.

"Kami yakin adanya Direktorat PPA dan PPO, setiap kasus akan ditangani dalam satu komando yang terpadu. Koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak akan mempercepat proses penanganan, sehingga korban tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan keadilan. Layanan yang komprehensif akan memastikan korban mendapatkan dukungan psikologis, medis, dan hukum yang mereka butuhkan untuk bangkit dan melanjutkan hidup," ucap Bintang.

Lebih lanjut, Bintang memastikan Kementerian PPPA akan terus bermitra dengan Kepolisian RI untuk bersama-sama mewujudkan pelindungan perempuan dan anak di Indonesia dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua. Pemerintah, kata Bintang, ingin perempuan dan anak bebas dari kekerasan.

"Mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa setiap perempuan dan anak berhak atas kehidupan yang penuh martabat dan bebas dari kekerasan. Kita semua memiliki peran untuk mewujudkannya," katanya.

Dalam kesempatan ini, Bintang juga mengingatkan bahwa siapa saja yang melihat, mendengar, atau bahkan mengalami kekerasan baik terhadap perempuan dan anak untuk dapat segera melaporkan ke Layanan SAPA 129 melalui call center 129 atau melalui WhatsApp di 08111 129 129.

Sebagaimana diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Parabowo melalui Surat Telegram Nomor ST/2100/IX/KEP/ 2024 tanggal 20 September 2024 telah menunjuk Brigjen Pol Desy Andriani menjadi Direktur Tindak Pidana Perempuan Dan Anak dan Perdagangan Orang. Selain itu, Kapolri juga telah menunjuk dan menetapkan delapan perwira menengah Polri untuk menjadi Direktur Tindak Pidana Siber Di Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Sulawesi Tengah dan Polda Papua sebagai konsekuensi atas telah diterbitkannya PERKAP Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan PERKAP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.(*/Red) 

Masuki Tahun Politik, Presiden Jokowi Dorong untuk Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan

Jakarta -- Presiden Joko Widodo mendorong seluruh pihak untuk terus menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam memasuki tahun politik 2024. Di samping itu, Presiden juga mewanti-wanti agar jalannya pesta demokrasi tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. 

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang Tahun 2023 di eL-Royal Hotel, Kelapa Gading, Jakarta, pada Rabu, 11 Januari 2023. 

“Jangan sampai kegentingan global ini ada, kemudian kita masuk ke tahun politik kemudian mengguncangkan sisi ekonomi. Mengembalikannya (pertumbuhan ekonomi) itu sangat sulit sekali dalam posisi dunia yang tidak pasti, yang sulit diprediksi, yang sulit dikalkulasi seperti yang kita lihat saat ini,” kata Presiden. 

Presiden menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun 2022 kemarin berada pada angka 5,72 persen. Menurut Presiden Jokowi, angka ini masih sangat tinggi. 

“Di kuartal ketiga 2022 kemarin masih di angka 5,72 (persen), kuartal keempatnya baru dalam penghitungan. Nanti akhir bulan akan disampaikan berapa (angkanya),” ujarnya. 

Pada tahun 2022, Presiden menjelaskan bahwa sejumlah indikator sasaran pembangunan nasional menunjukkan tren yang baik. Misalnya, angka kemiskinan yang turun menjadi 9,54 persen dan tingkat pengangguran yang juga turun di angka 5,9 persen. 

“Angka kemiskinan kita juga alhamdulillah dari 10,1 (persen) di 2021, di 2022 kemarin kita hitung kembali lagi 1 digit di 9,54 persen. Angka pengangguran dari 2021 ke 2022, di 2021 7,1 (persen), kemudian turun diangka 5,9 persen karena banyaknya investasi yang masuk ke negara kita,” tambahnya. 

Selain itu, Presiden juga bersyukur atas situasi arus modal yang tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Bahkan, Presiden menuturkan saat ini porsi arus modal di luar Pulau Jawa menjadi yang lebih tinggi dengan angka mencapai 53 persen. 

“Artinya, di Jawa hanya 47 persen. Kalau ini terus naik membesar, artinya pemerataan ekonomi itu akan terjadi tidak hanya di Jawa saja tetapi juga terjadi di luar Jawa,” ucap Presiden. 

