BPBD Padang Pariaman Gelar Seminar Akhir Desa Tangguh Bencana (Destana) Tahun 2021

PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com  -- Bertempat di Ruang Rapat BPBD Padang Pariaman, pada Rabu (24/11) dilaksanakan Seminar Akhir Desa Tangguh Bencana (Destana) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021. Sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, lokasi pelaksanaan kegiatan Destana tahun 2021 ini adalah di Nagari Seulayat Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. Nagari yang berada di pesisir pantai ini rawan akan potensi bencana Gempa Bumi, Tsunami, Abrasi, Banjir, Cuaca Ekstrim dan pohon tumbang

Diketahui, Nagari Seulayat Ulakan adalah Nagari yang ke 15 pembentukan Destana di Kabupaten Padang Pariaman. Sejak lima tahun yang lalu, telah dilaksanakan pembentukan Destana pada 14 Nagari dengan rincian sebagai berikut :

Pada tahun 2015 dibentuk pada 2 Nagari yaitu Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai dan Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau. Pada tahun 2019 juga dibentuk pada 2 Nagari yaitu Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Anduring Kecamatan 2x11 Kayutanam. Ke empat pembentukan Nagari Destana tersebut, sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu pada tahun 2020 dengan sumber dana BNPB, telah dibentuk 10 Nagari Destana yang berada di sepanjang pesisir pantai. Meliputi Nagari Gasan Gadang dan Nagari Malai V Suku di Kecamatan Batang Gasan, Nagari Guguak Kuranji Hilir, Koto Tinggi Kuranji Hilir dan Nagari Pilubang di Kecamatan Sungai Limau. Selanjutnya Nagari Kurai Taji dan Nagari Sunua Barat di Kecamatan Nan Sabaris, serta Nagari Ulakan, Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan dan Tapakis di Kecamatan Ulakan Tapakis.

Dengan telah terbentuknya 14 Nagari Destana di sepanjang pesisir pantai Padang Pariaman tersebut, masih terdapat 2 Nagari lagi yang belum dibentuk Destananya. Yaitu Nagari Seulayat Ulakan di Kecamatan Ulakan Tapakis dan Nagari Campago Selatan di Kecamatan V Koto Kampung Dalam.

Untuk tahun 2021, dilaksanakan pembentukan Destana di Nagari Seulayat Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. Adapun rangkaian kegiatannya, dilaksanakan dari awal bulan November sampai akhir bulan November 2021, yang meliputi Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pembentukan Destana di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Padang Pariaman. Setelah pembukaan pembentukan Destana kemudian dilanjutkan Focus Group Discussion (FGD) dengan 6 kali pertemuan, yang dipandu oleh Tommy Susanto Fasilitator dari Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI) Sumatera Barat bersama BPBD Padang Pariaman. Peserta kegiatan Destana adalah pemangku kebencanaan terkait di Nagari, yang meliputi Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagari, lembaga Nagari, tokoh adat dan agama, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari Seulayat Ulakan.

Kegiatan FGD dan Validasi Data, dilaksanakan di kantor Camat Ulakan Tapakis dengan materi pembelajaran antara lain, pembentukan/peningkatan Kapasitas KSB Nagari, Kajian Resiko Bencana Nagari, Rencana Penanggulangan Bencana Nagari,rencana evakuasi nagari dan pembentukan Rencana Kontigensi (Renkon) bencana Nagari dan Penilaian Ketangguhan Nagari.

Setelah dilaksanakan Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) berdasarkan penilaian indikator yang telah ditetapkan, sesuai Perka BNPB nomor 1 Tahun 2012. Didapatkan nilai Ketangguhan Bencana Nagari Seulayat sebesar 28. Dari level ketangguhan dapat di kelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Nagari tangguh Pratama dengan nilai <35 2. Nagari tangguh Madya dengan nilai 35-50 3. Nagari tangguh Utama dengan nilai>50

Dengan perolehan nilai 28 dapat disimpulkan, bahwa nagari Seulayat Ulakan level ketangguhannya adalah Pratama.

