Terima Audiensi Para Buruh, Kapolri Apresiasi Upaya Menjaga Ruang Demokrasi

 

Jakarta. -- Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi kelompok buruh. Hadir mendampingi Irwasum Polri Komjen. Pol. Ahmad Dofiri, Kabareskrim Komjen. Pol. Wahyu Widada, Kadiv Propam Polri Irjen. Pol. Abdul Karim, dan Kadiv Humas Polri Irjen. Pol Sandi Nugroho.

Dari kelompok buruh, hadir Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani dan ⁠Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Dalam pertemuan itu, Kapolri mengingatkan mengenai aturan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Jenderal Sigit berpesan kepada elemen buruh yang hendak berunjuk rasa agar melakukannya dengan tertib. 

"Tentunya dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan buruh se-Indonesia yang telah memanfaatkan ruang untuk berekspresi yang tentunya kita tahu semua bahwa masa buruh sangat besar," jelas Kapolri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/24).

Selain itu, Jenderal Sigit menyampaikan terima kasih karena kelompok buruh berkomitmen mempertahankan ruang demokrasi yang ada. Namun, diharapkan buruh menjadi model bagi rekan-rekan lain yang menyampaikan pendapat di jalan dengan tetap tertib.

"Namun kita juga mengharapkan bahwa semuanya bisa dilakukan secara tertib, sehingga apa? Dengan demikian stabilitas kamtibmas, stabilitas politik, hukum, dan keamanan semuanya bisa terus terjaga karena ini menjadi salah satu syarat untuk terus kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi," ujar Kapolri.

Ke depan, ujar Jenderal Sigit, akan ada sejumlah aksi dan kegiatan di jalan. Oleh karenanya, ia menitipkan pesan kepada kelompok buruh untuk mengedepankan musyawarah dan negosiasi, sehingga segala macam permasalahan bisa diselesaikan dengan dialog yang konstruktif demi kebermanfaatan bersama.

Lebih lanjut Kapolri menekankan bahwa aspirasi yang diperjuangkan kelompok buruh tetap berjalan. Kendati demikian, perusahaan-perusahaan tempat para buruh bekerja harus tetap berjalan baik karena perannya sebagai mesin bagi pertumbuhan ekonomi dan penghasil devisa.

Mantan Kabareskrim Polri itu kemudian mengajak semua pihak untuk menjaga suasana kondusif. Dengan begitu, ruang demokrasi di Indonesia dapat terus terjaga.

"Tentunya ini semua bisa berjalan dengan baik apabila kita sama-sama bisa menjaga agar semuanya berjalan dengan aman, dengan tenang dan semuanya dilaksanakan dengan tertib sehingga stabilitas kamtibmas tetap terjaga," ujar Kapolri.(*/Red) 

10 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Lima Polda Terbentuk

Jakarta - Satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Polri telah membentuk lima kepolisian daerah (Polda) dan 615 Polres, Polsek dan Polsubsektor untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Indonesia.

Lima Polda yang terbentuk dari 2014 hingga 2024 yaitu, Polda Papua Barat (2014), Polda Sulawesi Barat (2016), Polda Kalimantan Utara (2018), Polda Papua Tengah (2024) dan Polda Papua Barat Daya (2024). 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, selama sepuluh tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Polri juga sudah membentuk 59 Polres, 183 Polsek dan 373 Polsubsektor. 

"Totalnya sejak tahun 2014 hingga 2024 sudah ada 620 satuan kewilayahan yang terdiri dari lima Polda, 59 Polres, 183 Polsek dan 373 Polsubsektor untuk menjaga Kamtibmas dan memberikan pelayanan serta perlindungan secara optimal kepada seluruh masyarakat Indonesia," kata Brigjen Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (7/10/2024).

Rencana pembentukan Polda baru di tahun 2024 kata Trunoyudo serempak di empat Daerah Otonomi Baru (DOB), yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan hingga Papua Barat Daya. Sementara dari empat provinsi tersebut, baru dua provinsi yang sudah ada surat keputusan pembentukan Polda, yakni Papua Barat Daya dan Papua Tengah.

"Untuk dua Polda tersebut saat ini masih berproses untuk menyiapkan sarana dan prasarana, seperti markas dan anggotanya," terang Truno.

Trunoyudo berujar, terobosan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui SSDM Polri yaitu, menyiapkan penerimaan 10.000 anggota Polri yang ditugaskan di sejumlah provinsi di Papua. Adapun perekrutan telah dimulai pada tahun ini hingga 2028. 

"Mereka dididik selama lima bulan di berbagai SPN , seusai pendidikan akan ditugaskan sementara di wilayah itu untuk pematangan sebelum dikembalikan untuk berdinas ke Papua," tandas Trunoyudo.

Lebih lanjut, Trunoyudo menegaskan penambahan satuan kewilayahan baik tingkat Polda, Polres, Polsek hingga Polsubsektor serta rekrutmen anggota Polri dalam rangka mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, Korps Bhayangkara terus meningkatkan profesionalisme guna terwujudnya transformasi Polri yang presisi menuju Indonesia Emas 2045.

