Kapolda Kalteng Apresiasi Polres Lamandau Ungkap Sabu Jumlah Besar: Teruslah Berbuat Baik

 

Kalteng - Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng), Irjen Djoko Poerwanto mengapresiasi Polres Lamandau yang kembali menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan jumlah besar di Bumi Pancasila.

Irjen Djoko mengatakan, barang bukti yang disita oleh Polres Lamandau lebih besar dari yang sebelumnya diungkap pada Mei lalu. Namun dirinya belum bisa mengungkapkan, lantaran masih terus dilakukan pengembangan. Menurut mantan Kapolda NTB, pengungkapan ini terbesar dalam kurung waktu lima tahun terakhir.

"Satu orang diamankan dengan barang bukti sabu jumlahnya lebih besar dari yang sebelumnya kita ungkap. Saat ini anggota masih melakukan pengembangan. Nanti akan kita rilis mohon bersabar," kata Irjen Djoko saat dikonfirmasi, Rabu (9/10/2024)..

Dirinya pun mengapresiasi kegigihan anggota Polres Lamandau yang terus mengungkap kasus peredaran gelap narkotika dan menyelamatkan masyarakat di Kalimantan Tengah dari bahaya narkoba. 

"Teruslah berbuat baik para pejuang tangguh Polres Lamandau, terima kasih," tandas Djoko.(*/Red) 

Ketua DPD SKP Minahasa Tenggara Siap Dukung dan Menangkan Paslon YSK - Victor Mailangkay di Minahasa Tenggara

Sulawesi Utara, - Dukungan Masyarakat Sulawesi Utara terhadap Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) - Dr. Johannes Victor Mailangkay, S.H., M.H. Mendapatkan dukungan yang cukup besar dari berbagai stakeholder di Sulawesi Utara, dan dukungan tersebut  mulai mengalir dari Minahasa Tenggara untuk YSK dan Victor Mailangkay

Menurut Melky F Tangian Ketua DPD SKP Minahasa Tenggara ketika diwawancara awak media mengatakan siap menerima pasangan Cagub Yulius Silavanus dan Cawagub Victor Mailangkay

Melky Tangian sampaikan "kami siap menerima Julius Selvanus dan Victor Mailangkay, dan kami sangat siap untuk memenangkan pasangan YSK - Victor Mailangkay di Minahasa Tenggara, tegasnya kepada awak media (5/08)

Bagi kami bahwa YSK dan Victor adalah pasangan yang serasi dan cocok pemimpin Sulut, selain sederhana, Akutable dan kapasitas mereka yang mumpuni akan membahwa Sulut lebih maju,jelas 

Dengan infratruktur yang SKP Minahasa tenggara miliki, Kami  siap menggalang dukungan secara nyata bagi paslon tersebut untuk memenangkan dan mengawalnya sampai Jad ,.ungkap Melky.(Red)

Pewarna Indonesia Jawa Barat Sumbangkan Buku buku Bacaan Anak Kepada Yayasan Terang Anak Indonesia

Depok, - Gerakan literasi membaca adalah upaya atau inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat literasi atau kemampuan membaca dan pemahaman bacaan pada masyarakat. Literasi membaca menjadi penting karena membantu individu untuk memahami informasi, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan meningkatkan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik.

Dalam rangka mewujudkan Budaya Literasi membaca tersebut Ketua Pewarna Indonesia Propinsi Jawa Barat Kefas Hervin Devananda,S.Th,M.Pd.K dengan didampingi oleh Freddy Sigalingging menyambangi Yayasan Terang Anak Indonesia (Yateri) yang beralamat di Perumahan Permata Depok Regency Cluster Emerald B8/26 Depok Jawa Barat.

Adapun tujuan dari Ayah Satu orang Putra ini selain bersilahturami, juga menyerahkan Buku - buku Bacaan untuk  Anak - anak untuk disumbangkan kepada yayasan Terang anak Indonesia.

