Tampilkan postingan dengan label Hukum dan Pemerintahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum dan Pemerintahan. Tampilkan semua postingan

BPBD Padang Pariaman Gelar Seminar Akhir Desa Tangguh Bencana (Destana) Tahun 2021

November 24, 2021





PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com  -- Bertempat di Ruang Rapat BPBD Padang Pariaman, pada Rabu (24/11) dilaksanakan Seminar Akhir Desa Tangguh Bencana (Destana) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021. Sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, lokasi pelaksanaan kegiatan Destana tahun 2021 ini adalah di Nagari Seulayat Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. Nagari yang berada di pesisir pantai ini rawan akan potensi bencana Gempa Bumi, Tsunami, Abrasi, Banjir, Cuaca Ekstrim dan pohon tumbang


Diketahui, Nagari Seulayat Ulakan adalah Nagari yang ke 15 pembentukan Destana di Kabupaten Padang Pariaman. Sejak lima tahun yang lalu, telah dilaksanakan pembentukan Destana pada 14 Nagari dengan rincian sebagai berikut :

Pada tahun 2015 dibentuk pada 2 Nagari yaitu Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai dan Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau. Pada tahun 2019 juga dibentuk pada 2 Nagari yaitu Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Anduring Kecamatan 2x11 Kayutanam. Ke empat pembentukan Nagari Destana tersebut, sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat.


Sementara itu pada tahun 2020 dengan sumber dana BNPB, telah dibentuk 10 Nagari Destana yang berada di sepanjang pesisir pantai. Meliputi Nagari Gasan Gadang dan Nagari Malai V Suku di Kecamatan Batang Gasan, Nagari Guguak Kuranji Hilir, Koto Tinggi Kuranji Hilir dan Nagari Pilubang di Kecamatan Sungai Limau. Selanjutnya Nagari Kurai Taji dan Nagari Sunua Barat di Kecamatan Nan Sabaris, serta Nagari Ulakan, Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan dan Tapakis di Kecamatan Ulakan Tapakis.


Dengan telah terbentuknya 14 Nagari Destana di sepanjang pesisir pantai Padang Pariaman tersebut, masih terdapat 2 Nagari lagi yang belum dibentuk Destananya. Yaitu Nagari Seulayat Ulakan di Kecamatan Ulakan Tapakis dan Nagari Campago Selatan di Kecamatan V Koto Kampung Dalam.



Untuk tahun 2021, dilaksanakan pembentukan Destana di Nagari Seulayat Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. Adapun rangkaian kegiatannya, dilaksanakan dari awal bulan November sampai akhir bulan November 2021, yang meliputi Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pembentukan Destana di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Padang Pariaman. Setelah pembukaan pembentukan Destana kemudian dilanjutkan Focus Group Discussion (FGD) dengan 6 kali pertemuan, yang dipandu oleh Tommy Susanto Fasilitator dari Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI) Sumatera Barat bersama BPBD Padang Pariaman. Peserta kegiatan Destana adalah pemangku kebencanaan terkait di Nagari, yang meliputi Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagari, lembaga Nagari, tokoh adat dan agama, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari Seulayat Ulakan.


Kegiatan FGD dan Validasi Data, dilaksanakan di kantor Camat Ulakan Tapakis dengan materi pembelajaran antara lain, pembentukan/peningkatan Kapasitas KSB Nagari, Kajian Resiko Bencana Nagari, Rencana Penanggulangan Bencana Nagari,rencana evakuasi nagari dan pembentukan Rencana Kontigensi (Renkon) bencana Nagari dan Penilaian Ketangguhan Nagari.


Setelah dilaksanakan Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) berdasarkan penilaian indikator yang telah ditetapkan, sesuai Perka BNPB nomor 1 Tahun 2012. Didapatkan nilai Ketangguhan Bencana Nagari Seulayat sebesar 28. Dari level ketangguhan dapat di kelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Nagari tangguh Pratama dengan nilai <35 2. Nagari tangguh Madya dengan nilai 35-50 3. Nagari tangguh Utama dengan nilai>50


Dengan perolehan nilai 28 dapat disimpulkan, bahwa nagari Seulayat Ulakan level ketangguhannya adalah Pratama.


Sebagai tindak lanjut FGD dan Penilaian PKD, dilaksanakan Seminar Akhir Destana. Dalam Seminar akhir ini dilibatkan instansi dan perangkat daerah terkait, dengan tujuan dapat secara bersama-sama mencari solusi untuk membantu permasalahan bagi Nagari dalam mewujudkan nagari tangguh yang mandiri.


