Polri Siap Amankan Misa Akbar Paus Fransiskus dan ISF 2024: Bersejarah Bagi Umat dan Dunia

Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah mengamankan pelaksanaan Misa Apostolik Paus Fransiskus dan International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta, Kamis (5/9/2024) hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam mengatakan kedua agenda tersebut sangat bersajarah bagi umat Katolik dan dunia.

"Agenda ini memiliki makna bersejarah, baik dari segi keagamaan maupun keberlanjutan global," kata Ade Ary dalam keterangannya, Kamis (5/9).

Ade Ary mengatakan kedua agenda besar tersebut yakni kegiatan Misa Apostolik yang dipimpin oleh Paus Fransiskus di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), pukul 17.00 WIB. "Kegiatan ini tentunya sangat dinantikan, terutama oleh umat Katolik di Indonesia yang ingin menyaksikan langsung kehadiran Paus Fransiskus di negara kita," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya.

"Momen ini menjadi kesempatan berharga bagi para umat untuk mendapatkan berkah serta mendengarkan pesan damai dan persatuan dari Bapak Suci," sambungnya.

Lebih lanjut, agenda besar lainnya yakni ISF 2024 yang lokasinya berdekatan yakni di Jakarta Convention Center (JCC). Dikatakannya, kegiatan ini akan diikuti oleh para pemimpin dunia, pegiat lingkungan dan tokoh-tokoh di bidang berkelanjutan yang akan berdiskusi dan berbagai solusi mengenai perubahan iklim dan masa depan bumi.

"Forum ini juga menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat internasional," tandasnya.

Oleh karena itu, Polri kata Ade melakukan pengamanan dengan sandi Operasi Tribrata Jaya 2024. Personel gabungan yang diturunkan dalam mengamankan Misa Akbar dan ISF 2024 yaitu sebanyak 4.730 personel..

"Personel, terbagi dalam 8 Satgas, itu sudah termasuk satgas Polres yang ada di Polres wilayah seperti Bandara Soetta dan Jakarta Pusat," terangnya.

Adapun tugas dari kedelapan satgas tersebut adalah :

1. *Satgas Preemtif* dipimpin oleh Dirpolitik Baintelkam Polri

- kegiatan intelijen meliputi Lidikpamgal dengan angkah deteksi, identifikasi terhadap faktor yang pengaruhi terjadinya guan Kamtibmas, jelang, saat dan setelah kegiatan Kunjungan Paus Fransiskus dan ISF 2024

2. *Satgas Preventif* dipimpin oleh Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri

- pencegahan dan penangkalan dengan menggunakan K-9, sterilisasi dengan tim Jibom, mengawasi pelaksanaan pemeriksaan dokumen, bagasi dan barang bawaan rombongan Paus Fransiskus dan seluruh delegasi/peserta kegiatan ISF 2024

3. *Satgas Pam Walrolakir* dipimpin oleh Dirkamsel Korlantas Polri

- menentukan dan memploting personel pada titik-titik rute perjalanan VVIP/VIP dan rombongan di jalan Tol, jalan arteri, pertigaan, perempatan, persimpangan jalan dan fly over yang menjadi rute perjalanan kunjungan Paus Fransiskus dan kegiatan ISF 2024

- mengamankan dan mencegah bentuk-bentuk kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran pengawalan perjalanan kunjungan Paus Fransiskus dan kegiatan delegasi International Sustainability Forum (ISF) Tahun 2024

4. *Satgas Tindak* dipimpin oleh Danpas Gegana Korbrimob Polri

- melaksanakan penanganan pengunjuk rasa dalam situasi damai/tertib dengan memedomani Perkap Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara dan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

- melakukan pemetaan jalur Escape bagi Paus Fransiskus dan VVIP/VIP yang hadir pada kegiatan ISF Tahun 2024 apabila terjadi situasi kontinjensi (ancaman terror, bencana alam dan kecelakaan lalu lintas)

- penanggulangan gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi yang menggunakan bahan KBRN berbahaya