"Polisi yang profesional dalam harapan masyarakat adalah polisi yang memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan semakin dicintai," tandas Trunoyudo.(*/Red) 

Kompolnas Apresiasi Kerja Polri yang Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuhan di Padang Pariaman

Jakarta, -- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengapresiasi kerja Polri, khususnya Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman usai berhasil menangkap IS, pelaku pembunuhan Nia Kurnia Sari, gadis penjual gorengan.

"Kompolnas sangat mengapresiasi dan kami berterima kasih atas gerak cepat, kerja keras dari seluruh anggota Polri. Khususnya di sini Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman. Kami sangat senang dengan kinerja polisi," ujar Anggota Kompolnas Poengky Indarti, Jumat (20/9/24). 

Kepolisian RI meringkus IS pada Kamis (19/9) di sebuah rumah kosong milik warga. Ia ditangkap setelah aparat kepolisian melakukan pencarian selama 11 hari sejak penetapan tersangka. Dalam kurun 11 hari, polisi menyisir sejumlah tempat dari hutan hingga perbukitan yang diduga menjadi tempat persembunyian IS.

Atas perbuatan pelaku, Kompolnas mendorong Polri untuk menjerat dengan hukuman yang setimpal. Apalagi, pelaku merupakan residivis. 

"Dan kami berharap yang bersangkutan diproses dengan dukungan scientific crime investigation sehingga nanti hasilnya profesional dan valid," tegas Anggota Peongky.

Sebagai informasi, korban dinyatakan hilang oleh keluarga sejak Jumat (6/9/2024) malam. Belakangan korban ditemukan terkubur tanpa busana pada Minggu (8/9/2024) berjarak 500 meter dari rumahnya di Jorong Pasa Galombang, Nagari Guguak, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatra Barat.(*/Red) 

Berantas Radikalisme, Kerja Sama Kunci Keberhasilan

Jakarta. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Prof. Dr. Dedi Prasetyo M.Hum, M.Si, M.M, membedah buku berjudul Radikalisme Terorisme dan Deradikalisasi di Indonesia. Buku ini mengabadikan kerja keras Polri dan pihak-pihak terkait dalam menangani terorisme.

“Buku ini mengabadikan kerja keras Polri dan pihak-pihak terkait dalam menangani terorisme, mengupas tentang terorisme dan soft deradikalisasi untuk memperkaya pemahaman pembaca,” ungkap As SDM dalam sambutannya, Rabu (12/7/23).

Menurut As SDM, dibutuhkan intervensi untuk mencegah perkembangan paham radikalisme. Sebab, Indonesia merupakan negara yang memiliki heterogenitas tinggi adanya intoleransi yang dapat melahirkan paham radikal dan dapat berujung pada aksi terorisme.

Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan, jelas As SDM, adalah pencegahan melalui pengembangan kearifan lokal yang kontra ideologi radikalisme dan terorisme.

“Untuk merealisasikan hal ini, dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” ujar mantan Kadiv Humas Polri tersebut.(*/Red) 

Mudik Gratis Polri Presisi Tahun 2023

 

Jakarta -- Polri menyiapkan mudik gratis bagi masyarakat Jakarta yang ingin pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri 2023. Mudik gratis diperuntukkan dengan tujuan Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Latif Usman mengatakan, pendaftaran mudik gratis dibuka sejak Rabu (29/03/2023) hingga Rabu (12/04/2023). Nantinya, masyarakat bisa mendaftar melalui seluruh samsat, gerai samsat, dan gerai SIM yang berada di wilayah Polda Metro Jaya.

"Bagi masyarakat yang akan daftar hanya perlu melampirkan satu fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan satu lembar fotocopy kartu keluarga (KK)," ungkapnya, Rabu (29/03/2023).

Adapun titik keberangkatan mudik gratis tahun ini bakal difokuskan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sedangkan, untuk jadwal keberangkatan mulai dari tanggal 18 hingga 19 April mendatang, pukul 08.00 WIB hingga selesai. (*/Red) 

Kapolda Metro Jaya Pimpin Upacara Peringatan HUT SATPAM ke 42

Jakarta, - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Fadil Imran memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Pengamanan (SATPAM) ke 42 di lapangan presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (30/1) pagi.

Upacara tersebut juga dihadiri oleh KAKORBINMAS POLRI,Wakapolda Metro Jaya, Dirbinpotmas Korbinmas Polri, Dirditibmas Korbinmas Polri, PJU Polda Metro, Ketum BPP ABUJAPI, serta Ketum BPD ABUJAPI JAYA.

Dalam amanatnya Kapolda menyampaikan beberapa poin di hari lahirnya SATPAM pada 30 Desember 1980 yang lalu.

"Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-42 Satuan Pengamanan Tahun 2022 dengan tema Sinergisitas Satpam dan Polri, Peduli untuk Sesama ," kata Fadil saat memimpin upacara di Mapolda Metro Jaya, Senin (30/1/2023).

Kapolda Metro Jaya, mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat ulang tahun ke 42 kepada seluruh personel satuan pengamanan di manapun bertugas.

 "Selamat Ulang Tahun Satpam ke 42, semoga Satpam dapat semakin profesional dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas dan semakin optimal dalam melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa," tutur Fadil.

Sebelum memulai sambutan, Kapolda mengajak kepada seluruh yang hadir agar menundukkan kepala sejenak untuk mengenang dan mendoakan Kapolri ke 8, Jenderal Polisi (Purn) Awaloedin Djamin, sekaligus Bapak Satpam Indonesia.