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.(*/Red) 

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad di Bali, Panglima TNI: Pecat! -

JAKARTA, - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan, perwira menengah yang menjabat wakil komandan di salah satu detasemen Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berinisial Mayor Infanteri BF harus dipecat.

Mayor Infanteri BF diduga melakukan pemerkosaan terhadap prajurit wanita Divisi Infanteri 3/Kostrad, Letda Caj (K) GER di Bali pada pertengahan November 2022.

Menurut Andika, perbuatan Mayor Infanteri BF juga telah memenuhi unsur pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Kalau satu itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kita kenakan, KUHP ada. Kedua, adalah dilakukan sesama keluarga besar TNI, bagi saya keluarga besar TNI, Polri, sama saja, maka hukuman tambahannya adalah pecat.

"Itu harus," kata Andika setelah melepas Satgas Mantime Task Force TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL di Markas Kolinlamik, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/12/2022) sore.

Ia juga menegaskan, tak ada kompromi atas tindakan Mayor Infanteri BF.

Andika mengatakan bahwa Mayor Infanteri BF telah diproses hukum akibat tindakan tercelanya.

"Oh sudah, sudah proses hukum langsung," ujar dia.

Selain itu, Andika menyampaikan bahwa Mayor Infanteri BF sudah ditahan dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia mengungkapkan, Mayor Infanteri BF sebelumnya telah menjalani penyidikan di Makassar, Sulawesi Selatan.

Penyidikan dilakukan di Makassar karena korban merupakan prajurit yang bertugas di Divisi Infanteri 3/Kostrad.

Andika mengatakan bahwa kasus ini akan ditarik dan ditangani langsung oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

"Jadi kalau enggak salah sidiknya di Makassar karena korban ini bagian dari Divisi 3/Kostrad tetapi akan diambil alih oleh Puspom TNI karena pelaku kan Paspampres, itu kan di bawah Mabes TNI, kita ambil alih, penanganan di TNI," ujar Andika.(bv24) 

Jaksa Agung Akan Copot Oknum Kejaksaan Terlibat Mafia Tanah Diapresiasi Dr(c) Anggreany Haryani Putri.SH

 

Jakarta, BhinnekaNews71.Com -- Dalam kesempatan ini  Dr (c) Anggreany Haryani Putri.SH.MH mengapresiasi kinerja Kejakasaan Agung RI yang telah membentuk satgas guna memberantas para mafia yang menyengsarakan rakyat, Minggu 28 Agustus 22.

Telah diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan agar seluruh jajarannya, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) untuk memberantas praktik mafia tanah.

Ditambah Jaksa Agung ST Burhanuddin memberi peringatan terkait penanganan mafia tanah. Burhanuddin menyebut kasus mafia tanah menjadi atensinya. Apabila ada oknum kejaksaan terlibat kasus mafia tanah, ia mengaku tak segan-segan mencopot.

"Tolong diperhatikan bahwa penanganan mafia tanah ada dalam atensi saya. Oleh karena itu, berhati-hati dalam menangani persoalan tersebut, tetap jaga integritas dan marwah saudara sebagai bagian dari korps Adhyaksa," kata Burhanuddin melalui Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Jumat (26/8/2022).

Lebih lanjut Ahli Hukum Pidana,Dr (c) Anggreany Haryani Putri.SH.MH juga merupakan sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta menjelaskan sekarang ini banyak masyarakat kecil menjadi korban kejahatan para mafia tanah dan ini tentunya harus segera diberantas dan menjadi perhatian serius bagi Satgas " Ucapnya.

"Karena yang menjadi korban adalah masyarakat kecil dan lawannya adalah para korporasi besar,mafia tanah bekerjasama dengan banyak pihak, ini harus menjadi perhatian satgas mafia tanah," imbuhnya.

Menurutnya tindakan ini merupakan bentuk keseriusan Kejaksaan Agung, apabila pegawai mereka ditemukan melanggar lalu kemudian ditangani oleh penyelidik.

Untuk itu lanjut Anggie menyatakan berantas mafia tanah sampai keakar-akarnya agar tidak bermain-main dalam mengemban amanah dan tugas negara dan apabila terjadi pelanggaran, kepada pejabat terkait untuk tidak akan segan segan pecat dan dilakukannya proses hukum," Tutupnya.(*/Red)