Menurut Pria yang disapa dengan Romo Kefas ini mengatakan, bahwa gerakan membaca sedari dini harus di biasakan terhadap anak - anak, karena dengan seringnya membaca buku, anak - anak dapat mengurangi dalam penggunaan gadget atau Hp untuk memainkan Game, dan seringnya kita membudayakan membaca buku maka wawasan dan pengetahuan akan berkembang karena buku adalah jendela dunia, ujar Romo kefas saat diwawancara media disalah satu rumah makan di depok (06/08)

Dan harapan saya bahwa sumbangan dari Pewarna Indonesia propinsi Jawa Barat yang tak seberapa ini, akan menjadi manfaat yang besar bagi perkembangan gerakan literasi membaca di Indonesia, dan tadi sumbangan kami ini telah di terima oleh pihak Yayasan Terang Anak Indonesia yang mewakilinya adalah Ka saulina, dan semoga banyak pihak - pihak yang mendukung gerakan ini dan juga program - program yang di lakukan oleh Yayasan Terang Anak Indonesia untuk Anak Indonesia ....Tuhan Memberkati (*/Red) 

Menyerukan Pesan Moral, Aktivis Minahasa Minta Parpol Tidak Usung Cagub Sulut Terlibat Korupsi

Jakarta, - Pelaksanaan Pilkada 2024 tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sudah dekat. Dimana pemungutan suara Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan 27 November 2024, termasuk Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara 

Sorotan, kritikan dan masukan dari berbagai pihak terkait adanya kandidat bakal calon kepala daerah mulai bermunculan. Terutama di Propinsi Sulawesi Utara, tentang sosok Mantan Bupati Kepulauan Talaud periode 2004-2009, 2009-2010 dan 2020-2024 Elly E. Lasut yang juga akan maju sebagai Cagub Sulut 2024.

Elly E. Lasut pernah menjadi terdakwa korupsi dengan tuntutan JPU 9 tahun penjara pada 2009 lalu. Terkait dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas saat dirinya menjabat Bupati Kepulauan Talaud periode awal.

Sorotan ini disampaikan oleh seorang aktivis  Minahasa Cakrawala Massie melalui sambungan Selulernya kepada awak media, Selasa (6/8/2024) di Jakarta. Cakra sapaan akrabnya mengatakan, Elly E. Lasut adalah sosok yang dinilai tidak pantas maju di Pilgub Sulut 2024. 

"Dia (red-Elly Lasut), kami nilai hipokrit dan tersandung beberapa kasus-kasus korupsi. Seharusnya partai politik tidak mendukung dan mengusung Calon Gubernur yang pernah terlibat kasus-kasus korupsi," ucap Cakra yang juga berprofesi sebagai Pengusaha ini.

Dalam Pilkada Sulut 2024 ini dia menilai ada banyak kejanggalan. Dimana Elly E. Lasut selaku mantan terdakwa dalam kasus korupsi bisa kembali masuk bursa Cagub. Ia merasakan partai pengusung Elly E Lasut hanya peduli pada kepentingan sendiri tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat Sulut.

"Kami minta partai politik untuk berfikir ulang jika ingin mengusung kandidat Cagub Sulut 2024 yang pernah terlibat kasus korupsi. Jangan sampai penyimpangan korupsi terus terjadi di tanah Minahasa ini," tegasnya.

Oleh karena itu Cakra berharap demi kepentingan masyarakat Sulut, harapannya agar Elly E. Lasut dipertimbangkan kembali untuk tidak maju sebagai Cagub Sulut 2024. Sebab hal ini dianggap bisa mencederai demokrasi dan tujuan reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi dan KKN di Sulawesi Utara

"Masyarakat Sulut adalah masyarakat yang kritis dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Yang perlu dipertimbangkan kepada seluruh masyarakat Sulut dan orang keturunan Minahasa dimanapun berada, atau para pendatang. Diharapkan ke depan bisa lahir pemimpin bermartabat dan berintegritas dan tak memiliki jejak rekam terkait dengan persoalan Hukum apalagi kasus korupsi," pungkas Cakra. (RK)

Awali Tugas, Kapolda Banten Kunjungi Kajati Banten

 

Serang - Guna mempererat tali silaturahmi, mengawali tugas di Polda Banten, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto di dampingi PJU Polda Banten mengunjungi Kajati Banten pada Selasa (30/07)

Kedatangan Kapolda Banten dan Wakapolda Banten beserta beberapa Pejabat Utama Polda Banten di sambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Siswanto.

Dalam kesempatan tersebut Kapolda Banten mengatakan, bahwa kunjungannya ke Kajati Banten merupakan merupakan ajang silaturahmi sekaligus untuk memperkuat sinergitas. “Kunjungan kerja yang saya lakukan saat ini merupakan wujud sinergitas antara Polri dan Kejati. Pastinya, paling utama kegiatan ini bertujuan untuk bersilaturahmi dengan membahas terkait dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat terkhusus di Provinsi Banten,” ujarnya.