"Kita ketahui Almarhum Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, telah berjasa besar dalam membentuk dan membesarkan Satpam sampai dengan saat ini," tutur Fadil.

Fadil menyebut, Polri menyadari bahwa dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tidak bisa dilakukan sendiri. Sumber daya Polri sangat terbatas jika dibandingkan dengan tantangan tugas yang dihadapi. 

"Untuk itu, potensi masyarakat harus dikembangkan sehingga mampu memperkuat sistem keamanan melalui pengamanan swakarsa," ujarnya.

"Menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 1980 Jenderal Polisi (Purn) Prof. Awaloedin Djamin, M.P.A memiliki ide dan gagasan untuk membentuk suatu pengamanan swakarsa berupa Satuan Pengamanan (Satpam)," papar Fadil.

Menurutnya, kehadiran Satpam sebagai salah satu bentuk pengamanan swakarsa juga telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi “Pengemban fungsi kepolisian adalah 5 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”.

"Kehadiran Satpam merupakan kepanjangan tangan Polri sebagaimana yang disampaikan oleh Charles P. Nemeth, seorang Professor di John Jay College bahwa “Peran Satpam banyak digunakan 6 untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan kriminal”," kata Fadil.

Tak lupa, Kapolda juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada rekan-rekan Satpam atas dukungannya selama ini. 

"Terima kasih kepada Satpam yang sudah membantu dan mendukung tugas Polri untuk menciptakan situasi yang kondusif, Satpam dituntut untuk semakin profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata di lingkungan tugasnya masing-masing," ucap Fadil.

Fadil memaparkan, pada tahun 2022, jumlah BUJP sebanyak 5.670 atau meningkat 250% dari tahun 2021 sebanyak 1.622. Untuk jumlah personel Satpam pada tahun 2022 sebanyak 856.002 orang atau meningkat 5% dari tahun 2021 sebanyak 815.129 orang.

"Peningkatan kuantitas tersebut, tentunya juga harus diimbangi dengan peningkatan peningkatan kemampuan dan keterampilan. Rekan-rekan Satpam juga harus senantiasa berpegang teguh terhadap nilai, norma, dan etika yang baik pada setiap pelaksanaan tugas," ujarnya.

Kapolda juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota Satpam, Badan Usaha Jasa Pengamanan, pengurus Asosiasi Jasa Pengamanan, serta segenap stakeholder terkait lainnya.

"Terima kasih atas kerja sama yang sinergis, sehingga situasi stabilitas kamtibmas dapat kondusif ," kata Fadil.

"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian, dalam melanjutkan tugas pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jayalah Satpam Indonesia!!! ," pungkasnya.(*/TK) 

Kapolri Tegaskan TNI-Polri Kawal Seluruh Kebijakan Pemerintah Terkait Pembangunan Papua

Papua - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa, TNI-Polri akan bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan pembangunan di Papua. 

TNI-Polri, kata Sigit sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR. Hal itu dilakukan demi mengetahui apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Tanah Papua. 

Setelah adanya proses koordinasi tersebut, Sigit menyebut bahwa, peran dari TNI-Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua, dapat berjalan dengan maksimal. 

"Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik," kata Sigit dalam pengarahan Panglima dan Kapolri kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin, 9 Januari 2023.

Adapun kebijakan Pemerintah terkait program prioritas di Papua diantaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. 

Sementara itu Major Project diantaranya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pengembangan Bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat. 

Sigit mengungkapkan, dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah di Papua, pihaknya melakukan dua pendekatan yakni Soft Approach dan Hard Approach. Dalam hal ini, pendekatan lunak yang dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan SDM. 

"Sehingga terjadi Transfer Knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan," ujar Sigit dihadapan prajurit TNI-Polri.

Meski begitu, Sigit menekankan, TNI-Polri juga akan melakukan Hard Approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan Pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua. 

"Terkait dengan masalah gangguan kamtibmas karena memang ada beberapa kelompok yang biasa dikenal Kelompok Kriminal Bersenjata yang terus melakukan serangan. Sehingga tentunya berdampak pada terhambatnya proses pembangunan. Tentunya kita harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur tentunya. Sehingga harapan kita semuanya bisa berjalan secara proporsional," ucap Sigit. 

Dalam penegakan hukum tersebut, Sigit menyatakan bahwa, pihaknya selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan Komnas HAM baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua. Hal itu guna memastikan langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional. 

"Tentunya kita berusaha supaya kedepan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata," tutur Sigit. 

Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan bahwa, dengan melakukan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua, akan dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil kedepannya. 

"Bahwa saya akan belanja masalah ya istilahnya, untuk menyerap aspirasi dari bawah apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka pengambil kebijakan kedepan maupun perencanaan kedepan," kata Yudo. 

Dengan begitu, Yudo menyampaikan bahwa, kedepannya akan diambil kebijakan yang sesuai guna mensukseskan seluruh program atau kebijakan Pemerintah di Tanah Papua. 

"Sehingga kita dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembanginan di Papua. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, meningkatkan kesejahteraan," jelas Yudo. 