Sebagai tindak lanjut FGD dan Penilaian PKD, dilaksanakan Seminar Akhir Destana. Dalam Seminar akhir ini dilibatkan instansi dan perangkat daerah terkait, dengan tujuan dapat secara bersama-sama mencari solusi untuk membantu permasalahan bagi Nagari dalam mewujudkan nagari tangguh yang mandiri.

Adapun instansi dan perangkat daerah terkait yang terlibat dalam Destana ini antara lain, TNI (Kodim 0308 Pariaman), Polri (Polres Padang Pariaman), Dinas PUPR, Dinas PMD, Disdikbud, Dinkes, Bagian Hukum, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Humas, Bapelitbangda, Kantor Camat Ulakan Tapakis, Wali Nagari Seulayat Ulakan, Fasilitator Pembentukan Destana dan BPBD Kabupaten Padang Pariaman.

Seminar akhir diawali pembukaan oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD yang diwakili oleh Sekretaris BPBD Asriadi, ST. MM. Kemudian dilanjutkan pemaparan secara teknis oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Wirman MAP tentang pelaksanaan Destana dan hasil penilaian PKD. Selanjutnya, dilaksanakan sumbang saran dan diskusi terkait permasalahan pembentukan Destana dengan melibatkan instansi dan perangkat daerah terkait.

Usai pelaksanaan Seminar Akhir, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Wirman menjelaskan. Bahwa banyak hasil yang didapat dari Seminar Akhir ini, antara lain pengakomodiran Dana Desa untuk mitigasi bencana. Yang dituangkan pada Peraturan Bupati (Perbup) Padang Pariaman tentang penggunaan Dana Desa tahun 2022, pemetaan tugas dari instansi dan Perangkat Daerah terkait dalam Destana, penyebarluasan informasi dokumen kajian resiko bencana, peta resiko bencana dan rencana penanggulangan bencana kepada pihak-pihak yang memerlukan, penindaklanjutan aturan dalam bentuk Perbup terkait Destana yang sekaligus berfungsi sebagai payung hukum pelaksanaannya. Seperti Perbup KRB, Perbup PRB, Perbup Penanggulangan Bencana Daerah dan Perbup Satuan Pendidikan Aman Bencana. Serta koordinasi lebih intens dengan instansi atau Perangkat Daerah, terkait informasi bencana dan solusi masalah yang muncul pasca bencana.

"Seminar Akhir ini, juga menjadi umpan balik dalam perencanaan kegiatan Destana selanjutnya. Direncanakan tahun 2022, lokasi pelaksanaan Destana Kabupaten Padang Pariaman adalah di Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam", tutup Wirman. (Prokopim/Rio)

MenPAN-RB Akan Tindak Tegas ASN Nakal, Tjahjo Kumolo: ASN Terbukti Curang dalam Seleksi CANS di Buol Akan Dipecat

SULTENG, BHINNEKANEWS71.Com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo akan menindak tegas ASN yang nakal.

Tjahjo menyatakan akan memecat ASN yang terlibat kecurangan dalam seleksi CASN 2021 di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

“Akan menindak tegas jika terbukti ada ASN yang terlibat di dalamnya, ASN yang terlibat harus dipecat,” tegasnya, Rabu (27/10/2021)

Sebagai pembantu presiden, Tjahjo menyatakan bahwa ia mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan visi dan misi presiden.

Khususnya dalam hal reformasi birokrasi dan juga membangun semangat integritas di jiwa seluruh ASN.

Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan pihak BKN dan Panitia Seleksi CASN telah bergerak untuk mengusut dugaan kecurangan tersebut.

Mereka, ujar Tjahjo, sudah melakukan audit trail dan forensik dengan machine learning atau artificial intelligence untuk mengidentifikasi peserta yang curang.

Selain itu, Panselnas, BPN, dan KemenPAN-RB kini juga tengah membahas proses diskualifikasi peserta yang curang tanpa menimbulkan kegaduhan.

Meski berharap kecurangan hanya terjadi di Buol, namun Tjahjo tidak menampik kemungkinan adanya kecurangan di wilayah lain.