Suyudi berharap dengan kunjungan ini terjalin komunikasi Polri dengan Kejati yang baik. “Saya mohon dukungannya kepada Kejaksaan Tinggi Banten untuk mendukung Polda Banten supaya dapat terus memelihara situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif,” harap Suyudi.

Siswanto mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Banten yang telah berkunjung. “Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Bapak Kapolda Banten beserta PJU Pendamping yang telah berkunjung ke Kajati Banten,” tutupnya.(*/Red) 

Anggaran Rp234 Juta, Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer SMPN 1 Jayanti Diduga Tidak Sesuai RAB, dan Minim Pengawasan dan Tidak Dibekali K3

 

TANGERANG, -- Pekerjaan rehabilitasi ruang laboratorium komputer SMP Negeri 1 Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kab Tangerang, diduga dikerjakan tidak sesuai rencana anggaran bangunan (RAB) dan minim nya pengawasan dari pihak pelaksana dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. 

Pasalnya, dari beberapa kali kunjungan media untuk konfirmasi, pelaksana dari CV  Lima Gagah Nusantara tidak pernah berada dilokasi untuk kontroling pekerjaan, bahkan pengawasan dari Dinas Pendidikan Kab Tangerang pun diduga sangat minim. 

Namun salah seorang dilokasi bernama Ridwan yang mengaku sebagai pengantar Logistic material  mengatakan, bahwa Pelaksana bernama Aris belum pernah bertemu dilokasi, ia hanya ditugaskan untuk belanja dan mengantarkan barang kebutuhan pembangunan tersebut. 

"Kalau pelaksananya pak Aris dari CV Lima Gagah Nusantara, cuma saya belum kenal dan belum pernah ketemu, ya saya cuma pengantar logistic saja," ujarnya, pada Sabtu (27/7) lalu. 

Sementara dari pengamatan media ini, di papan informasi pekerjaan (PIP).Dinas Pendidikan melaksanakan Pekerjaan rehabilitasi Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer SMP N 1 Jayanti dengan besaran Anggaran Rp234.183.900.00 (Dua ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) APBD Kabupaten Tangerang, Tahun Anggaran 2024, dikerjakan CV Lima Gagah Nusantara, masa waktu pekerjaan 60 hari kalender. 

Saat kembali dikunjungi, Senin (29/7), para tukang berjumlah 5 orang tersebut mengaku bahwa pelaksana bernama Aris datang, kuat dugaan bahwa  Aris sengaja menghindari wartawan dan diduga Alergi Media. 

Diketahui, bahwa item meterial yang digunakan juga di indikasi kan tidak sesuai RAB, pasalnya menggunakan Semen merk Jakarta, dan item lainnya seperti Baja ringan dan lain-lain, bahkan para pekerja pun dengan kasat mata tidak dibekali dengan alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) atau Alat Pelindung Diri (APD) pelaksana abai dengan keselamatan pekerja, hal itu diduga melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang terkenal sebagai aturan pokok K3. UU ini mengatur kewajiban perusahaan dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan. 

Hingga berita ini dimuat, Pelaksana CV Lima Gagah Nusantara dan Dinas Pendidikan masih berupaya dikonfirmasi dan klarifikasi.(DK/Red)

Pj Gubernur Banten Al Muktabar Ungkap Pentingnya Integrasi Digitalisasi Pelayanan

Jakarta,-- Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, digitalisasi untuk memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten saat ini terus melakukan evaluasi layanan digital untuk terintegrasi.

Hal itu diungkap Al Muktabar usai menghadiri SPBE Summit dalam rangka Peluncuran Govt-tech Indonesia di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5/2024).

“Arahan Bapak Presiden bahwa digitalisasi harus terintegrasi. Bahkan tadi diluncurkan Ina Digitalisasi. Merupakan upaya dalam rangka jalan tol untuk percepatan pelayanan yang merupakan bagian tata kerja birokrasi,” ungkapnya.

Dikatakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan bahwa aplikasi menjadi jawaban yang mempercepat dan mempermudah pelayanan.

“Ini menjadi komitmen kita, Pemprov Banten, terhadap upaya integrasi digitalisasi itu. Kita akan patuh dengan apa yang telah digariskan,” tegas Al Muktabar.

“Pemandu teknisnya adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," tambahnya.

Dijelaskan, Pemprov Banten saat ini sudah dan sedang melakukan evaluasi semua platform digital yang ada untuk bisa diintegrasikan. Merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi.