Oleh karenanya, Yudo kembali menegaskan bahwa, TNI dan Polri akan siap dengan maksimal dan profesional dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah membangun Papua. 

"Tentunya ini perlu dukungan dari TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur yang lain. Dan juga dengan adanya DOB, kita akan bantu Pemda dan TNI dalam fungsi tugas pokok bantu Polri percepatan pembangunan di daerah," tutup Yudo.(*/Red) 

Danrem 081/DSJ Kolonel Deni Ikuti Rapurna TMMD ke-43 TA 2022

Jakarta, - Danrem 081/DSJ Kolonel Inf Deni Rejeki bersama Dandim dan Kepala daerah di jajarannya yang akan melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada tahun 2023 mengikuti Rapat Paripurna (Rapurna) TMMD ke-43 TA 2022 yang mengambil tema yakni Sinergi Lintas Sektoral Mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat Semakin Kuat.

Kegiatan yang digelar di Mabesad Jakarta itu dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal Agus Subiyanto, Kamis (24/10/2022).

Kasad Jenderal Dudung Abdurachman Selaku Pjo TMMD dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakasad menyampaikan ucapan terima kasih atas sinergitas dari seluruh pihak dalam pelaksanaan TMMD selama ini.

"Terima kasih atas sinergi yang ada saat ini antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga Non Kementerian serta stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan TMMD ini. Untuk tahun 2022 penyelenggaraan TMMD ke 113, 114 dan 115 sudah selesai dilaksanakan dengan baik, sehingga sinergitas ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan," kata Kasad dalam sambutan tertulisnya itu.

Kasad menjelaskan, TMMD sendiri merupakan wujud bakti TNI yang berintegrasi dan terpadu, agar meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah tertinggal. Serta wujud nyata dari penerapan budaya gotog-royong, kebersamaan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama membangun daerah.

Untuk sasaran yang telah dicapai pada TMMD ke-43 TA 2022, Kasad mengungkapkan, ada 50 titik sasaran yang dikerjakan, terdiri dari sasaran fisik maupun non fisik. Adapun sasaran fisik meliputi pembuatan akses jalan, renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan jembatan, sumur bor dan instalasi air bersih serta beberapa kegiatan lainnya.

Sedangkan sasaran non fisik, berupa penyuluhan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, bela negara, penyuluhan dalam rangka penurunan angka stunting, pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Dalam Rapurna TMMD yang digelar itu, selain mengevaluasi dan pemberian hadiah kepada para pemenang lomba karya jurnalistik TMMD ke-115, juga membahas tentang rencana pelaksanaan TMMD ke-44 TA 2023.(*/Red) 

Polri Pastikan Tindak Tegas Pelaku Anarkis Di Luar Stadion Kanjuruhan

Jakarta, BhinnekaNews71.Com -- Polri memastikan menindak tegas seluruh pelaku anarkis yang menyebabkan kerusuhan di luar Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, dalam proses penyidikan tragedi di Kanjuruhan, terdapat dua peristiwa yang akan didalami oleh tim investigasi. Yakni, yang terjadi di dalam dan luar lapangan Kanjuruhan. 

Untuk di luar lapangan, kata Dedi, pihak kepolisian juga akan mengusut kepada seluruh pihak yang diduga melakukan pengrusakan, aksi anarkis, pembakaran dan penyerangan terhadap pemain serta ofisial klub sepak bola. 

"Minggu depan tim investigasi akan melakukan penegakkan hukum kepada siapapun yang teridentifikasi melakukan pengrusakan dan pembakaran di luar stadion," kata Dedi kepada wartawan, Sabtu (8/10).

Menurut Dedi, terkait dengan peristiwa di luar Stadion Kanjuruhan, penyidik mulai mengusut pelaku kerusuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. 

Disisi lain, Dedi menyebut bahwa, dari hasil investigasi kepolisian, ditemukan juga sebanyak 46 botol minuman keras (miras) oplosan ukuran 550 ml di Stadion Kanjuruhan. 

"Sisa botol miras oplosan yang telah diminum di tribun itu telah dilakukan pengambilan dan pemeriksaan oleh tim Laboratorium Forensik (Labfor)," ucap Dedi. 

Oleh sebab itu, Dedi mengimbau kepada seluruh pihak untuk bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya kepada aparat kepolisian. 

"Disarankan sebaiknya para pihak yang melakukan pengerusakan, pembakaran, penyerangan, dan lainnya untuk menyerahkan diri kepada yang berwajib," ujar Dedi. 

Dedi menambahkan, kepolisian dalam hal ini terbuka dengan seluruh informasi, masukan dan saran terkait dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Polisi juga akan bekerja secara objektif dan sesuai dengan fakta-fakta yang telah ditemukan oleh penyidik. 

Sementara itu, kata Dedi, pihak Kepolisian tetap akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman secara menyeluruh terkait dengan seluruh rangkaian peristiwa tersebut.(*/Red) 

IPW Minta Timsus Bentukan Kapolri Terapkan Sanksi PTDH pada Anggota yang Langgar Kode Etik dalam Kasus Brigadir J

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso

Jakarta, BhinnekaNews71.Com -- Pemeriksaan terhadap 25 anggota Polri terkait kasus penembakan yang menewaskan Briptu Yosua merupakan bersih-bersih Pimpinan Polri terhadap "tangan-tangan kotor" yang mencoreng institusi Polri. 