Pasalnya, Tjahjo curiga kecurangan tersebut dilakukan secara terorganisir oleh beberapa orang yang jumlahnya tak hanya satu atau dua orang saja. 

Sebelumnya, Kabiro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Satya Pratama menyatakan BKN bersama BSSN menemukan adanya kecurangan.

Indikasi kecurangan tersebut terjadi pada pelaksanaan SKD CASN di Tilok Mandiri Instansi Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

BKN dan Panselnas kemudian menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada peserta yang terbukti melakukan kecurangan.

Serta menerapkan proses hukum terhadap orang-orang yang terlibat kecurangan tersebut sesuai perundang-undangan yang berlaku. (*/Red

Personel Gabungan TNI-Polri Lakasanakan Pengamanan VVIP Kedatangan Wapres RI ke Ponpes An-Nawawi Tanara

SERANG, BHINNEKANEWS71.Com -- Ratusan personel gabungan TNI-Polri melaksanakan pengamanan vvip kedatangan Wakil Presiden Kh. Ma'ruf Amin ke Ponpes An-Nawawi Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang-Banten, Jum'at (22/10/2021).

Diketahui, kedatangan Wakil Presiden RI Ke Ponpes An Nawawi Tanara dalam Rangka Kunjungan Kerja Wapres RI, dan sedikitnya sebanyak 200 orang personil gabungan TNI-Polri diterjunkan dalam pengamanan tersebut.

Pada pengamanan tersebut hadir langsung Danrem 064/MY, Dandim 0602/Serang, Karoops Polda Banten, Kapolres Serang, Pasiops Korem 064/MY, Dandenpom Serang, Pasilat Korem 064/MY, Kabagbinops Ditlantas Polda Banten, Waka Polres Polres Serang para PJU Polres Serang dan Kapolsek Jajaran Polres Serang.

Adapun personel pengamanan dikerahkan 1 Pleton Perwira gabungan Polda Banten dan Polres Serang, 1 Pleton Intel gabungan Korem, Polda Banten dan Polres Serang, 1 Pleton Den Pom AD Serang, 1 Pleton Kowad, 2 Pleton Kodim 0602/Serang, 1 Pleton gabungan Dit Lantas Polda Banten dan Sat Lantas Polres Serang, 1 Pleton Dit Samapta Polda Banten, 1 Pleton Sat Brimobda Banten, 1 Pleton Sat Samapta Polres Serang, 1 Pleton gabungan Polsek zona Polres Serang, 1 Pleton Damkar Kabupaten Serang.

Saat pelaksanaan apel pengamanan, Pasi Ops Korem 064/MY menyampaikan ucapan terima kasih atas semangat dan kehadirannya pada pelaksanaan apel pengamanan VVIP kunjungan kerja Wapres RI ke Ponpes An nawawi Tanara.

Pihaknya meminta untuk seluruh personil pengamanan baik dari ring 1 s/d ring 3, agar laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan ikhlas.

"Harapan saya pada pelaksanaan pengamanan ini tidak ada teguran dari bapak Wapres RI, dan kepada seluruh personil pengamanan dapat menempatkan diri berdasarkan ring dan zona pengamanannya masing-masing," ucapnya.

"Dan apabila mendapatkan informasi atau menemukan hal-hal yang aneh terindikasi kemungkinan adanya gangguan terhadap Wapres RI agar segera laporkan terhadap pimpinannya," tandasnya.

Untuk diketahui, Kegiatan apel pengamanan selesai pukul 15.00 WIB berjalan dengan aman dan lancar. Dan Pukul 17.00 WIB, Wapres RI beserta Rombongan tiba di Ponpes An-Nawawi Tanara.

Sampai saat ini pengamanan Kedatangan Wapres RI dalam rangka kunjungan kerja ke Ponpes An-Nawawi Tanara, dalam kondisi aman dan Kondusif.(,/Red) 

Sanitasi Pedesaan Padat Karya Desa Margo Rejo Lampura Diduga Proyek Siluman

LAMPURA, BHINNEKANEWS71.Com --Program Sanitasi Pedesaan (Sandes) Padat Karya tahun 2021 yang merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Provinsi Lampung, tepatnya di Desa Margo Rejo Kecamatan Kotabumi Utara Lampura diduga bermasalah.