“Termasuk untuk memberikan layanan sebesar-besarnya kepada masyarakat,” ucap Al Muktabar.

“Aplikasi yang terintegrasi dipandu oleh pemerintah. Kita akan menyesuaikan kepada panduan aplikasi itu di samping kita menggunakan masa transisi. Di masa ini, prinsip penghematan harus sudah dilakukan,” tambahnya.

Masih menurut Al Muktabar, kalau dihitung, aplikasi di Provinsi Banten sudah cukup efisien. Di antaranya penggunaan SIPD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja, hingga pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan e-katalog.

“Itu format-format platform digital yang sudah kita upayakan untuk semakin efisien, mudah, dan cepat,” ungkapnya.

Dijelaskan, transparansi pada digitalisasi dalam hal-hal tertentu bisa diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan asas transparansi. Agenda digital juga memandu untuk terukur, terhitung, dan terjumlahkan secara kuantitatif. 

“Atas langkah-langkah itu, terjawablah upaya kita dalam membangun transparansi dan akuntabilitas. Tentu harapannya akan efektif, efisien. Karena dengan panduan digital, hal-hal yang berulang akan lebih cepat,” pungkas Al Muktabar. 

Sebagai informasi, Presiden RI Joko Widodo membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah.

Presiden Jokowi menitipkan pesan agar semua Kementerian dan Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah saling mengintegrasikan aplikasi, data, dan layanannya. Kesederhanaan dalam pelayanan dapat berdampak pada masyarakat.

Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional mengklaim hadirnya GovTech akan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai kemudahan. 

Pada acara SPBE Summit 2024, terdapat pemberian apresiasi bagi instansi pemerintah yang berhasil mencapai nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik dalam rangkaian acara tersebut. Juga dilaksanakan penandatanganan komitmen pimpinan instansi Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab atas layanan SPBE prioritas.(Adv komunikasi informatika statistik dan persandian Prov Banten)

(ADV) 

Kapolda Sumut Salurkan Bantuan dan Pastikan Pencarian Korban Longsor di Humbahas

 

HUMBAHAS - Musibah banjir bandang dan tanah longsor terjadi di Dusun III, Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Jumat (1/12).

Dalam musibah itu sebanyak 12 warga hilang dan 13 unit rumah rusak tertimbun material longsor. Adapun identitas para korban yang hilang itu yakni Sartika Simanjuntak, Ceriah Banjarnahor.

Kemudian, Op Oge Br Sianipar, Juni Silaban, Krisjen Siregar, Lasroha Sinambela, Pintar Simamora, Besman Sihombing, Adriano Silaban, Eva Purba, Diana Sinaga dan Dian Lubis.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, yang datang meninjau proses pencarian korban bersama Pj Gubernur Sumut dan Kasdam I/BB  mengatakan personel gabungan TNI, Polri BPBD dan dibantu masyarakat masih terus berupaya untuk melakukan pencarian korban hilang akibat musibah tanah longsor tersebut.

"Kita masih fokus mencari 11 orang yang diidentifikasi berada di lokasi bencana saat ini belum ditemukan. Saat ini sejumlah alat berat masih melakukan pembersihan material longsor berupa batu berukuran besar yang membenam rumah warga dan akses jalan," katanya.

Agung mengungkapkan, sebanyak 120 kepala keluarga telah diungsikan ke Balai Desa, Kecamatan Balaraja, berada di tempat yang lebih aman untuk sementara waktu untuk mengantisipasi terjadinya musibah longsor susulan.

"Kita Polda Sumut, Kodam I Bukit Barisan, Pemprov Sumut, Polres Humbahas beserta Pemda telah memberikan bantuan kebutuhan hidup kepada masyarakat yang terdampak musibah longsor selama mengungsi," ungkapnya saat mengunjungi lokasi bencana bersama Pj Gubernur Sumut Mayjen TNI (Purn) Hassanudin dan Kasdam I/BB.

"Polda Sumut juga mendidirikan posko identifikasi antemortem dan postmortem. Saya meminta agar agar manajemen disaster diterapkan dengan baik dengan membagi zona penanganan lokasi bencana, korban dan masyarakat terdampak," ujar mantan Asops Kapolri tersebut.(*/Red) 

Optimalisasi Peran Strategis Mahasiswa Dalam Mendukung Perikanan Berkelanjutan, DKP Banten Hadiri Seminar Nasional Muswil Himapikani Wilayah II

SERANG, - Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI) menggelar Seminar Nasional Bertema Optimalisasi Peran Strategis Mahasiswa Dalam Mendukung Perikanan Berkelanjutan.