Hal ini, sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang memerintahkan agar kasus polisi tembak polisi yang menghilangkan nyawa Briptu Yosua itu diproses hukum, jangan ditutup-tutupi dan terbuka. Sehingga, pemeriksaan personil Polri dengan pencopotan satu Irjen, dua Brigjen, lima Kombes, dua Kompol, Tujuh Perwira Pertama, serta lima Bintara dan Tamtama yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut, bertujuan menjaga marwah lembaga Polri yang sedang terpuruk oleh hujatan masyarakat.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, 

"Tidak tanggung-tanggung, Kapolri Jenderal Sigit menegaskan kalau personil tersebut tidak profesional dalam penanganan TKP di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren Tiga Jakarta dan akan diperiksa secara etik. Bila ada pelanggaran pidana maka diproses secara pidana," Ujar nya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/8/22). 

Dengan kenyataan ini, Indonesia Police Watch (IPW) meminta Tim Khusus Internal bentukan Kapolri yang terdiri anggota Polri senior dan peraih Adhi Makayasa untuk menerapkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota polri tersebut. Sebab, mereka telah melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berupa ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. 

Hal ini sesuai dengan tekad Kapolri Listyo Sigit telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/9/V/2021 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tertanggal 18 Mei 2021. Kapolri selalu mengingatkan kepada bawahannya yang memimpin wilayah untuk tegas dan menegakkan hukum kepada anggota yang melanggar peraturan disiplin anggota Polri pada PP 2 Tahun 2003 dan peraturan etika Polri yang tertuang dalam Perkap 14 Tahun 2011.

Bahkan pada rapat kerja dengan Komisi III DPR pada 24 Januari 2022, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menegaskan tidak segan-segan untuk memecat langsung anggotanya yang melakukan pelanggaran. "Untuk melakukan perbaikan kami berkomitmen untuk terus berbenah. Kami tegaskan sekali lagi bahwa Polri, kami tidak ragu memecat 30, 50, atau 500 anggota Polri yang merusak institusi," ungkapnya ketika itu. 

Komitmen ini harus terus dipegang Kapolri Listyo Sigit, saat menghadapi adanya ketidakprofesionalan yang dilakukan anggota Polri dalam penanganan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Briptu Yosua di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. 

Dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri disebutkan Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

Pada kasus polisi tembak polisi di rumah Irjen Ferdy Sambo tersebut telah menyeret banyak anggota yang terpaksa harus diperiksa secara etik karena melakukan obstruction of justice. Sehingga, terjadi ketidakprofesionalan, ketidakproporsionalan dan tidak prosedural yang dilakukan terperiksa. 

Padahal pasal 7 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri menyatakan bahwa setiap Anggota Polri wajib: a. setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya, b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri, c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural.

Bahkan dalam ayat 3 dikatakan, setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan wajib: c. menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ke-25 anggota Polri dalam melakukan penanganan atas kematian Briptu Yosua sangat bertentangan dengan pasal 13 dan 14 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. 

Isi pasal 13 ayat 1 berbunyi 

setiap Anggota Polri dilarang: b. mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga, e. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Sementara pada pasal 14 ditegaskan bahwa setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang: c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum, d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan, f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain.(Red) 

Memperingati HANI, Yayasan Rehabilitasi Pencandu Narkoba WMS Dan BNNK Jakarta Utara Di Waduk Danau Sunter

Jakarta, BhinnekaNews71.Com -- Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional ( HANI ) Serentak di peringati di seluruh dunia setiap tanggal 26 juli . Ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya -  bahaya narkoba , mengingat sampai saat ini penyalahgunaan narkoba masih sangat tinggi .

HANI Kali ini di peringati di waduk danau sunter Jakarta Utara yang di pimpin langsung oleh kepala Badan Narkotika Nasional kota ( BNNK ) Jakarta Utara dan dihadiri oleh Wakil Walikota Jakarta Utara , Kapolres Jakarta Utara , Dandim Jakarta Utara , Kajari Jakarta Utara Dan juga yayasan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba ' Wellness Mitra Solusi ( WMS ) Minggu 26 juli 2022 .

Bpk,  Rudy Hadianton S selaku pemilik yayasan WMS menyampaikan bahwa ini adalah bentuk komitmen kami dalam membantu pemerintah dalam upaya , Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran gelap Narkoba ( P4GN ) Yang mana peran serta masyarakat sangat di butuhkan sesuai undang undang  No 35 Tahun 2009 .

Kami selaku yayasan rehabilitasi pencandu narkoba akan selalu membantu pemerintah dan masyarakat apabila ada keluarga atau siapapun yang menjadi pecandu narkoba bisa untuk di rehabilitasi di WMS . Yang beralamat Jalan Giro no 25 blok T Rt 03 Rw 10 Kelurahan Pengangsaan 2 kecamatan kelapa Gading Jakarta Utara .

Peringatan HANI ini adalah momentum untuk kita semua agar sama sama kita menjaga keluarga kita agar tidak menjadi penyalahguna narkoba , sesuai moto HANI tahun ini yaitu " Kerja Cepat Kerja Hebat Berantas Narkoba Di Indonesia . Indonesia BERSINAR Bersih dari narkoba . Tegas Bpk , Rudi Hadianton S

Selain itu HANI Tahun ini yayasan Wellness Mitra Solusi ( WMS ) adakan beberapa Kegiatan yaitu :  pembagian ratusan sembako dan donor darah dan semoga apa yang dilakukan oleh kami bisa membantu masyarakat yang membutuhkan . Tutupnya 

Dalam acara puncak peringatan HANI Kepala BNNK Jakarta Utara AKBP Bambang Yudistira, S.Sos, M.Si dalam sambutannya mengajak dan  menyampaikan semua capaian capaian dan program program BNNK Jakarta utara yaitu Desa bersinar serta pemberian penghargaan kepada daerah daerah yang melakukan peran aktif dalam P4GN , Dan juga kepala BNNK Jakarta Utara Memperikan Penghargaan kepada Yayasan WMS Berupa piagam dan plakat dari BNNK , serta pelepasan 10 . 000 Sepuluh ribu benih ikan ke danau sunter Jakarta Utara .

Penulis ; Agus

Terkait Insiden Tewasnya Dua Suporter Bobotoh, IPW Minta Polda Jabar Periksa Ketum PSSI

Jakarta, BhinnekaNews71.Com -- Polda Jabar harus memanggil dan memeriksa Ketua Umum PSSI Mochammad Iriawan dan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita atas tewasnya dua bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Kota Bandung, Jumat, 17 Juni 2022.

Pasalnya, korban bernama Sopiana Yusup warga Bogor dan Ahmad Solihin warga Cibaduyut Bandung meninggal akibat terinjak-injak saat mau masuk stadion menjelang pertandingan Grup C Piala Presiden 2022 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. 

Dengan adanya peristiwa tersebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus mencabut izin pelaksanaan Turnamen Pra Musim Piala Presiden serta memerintahkan Kapolda Jabar Irjen Suntana untuk memproses pidana pemrakarsa dan operator Turnamen Piala Presiden. 

Dengan tewasnya dua bobotoh di Stadion GBLA Kota Bandung, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polda Jabar bila menemukan cukup bukti dapat  menetapkan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan Dirut LIB Akhmad Hadian Lukita menjadi tersangka atas kelalaiannya yang menyebabkan Sopiana Yusup dan Ahmad Solihin meregang nyawa. 

Kericuhan di Stadion GBLA Kota Bandung ini, tidak berbeda dengan kericuhan konser musik yang berujung ricuh di Mal Plaza Yogyakarta, Minggu (12 Juni 2022). Pada kericuhan konser musik yang menyebabkan sejumlah orang mengalami luka-luka saja, penyelenggaranya dijadikan tersangka. Sehingga, sangat aneh, bila dalam penyelenggaraan keramaian seperti turnamen sepak bola yang mendatangkan penonton cukup banyak dan menimbulkan kematian, penyelenggaranya tidak dijadikan tersangka. 

Pada kasus kematian dua bobotoh di Stadion GBLA Kota Bandung ini, IPW melihat Polda Jabar harus mengenakan pasal 359 KUHP terhadap penyelenggara Turnamen Piala Presiden yakni Ketua Umum PSSI dan operatornya PT Liga Indonesia baru (LIB). Karena, penyelenggara lalai dan tidak mampu membuat pengamanan yang mengakibatkan tewasnya dua penonton. 

Secara tegas pasal 359 KUHP menyatakan: "barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".

Ketua Umum PSSI dan Dirut PT LIB terlihat secara nyata pada saat pembukaan Turnamen Pra Musim Piala Presiden 2022. Saat itu, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan Dirut PT LIB Akhmad Hadian Lukita mendampingi Menpora membuka digelarnya Piala Presiden di Stadion Manahan Solo, Sabtu, 11 Juni 2022, yang menyajikan partai Persis Solo melawan PSS Sleman. 

Oleh sebab itu, Polda Jabar harus tegas untuk menegakkan hukum terhadap hilangnya nyawa dua bobotoh karena kelalaian penyelenggara untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.(Red) 

Danpuspomad Kunjungan Kehormatan Kepada Kapolri

 

Jakarta, BhinnekaNews71.Com -- Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat 

(Danpuspomad) Letjen TNI Chandra W. Sukotjo, M.Sc. didampingi Dansatidik Puspomad Brigjen TNI Ujang Martenis, S.H., melakukan kunjungan Kehormatan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., bertempat di Mabes Polri Jakarta Selatan, Rabu (15/6/2022)

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT Ke-76 Corps Polisi Militer TNI Angkatan Darat.

Kegiatan Kunjungan Kehormatan Danpuspomad ini bertujuan meningkatkan sinergitas TNI-Polri dan menjalin silahturahmi sesama penegak hukum.

Di akhir kunjungannya Danpuspomad menyerahkan cinderamata kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Dispenad/Red) 

Kunjungan Bank Mandiri ke SMSI Pusat

Jakarta, BhinnekaNews71.Com -- Kunjungan Bank Mandiri Cabang Tangerang Ahmad Yani, Senin (6/6/2022) diterima oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus. 