Adapun instansi dan perangkat daerah terkait yang terlibat dalam Destana ini antara lain, TNI (Kodim 0308 Pariaman), Polri (Polres Padang Pariaman), Dinas PUPR, Dinas PMD, Disdikbud, Dinkes, Bagian Hukum, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Humas, Bapelitbangda, Kantor Camat Ulakan Tapakis, Wali Nagari Seulayat Ulakan, Fasilitator Pembentukan Destana dan BPBD Kabupaten Padang Pariaman.


Seminar akhir diawali pembukaan oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD yang diwakili oleh Sekretaris BPBD Asriadi, ST. MM. Kemudian dilanjutkan pemaparan secara teknis oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Wirman MAP tentang pelaksanaan Destana dan hasil penilaian PKD. Selanjutnya, dilaksanakan sumbang saran dan diskusi terkait permasalahan pembentukan Destana dengan melibatkan instansi dan perangkat daerah terkait.


Usai pelaksanaan Seminar Akhir, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Wirman menjelaskan. Bahwa banyak hasil yang didapat dari Seminar Akhir ini, antara lain pengakomodiran Dana Desa untuk mitigasi bencana. Yang dituangkan pada Peraturan Bupati (Perbup) Padang Pariaman tentang penggunaan Dana Desa tahun 2022, pemetaan tugas dari instansi dan Perangkat Daerah terkait dalam Destana, penyebarluasan informasi dokumen kajian resiko bencana, peta resiko bencana dan rencana penanggulangan bencana kepada pihak-pihak yang memerlukan, penindaklanjutan aturan dalam bentuk Perbup terkait Destana yang sekaligus berfungsi sebagai payung hukum pelaksanaannya. Seperti Perbup KRB, Perbup PRB, Perbup Penanggulangan Bencana Daerah dan Perbup Satuan Pendidikan Aman Bencana. Serta koordinasi lebih intens dengan instansi atau Perangkat Daerah, terkait informasi bencana dan solusi masalah yang muncul pasca bencana.


"Seminar Akhir ini, juga menjadi umpan balik dalam perencanaan kegiatan Destana selanjutnya. Direncanakan tahun 2022, lokasi pelaksanaan Destana Kabupaten Padang Pariaman adalah di Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam", tutup Wirman. (Prokopim/Rio)

MenPAN-RB Akan Tindak Tegas ASN Nakal, Tjahjo Kumolo: ASN Terbukti Curang dalam Seleksi CANS di Buol Akan Dipecat

Oktober 27, 2021


SULTENG, BHINNEKANEWS71.Com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo akan menindak tegas ASN yang nakal.

Tjahjo menyatakan akan memecat ASN yang terlibat kecurangan dalam seleksi CASN 2021 di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

“Akan menindak tegas jika terbukti ada ASN yang terlibat di dalamnya, ASN yang terlibat harus dipecat,” tegasnya, Rabu (27/10/2021)

Sebagai pembantu presiden, Tjahjo menyatakan bahwa ia mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan visi dan misi presiden.

Khususnya dalam hal reformasi birokrasi dan juga membangun semangat integritas di jiwa seluruh ASN.

Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan pihak BKN dan Panitia Seleksi CASN telah bergerak untuk mengusut dugaan kecurangan tersebut.

Mereka, ujar Tjahjo, sudah melakukan audit trail dan forensik dengan machine learning atau artificial intelligence untuk mengidentifikasi peserta yang curang.

Selain itu, Panselnas, BPN, dan KemenPAN-RB kini juga tengah membahas proses diskualifikasi peserta yang curang tanpa menimbulkan kegaduhan.

Meski berharap kecurangan hanya terjadi di Buol, namun Tjahjo tidak menampik kemungkinan adanya kecurangan di wilayah lain.

Pasalnya, Tjahjo curiga kecurangan tersebut dilakukan secara terorganisir oleh beberapa orang yang jumlahnya tak hanya satu atau dua orang saja. 

Sebelumnya, Kabiro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Satya Pratama menyatakan BKN bersama BSSN menemukan adanya kecurangan.

Indikasi kecurangan tersebut terjadi pada pelaksanaan SKD CASN di Tilok Mandiri Instansi Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

BKN dan Panselnas kemudian menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada peserta yang terbukti melakukan kecurangan.

Serta menerapkan proses hukum terhadap orang-orang yang terlibat kecurangan tersebut sesuai perundang-undangan yang berlaku. (*/Red

Personel Gabungan TNI-Polri Lakasanakan Pengamanan VVIP Kedatangan Wapres RI ke Ponpes An-Nawawi Tanara

Oktober 22, 2021

SERANG, BHINNEKANEWS71.Com -- Ratusan personel gabungan TNI-Polri melaksanakan pengamanan vvip kedatangan Wakil Presiden Kh. Ma'ruf Amin ke Ponpes An-Nawawi Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang-Banten, Jum'at (22/10/2021).