Pasalnya pembangunan bilik Sanitasi dan septictank dengan anggaran mencapai 1 Milyar untuk 100 titik pekerjaan tidak ditemukan Papan proyek maupun papan informasi pelaksanaan dan diduga pekerjaan program tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Seperti halnya pengunaan atap baja ringan tidak ditemui Kode seri yang sesuai dengan standard pemakaian yang ditentukan berdasarkan profil Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pemasangan pipa dengan kualitas asalan.

Salah satu warga yang minta namanya dirahasiakan menjelaskan bahwa selain tidak mengetahui jelas anggaran pekerjaan tersebut mereka hanya menerima bantuan dan diwajibkan menggali lubang Septic tank secara mandiri.

"Saya diminta menggali sendiri 3 lobang pembuangan namun karena tidak kuat (renta) maka di upahkan sebesar Rp 450.000 dan kalo pekerjaan itu kami tidak tahu jelas" ungkap warga.

Ditempat yang sama, atas pengakuan pekerja disebutkan bahwa pekerjaaan Sanitasi tersebut diborongkan ke pihak ketiga dengan nilai Rp. 7 juta rupiah per rumah.

"Setahu saya ada tiga pengerjaan, kalo kami bikin bilik kamar mandi/WC dengan upah borongan 1 juta sampai selesai yang ngecat beda dan atap rangka baja berbeda lagi totalnya 7 juta bang" jelas Pekerja.

Seperti diketahui pembangunan Sanitasi dengan kriteria Desa yang memiliki angka Stunting dan pengangguran yang tinggi, tertinggal dan berkembang tersebut, diharapkan dengan pekerjaan secara Swakelola mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat namun sangat disayangkan pengerjaan dengan sistem borong.

Menanggapi hal tersebut Ketua Swadaya Masyarakat (KSM) desa Margo Rejo, Sugiyono didampingi bendahara mengatakan bahwa papan proyek memang tak terpasang dan berkilah bahwa pekerjaan telah sesuai standar.

"Papan proyek itu pernah dipasang mungkin lepas, kalo pekerjaan galian yang dilakukan warga itu bentuk swadaya masyarakat" jelas Sugiyono, Senin (18/10/2021).

Dia juga menjelaskan bahwa pekerjaan itu padat karya dan terkait kode seri atap rangka baja mungkin pemasangan yang terbalik sehingga tak terlihat.

"bisa dicek yang di gudang saya, pipa nya Wavin semua kok bang kalo atap baja ringan mungkin karena pemasangan terbalik sehingga tidak ditemukan" imbuh Sugioyono.

Saat di singgung pekerjaan yang diborong kan 7 juta per unit KSM enggan berkomentar dan saat diminta menunjukkan papan proyek dan papan informasi pelaksanaan, KSM Desa Margo Rejo akan mengirimkan via WhatsApp.

Ketua KSM Margo Rejo juga mengatakan bahwa Kakak kandungnya seorang anggota LSM dan meminta awak media menerima sebuah Amplop berisi uang Rp 300 ribu sebagai uang pengganti bensin.

"Nggak papa bang sekedar uang bensin dulu tolong jangan ditolak" jelas Ari selaku bendahara terus menyakinkan.(Hendri)

Polisi Bubarkan Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di Tangerang

Foto: (Tangkapan Layar) Unjuk rasa Mahasiswa di depan Puspemkab Tangerang dibubarkan Polisi. Rabu (13/10). 

TANGERANG, BHINNEKANEWS71.Com -- Dilansir dari CNN Indonesia, Aksi unjuk rasa mahasiswa dari berbagai kelompok di depan Kantor Bupati Tangerang, Banten, Rabu (13/10), dibubarkan polisi.

Puluhan mahasiswa mendemo Bupati Tangerang bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Tangerang ke-389. Sejumlah Mahasiswa turut diamankan polisi dalam aksi tersebut.

Mahasiswa sempat menyampaikan aspirasi dan tuntutan atas persoalan yang ada di Kabupaten Tangerang. Mereka pun secara lantang meminta Pemkab Tangerang segera menyelesaikan persoalannya yang ada di tuntutan massa aksi salah satunya persoalan Peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 tentang pembatasan jam operasional angkutan tambang.

Sambil menyampaikan aspirasi, massa berusaha maju untuk terus-menerus mendekati Kantor Bupati Tangerang.  Namun, mereka terhalang oleh Puluhan aparat keamanan untuk memasuki gedung orang nomor satu di Kabupaten Tangerang.

Alhasil, proses itu berujung saling dorong antara massa demonstran dengan aparat kepolisian. Usai saling dorong tersebut, tampak terlihat beberapa mahasiswa digelandang aparat kepolisian menuju Polres Tangerang Kota.

Wakapolresta Tangerang, AKBP Leonard M Sinambela menyatakan pihaknya melakukan pengamanan unjuk rasa. Namun saat ditanya berapa jumlah massa aksi yang diamankan tersebut ia belum mengungkapkan.

"Ya, Polresta Tangerang pengamanan unjuk rasa, makasih. Polresta Tangerang mengamankan unjuk rasa," ujar Leonard.

Sementara itu, Kabid Trantibum Satpol-PP Kabupaten Tangerang, Widodo menuturkan, adanya mahasiswa menyampaikan aspirasi di kegiatan HUT Kabupaten Tangerang. Terdapat 3 kelompok mahasiswa yang sudah hadir, selain dalam kondisi pandemi Covid-19 sehingga kerumunan dilarang.

"Aspirasi boleh tapi dengan cara-cara yang baik. Karena kondisi dorong-dorongan ya mereka (mahasiswa) diangkut diamankan dahulu ke Polres," katanya.

Ia mengatakan terdapat dua kelompok mahasiswa lagi dijaga. Total ada 5 kelompok mahasiswa dari berbagai organisasi melalukan unjuk rasa. Sementara jumlah massa yang diangkut polisi belum diketahui secara pasti.

"Saya enggak hitung. Tapi itu ada satu mobil penuh. Itu tersebar dari lima kelompok. Yang dua lagi di sana (Gedung DPRD) sedang dijaga. Di sini (Kantor Bupati) sudah diangkut," ungkapnya.(*) 

Antisipasi Gangguan Kamtibmas Saat Pilkades, Ratusan Personel Satbrimob Polda Banten Lakukan Pengamanan di TPS

TANGERANG, BHINNEKANEWS71.Com - Pelaksanaan Pilkades di wilayah hukum Polda Banten dimulai pada hari ini, Minggu (10/10) yang diawali di kabupaten Tangerang.

Agar pelaksanaan Pilkades berjalan dengan lancar, aman dan kondusif, personel Satbrimob Polda Banten lakukan pengamanan.

Kapolda Banten Irjen Pol Dr. Rudy Heriyanto melalui Komandan Satuan Brimob Polda Banten Kombes Pol Dwi Yanto Nugroho mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menjaga kamtibmas.

"Agar situasi kamtibmas pada pelaksanaan Pilkades di kabupaten Tangerang berjalan aman dan kondusif, kami dari Brimob Banten menurunkan personel untuk melakukan pengamanan, baik pada saat tahapan pencoblosan di TPS maupun tahap penghitungan hasil suara," kata Dwi Yanto Nugroho.

Dwi Yanto Nugroho juga mengatakan jika personel yang diperbantukan untuk pengamanan Pilkades tersebut sudah dibagi-bagi per wilayah.

"Sesuai dengan pembagian wilayah dibagi menjadi 3 rayon. Rayon 1 (Polsek Cikupa, Panongan, Tigaraksa dan Cisoka)

ada 60 personel. Untuk rayon 2 (Polsek Balaraja, Kresek dan Kronjo) ada 60 personel. Sedangkan untuk rayon 3 (Polsek Rajeg, Pasar Kemis dan Mauk) juga ada 60 personel dengan masing-masing penanggung jawab," terang Dwi Yanto Nugroho.

Lanjutnya, "Nantinya personel yang ada akan melaksanakan patroli ke TPS-TPS yang ada".

Terakhir ia berharap, "Agar personel dapat melaksanakan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) agar tak melanggar aturan dan memastikan massa dapat dikendalikan dengan meminimalkan jatuhnya korban baik dari masyarakat ataupun anggota dan selalu menjaga kesehatan agar tidak sakit, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik," tandasnya. (*/Red) 

Ahmad HS Didampingi Ketua Umum Bakormas Banten Dan Advokat Dari GMBI Distrik Tangerang Gugat Bupati Tangerang

TANGERANG, BHINNEKANEWS71.Com - Ahmad HS di dampingi Ketua Umum BAKORMAS BANTEN dan kuasa hukum dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) , pagi tadi sekitar pukul 10.30 WIB , pada Jumat , 1/10/ 2021 mendatangi PN Tangerang untuk mendaftarkan Surat gugatan, yang di tujukan  kepada  Pemkab Tangerang terkait Hak nya (Ahmad HS) sebagai lulusan CPNS 2006, sampai di pensiunkan sebagai tenaga honor/kontrak pada akhir 2018 , tidak mendapatkan SK atau NIP sebagai PNS/ASN 

Para advokat mengajukan gugatan terhadap 2 (dua) intansi Pemerintah  yaitu BUPATI KABUPATEN TANGERANG yang beralamat di Jl.H.Somawinata No.1, KaduAgung, Tigaraksa,Tangerang–Banten15119 dan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang beralamat di Jl.Mayjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur 13640.

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini sudah diberikan ke Pengadilan Negeri Tangerang berupa  1 (satu) bendel berkas gugatan, agar  bisa segera di tindak lanjuti , terkait hak saudara Ahmad  HS yang lulus CPNS tahun 2006 , namun sampai pensiun menjadi tenaga honor/kontrak di Pemkab Tangerang di akhir 2018 tidak berikan NIP nya sebagai PNS/ASN.

" Kami sudah memberikan 1 (satu) bendel berkas ke Pengadilan Negeri Tangerang terkait dasar dan alasan kami menggugat." Ujar H.Hulia Syahendra Ketua Tim Hukum Advokat GMBI Distrik Tangerang

Di waktu yang sama , H.Hulia Syahendra pun mengatakan kepada awak media , bahwa Tergugat di duga melakukan berbuatan melawan hukum sehingga penggugat menderita kerugian baik materil maupun immateril.

" Bahwa para  pihak tergugat di duga kuat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga penggugat dalam hal ini saudara Ahmad HS menderita kerugian baik materil maupun immateril." Lanjut H.Hulia Syahendra 

Para advokat GMBI selaku kuasa hukum penggugat ,  sangat berharap kepada Yang Mulia Ketua  Pengadilan Negeri Tangerang untuk memutuskan perkara ini seadil adilnya, agar penegakan supremasi hukum di Negara Republik Indonesia tegak tanpa memandang bulu. (*) 

Aksi Demo Pro - Kontra Pegawai KPK Tidak Lolos TWK di Depan Gedung Merah Putih KPK

JAKARTA, BHINNEKANEWS71.Com - Di depan gedung KPK RI yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Jakarta berlangsung aksi unjuk rasa digelar pihak BEM SI. Demonstrasi itu dilakukan menolak pemecatan terhadap pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sebelumnya, BEM SI juga telah memberikan ultimatum kepada Presiden Joko Widodo untuk turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.

Akan tetapi, ultimatum tersebut tidak mendapat tanggapan dari Presiden Jokowi hingga akhirnya massa kembali memutuskan untuk aksi.

"Aliansi BEM Seluruh Indonesia dengan Gerakan Selamatkan KPK kembali bergerak , untuk menindaklanjuti dari Ultimatum Jokowi yang telah melewati 3 x 24 Jam dari ultimatum dikirimkan," kata Koordinator Media BEM SI 2021, Muhammad Rais dalam keterangannya. 

Adapun, dalam aksinya hari ini mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pimpinan KPK dan Presiden Jokowi. Berikut ini sejumlah tuntutan mahasiswa, yaitu :

1. Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK 1327 tahun 2021 atas pemberhentian 57 pegawai KPK disebabkan oleh TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama.

2. Mendesak Presiden untuk bertanggung jawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK dengan mengangkat 56 Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

3. Mahasiswa juga menuntut ketua KPK, Firli Bahuri, untuk mundur dari jabatannya lantaran dianggap telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi.

4. Mahasiswa mendesak KPK agar menjaga marwah dan semangat pemberantasan korupsi.

5. Menuntut KPK agar segera menyelesaikan permasalahan korupsi seperti kasus bansos, BLBI, benih lobster, suap Ditjen Pajak, kasus suap KPU Harun Masiku dan lainnya.

Di pihak lain, di sisi sebelah gedung KPK yang berdekatan dengan Hotel Royal Kuningan juga turut dilangsungkan aksi unjuk rasa. Akan tetapi, massa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD), dam Komunitas Cinta Bangsa menggelar aksi 'Menolak KPK Tandingan, dan Segera Pecat 57 Pegawai Tak Lolos TWK (Tes Wawasan Kebangsaan)'

Di lokasi pihak yang aksi, seruan orator aksi, sebutlah Bram menyerukan,"KPK hari ini terus diintervensi oleh barisan sakit hati dengan terus menyulut amarah publik dengan menganggap TWK KPK sebagai instrumen politis," lontarnya kala orasi. 

Menurutnya klaim tersebut sepihak sebagai cara cara mengadu domba. Bahkan, kinerja KPK hingga hari ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Bahkan bekerja secara profesional dengan orientasi asset recovery. Buktinya, KPK di era Firli Bahuri berhasil pulihkan asset 592 triliun pada Juni lalu.

Imam Arifin, koordinator aksi mengatakan kalau Komunitas Cinta Bangsa (KCB) meminta masyarakat agar terus memberikan dukungan terhadap 94 persen pegawai yang lolos dari tes TWK. Selain itu, pihaknya mendukung langkah KPK memberhentikan pegawai yang tidak memiliki integritas, dan kapabilitas. Utamanya dalam menjunjung wawasan Pancasila, UUD'45 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Diketahui, kisaran 1.200 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan mengamankan jalannya demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gedung Merah Putih KPK, pada Senin (27/09) 2021. Kapolsek Metro Setiabudi, Kompol Beddy Suwendi berkata,"1.200 (personel diturunkan amankan demo BEM SI)," Jakarta, Senin (27/09/2021). (*) 

Heboh Oknum Sekdes di Pandeglang Pamer Botol Miras Sambil Live Facebook

Foto: Pria sedang mabuk, (ilustrasi) artikel, detik.com

PANDEGLANG, BHINNEKANEWS71.Com - Dilansir dari Media Detik.com, Seorang pria yang merupakan oknum perangkat desa di Pandeglang, Banten baru-baru hangat diperbincangkan oleh publik. Pasalnya, ia nekat memamerkan botol minuman keras (miras) secara live lewat medsos Facebook milik pribadi.

Video berdurasi 31.34 menit itu pun akhirnya viral di media sosial. Belakangan diketahui, pria tersebut berinisial JRK dan menjabat sebagai sekretaris desa di wilayah Kecamatan Cibaliung, Pandeglang, Banten. Video yang memamerkan miras itu ia bagikan di akun Facebooknya @Zhe Mocha pada Sabtu (25/9) kemarin.

Dilihat awak media, Senin (27/9) pukul 10.30 WIB, cuplikan sang oknum sekdes sedang memamerkan botol miras terlihat pada durasi 24.30 sampai 24.35 menit. Bahkan pada menit 25.21 sampai menit 25.25, ia terlihat sedang menenggak minuman yang dituangkan ke dalam sebuah gelas yang diduga merupakan isi dari botol miras tersebut sembari asyik berkaraoke bersama dua rekan prianya di sebuah rumah.