Kunjungan diterima di kantor SMSI Pusat Jalan Veteran II, Jakarta Pusat. Kunjungan tim Bank Mandiri yang dipimpin oleh Branch Manager Bank Mandiri Tangerang Ahmad Yani, Frieska Sitorus memperkenalkan produk digital Bank Mandiri, antara lain Kopra yang didesain untuk melayani perusahaan-perusahaan, dan Livin’ untuk personal. 

Firdaus yang didampingi Sekjen SMSI Pusat Mohammad Nasir dan Penasihat SMSI Ervik Ari Susanto menyambut baik kunjungan Bank Mandiri. 

“Kami organisasi perusahaan pers nasional, beranggotakan 2000 pengusaha pers siber, sudah pasti menggunakan jasa bank. Nanti kita rencanakan bersama,” kata Firdaus yang kemudian menjelaskan beberapa perusahaan pers siber dibawah koordinasi SMSI, termasuk Siberindo.co. 

Siberindo.co adalah news room bersama SMSI yang dikelola oleh PT Siberindo Media Utama. 

Frieska Sitorus yang didampingi Branch Sales Manager Ledie Hervika, bidang Administrasi Mustopa, dan Eko Aprianto Wibowo (PT AXA Mandiri Financial Services) menjelaskan, kunjungan Bank Mandiri untuk menjelaskan program-program layanan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat baik untuk kepentingan pribadi maupun lembaga atau perusahaan. 

“Kami ingin lebih dekat dengan Siberindo.co dan perusahaan-perusahaan pers siber dibawah koordinasi SMSI, untuk membantu layanan di bidang perbankan,” tutur Frieska Sitorus. (*/Red) 

Beri Kuliah Inspiratif, Rektor Universitas Pertamina Sebut Kasad Pemimpin yang Best of The Best

Jakarta, BhinnekaNews71.Com -- Sebanyak 600 mahasiswa Universitas Pertamina mengikuti secara Daring dan Luring kuliah inspiratif bertemakan Kepemimpinan Strategis dengan narasumber Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M., di Ruang Auditorium Gedung Griya Legita Universitas Pertamina, Jakarta. Sabtu, (4/6/2022).

Dalam sambutannya saat membuka kuliah yang berlangsung secara hybrid itu, Rektor Universitas Pertamina Prof. IGN Wiratmaja Puja mengatakan kehadiran Kasad memberikan kuliah ini merupakan kesempatan yang istimewa  dan luar biasa karena akan memberikan sesuatu yang inspiratif terkait kepemimpinan bukan hanya bagi mahasiswa tetapi juga para dosen di Universitas Pertamina. 

"Sejalan dengan tagline Universitas Pertamina yaitu Be Global Leaders, jadi kesempatan ini sangat tepat sekali kita mendapat kuliah tamu dari Kasad, pemimpin yang best of the best," ucapnya. 

Rektor Universitas Pertamina berharap sharing dan inside dari Kasad melalui kuliah umum ini dapat memacu semangat mahasiswa untuk berbuat lebih, sehingga tidak hanya peduli kepada diri sendiri namun juga peduli kepada orang lain

Sementara itu, Kasad mengawali perkuliahan dengan membeberkan ancaman-ancaman yang dihadapi banyak negara sekarang ini baik ancaman internal dan eksternal yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menghadapi ancaman tersebut, sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa petarung, jagoan, rela berkorban dan bangsa yang tidak mau lama-lama dijajah.

Dikatakan Kasad, kekuatan bangsa dengan melibatkan seluruh komponen,  sumber daya nasional dan aspek kehidupan sangat diperlukan dalam menghadapi ancaman tersebut, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif, nyaman, dan aman serta lingkungan yang mampu menciptakan energi bagi semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan negara atau Green Human Resource Management.

“Untuk membangun Green Human Resource Management dibutuhkan kepemimpinan strategis, yaitu kemampuan seseorang untuk mengantisipasi, mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang baik,” ujar Kasad.

Lebih lanjut dikatakan Kasad, didalam membangun Green Human Resource Management ini, seorang pemimpin harus membangun kapasitas dirinya sebagai pemimpin yang dihormati, diidolakan, dikagumi, dicintai, diidamkan dan diharapkan. Selain itu, Kasad juga menyampaikan bahwa pemimpin juga harus memiliki empat ciri utama  yaitu imajinasi, inovasi, visi dan misi, serta cita-cita dan harapan. 

Mengakhiri materi kuliahnya, Kasad berbagi kunci sukses kepada para mahasiswa yaitu melupakan masa lalu karena masa lalu tidak akan pernah kembali lagi, melakukan yang terbaik hari ini secara optimal karena apa yang kita lakukan hari ini menjadi momen sejarah dihari esok, dan cita-cita hanya harapan dan angan-angan tetapi harus diperjuangkan. 

“Mahasiswa harus yakin kepada diri sendiri, karena apapun yang ada di depanmu, ataupun yang ada di belakangmu, dan yang ada di sekelilingmu sekalipun tidak akan berarti apa-apa dibandingkan apa yang ada di dirimu,” pesan dan tutup Kasad.

Di akhir kegiatan, selain dilakukan pertukaran plakat, Kasad dan Rektor Universitas Pertamina menyaksikan penandatanganan Kerja Sama Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat antara TNI AD dengan Universitas Pertamina yang ditandatangani oleh Asisten Personel (Aspers) Kasad Mayjen TNI Darmono Susastro, S.I.P dan Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama  Universitas Pertamina Prof. Dr. Ir. Wawan Gunawan A. Kadir, MS.

Turut hadir pada perkuliahan ini, Aspers Kasad, Danrem 051/WKT, Dandim 0504/Jaksel, Paban Bindik Spersad, Para Wakil Rektor Universitas Pertamina, Sekretaris  serta para Dekan dan Ketua Umum Program Studi Universitas Pertamina. (Dispenad/Red) 

Investasi Bodong, Polri Sita Rp1,5 Miliar Uang Sponsor dari Klub Sepakbola

Bareskrim Polri menyita dana Rp1,5 miliar dari tiga klub sepakbola karena diduga berasal dari Viral Blast.(FOTO: Humas Polri) 

Jakarta, BhinnekaNews71.Com -- Bareskrim Polri terus mengembangkan kasus investasi ilegal robot trading Viral Blast yang merugikan masyarakat hingga Rp1,2 triliun. Salah satunya dengan menyita uang sponsor Rp1,5 miliar di tiga klub sepakbola.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menyatakan bahwa pihaknya melakukan penyitaan uang senilai Rp1,5 miliar dari tiga klub sepakbola di Indonesia terkait kasus robot trading Viral Blast.

Kasubdit III Dit Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Robertus Yohanes De Deo Tresna Eka Trimana mengungkapkan bahwa, uang Rp1,5 miliar tersebut terkait dengan sponsor yang diduga diberikan dari pihak Platform Viral Blast. 

"Ya (terkait sponsorship)," kata Robertus saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Jumat (13/5/2022).

Sedangkan jumlah aset yang telah disita terkait perkara tersebut sejauh ini sebesar Rp22,9 miliar. Rinciannya, uang tunai sebanyak Rp20 miliar tersangka. Lalu penyitaan dari klub sepakbola tersebut. 

"Kemudian yang ketiga uang tunai sebanyak Rp45 juta yang disita dari exchanger atas nama S dan keempat uang tunai Rp1,4 miliar yang merupakan DP uang mercy tersangka PW dari dealer Mercy Kedaung Surabaya," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan terpisah. 

Diketahui sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap klub sepakbola Indonesia, Persija, PS Sleman dan Madura United, terkait pengusutan kasus robot trading Viral Blast.

"Yang sudah sudah diminta keterangan dari Persija, PS Sleman dan Madura United," kata Kasubdit III Dit Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Robertus Yohanes De Deo Tresna Eka Trimana saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (16/4/2022)

Bareskrim Polri sebelumnya membongkar jaringan penyedia investasi bodong melalui aplikasi robot trading bernama Viral Blast Global. Total ada empat tersangka yang ditangkap oleh penyidik dalam kasus ini, RPW, ZH, MU dan PW.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan menjelaskan bahwa melibatkan ribuan memberi dengan nilai investasi mencapai Rp1,2 triliun.IDXChanel.(Red)

Polri Pastikan Kebutuhan Logistik dari Produk Lokal

 

JAKARTA, BHINNEKANEWS71.COM -- Polri memastikan anggaran belanja untuk barang-barang di Korps Bhayangkara sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan selalu mendukung program pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, sebagian besar kebutuhan Polri menggunakan produk dalam negeri. Menurutnya, persentase anggaran belanja yang dikeluarkan untuk produk dalam negeri mencapai 98%.

Dia menuturkan, alokasi anggaran tersebut sesuai dengan standar dari Kemenko Maritim dan Investasi. Target dari Kemenko Maritim dan Investasi untuk hal tersebut sebesar 40%.

"Sebagian besar belanja barang-barang polri menggunakan produk dalam negeri, sampai 98%. Polri menggunakan produk dalam negeri yang sesuai target dari kementerian manives kan 40%  belanja barang itu harus dibelanjakan untuk produksi dalam negeri polri sudah melampaui itu," kata Dedi saat ditemui media di Kompleks Universitas Paramadina, Senin (28/3).

Dedi menjelaskan, 2% dari alokasi anggaran diperuntukkan membeli sejumlah perlengkapan di luar negeri karena belum ada produsen dalam negeri yang membuat perlengkapan tersebut. Kebutuhan yang dimaksud, yakni baju untuk tim Jibom (penjinakkan bom) dengan keamanan standar tinggi.

"Masih ada yang dibeli di luar negeri hanya 2% yang belum diproduksi di dalam negeri, yaitu peralatan jibom. Baju bom itu standar keamanan tinggi dan itu kan pengadannya untuk Gegana yang ada di Mabes Polri dan 34 provinsi di Polda," ujar Dedi.

Selain jibom, kata Dedi, masih ada Unit KBR (Kimia, Biologi, dan Radioaktif) yang memerlukan standar serupa. Sebab, baju tersebut memerlukan ketahanan radiasi yang mumpuni.

"Baju-baju yang tahan radiasi itu yang memproduksi orang-orang atau negara-negara yang pernah berurusan dengan radiasi nuklir karena ini menyangkut keselamatan tinggi anggota," ucap Dedi.(Red)