Diketahui, kedatangan Wakil Presiden RI Ke Ponpes An Nawawi Tanara dalam Rangka Kunjungan Kerja Wapres RI, dan sedikitnya sebanyak 200 orang personil gabungan TNI-Polri diterjunkan dalam pengamanan tersebut.

Pada pengamanan tersebut hadir langsung Danrem 064/MY, Dandim 0602/Serang, Karoops Polda Banten, Kapolres Serang, Pasiops Korem 064/MY, Dandenpom Serang, Pasilat Korem 064/MY, Kabagbinops Ditlantas Polda Banten, Waka Polres Polres Serang para PJU Polres Serang dan Kapolsek Jajaran Polres Serang.

Adapun personel pengamanan dikerahkan 1 Pleton Perwira gabungan Polda Banten dan Polres Serang, 1 Pleton Intel gabungan Korem, Polda Banten dan Polres Serang, 1 Pleton Den Pom AD Serang, 1 Pleton Kowad, 2 Pleton Kodim 0602/Serang, 1 Pleton gabungan Dit Lantas Polda Banten dan Sat Lantas Polres Serang, 1 Pleton Dit Samapta Polda Banten, 1 Pleton Sat Brimobda Banten, 1 Pleton Sat Samapta Polres Serang, 1 Pleton gabungan Polsek zona Polres Serang, 1 Pleton Damkar Kabupaten Serang.

Saat pelaksanaan apel pengamanan, Pasi Ops Korem 064/MY menyampaikan ucapan terima kasih atas semangat dan kehadirannya pada pelaksanaan apel pengamanan VVIP kunjungan kerja Wapres RI ke Ponpes An nawawi Tanara.

Pihaknya meminta untuk seluruh personil pengamanan baik dari ring 1 s/d ring 3, agar laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan ikhlas.

"Harapan saya pada pelaksanaan pengamanan ini tidak ada teguran dari bapak Wapres RI, dan kepada seluruh personil pengamanan dapat menempatkan diri berdasarkan ring dan zona pengamanannya masing-masing," ucapnya.

"Dan apabila mendapatkan informasi atau menemukan hal-hal yang aneh terindikasi kemungkinan adanya gangguan terhadap Wapres RI agar segera laporkan terhadap pimpinannya," tandasnya.

Untuk diketahui, Kegiatan apel pengamanan selesai pukul 15.00 WIB berjalan dengan aman dan lancar. Dan Pukul 17.00 WIB, Wapres RI beserta Rombongan tiba di Ponpes An-Nawawi Tanara.

Sampai saat ini pengamanan Kedatangan Wapres RI dalam rangka kunjungan kerja ke Ponpes An-Nawawi Tanara, dalam kondisi aman dan Kondusif.(,/Red) 

Sanitasi Pedesaan Padat Karya Desa Margo Rejo Lampura Diduga Proyek Siluman

Oktober 18, 2021


LAMPURA, BHINNEKANEWS71.Com --Program Sanitasi Pedesaan (Sandes) Padat Karya tahun 2021 yang merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Provinsi Lampung, tepatnya di Desa Margo Rejo Kecamatan Kotabumi Utara Lampura diduga bermasalah.

Pasalnya pembangunan bilik Sanitasi dan septictank dengan anggaran mencapai 1 Milyar untuk 100 titik pekerjaan tidak ditemukan Papan proyek maupun papan informasi pelaksanaan dan diduga pekerjaan program tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Seperti halnya pengunaan atap baja ringan tidak ditemui Kode seri yang sesuai dengan standard pemakaian yang ditentukan berdasarkan profil Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pemasangan pipa dengan kualitas asalan.

Salah satu warga yang minta namanya dirahasiakan menjelaskan bahwa selain tidak mengetahui jelas anggaran pekerjaan tersebut mereka hanya menerima bantuan dan diwajibkan menggali lubang Septic tank secara mandiri.

"Saya diminta menggali sendiri 3 lobang pembuangan namun karena tidak kuat (renta) maka di upahkan sebesar Rp 450.000 dan kalo pekerjaan itu kami tidak tahu jelas" ungkap warga.

Ditempat yang sama, atas pengakuan pekerja disebutkan bahwa pekerjaaan Sanitasi tersebut diborongkan ke pihak ketiga dengan nilai Rp. 7 juta rupiah per rumah.

"Setahu saya ada tiga pengerjaan, kalo kami bikin bilik kamar mandi/WC dengan upah borongan 1 juta sampai selesai yang ngecat beda dan atap rangka baja berbeda lagi totalnya 7 juta bang" jelas Pekerja.