Wartawan pun mencoba mengkonfirmasi kepada sang oknum sekdes itu via pesan singkat dan telepon, Senin (27/9) pukul 12.00 WIB. Namun, pesan Whatsapp dan telepon tersebut belum direspons.

Tak lama, tepatnya setengah jam kemudian, sang oknum sekdes ini akhirnya membalas pesan singkat wartawan. Ia pun berjanji akan menelepon kembali ke nomor wartawan begitu mengetahui videonya yang memamerkan miras viral di media sosial.

"Waalaikumsalam, kang. Hapunten, kin abdi nelpon balik nya (Mohon maaf, nanti saya nelpon balik yah)," katanya melalui pesan singkat Whatsapp.

Setelah membalas pesan wartawan, video sang oknum sekdes itu pun hilang di media sosial. JRK diketahui sudah menghapus video tersebut dan tidak bisa diakses kembali oleh publik di akun medsosnya @Zhe Mocha.

Saat dikonfirmasi, Pjs Kepala Desa di tempat kerja JRK bernama Budi Rahayu membenarkan jika oknum yang viral di medsos itu berstatus sebagai sekretaris desa. Budi pun telah mengetahui video yang viral itu dan akan segera meminta klarifikasi dari JRK.

"Iyah benar, dia statusnya sekdes kang. Udah lama ngejabatnya," katanya saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon seluler.

Budi mengaku belum bisa memberikan keputusan apapun terkait ulah JRK. Pasalnya, perlu meminta klarifikasi terlebih dahulu dari sang oknum sekdes tersebut atas videonya yang memamerkan miras hingga viral di media sosial.

"Saya kan baru beberapa hari menjabat di desa, jadi saya belum tahu betul permasalahannya. Nanti saya klarifikasi dulu ke orangnya betul enggak begitu. Saya belum bisa memberikan jawaban takutnya salah, makanya perlu konfirmasi dulu ke orangnya," ujarnya. (*) 

Pemkab Lampura Dapat Bantuan 1 unit Mobil L300 dari CSR Bank Syariah Kotabumi

LAMPUNG UTARA, BHINNEKANEWS71.Com -Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mendapat bantuan Satu unit mobil Mitsubishi L-300 dari program corporate social responsibility (CSR) Bank Syariah Kotabumi. Penyerahan secara simbolis langsung dari Direktur Utama Bank Syariah Kotabumi H. Amrullah, BSh., MA., kepada Bupati Lampung Utara H. Budi Utomo, S.E., M.M., di Kantor Bank setempat, Rabu (22/09/2021).

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan dan jajaran Bank Syariah Kotabumi. Ini merupakan wujud sinergi dan kebersamaan, sekaligus komitmen serta kepedulian kepada masyarakat Lampung Utara dalam rangka turut mendukung pembangunan.

“Saya juga berterimakasih karena selama ini Bank Syariah Kotabumi telah berkontribusi nyata kepada masyarakat Lampung Utara, baik dalam hal memberikan bantuan maupun kegiatan sosial,” kata Bupati. 

Bupati mengungkapkan, sejauh ini Bank Syariah Kotabumi telah memberikan beberapa bantuan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Seperti, Satu unit mobil pengangkut sampah, Tiga unit Bentor, Tujuh unit sumur bor di masyarakat, membantu pembangunan masjid dan pondok pesantren, melaksanakan kegiatan Jumat dengan membantu masyarakat kurang.

Tak hanya itu, Bupati juga memberikan apresiasi atas kinerja Pimpinan dan seluruh jajaran Bank syariah Kotabumi, yang telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa, sehingga turut mengharumkan nama Kabupaten Lampung Utara di kancah nasional, mendapatkan predikat sangat sehat, dan memperoleh penghargaan berturut-turut dari Infobank dan TOP BUMD Award.

“Saya berharap ke depannya nanti kantor Bank Syariah Kotabumi dapat lebih berkembang lagi, dapat membuka kantor di semua Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Lampung ini. Kita tahu bahwa untuk saat ini baru ada Empat kantor Bank Syariah yaitu di Lampung Utara, Bandar Lampung, Tulang Bawang Barat, dan Pringsewu,” tandas Bupati. (Hendri)