Seminar Nasional Muswil Himapikani Wilayah II Yang Berlangsung Di Kampus Untirta Aula Gedung B. 

Turut Hadir Dalam Acara Tersebut Eli Susiyati SH, MH, MM Selaku Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten Yang Menyampaikan Materi Peran DKP Provinsi Banten Terhadap Pengelolaan Produksi Dan Pengolahan Hasil Perikanan Di Provinsi Banten.

Kegiatan Seminar Nasional di isi oleh pemateri-pemateri yang kompeten di bidangnya masing-masing. Adapun pemateri yang hadir, Rendra Pinasantya (Katimja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya) Yang Menyampaikan Materi Pengembangan Perikanan Budidaya Dalam Menopang Peningkatan Berkelanjutan, Santoso Budi W. (Kepala PSPL Serang) Dengan Materi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Ikan Dan Selaku Moderator Devi Faustine (Dosen Ilmu Perikanan Untirta).

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten Eli Susiyati SH, MH, MM dalam sambutannya mengungkapkan, jika HIMAPIKANI merupakan representasi dari Masyarakat Perikanan Indonesia di mana HIMAPIKANI harus mengambil peranan lebih dalam menyuarakan setiap permasalahan yang berkaitan dengan sektor Perikanan.

Ekonomi  bertumpu pada kelautan dan perikanan serta pentingnya inovasi dan teknologi.

Maka dari itu, “HIMAPIKANI adalah representasi dari Masyarakat Perikanan Indonesia, yang memahami tugas dan fungsinya di tuntut untuk  ikut terjun dalam menyelesaikan permasalahan pada sektor Perikanan”, Ungkapnya.

Kolaborasi dan harmoni antara Pemerintah, Nelayan, LSM, Akademisi dan Perguruan Tinggi sehingga menciptakan produktifitas perikanan tangkap dan tata Kelola yang berkelanjutan.

“Perlu adanya sinergi, kolaborasi dan harmoni antara semua elemen, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, nelayan, asosiasi dunia usaha, LSM Akademisi atau perguruan tinggi guna meningkatkan produktifitas perikanan tangkap dan tata Kelola yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan dan sumber daya perikanan tangkap yang berkelanjutan”, katanya.

Menututnya,  bahwa ekonomi  harus di lakukan secara inklusif dan berkelanjutan. Di mana secara khusus pengakuan hukum adat dan hak masyarakat adat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya laut menjadi sangat penting bagi Indonesia.

“Ke depan, kami mengharapkan terselenggaranya Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Secara Khusus adanya pengakuan hukum adat dan masyarakat adat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya laut menjadi sangat penting bagi Indonesia”, 

“Kita memerlukan upaya sistem untuk tingkatkan nilai tambah produk-produk perikanan dan tidak sekedar menjual produk mentah, antara lain memunculkan kebijakan penghiliran dan menaikan kapasitas sumber daya manusia.

 Serta peran kearifan lokal juga penting didorong agar kian berperan dan menjadi rujukan dalam upaya konservasi. Olehnya itu Ekonomi menitikberatkan pada inovasi, teknologi dan pemanfaatan yang optimal.(Red) 

Kepala BNNP Sumbar Kunker di Kanwil Kemenkumham Sumbar, KPKNL Padang dan KPPBC TMP B Teluk Bayur

Padang, -- Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Brigjen Pol. Tri Julianto Djatiutomo melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (kunker) di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumbar, KPKNL Padang dan KPPBC TMP B Teluk Bayur, Selasa (7 November 2023).

Kunker Kepala BNNP Sumbar di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumbar, KPKNL Padang dan KPPBC TMP B Teluk Bayur, dalam rangka silahturahmi dan mempererat hubungan antar instansi. 

Pada pertemuan tersebut, Brigjen Pol. Tri Julianto mengajak pimpinan instansi yang dikunjunginya agar selalu bersinergi dalam program Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (PG4N) di wilayah Provinsi Sumatera Barat. 

Dari kunker tersebut, ketiga pimpinan instansi (Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumbar, KPKNL Padang dan KPPBC TMP B Teluk Bayur- red) menyatakan bersedia dan siap membantu BNNP Sumbar untuk pelaksanaan program PG4N di Provinsi Sumatera Barat.(*/Red)