Seperti diketahui pembangunan Sanitasi dengan kriteria Desa yang memiliki angka Stunting dan pengangguran yang tinggi, tertinggal dan berkembang tersebut, diharapkan dengan pekerjaan secara Swakelola mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat namun sangat disayangkan pengerjaan dengan sistem borong.

Menanggapi hal tersebut Ketua Swadaya Masyarakat (KSM) desa Margo Rejo, Sugiyono didampingi bendahara mengatakan bahwa papan proyek memang tak terpasang dan berkilah bahwa pekerjaan telah sesuai standar.

"Papan proyek itu pernah dipasang mungkin lepas, kalo pekerjaan galian yang dilakukan warga itu bentuk swadaya masyarakat" jelas Sugiyono, Senin (18/10/2021).

Dia juga menjelaskan bahwa pekerjaan itu padat karya dan terkait kode seri atap rangka baja mungkin pemasangan yang terbalik sehingga tak terlihat.

"bisa dicek yang di gudang saya, pipa nya Wavin semua kok bang kalo atap baja ringan mungkin karena pemasangan terbalik sehingga tidak ditemukan" imbuh Sugioyono.

Saat di singgung pekerjaan yang diborong kan 7 juta per unit KSM enggan berkomentar dan saat diminta menunjukkan papan proyek dan papan informasi pelaksanaan, KSM Desa Margo Rejo akan mengirimkan via WhatsApp.

Ketua KSM Margo Rejo juga mengatakan bahwa Kakak kandungnya seorang anggota LSM dan meminta awak media menerima sebuah Amplop berisi uang Rp 300 ribu sebagai uang pengganti bensin.

"Nggak papa bang sekedar uang bensin dulu tolong jangan ditolak" jelas Ari selaku bendahara terus menyakinkan.(Hendri)

Polisi Bubarkan Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di Tangerang

Oktober 13, 2021


Foto: (Tangkapan Layar) Unjuk rasa Mahasiswa di depan Puspemkab Tangerang dibubarkan Polisi. Rabu (13/10). 


TANGERANG, BHINNEKANEWS71.Com -- Dilansir dari CNN Indonesia, Aksi unjuk rasa mahasiswa dari berbagai kelompok di depan Kantor Bupati Tangerang, Banten, Rabu (13/10), dibubarkan polisi.

Puluhan mahasiswa mendemo Bupati Tangerang bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Tangerang ke-389. Sejumlah Mahasiswa turut diamankan polisi dalam aksi tersebut.

Mahasiswa sempat menyampaikan aspirasi dan tuntutan atas persoalan yang ada di Kabupaten Tangerang. Mereka pun secara lantang meminta Pemkab Tangerang segera menyelesaikan persoalannya yang ada di tuntutan massa aksi salah satunya persoalan Peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 tentang pembatasan jam operasional angkutan tambang.

Sambil menyampaikan aspirasi, massa berusaha maju untuk terus-menerus mendekati Kantor Bupati Tangerang.  Namun, mereka terhalang oleh Puluhan aparat keamanan untuk memasuki gedung orang nomor satu di Kabupaten Tangerang.

Alhasil, proses itu berujung saling dorong antara massa demonstran dengan aparat kepolisian. Usai saling dorong tersebut, tampak terlihat beberapa mahasiswa digelandang aparat kepolisian menuju Polres Tangerang Kota.

Wakapolresta Tangerang, AKBP Leonard M Sinambela menyatakan pihaknya melakukan pengamanan unjuk rasa. Namun saat ditanya berapa jumlah massa aksi yang diamankan tersebut ia belum mengungkapkan.

"Ya, Polresta Tangerang pengamanan unjuk rasa, makasih. Polresta Tangerang mengamankan unjuk rasa," ujar Leonard.

Sementara itu, Kabid Trantibum Satpol-PP Kabupaten Tangerang, Widodo menuturkan, adanya mahasiswa menyampaikan aspirasi di kegiatan HUT Kabupaten Tangerang. Terdapat 3 kelompok mahasiswa yang sudah hadir, selain dalam kondisi pandemi Covid-19 sehingga kerumunan dilarang.

"Aspirasi boleh tapi dengan cara-cara yang baik. Karena kondisi dorong-dorongan ya mereka (mahasiswa) diangkut diamankan dahulu ke Polres," katanya.

Ia mengatakan terdapat dua kelompok mahasiswa lagi dijaga. Total ada 5 kelompok mahasiswa dari berbagai organisasi melalukan unjuk rasa. Sementara jumlah massa yang diangkut polisi belum diketahui secara pasti.

"Saya enggak hitung. Tapi itu ada satu mobil penuh. Itu tersebar dari lima kelompok. Yang dua lagi di sana (Gedung DPRD) sedang dijaga. Di sini (Kantor Bupati) sudah diangkut," ungkapnya.(*) 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *