Presiden Jokowi Hadiri Apel Kesiapan Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024

Jakarta, -- Presiden Joko Widodo menghadiri Apel Kesiapan Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang digelar di Mako Korps Brimob Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, pada Senin, 14 Oktober 2024. Apel tersebut merupakan wujud kesiapan seluruh elemen keamanan untuk mengamankan momen penting pelantikan 20 Oktober mendatang.

Presiden Jokowi tiba di gerbang Mako Brimob Kelapa Dua sekitar pukul 08.30 WIB dan disambut langsung oleh Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Setelah penyambutan, Presiden Jokowi menaiki kendaraan taktis Rantis Maung menuju Lapangan Apel, diiringi _drumband_ Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) hingga tiba di mimbar kehormatan.

Di lapangan apel, Presiden Jokowi menerima laporan jajar kehormatan sebelum melakukan salam kebangsaan dan melangkah menuju Mimbar Apel didampingi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Laporan disampaikan oleh Perwira Apel, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, disusul dengan penghormatan kebesaran yang menandai penghormatan dari seluruh pasukan yang hadir.

Dalam apel ini, Presiden Jokowi juga menerima penganugerahan Medali Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik (Loka Praja Samrakshana) serta gelar Warga Kehormatan Korps Brimob, yang disematkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, Presiden juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti kepada sejumlah satuan di lingkungan Polri, antara lain Korps Brimob, Bareskrim, Baharkam, Korlantas, Divhubinter, Densus 88, dan Pusdokkes.

Acara dilanjutkan dengan demonstrasi dari berbagai elemen pasukan Brimob yang menunjukkan kesiapan mereka dalam pengamanan pelantikan. Demonstrasi yang ditampilkan meliputi aksi paramotor, _flypass drone_, patroli presisi, brigade motor Polwan Korlantas Polri, pengawalan VIP, infiltrasi udara dan darat, terjun payung, serta flypass helikopter.

Setelah menyaksikan seluruh rangkaian demonstrasi, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto kembali ke gerbang Mako Brimob Kelapa Dua dengan menggunakan Rantis Maung. Diiringi kembali oleh _drumband_ Akpol, Presiden Jokowi melewati jajar kehormatan Pedang Pora sebelum menerima laporan dan mengakhiri giat apel tersebut.

Depok, 14 Oktober 2024

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id

YouTube: Sekretariat Presiden. (*/Red) 

Team Gabah Madani dan Warga Kampung Bakung Jayanti Sambut Calon Bupati Tangerang Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah

TANGERANG, || Calon Bupati Tangerang Maesyal Rasyid berkunjung ke Kampung Bakung Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang (Sabtu 12/10/2024).

Dalam kunjungan tersebut tiba pukul 12,30 dengan pengawalan ketat dari team pemenangan Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah.

Team Gabah Madani  (Gerakan bawah Maesyal Intan) yang digagas oleh H Alamsyah MK, sebagai motor penggerak tim pemenangan untuk wilayah Kecamatan Jayanti begitu bahagia akan kedatangan warga setempat yang begitu antusias untuk menyambut calon orang nomor 1 di Kabupaten Tangerang.

Terlihat moment kedatangan Calon Bupati  Maesyal Rasyid dengan nomor urut dua, ketika datang menyapa warga, langsung merakyat dan menyapa warga setempat dengan hangat.

Bahkan sempat menggendong anak warga yang masih batita (bayi tiga tahun).

Ini menggambarkan bentuk sifat merakyatnya terhadap sisi sosial yang ada.

Kedatangan Calon Bupati Tangerang dengan nomor urut 2 langsung disambut dengan tarian tradisional Kalaidar khas Sunda dari  Gema Wirahma yang selalu menjaga adat tradisi Sunda yang bertempat di wilayah Kecamatan Jayanti.

Sesampainya tenda, langsung disambut dikalungi bunga oleh Ceo Geram Group H Alamsyah, sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu sekaligus Cabup dengan nomor 2.

Bukan Alamsyah saja yang menyambut, terlihat tokoh Masyarakat Kecamatan Jayanti juga  H. Rebo Muhidin SH, ikut menyambut kedatangan Calon Bupati Tangerang dengan wajah gembira.

Terlihat artis komedian Azis Gagap sapaannya ikut memeriahkan acara tersebut, dia berharap untuk pemilihan Calon Bupati nanti mencoblos nomor 2 yaitu Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah.

Selanjutnya H Alamsyah MK dalam penyampaiannya dipanggung Kampanye nya 

Menyampaikan "

Kalau memilih calon itu yang berpengalaman, siapa yang tidak mengenal Maesyal Rasyid?

Beliau sudah malang melintang di Kabupaten Tangerang, sejak dari Bappeda hingga Sekda beliau selalu respon terhadap keluhan warga Kabupaten Tangerang. Orangnya humoris, mudah dijumpai, responsif dan agamis. Jangan lupa untuk mencoblos dengan nomor urut 2 Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah, sudah teruji dan terbukti bukan hanya obral janji" Paparnya.

Disesi terakhir Maesyal Rasyid Calon Bupati Tangerang dengan nomor dua menyampaikan " Saya ucapkan terima kasih pada para hadirin yang telah sukarela menunggu, juga bang Alam sahabat saya dari dulu, beliau ini orangnya rewel.

Tapi jujur saya kagum pada sosok Alam ini, dia rewel untuk kemaslahatan bersama bukan untuk kepentingan pribadi.

Jika saya terpilih, saya berjanji akan meningkatkan pelayanan juga pembangunan. Saya utamakan Dunia Pendidikan dan Kesehatan, jangan sampai ada warga kabupaten Tangerang putus sekolah atau tidak sekolah, walaupun anak-anak Ibu tidak masuk sekolah Negeri, Insya Allah saya akan berusaha untuk mensubsidi kan sekolah yang swasta juga, untuk meringankan beban biaya sekolah.

Untuk kesehatan silahkan pergunakan nanti kartu sehat sesuai peruntukannya, jika memang peruntukan di Puskesmas maka itu berlaku hanya untuk Puskesmas saja, jika kartu sehatnya untuk Klinik maka silahkan berobatnya ke Klinik jangan ke RSUD.

Terkait fasilitas umum /jalan saya pastikan akan memperbaikinya di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang sesuai peruntukannya. Jangan lupa dan mohon dukungannya untuk memilih nomor urut 2 yaitu Maesyal -Intan.

Karena intan anaknya mantan Bupati Tangerang pak Ismet Iskandar adiknya dari Bupati Tangerang yang Kemaren menjabat di Kabupaten Tangerang yaitu Ahmed Zaki Iskandar.

Kita sudah tau jejak rekamnya seperti apa di kabupaten Tangerang, amat cemerlang dalam mewujudkan Tangerang Gemilang" sambutnya.

Acara selesai dan warga hampir kurang lebih 1000 orang ikut ber swafoto / selfi dengan Maesyal Rasyid, bentuk kecintaannya terhadap calon Bupati Tangerang.

(Taswan)

Negara Atau Pemerintah Sebagai Penyelenggara Pemilu Harus Netral

 

Banten, - Pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat seluruh Indonesia, dan janganlah dinodai oleh segelintir oknum yang ingin berbuat curang hingga rusaknya marwah demokrasi. Terutama yang dikhawatirkan adalah bila ada keiukutsertaan ASN dalam mendukung salah satu Paslon pada Pemilu/Pilkada, karena dalam UU ASN No 5 Tahum 2014 pasal 2, serta PP Nomor 94 Tahun 2021 bahwa ASN dilarang terlibat Politik Praktis dan harus netral. Begitulah yang disampaikan Ketua Harian Gabungan Relawan Dukung Airin (GARDA) Banten1, Ely Jaro kepada awak media.

Menurut Ely Jaro, kenapa ASN dilarang untuk ikut terlibat dalam poltik praktis, alasannnya karena ASN itu adalah Perangkat Negara yang regulasinya sebagai pelaksana Pemerintahaan yang diemban oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dan Pemilhan Umum (Pemilu) / Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diselenggarakan oleh Negara atau Pemerintah. Artinya Negara atau Pemerintah sebagai pihak penyelenggara harus netral, tidak boleh untuk intervensi ke dalam pertarungan kontestan Pemilu.

Sambung Ely, kata dia, Jika Penyelenggara ikut terlibat intervensi berpihak pada salah satu calon dalam pertarungan kontestan pemilu, bisa dibayangkan akan ada calon di kontestan pemilu yang bakal dirugikan. Dan akan menguntungkan bagi salah satu calon yang diintrvensi oleh keberpihakan penyelenggara yaitu pemerintah.

Lanjutnya, dalam hal ini yang disebut politik praktis adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dalam pemerintahan serta kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum yang dilaksanakan di lapangan atau kehidupan bernegara.

“Apabila ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa (Kades) sebagai aparatur pemerintahan desa ikut mendukung salah satu Paslon kontestan Pemilu, dipastikan adalah penghianat demokrasi yang menodai pesta demokrasi. Maka itu adalah suatu bentuk pelanggaran yang jelas – jelas menabrak UU Pemilu,” jelas Ely

Kemudian Selain itu terang Ketua Harian GARDA Banten1, jika PNS sebagai ASN dan Kades sebagai pemerintahan desa ikut terlibat mendukung salah satu Paslon dalam Pemilu/Pilkada, ada kemungkinan akan terjadi Conflic of interest atau benturan kepentingan. Yaitu konflik kepentingan sesorang PNS dan Kepala Desa yang memanfaatkan kedudukan jabatan dan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongannya.

“Sehingga kebijakan seseoran PNS dan Kades yang diamanatkan oleh Negara tidak obyektif dan menimbulkan asas kesempatan APBN dan APBD dalam bentuk gratifikasi. Karena hal itu dapat mempengaruhi harapan imbalan lebih seperti ingin rekomendasi aman dari jeratan hukum, ingin rekomendasi naik jabatan, ingin rekomendasi posisi jabatan lebih baik lagi dan ingin rekomemdasi bertahan jabatan dll yang bersifat rekomendasi mengambil keuntungan yang bukan untuk kepentingan umum,” ujar Ely, Ketua Harian GARDA Banten1.

Kemudian dia meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/Polri/Pejabat BUMN/BUMD, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lurah dan Camat sebagai perangkat Negara untuk tetap menjaga netralitas menghadapi Pemilihan Gubernur dan Bupati serta Walikota.

“Ya ASN harus netral, tidak boleh memihak pada salah satu Paslon yang telah ikut dalam kontestan Pemilu. Sebab sudah ada aturan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, pada pasal 280 Ayat (2). Selain itu telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS, begitu pun dengan Kades harus netral karena ASN dan Kades adalah perangakat Negar yang telah diatur dalam UU” katanya.

Tambah Ely, bahwa pada UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 494 menyatakan, setiap ASN, anggota TNI dan Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak 12 juta (Dua belas juta rupiah).

“Saya mengharap agar Pemilu tahun ini berjalan dengan jujur adil dan damai, dan Negara/Pemerintah sebagai Penyelenggara Pemilu tidak cawe – cawe kepada salah satu Paslon kontestan Pemilu,” tegas Ely.

Sambil menyudahi ucapannya dia pun menyinggung tentang kampanye Piikada yang ada di Provinsi Banten sangat memalukan, lantaran diduga telah menodai demokrasi. Pasalnya, Geger kabar kalau ada beberapa PNS sebagai ASN dan beberapa Kepala Desa sebaga aparat pemerintahan desa di Provinsi Banten diduga melanggar UU Pemilu, telah ikut terlibat mendukung salah satu Paslon Pilgub Andra Soni&Dimiyati.

“Janganlah mentang – mentang Paslon Andra Soni&Dimiyati adalah calon yang didukung oleh Prabowo dari partai Gerindra yang telah terpilih menjadi Presiden RI kemudian dianggap pendukungnya merasa bahwa Paslon Andra Soni&Dimiyati telah didukung oleh pemerintah. Sehingga ASN dan Kepala Desa bebas ikut cawe – cawe ke dalam politik praktis. Jika terjadi hal demikian, akan hancur leburlah demokrasi di NKRI yang kita cintai ini,” pungkas Yanto Ely Jaro, Ketua Harian GARDA Banten1.

Kunjungi Cikande Permai, Calon Gubernur Banten Airin Rachmi Bersilaturahmi dan Serap Aspirasi Masyarakat

Serang, -- Kemajuan Rakyat.id -- Airin  calon Gubernur Provinsi  Banten  telah berkunjung  untuk  bersilaturahmi  bersama simpatisan dengan tujuan konsolidasi pemenangan Cikande Permai .Silaturahmi tersebut   dilaksanakan di RT 03/RW 02 Desa Cikande Permai,Kecamatan Cikande,Kabupaten Serang,Sabtu (5/10/2024).

Airin calon Gubernur Banten dalam kunjungan tersebut  disambut baik oleh anggota  DPRD Kab.Serang Joko Santoso,SE, DPRD Aprizal, DPRD Provinsi Banten Madsuri, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan ratusan para simpatisan.

Airin  dalam kata sambutannya mengatakan, ia senang dapat bersilaturahmi  dengan warga untuk memperkenalkan dirinya sebagai calon Gubernur Banten dan Ade calon wakil Gubernur yang ditetapkan oleh KPU dengan nomor urut 1.

Ia juga menyampaikan bahwa pilgub dan pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 .  "Jangan lupa coblos nomor urut 1. Insyah Allah mendapatkan suara sah terbanyak sehingga saya dan Ade terpilih menang dan dilantik menjadi Gubernur /wakil gubernur , " ucap Airin.

Ia berjanji membuat  kebijakan pembangunan di Provinsi Banten, baik urusan pendidikan,,urusan kesehatan,urusan infrastruktur, menciptakan lapangan pekerjaan,mengurangi pengangguran, peningkatan pelaku usaha ukm  dan umkm.

Ia menyampaikan visi-misinya;Banten maju bersama dan misinya yang pastinya tidak ada lagi daerah tertinggal,maju kebersamaan dalam membangun Provinsi Banten.(Red/

Netralitas Camat Cikande Dipertanyakan, Billboard Bupati dan Sekda yang Kini Cawabup Serang Masih Terpampang di Kantor Kecamatan Cikande

SERANG, -- Pemilihan Kepala Daerah serentak, Gubernur dan Wakil Gubernur  Bupati Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 nanti tinggal menghitung hari.

Pasangan calon Bupati Serang Andika Hazrumy yang berpasangan dengan Nanang Supriatna sebagai Calon Wakil Bupati telah mendapatkan no urut 1 dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Serang nanti.

Namun anehnya, meski sudah ditetapkan menjadi calon wakil bupati ,
Nanang Supriatna mendampingi Andika Hazrumy dengan nomor urut 1, Bilboard ucapan Idhul Adha 1445H/2024, Bupati Serang Hj Ratu Tatu Chasanah dengan Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Serang masih terpampang di Halaman Kantor Kecamatan Cikande, hal tersebut menjadi pertanyaan kenetralitasan Camat Cikande yang notabene sebagai ASN.

Hal tersebut dinilai dan diduga Camat Cikande secara eksplisit yang melihat Billboard tersebut seolah disuruh memilih Cawabup dengan pasangannya.

Diketahui bersama, Dalam Atura surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-547 4 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. 

Peraturan yang Mendasari Larangan

Larangan-larangan tersebut diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan. Larangan-larangan tersebut tertuang dalam peraturan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Mengatur asas netralitas ASN yang wajib tidak berpihak kepada pengaruh atau kepentingan apapun.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Pasal 4 angka 12-15 melarang PNS memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

Pasal 11 huruf c menekankan agar PNS menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
Selain itu, ada juga Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 01 Tahun 2023 yang secara khusus mengatur netralitas bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN). Adapun bunyi peraturan tersebut sebagai berikut.
"Setiap orang yang menikmati gaji dari Anggaran Negara maka terkena kewajiban menjunjung tinggi asas netralitas, tidak hanya bagi PNS namun berlaku pula untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), perlu ditegaskan bahwa termasuk di dalamnya adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),".

*Dampak Ketidaknetralan ASN*

Ketidaknetralan ASN dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti diskriminasi layanan, konflik atau benturan kepentingan, kesenjangan dalam lingkup instansi, serta terganggunya integritas dan profesionalisme ASN. Oleh karena itu, netralitas ASN sangat penting untuk dijaga demi menjaga keadilan dan kejujuran dalam proses pemilihan.
Dengan mematuhi larangan-larangan tersebut, ASN dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pemilu yang lebih adil dan demokratis, serta menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.

Dikonfirmasi, Camat Cikande Bapak Agus mengalihkan konfirmasi ke dinas Kominfo, "Coba konfirmasi ke dinas Kominfo soalnya yg masang dinas tersebut," ujar Camat, Sabtu (5/10/24).

Camat mengatakan tidak berhak menurunkan, "Kan yang masang dinas tersebut," pungkasnya.

Sementara Kasi Trantib PP Kecamatan Cikande mengatakan akan melapor hal ini ke pimpinan dan segera ditindaklanjuti.

Hingga berita ini dimuat, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Serang masih berupaya untuk dikonfirmasi.(Red)

Dalam Rangka Cooling System Pilkada 2024: Polda Banten Ajak Masyarakat Cerdas dalam Menyikapi Isu-isu Beredar

Pandeglang  - Masyarakat, haruslah bijak dan tidak mudah untuk terprovokasi oleh berita-berita hoaks yang tersebar bebas, terutama di media sosial. Maka pada kesempatan yang ada, dan juga sekaligus dalam rangka Cooling System, jelang Pilkada 2024, Polda Banten mengajak seluruh masyarakat banten untuk lebih waspada serta lebih cerdas dalam menyikapi isu-isu yang beredar.

Kerukunan dan kebersamaan untuk dapat saling menghormati, juga menghargai perbedaan pendapat merupakan keutamaan bersama untuk mewujudkan dan menciptakan sebuah kondusifitas.

Kepolisian Republik Indonesia - Polda Banten, melalui Unit 3 Subdit 5 Ditintelkam polda banten dan jajaran, adalah merupakan salah satu Kepolisian yang juga memiliki tugas pengamanan tidaklah dapat bekerja sendiri untuk memberantas hoaks yang dikhawatirkan akan terus menyebar di dunia maya dan masyarakat pada, Rabu (2/10/2024).

Untuk selanjutnya, maka sebuah langkah kongkrit dan upaya untuk menciptakan kondusifitas jelang pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 27 Nopember 2024, Polda banten telah melakukan kegiatan silaturahmi kepada seluruh tokoh masyarakat juga para alim ulama di setiap wilayah maupun daerah khususnya sekitar wilayah Provinsi Banten. 

Seperti dalam kesempatan itu, jajaran Kepolisian Polda Banten yang juga telah diketahui bahwa pihaknya berkesempatan mengunjungi salah satu tokoh masyarakat yang ada di wilayah Pandeglang,  yakni Ustadz Muhamad Bani Munir, yang juga merupakan dari Ketua Ponpes Al Qodiriyah, yang beralamatkan Desa Kadomas Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang.

Saat dijumpai, Ust. Munir, kepada media dirinya juga telah menjelaskan tentang beberapa harapannya dan keinginan, bahwa dalam Pilkada serentak yang akan datang masyarakat harus menghindari ujaran kebencian, dan berita bohong yang bisa merusak keutuhan masyarakat.

"Apa pun hasilnya, mari kita hormati bersama sama dengan semangat demokrasi yang tinggi," harapnya.

"Sebab dengan pilkada damai, akan mencerminkan masyarakat Banten yang kuat, dewasa, dan selalu saling menghargai satu sama lainnya," tutup Munir.(*/Red) 

Bawaslu Sebut Kepala BKD Provinsi Banten Melanggar Kode Etik

TANGERANG, -- Kasus ketidaknetralan aparat sipil negara (ASN) dalam Pilkada serentak 2024, nyata terjadi. Bukan omong kosong. Itu ditemukan di Kota Tangerang. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, Bawaslu Kota Tangerang menyatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Nana Supiana melanggar kode etik tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Bawaslu menyebut bahwa bukti-bukti keterlibatan Nana Supiana dalam kegiatan deklarasi dukungan relawan Jaringan Paguyuban Pasundan Banten terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni-Ahmad Dimyati Natakusumah sudah cukup. Demikian Diungkapkan Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarulloh.

Pria yang akrab disapa Komar ini mengaku pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi dan dikirim langsung ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait pelanggaran kode etik tersebut. Kira-kira dua minggu lalu. Sekarang ini, pihaknya masih menunggu aplikasi -kabarnya 1 Oktober aplikasi itu jadi- dari BKN, untuk pelaporan dengan mengisi form yang disediakan BKN.

  

"Pemeriksaan atas Pak NS sudah final. Karena bukti-bukti sudah cukup," ungkap Komar saat dihubungi Radar Banten, Jumat (27/9). Saat disinggung tentang sanksinya, Komar menambahkan itu ranahnya BKN. "Kita hanya memberikan rekomendasi. Nanti dari BKN, baru ke kepala daerah. Yang jelas ASN tersebut (Nana Supiana-red) melanggar kode etik," sambungnya.

Sebelumnya, Bawaslu mendalami dugaan keterlibatan NS dalam kegiatan deklarasi dukungan relawan Jaringan Paguyuban Pasundan Banten terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang digelar di Notaru Cafe, Puspemkot Tangerang, belum lama ini. Nana Supiana ikut hadir dalam forum yang mendeklarasikan dukungan terhadap Andra-Dimyati. 

Sementara, Kepala BKD Banten Nana Supiana membantah jika dirinya bersikap tidak netral pada Pilgub Banten ini. Soal kehadirannya pada acara deklarasi pasangan Andra-Dimyati, Nana berkilah jika dirinya hadir sebagai Ketua Paguyuban. Bukan sebagai ASN. Hal ini pun sudah disampaikannya kepada Bawaslu Kota Tangerang.

“Saya enggak tau kalau acara itu ada deklarasinya, saya hadir sebagai undangan dan menerima penghargaan,” ucapnya.(AH) 

Propam Polri Pastikan Anggota Netral di Pilkada 2024, Bakal Tindak Tegas

Jakarta - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) tingkat nasional. Divpropam Polri memastikan bahwa para anggota netral saat Pilkada 2024.

Dalam rakor yang digelar di Auditorium Mutiara, PTIK, Jakarta Selatan itu, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyampaikan beberapa langkah strategis yang ingin dilakukan. Dia menyebutkan langkah strategis ini sengaja disampaikan dalam rakor sekaligus untuk menyamakan persepsi seluruh anggota.

"Commander wish yang saya sampaikan ini pada prinsipnya untuk menyamakan persepsi kebijakan pimpinan. Diharapkan bisa tergelar sampai dengan ke tingkat polda-polda. Di samping itu juga, terkait menghadapi Pilkada serentak yang akan kita hadapi pada bulan November, yang pada saat ini sudah memasuki tahapan kampanye," jelas Karim kepada wartawan di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024).

Dia menjelaskan, untuk langkah strategis menjelang Pilkada, setiap anggota harus terus diingatkan soal netralitas. Dia juga menekankan kepada setiap anggota Polri yang ikut dalam Pilkada harus benar-benar sudah keluar dari instansi.

"Terkait mengenai pilkada, memang secara fokus kita lebih kepada masalah netralitas. Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bawah Polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya. Dan kita akan lakukan tindakan tegas apabila kita temukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam Pilkada," terang Karim.

"Disamping itu juga ada beberapa juga anggota Polri yang mengikuti Pilkada yang harus betul-betul dia sudah keluar dari penekanan dari anggota Polri dan kita mencoba untuk jangan sampai institusi juga terlibat dalam hal itu," sambungnya.

Tak hanya itu, dia menyebukan langkah strategis lain yang jadi topik pembahasan dalam rakor adalah menyangkut penegakan hukum. Dia menjelaskan pihaknya pun selalu terbuka atas usulan dan masukan dari masyarakat terlebih melalui media sosial sesuai dengan perkembangan zaman.

"Menyangkut masalah penegakan hukum secara internal, tentunya, kedisiplinan anggota, kode etik. Kita mencoba untuk bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi sekarang yang berkembang di masyarakat. Jadi bagaimana memitigasi setiap kasus, kasus yang viral khususnya menyangkut masalah wanita dan anak, ini kan sangat konsen bagi publik," sebut Karim.

"Jadi penanganannya disini perlu ada Propam untuk betul-betul mengawal dalam menegakkan kasus tersebut secara objektif. Kedua masalah-masalah yang terjadi di wilayah, yang menyangkut anggota. Kita harus perlu tegas dan transparan juga kepada publik bahwa kita juga menerima semua koreksi dari masyarakat, masukan-masukan atau sampai hujatan-hujatan masyarakat itu harus siap sebagai Propam. Karena dengan adanya hal seperti ini, kita akan memperbaiki organisasi," pungkasnya.(*/Red) 

Deklarasi Kampanye Damai Pilkada 2024, Ini Pesan Kapolres Metro Tangerang Kota

TANGERANG -- Usai pengundian nomor urut dalam tahapan pemilihan calon kepala daerah (cakada) Kota Tangerang, pasangan calon (paslon) Wali Kota dan wakil Wali Kota Tangerang di Pilkada Serentak 2024 melaksanakan Deklarasi damai yang dilakukan di hadapan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Tangerang, Pimpinan KPU, Bawaslu Kota Tangerang dan ratusan simpatisan masing-masing calon untuk berkomitmen menjaga kondusifitas Kamtibmas selama pilkada berlangsung. 

Mereka pun diharapkan tidak menggunakan politik identitas dan sara hingga politik uang selama masa kampanye.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho usai menghadiri acara ini mengatakan Pemilihan Kepala Daerah merupakan pesta rakyat kota Tangerang. Berbeda pilihan adalah hal yang biasa, namun persatuan dan kesatuan adalah yang utama.

"Dengan digelarnya Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Serentak 2024 di Kota Tangerang, dapat menjadi momentum semakin dewasa masyarakat dengan politik. Berbeda pilihan itu biasa, tetap damai dan sejuk mencari pemimpin kota terbaik untuk Kota Tangerang tercinta," ungkap Zain.

Zain menambahkan saat ini Pilkada Kota Tangerang sudah memasuki tahapan masa kampanye selama 60 hari kedepan dan pencoblosan serentak di 27 November 2024. Para kandidat atau pasangan calon di Pilkada kota Tangerang ini diharapkan dapat menjadi cooling sistem, penyejuk dari mulainya masa kampanye hingga hari pencoblosan dan penetapan pemenang pilkada 2024.

"Saya berharap kepada para Paslon ini mampu menjadi tempat cooling system menjadi pendingin suasana. Politik santun dan beretika dikedepankan, jangan saling mencaci maki, maupun saling ejek, lakukan Pilkada ini dengan damai dan sejuk. Walaupun nanti berbeda pilihan  diantara teman, saudara, sahabat dan tetangga, namun situasi kamtibmas tetap dalam keadaan aman dan kondusif, Pilkada kota Tangerang sejuk dan gembira," bebernya.

Untuk diketahui tiga Paslon Calon Kepala daerah kota Tangerang yakni Faldo Maldini-Fadlin Akbar dengan nomer urut 1, Ahmad Amarullah-Bonnie Mufidzar dengan nomer urut 2, dan pasangan Sachrudin-Maryono dengan nomer urut 3 di Pilkada Serentak 2024.

Deklarasi kampanye pilkada damai 2024, tahun ini Berlangsung di Alun-alun Ahmad Yani, Kota Tangerang, Banten.(*/Red) 

Simak Pesan Kapolres Jelang Pilkada Serentak 2024 di Kota Tangerang

TANGERANG -- Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menghimbau kepada warga masyarakat untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif terkait dengan Pilkada Serentak 2024. 

Jelas Zain, saat ini Pilkada Kota Tangerang sudah memasuki tahapan administrasi, mulai dari pendaftaran, selanjutnya penetapan pasangan calon (paslon) dilanjutkan dengan pengambilan nomer urut paslon hingga masa kampanye dan pencoblosan serentak di 27 November 2024 mendatang kepada calon gubernur dan wakilnya, calon walikota dan wakilnya.

"Saya berharap kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama dilingkungan mampu menjadi tempat cooling system yakni mendinginkan suasana di wilayah masing-masing. Walaupun nanti berbeda pilihan namun situasi kamtibmas tetap dalam keadaan aman dan kondusif," kata Kapolres saat melaksanakan kegiatan 'Ngopi Kamtibmas' di Pos Satkamling Polsek Benda, Selasa (17/9/2024) malam WIB.

Dalam bincang santai penuh keakraban polisi bersama warga itu, Zain mengingatkan warga, terutama kepada orang tua yang memiliki anak berusia remaja untuk dapat mengawasi dan mengingatkan pergaulan di luar rumah. 

"Aksi tawuran sudah sangat meresahkan di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, bila mereka (remaja) itu terlibat aksi tawuran ada konsekuensi hukum yang akan diterima," ujarnya.

Menurutnya, aksi tawuran yang dilakukan ini dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, bahkan aksi tersebut dapat menghilangkan nyawa orang lain dengan penggunaan senjata tajam (sajam).

"Kebanyakan tawuran di awali dengan janjian melalui media sosial. Penggunaan sajam juga telah disiapkan sebelumnya. Peran orang tua untuk mengawasi penggunaan handphone anak-anak remajanya," bebernya.

Dalam kegiatan bertajuk 'Ngopi Kamtibmas' itu, Kapolres juga mendengarkan, mencatat kemudian memberikan solusi  sejumlah permasalahan warga, sekaligus memberikan imbauan harkamtibmas di wilayahnya.

"Kami (Polri) rutin menggelar acara ngopi-ngopi bersama warga di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya. Kami tampung aspirasi-aspirasi warga, kemudian kami juga berikan imbauan kepada warga," kata dia.

Zain juga mengingatkan warga masyarakat tentang maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Dia meminta warga mengantisipasi aksi curanmor dengan menggunakan kunci ganda pada kendaraannya. Parkir kendaraan ditempat yang ramai dan diharapkan dilengkapi dengan kamera CCTV.

"Waspada Curanmor yang bisa kapan saja dan dimana saja terjadi. Makanya kita perlu cegah, salah satunya bisa dengan kunci ganda. Kalau pelakunya bisa ditangkap, jangan main hakim sendiri. Serahkan saja ke polsek terdekat atau sampaikan informasi melalui pesan WhatsApp di nomer 082211110110 dan Call Center 110 yang terhubung langsung di Command Center Polres Metro Tangerang Kota," tutupnya.(*/Red) 

Strategi Polri Amankan Pilkada Serentak 2024

Jakarta - Polri memaparkan strategi pengamanan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Hal tersebut disampaikan dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bako Humas) yang digelar hari ini, Selasa (10/9/2024).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, acara Bako Humas sangat penting. Sebab di era saat ini adalah kolaborasi bukan kompetisi.

"Tentu Bako Humas merupakan bagian daripada komunikasi strategis yang penting. Kita ketahui pernah mengalami yang tanpa kita prediksi yaitu Covid-19. Tanpa kolaborasi tentu tidak terselesaikan dengan cepat dalam penanganan khususnya terkait persoalan bangsa," kata Trunoyudo.

Saat ini, kata Trunoyudo, Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak usai penyelenggaraan pilpres dan pileg.

"Tentu demokrasi hal yang diamanatkan dalam undang-undang dalam satu frame baik pancasila, uud 45, bhinneka tunggal ika dan NKRI. Ini dilegalkan artinya secara konstitusi diatur masyarakat kita punya hak untuk memilih dalam rangka mengubah nasib masing-masing dalam hal memilih pimpinan daerahnya. Polri tidak bisa bekerja sendiri dan ini adalah hal yang kolaboratif," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Trunoyudo membacakan amanat Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dengan tema 'Strategi Polri Dalam Rangka Pengamanan Pilkada 2024 Guna Terciptanya Situasi Aman dan Kondusif'.

"Pilkada menjadi tonggak penting dalam agenda demokrasi indonesia dimana masyarakat secara langsung memilih pemimpin untuk daerah mereka," katanya.

Namun setiap pilkada tidak hanya ajang politik, tetapi juga menguji kestabilitas keamanan suatu daerah. Polri sebagai garda terdepan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa proses pilkada berjalan lancar, aman dan kondusif.

"Tahun 2024 menandai momen krusial bagi Polri menghadapi pilkada dimana tantangan keamanan semakin kompleks dgn adanya dinamika sosial dan politik yang berkembang sangat cepat," ujarnya.

Trunoyudo menjelaskan, untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, Polri telah menyiapkan strategi yang terukur. Salah satu pilar strategi ini adalah penguatan pengamanan sejak tahap pra pilkada, dimana dalam tahap pilkada yang pernah dilaksanakan sering muncul konflik antar pendukung calon, penyebaran hoaks dan potensi gangguan keamanan lainnya.

Lebih lanjut, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyampaikan Polri meningkatkan patroli dan pengawasan yang tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya secara intensif serta berkoordinasi yang erat dengan instansi terkait.

"Untuk mencegah potensi terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya sebelum berkembang jadi masalah yang lebih nyata dan besar," ucapnya.

Ia menambahkan, Polri juga melakukan pendekatan dan keterlibatan aktif dengan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang menjadi kunci membangun dukungan publik secara luas terhadap upaya menjaga keamanan selama pilkada.

Polri, ujarnya, juga selalu berupaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya menjaga perdamaian dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung. Peningkatan kualitas personel juga menjadi fokus utama dalam persiapan polri menghadapi pilkada 2024 dgn melakukan pelatihan intensif dan simulasi situasi darurat.

"Polri memastikan bahwa setiap personelnya menghadapi berbagai tantangan yang mungkin akan terjadi mulai dari pengamanan pemungutan suara, hingga penanganan konflik sosial serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasional keamanan," katanya.

Trunoyudo mengatakan, sistem pemantauan digital, analisis data dan penggunaan aplikasi mobile memungkinkan Polri untuk merespons secara cepat dan efektif terhadap perkembangan situasi di lapangan serta mengkoordinasikan lintas sektoral dengan instansi terkait lainnya.

Menurut Trunoyudo, tugas pengamanan pilkada bukan hanya tugas Polri tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh elemen bangsa.

"Polri telah melakukan pemetaan melalui indeks potensi kerawanan pilkada sebagai dasar melaksanakan operasi. Mantap Praja dan Satgas Nusantara Cooling System untuk menjaga situasi aman, damai dan kondusif selama tahapan pemilu dan pilkada serentak di 2024," katanya.

Polri juga melakukan deklarasi pemilu bersama dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan langkah-langkah implementasi kepolisian berbasis wilayah yang dikenal dengan istilah Asta Siap, dengan maksudnya 8 persiapan yang dijadikan acuan pemolisian berbasis dampak melalui satuan tugas terpadu.

"Antara lain siap peranti lunak, siap posko, siap personel, siap latihan pra operasi, siap sarana dan prasarana, siap anggaran, siap masyarakat, siap terhadap kondisi kambtibmas," katanya.

Melalui upaya kolaboratif dengan berbagai pihak terkait, lanjut Trunoyudo, Polri menunjukan komitmen yang kuat menghadirkan proses demokrasi yang berkeadilan, aman dan bermartabat bagi seluruh masyarakat indonesia pada saat Pilkada nanti.

"Saya berharap kegiatan ini dapat dijadikan momentum untuk terus memperkuat hubungan antara Polri dan semua pihak kementerian, lembaga, badan dan stakeholders lainnya," ucapnya.(*/Red) 

Resmi Dilantik, Joko Santoso Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Serang Periode 2024-2029 Gelar Tasyakuran

Serang, -- Tasyakuran Joko Santoso atas pelantikannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, periode 2024-2029, Acara dilaksanakan di Kediamannya, di Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kab Serang, pada Selasa (03/9/24) malam. 

Hadir dalam Tasyakuran tersebut diantaranya, Sarifah Anggota DPR RI terpilih Fraksi PDI Perjuangan, tim sukses,tim pemenangan, relawan, pendukung dan simpatisan, Ketua PDI PAC PAC dapil 2, Kepala Desa Cikande Permai, Kepala Desa Situterate, Ketua BPD Desa Cikande Permai, RT RW se Cikande Permai, dan Komunitas gorikat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh lintas agama serta elemen masyarakat lainnya.

Dalam sambutan pidato Politiknya, Joko Santoso menyampaikan rasa syukur atas apa yang sudah dicapai nya hingga menjadi Anggota DPRD terpilih Kab Serang. 

" Alhamdulillah wa syukurilah, Saya banyak banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah sudi menyempatkan hadir di acara tasyakuran ini, dimana sudah resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Serang tahun 2024-2029, dan tak lupa kepada semua yang telah mengawal saya dari awal sampai pelantikan,” kata Joko dalam sambutannya. 

Dalam penyampaiannya, Ia pun memangku rasa tanggungjawab yang berat dalam lima tahun ke depan, dalam kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan nya harus menjadi program prioritas yang akan dilakukannya. 

"Rasa tanggungjawab saya lima tahun ke depan makin berat, dari aspirasi aspirasi ketimpangan sosial dimasyarakat, dari mulai permasalahan Zonasi sekolah, kegiatan keagamaan, sosial kesejahteraan masyarakat, serta seputar permasalahan sampah khusus nya Cikande Permai" ujar Mantan RW 02 Cikande Permai tersebut. 

Ia pun berharap doa dukungan Ibunda, Istri dan seluruh Masyarakat pendukung simpatisan agar konsisten, amanah menjalankan tanggungjawab sebagai Corong suara masyarakat di parlemen Kabupaten. 

" Untuk itu, Saya berharap terus mendoakan serta mendukung saya, dari pendukung, simpatisan, dan tentunya dari Ibunda serta istri saya, dan tanggung jawab ini dapat saya jalankan dengan Amanah, semoga Allah SWT meridhoi, Aamiin YRA," pungkasnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Joko Santoso pun berharap banyak dengan Sarifah Anggota DPR RI yang hadir di acara tersebut dapat berkolaborasi membawa aspirasi di Pusat pada masyarakat Dapil 2, Khususnya Cikande Permai.

Acara tersebut berlangsung lancar yang  diisi dengan ramah tamah, sesi foto, makan bersama serta hiburan masyarakat. (Red)

Nothing Impossible! Andra-Dimyati Optimis Menang Dalam Pilkada Provinsi Banten 2024

BANTEN, - Andra Soni - Dimyati Natakusumah mendaftar ke KPUD Provinsi Banten dengan iring-iringan partai pengusung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan segenap relawan dan solidaritas. Kamis, (29/08/2024).

Partai berlambang beringin itu sebelumnya telah menarik dukungan untuk Andra Soni-Dimyati dan mengalihkan dukungan ke kader sendiri Airin Rachmi Diany yang sebelumnya diusung PDIP.

Andra Soni adalah politikus Partai Gerindra dan Dimyati adalah politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kini keduanya diusung 8 partai pasca-Golkar menarik dukungan.

Partai tersebut adalah Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat.

Sebagian besar partai pendukung Andra-Dimyati merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju, koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden 2024.

"Berkas telah di periksa dan diterima oleh KPU dan dinyatakan benar. Ini kami dikasih surat periksa kesehatan pada 1 September 2024 nanti," kata Andra saat Converse pers usai daftar.

Pembangunan bukan hanya fisik lanjut Andra. Namun juga sumber dayanya. "Di luar negeri sana, mereka utamakan sumberdayanya. Nantinya, tidak perlu lagi orang desa datang ke kota. Bahkan mereka bisa menjadi supplier ke luar daerahnya," jelasnya.

Ada wilayah di Banten yang membutuhkan skala prioritas pembangunan jalan. "Kami akan fokus membangun jalan desa, kabupaten hingga jalan provinsi," ujarnya.

Panjang jalan provinsi Banten hanya sekitar 900 km. "Pancang jalan provinsi yang seluas ini, kalau kita mampu mengelola dengan baik bertanggung jawab dengan pengolahan. Insya allah kita jadwalkan agar terhindar dari hal-hal tidak bertanggung jawab. Karena itu bisa menghambat proses pembangunan percepatan pembangunan provinsi banten," jelasnya.

Kita sepakat provinsi banten adalah provinsi yang masih tertinggal. Terkait dengan pemerataannya, kita bisa lihat Kabupaten Lebak, sulit bagi Bupati Lebak, sulit bagi Bupati di Pandeglang, jika mereka bekerja sendiri.

"Karena luas wilayah lebak 3700 km, luas kabupaten pandeglang 2000 sekian 100 km per sedikit, kalau kita bandingkan dengan tangsel hanya 147 km per sedikit,

dan tangsel terlibat aktif, swasta juga luar biasa," jelasnya.

Jika tidak ada swasta yang aktif untuk membangun di wilayah lain. Oleh karena itu, kita harus membuat sebuah program, perencanaan dan sebagainya yang bisa mengundang semua investasi ikut bergabung. Ikut juga menjadi bagian dari kemakmuran dari kemajuan provinsi banten.

"Insa Allah, kita akan bekerja sama, berkolaborasi dengan 4 kota, 4 jabatan di seluruh provinsi banten. Karena apa? Seluruh rakyat yang di kota tersebut, di kota tersebut adalah rakyat bantuan.

Dan juga tugas pemimpin adalah mengayominya. Insa Allah. Kita sudah punya KPK, kita punya polisi, kita punya jaksa, perangkat-perangkat penegak hukum juga sudah ada. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun sebuah sistem good governance," katanya.

Andra Soni-Dimyati dipastikan akan berhadapan dengan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang diusung PDIP, Golkar, dan 5 partai nonparlemen. Airin-Ade mendaftar ke KPU Banten Rabu kemarin 28 Agustus 2024. "Sekarang tinggal masyarakat yang memilah dan memilih," tutup Andra.(*/Red) 

Tahap Pendaftaran Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, Kepolisian Bakal tutup Ruas Jalan Depan KPU

PALU, -- Tahap Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam Pilkada 2024 yang akan berlangsung 27-29 Agustus 2024 menjadi perhatian dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) di KPU Sulteng Jalan S. Parman Palu, Minggu (25/8/2024)

Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Kombes Pol. Giuseppe Reinhard Gultom turut hadir mewakili Kapolda Sulteng dalam pelaksanaan rakor bersama para Kasatgas Operasi Mantap Praja Tinombala 2024.

Ketua KPU Sulteng Resvirenol, dalam sambutannya sekaligus membuka rapat koordinasi, menekankan pentingnya kerja sama yang solid antara KPU dan aparat keamanan. 

"Kami berharap seluruh tahapan Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan demokratis. Dukungan dari pihak keamanan sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilihan," kata Ketua KPU.

Kami juga berharap, pelaksanaan Pilkada 2024 dapat terlaksana Bahagia, ujarnya

Karo Ops Polda Sulteng dihadapan peserta Rakor mengatakan, Bahwa Polda Sulteng dan Polres Jajaran dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 akan mengamankan 1 Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur, 12 Pilkada Bupati/Wakil Bupati dan 1 Pemilihan Walikota/Wakil Wali Kota.

"Untuk pengamanan Pilkada serentak 2024 di wilayah Sulteng, Polda Sulteng telah menggelar Operasi Mandiri Kewilayahan dengan sandi Operasi Mantap Praja Tinombala 2024 yang mulai dilaksanakan 24 Agustus 2024" ujarnya.

"Prediksi potensi ancaman gangguan kamtibmas setiap tahapan Pilkada, menjadi pertimbangan Polda untuk menentukan jumlah kekuatan pengamanan, " jelas Guiseppe Reinhard Gultom.

Dalam tahap pendaftaran dan penetapan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU, Polda menyiagakan 391 personelnya, tandas Karo Ops.

Lanjut ia juga menambahkan, jumlah kekuatan yang dipersiapkan dalam pengamanan Pilkada serentak 2024 sebanyak 9.449 personil Polri,  prajurit TNI 525, dan Linmas 13.642.

"Kepolisian juga memberikan pelayanan pengamanan Ketua dan Komisioner KPU, Bawaslu, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, pengamanan posko-posko pemenangan," bebernya

Karo Ops Polda Sulteng juga menegaskan, Komunikasi dan koordinasi juga terus dilakukan dengan pihak terkait, utamanya tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, agar proses pendaftaran dapat berlangsung aman, tertib dan lancar.

Saat dimulainya pendaftaran paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng di KPU tanggal 27-29 Agustus, nantinya akses jalan didepan KPU atau Jalan S. Parman Palu untuk sementara akan dilakukan penutupan, pungkasnya.

Pelaksanaan Rakor pengamanan tahap pendaftaran turut dihadiri Bawaslu Sulteng, Binda Sulteng, Korem 132/Tadulako, Kesbangpol Sulteng, Dinas Perhubungan dan Satpol PP.(Melisa) 

Pewarna Banten Siap Berkolaborasi dengan KPU Kota Tangerang untuk Pilkada 2024 yang Sukses

 

Tangerang, 23 Agustus 2024– Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia Banten (Pewarna) secara resmi menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Pewarna Banten, Frengki Saragi, saat audiensi dengan KPU Kota Tangerang.

Dalam pertemuan tersebut, Pewarna dan KPU Kota Tangerang membahas berbagai persiapan dan program yang telah disusun untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar, demokratis, dan berkualitas. KPU Kota Tangerang, melalui  kadiv sosdiklih parmas Yudhistira Prasasta, menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar sosialisasi terkait tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kami sangat mengapresiasi inisiatif Pewarna untuk menjalin kerjasama dengan KPU," ujar Yudhistira. "Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan informasi terkait Pilkada 2024 dapat tersampaikan secara luas dan akurat kepada masyarakat."

Frengki Saragi juga menyambut baik inisiatif KPU Kota Tangerang. "Pewarna berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU dalam menyukseskan Pilkada 2024. Kami siap menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi yang benar dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam pesta demokrasi," tegasnya.

 Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024, sedangkan pemeriksaan kesehatan akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus di RS Sitanala.

Informasi ini disampaikan langsung oleh  kadiv sosdiklih parmas KPU Kota Tangerang, Yudhistira Prasasta, saat audiensi dengan Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia Banten (Pewarna). Dalam pertemuan tersebut, Pewarna dan KPU Kota Tangerang membahas berbagai persiapan yang telah dilakukan untuk memastikan tahapan Pilkada 2024 berjalan sesuai jadwal.

"Kami berharap dengan sosialisasi yang intensif, masyarakat dapat mengikuti tahapan Pilkada 2024 dengan baik," ujar Yudhistira. "Kami juga mengimbau kepada seluruh calon peserta untuk segera mempersiapkan diri dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan."

Wakil Ketua Pewarna Banten, Frengki Saragi, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan tahapan Pilkada 2024 dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. "Pewarna berkomitmen untuk mengawal jalannya Pilkada 2024 agar berjalan demokratis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegasnya.(*/Red) 

Diserahkan Langsung Cak Imin, Andika-Nanang Terima Rekomendasi PKB di Pilkada Kabupaten Serang 2024

JAKARTA - Pasangan bakal calon BUpati-Wakil Bupati Serang Andika Hazrumy-Nanang Supriatna menerima surat rekomendasi pengusungan mereka dari DPP PKB di Hotel Fairmont Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2024. Surat rekomendasi tersebut langsung diserahkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau yang biasa disebut Cak Imin kepada Andika dan Nanang.

“Alhamdulillah kami berdua tadi baru saja menerima rekomendasi dari DPP PKB. Tentu ini menambah optimisme kami dalam perhelatan Pilkada Kabupaten Serang 2024,” kata Andika yang didampingi Nanang, usai acara penyerahan surat rekomendasi pilkada DPP PKB kepada sejumlah pasangan calon di Indonesia itu.

Disebutkan surat rekomendasi dimaksud adalah dokumen model B persetujuan parpol KWK atau dokumen yang akan dilampirkan kepada KPU setempat sebagai bukti sah dukungan parpol kepada pasangan calon. Dengan telah dikantonginya dukungan dari PKB ini, pasangan Andika-Anang yang sebelumnya sudah mendapat dukungan dari Golkar dan Demokrat dipastikan lolos syarat dukungan parpol untuk dapat mendaftar sebagai pasangan calon di KPU Kabupaten Serang.

Diketahui, syarat dukungan parpol bagi pasangan calon di pilkada adalah 20 persen jumlah kursi di DPRD. Dengan jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi, maka syarat minimal yang dibutuhkan pasangan calon adalah 10 kursi. 

Andika sendiri sebagai bakal calon dari Golkar sebetulnya sudah bisa melenggang sendiri tanpa koalisi dengan parpol lainnya. Pasalnya Golkar sendiri memiliki 11 kursi di DPRD Kabupaten Serang hasil Pemiliihan Legislatif (Pileg) di Pemilu 2024 lalu. 

“Tapi sejak awal kami memang mempunyai misi ingin dapat bersama-sama dengan semua kekuatan politik yang ada di Kabupaten Serang. Partai (Golkar) menugaskan saya seperti itu,” kata Andika saat ditanya soal upaya menjaring koalisi yang dilakukannya dan kini sudah berbuah dengan telah resmi bergabungnya Demokrat dan PKB itu.

Untuk diketahui, Demokrat di DPRD Kabupaten Serang pada pileg di Pemilu 2024 lalu berhasil meraih 4 kursi dan PKB berhasil meraih 5 kursi. Dengan demikian koalisi partai pengusung Andika -Nanang sejauh ini telah memiliki basis dukungan sebanyak 20 kursi, atau 2 kali lipat dari yang dipersyaratkan. 

Meski begitu, Andika mengaku dirinya masih terus berupaya untuk mendapatkan dukungan dari partai lainnya di Kabupaten Serang. Andika menyebut sejumlah partai lainnya juga telah menyatakan dukungannya pada level kepengurusan Kabupaten Serang, bahkan level kepengurusan Provinsi Banten. “Insya Allah masih ada partai lain yang juga sudah siap menyatakan mendukung kami,” kata Andika tanpa merinci partai dimaksud.

Saat ditanya apakah partai dimaksud PDI Perjuangan dan PPP, Andika hanya menjawab, “Insya Allah,” seraya tersenyum.  Untuk diketahui, PDI P dan PPP sendiri pada level kepengurusan kabupaten Serang dan Provinsi Banten, sebelumnya sudah memberikan surat tugas kepada Andika sebagai bakal calon Bupati Serang 2024. 

Komunikasi kedua partai tersebut dengan Andika pada level kepengurusan Kabupaten Serang dan Provinsi Banten bisa dibilang sangat intens. Di luar pertemuan dalam rangka memberikan surat tugas, masih terdapat sejumlah pertemuan dengan Andika yang diakui kedua partai itu sebagai komunikasi dalam rangka pemenangan kaitan dengan akan diusungnya Andika.   

Untuk diketahui, Andika sendiri adalah politisi Golkar yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Banten 2017-2022. Politisi yang saat menjabat Wagub Banten berpasangan dengan Wahidin Halim (Partai Demokrat) sebagai gubernurnya kala itu, di DPP Golkar sendiri menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa I. Adapun Nanang Supriatna adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang sampai dengan akhirnya mengundurkan diri baru-baru ini agar dapat maju menjadi pendamping Andika di Pilkada Kabupaten Serang 2024.

Sementara itu, dalam amanatnya di acara itu Cak Imin berpesan kepada seluruh calon kepala daerah yang hadir di lokasi acara untuk senantiasa menjalankan misi PKB. Secara umum, Cak Imin memberikan tiga pesan kepada para cakada. Pertama, meminta para cakada bisa memakmurkan dan menyejahterakan rakyat bila memenangkan kontestasi Pilkada 2024. Menurutnya, hal itu seperti yang di ikhtiarkan PKB.

Kedua, Cak Imin meminta para cakada bisa terus menegakan demokrasi melalui penguatan hukum dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Dia meyakini, peningkatan investasi bisa terjadi bila ada penguatan hukum tanpa pandang bulu.

Ketiga, pria yang akrab disapa Cak Imin ini juga meminta cakada untuk memperjuangkan prinsip PKB yakni al-insaniyah. "Itu apa? Kemanusiaan. Gus Dur menyampaikan, di atas politik kemanusiaan adalah segala-galanya," ucap Cak Imin.(*/Red) 

Cawabup Kabupaten Serang H.Ahmad Wahyudin Nasyar ,SE Adakan Rembuk Relawan di Desa Cikande Permai

Serang, - Calon Wakil Bupati (Cawabup) Kabupaten Serang H.Ahmad Wahyudin Nasyar,SE mengadakan rembuk relawan  dengan mengusung tema " Bergerak melaju untuk Serang maju " di Desa Cikande Permai,Kecamatan Cikande,Kabupaten Serang, Minggu(18/8/2024).

Pada saat acara  tersebut, turut hadir bersama  sahabat relawan dengan tujuan untuk peleburan Poros AWN(  Aksi Warga Nyata).

Menurut Cawabup Kabupaten Serang H.Ahmad Wahyudin Nasyar,SE dalam wawancara bersama awak media mengatakan bahwa ia mengadakan acara rembuk relawan untuk peleburan poros AWN (Aksi Warga Nyata) dari  sahabat relawan yang sudah terbentuk kemarin memiliki 12 relawan dan hari ini ia leburkan  untuk membuat poros AWN (Aksi Warga Nyata).

" Tentunya,saya membentuk lembaga sosial yang mana ke depan terus berbuat baik dan bisa bermanfaat untuk

masyarakat Kabupaten Serang walaupun saya tidak memiliki  fungsi apapun ," ucap H.Ahmad Wahyudin Nasyar,SE.

Ia juga mengatakan, yang terpenting hari ini bagaimana caranya Poros AWN ini bisa hadir ditengah-tengah  masyarakat dan bisa memberi mamfaat . Itulah menjadi tujuan utama  demi kepentingan baik sosial politik , sosial budaya dan sosial ekonomi.

Ia menyampaikan, bahwa  akan tetap  berkunjung ke dapil -dapil tapi tentunya tidak kepentingan politik dan tidak kepentingan kampanye. Kunjungan ke dapil - dapil dengan tujuan untuk mendengar apa yang dibutuhkan masyarakat dan melihat kondisi masyarakat yang paling nyata itu yang terpenting. 

" Dari awal saya sampaikan jadi atau tidak jadi apapun saya , saya terus berbuat baik untuk Kabupaten Serang karena itu niat hati saya dan itu tujuan mulia saya. Mudah -mudahan Allah meridhoi dan melindungi saya," tutupnya.(Red) 

Skenario Keamanan Pilkada 2024, Polres Metro Tangerang Kota Gelar Sispamkota

TANGERANG - Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya menggelar simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota) pada Operasi Mantap Praja Jaya 2024, jelang Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di wilayah hukumnya. 

Sispamkota tersebut digelar di area Pusat pemerintah kota (Puspemkot) Tangerang di lapangan Taman Elektrik, Kota Tangerang. Kamis, (15/8/2024) siang WIB.

Pada simulasi ini, sejumlah personil gabungan TNI-Polri, Satpol-PP, Dishub Dinkes hingga Linmas menampilkan serta memperagakan skenario penanganan pengamanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Simulasi Sispamkota Pilkada Serentak 2024 itu disaksikan langsung Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Wakapolres Metro Tangerang Kota, AKBP Yolanda Evalyn Sebayang,  Sekda Kota Tangerang, Herman Suwarman, pejabat TNI Kodim 0506/TGR, Korem, Forkopimda kota/kabupaten Tangerang, KPU, Bawaslu serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dijelaskan skenario dalam simulasi sispamkota itu diawali dengan pengamanan tahap kampanye. Mulai dari pendaftaran pasangan calon (Paslon) peserta pilkada. 

Kemudian Polisi bersama TNI menjaga ketat setiap paslon dan simpatisannya yang menggelar kampanye aman dan damai.

Berikutnya pada masa tenang, petugas gabungan polisi, TNI, Satpol PP menyisir alat peraga kampanye yang belum dicopot. Selanjutnya, polisi dan TNI mengawal distribusi logistik Pilkada dari KPU sampai ke setiap TPS. 

Pengamanan juga dilakukan ketat mulai dari pemungutan di TPS, hingga hasil Penghitungan Suara Pilkada 2024 di KPU.

Kepada sejumlah wartawan, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, dalam mengahadapi pengamanan Pilkada Serentak 2024 di wilayah hukumnya akan dilaksanakan Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang. Serta Bupati dan Wakil Bupati Tangerang.

"Simulasi Sispamkota ini adalah untuk mengecek kesiapan personel, termasuk sarana dan prasarana, serta kami melakukan koordinasi antar instansi terkait agar nantinya dapat meminimalisir segala bentuk potensi kerawanan yang akan terjadi pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024," kata Zain.

Kapolres menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah menggelar apel kesiapan pelaksanaan Operasi Mantap Praja Jaya 2024 melibatkan 9.084 personil gabungan terdiri dari 1.471 personil Polri, 314 personil TNI, 100 personil Satpol PP, 75 personil Dishub, 50 tenaga  Dinas kesehatan (Dinkes) dan 7.074 personil Linmas. 

Dimana kata Kapolres, disetiap wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota mempunyai catatan dan titik-titik kerawanan masing-masing. Namun demikian semua wilayah itu akan menjadi perhatian khusus dari petugas pengamanan gabungan.

"Seluruh wilayah sudah kami identifikasi, tentu kami memiliki catatan-catatan wilayah mana saja yang masuk katagori rawan atau tidak rawan. Intinya semua telah kami inventarisir," jelasnya.

Zain mengaku hingga saat ini, telah melakukan mapping sebelum adanya penentuan pasangan calon (paslon) yang akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Diantaranya wilayah mana saja yang dianggap berpotensi besar pengerahan massanya. Kata dia, Catatan itu sesuai dengan Pilkada tahun sebelumnya maupun pelaksana Pileg maupun Pilpres kemarin.

"Contoh kami juga telah menginventarisir terjadinya bencana alam, di pemilu kemarin sempat terjadi bencana banjir di beberapa wilayah. Itu juga menjadi catatan potensi terjadi kerawanan Pilkada 2024," tuturnya.

Selain itu, Polres Metro Tangerang Kota juga akan mewaspadai potensi kerawanan beredarnya berita-berita hoax maupun black champaign beredar di media sosial. 

Lalu soal netralitas, komunikasi dan koordinasi selalu dilakukan Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota bersama dengan stakeholder terkait. Dan Kapolres juga menekankan kepada ASN maupun APH untuk selalu netral dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

"Kita juga akan terus melakukan cooling sistem ke wilayah-wilayah diantaranya melalui deklarasi-dekalrasi damai, penandatanganan fakta integritas. Termasuk kita lakukan pemasangan spanduk imbauan kepada masyarakat untuk pesta demokrasi pilkada ini secara aman, nyaman, sejuk, jujur, adil dan damai," beber Kapolres.

Menurutnya, perbedaan dalam demokrasi itu adalah hal biasa. Sebagai bangsa yang berdemokrasi semua harus saling hormati dan saling menjaga. Lebih baik perbedaan itu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, masyarakat jangan terpancing oleh informasi yang tidak benar atau hoax. 

"Menjaga Pilkada Aman, Sejuk, Jujur, Adil dan Damai yang terpenting adalah berkoordinasi dan komunikasi antara aparat keamanan dengan penyelenggara Pilkada yakni KPU dan Bawaslu kota/kabupaten Tangerang," tutupnya.(*/Red) 

Relawan KAWAL GIBRAN BERSAMA Dukung Tri Adhianto Jadi Wali Kota Bekasi, Dengan Slogan "KAWAL SAMPAI JADI"

Bekasi, Selasa, 13 Agustus 2024 - Klikberita.net Relawan Kawal Gibran Bersama di Pimpin oleh Ketua DPD Kota Bekasi Boni Pasaribu didampingi oleh Sekretaris DPD Irwan Kurnia Simanjuntak dan Jajaran DPD serta perwakilan 12 DPC se kota Bekasi menyambangi kediaman Tri Adhianto dengan tujuan  mendukung penuh Tri Adhianto sebagai Walikota Kota Bekasi di Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024,Selasa Pagi (13/08)

Boni selaku Ketua DPD  Relawan KAWAL GIBRAN BERSAMA (KGB) mengatakan kepada awak media  alasan KGB mendukung Tri Adhianto.

Pria yang berprofesi sebagai Advocat ini  mengatakan, mengibaratkan cara kepemimpinan Tri Adhianto dengan Gerak Cepat, secepat Jet Coster.

“Kami mengarahkan dukungan kepada mas Tri, melihat  kepimimpinan beliau dari mulai wakil sampai Plt walikota ini banyak terjadi perubahan - perubahan yang sangat bagus, seperti Jet Coster yang melesat dengan cepat dan pelayanan publik pun menjadi lebih baik  untuk masyarakat. Kami, KGB  dukung Mas Tri sebagai Walikota Kota Bekasi, dan Kawal Sampai Jadi ” tegasnya

Sementara itu, Tri Adhianto mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Relawan Kawal Gibran Bersama, dia juga mengatakan kepada relawan harus terus bergerak nyata untuk masyarakat.

“Saya berharap dukungan dari KGB dapat berjalan dan berkesinambungan, waktu ini kurang dari 100 hari jadi waktunya tinggal bergerak secara nyata untuk Kota Bekasi kedepannya,” ucapnya.(MIKE).

GERUS Kunjungi Kediaman Cawalkot Serang H. Syafrudin

Serang, -- Gerakan Rakyat Untuk Syafrudin (GERUS) lalukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Calon Walikota Serang H.Syafrudin yang berlokasi di Jalan Bhayangkara No.66 RT.003 RW.001 Cipocok Jaya Kota Serang yang pernah menjabat sebagai Walikota Serang Periode 2018-2024. 

Silaturahmi anggota GERUS di hadiri dan pimpin oleh Randi selaku Ketua dan Adi selaku Sekretaris, kemudian dihadiri pula oleh Dewan Pembina Gerus yakni Hendi Effendi, SH., MH. yang akrab di sapa Kang Asep

Selain Ketua, Sekretaris dan Pembina Gerakan Rakyat Untuk Syafrudin (Gerus), adapula beberapa anggota Gerus yang hadir pada acara silaturahmi tersebut dari berbagai elemen masyarakat untuk menjadi Satu Visi dan Misi dalam memenangkan H.Syafrudin menjadi Walikota Serang 2 Periode.

Randi selaku Ketua Gerus mengatakan bahwa “Tujuan silaturahmi yang dilakukan Anggota Gerus untuk memperkuat jaringan pemenangan Pilkada Kota Serang untuk memenangkan Syafrudin Heriyanto.” Ucapnya

Ditempat yang sama, H. Syafrudin selaku Calon Walikota Serang mengatakan bahwa “Alhamdulillah dengan kehadiran Tim Gerakan Rakyat Untuk Syafrudin (Gerus) maka kemenangan Syafrudin Heriyanto didepan mata.” Tuturnya

Saya berikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Tim Gerus yang telah berkunjung ke kediaman saya, semoga silaturahmi terus berjalan dan semoga saya menjadi Walikota Serang kembali. Aaamiiiin. Pungkas Calon Walikota Serang Dr.H.Syafrudin,S.Sos., .M.Si.