5. *Satgas Gakkum* dipimpin oleh Penyidik Tindak Pidana Utama TK II Bareskrim

- lidik temuan barang bukti yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan aksi mengganggu pelaksanaan kunjungan Paus Fransiskus dan kegiatan VVIP/VIP serta delegasi pada kegiatan ISF 2024

- penindakan Kejahatan siber (Computer Crime) seperti: peretasan sistem elektronik (hacking), intersepsi illegal, pengubahan tampilan situs web, gangguan sistem (system interference), manipulasi data terkait pengamanan dan pelaksanaan kunjungan Paus Fransiskus dan VVIP/VIP serta delegasi pada kegiatan ISF 2024

- Menginventarisir lokasi-lokasi strategis tempat kegiatan kunjungan Paus Fransiskus dan kegiatan International Sustainability Forum (ISF) Tahun 2024 serta memastikan dan melakukan pemasangan CCTV yang dapat memindai wajah (face recognition) terutama di GBK, JCC dan Monumen Nasional oleh Pusinafis dan terkoneksi ke Posko operasi

6. *Satgas Anti Teror* dipimpin oleh Dirtindak Densus 88 AT Polri 

- pencegahan dengan melakukan penggalangan dalam hal mendapatkan informasi terkait jaringan atau kelompok terorisme yang masih dan akan melakukan kegiatan terorisme

- pengamanan tertutup melalui koordinasi maupun melekat langsung dengan Satgas intelijen, dan apabila ekskalasi kegiatan teror meningkat akan dilakukan penindakan dalam rangka preventive strike

7. *satgas Humas* dipimpin oleh Karo PID Divhumas Polri

- memberikan informasi melalui media mainstream, media sosial maupun media online ttg penutupan rute, jalan dan sit arus lalu lintas/pengalihan arus saat pelaksanaan kunjungan Paus Fransiskus dan ISF 2024

- peliputan dan dokumentasi terkait kunjungan Paus Fransiskus dan kegiatan ISF Tahun 2024

8. *satgas Banops* dipimpin oleh Karoprovos Divpropam Polri

- menyiapkan alkom stasioner maupun mobile antara lain berupa GPS TracKer, HT, Repeater, Komob/Flayaway dan lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan kegiatan ISF Tahun 2024

- pengamanan personel operasi, kegiatan dan baket pelaksanaan pam kunjungan Paus Fransiskus dan kegiatan ISF tahun 2024

Ia mengatakan, dalam pengamanan agenda Paus Fransiskus dan ISF 2024 ini, Polri bersinergi dengan TNI dan Pemprov DKI Jakarta. Kegiatan Misa Akbar yang akan diikuti oleh 8.700 Jamaat Katolik ini tentunya akan membuat kepadatan di seputar kawasan Senayan dan sekitarnya. Untuk itu, pihaknya melakukan rekayasa lalulintas untuk kenyamanan para pengguna jalan.

Berikut keterangan jalur lalu lintas yang direkayasa pada Misa Akbar Paus Fransiskus tersebut.

1. Arus lalu lintas dari arah jalan Gatot subroto yang akan menuju ke jalan Gerbang pemuda diarahkan lurus ke arah slipi 

2. Arus lalu lintas  dari arah slipi diarahkan lurus ke arah semanggi, tidak ada yang menuju layang ladokgi ke arah jalan Gerbang pemuda 

3. Arus lalu lintas  dari arah bund. Senayan yang akan menuju jalan Pintu satu senayan diluruskan ke jalan Jend. Sudirman arah semanggi 

4. Arus lalu lintas  dari arah jalan Mustopo yang menuju ke arah jalan Asia afrika di belokkan ke kanan menuju jalan Hang tuah raya 

5. Arus lalu lintas  dari arah jalan  Patal senayan 1 yang akan menuju ke arah jalan Asia afrika di belokkan ke kiri ke jalan Tentara pelajar 

6. Arus lalu lintas  dari arah jalan Tentara pelajar yang akan menuju jalan Patal senayan diluruskan ke arah jalan Permata hijau 

7. Arus lalu lintas  dari arah manggala wanabakti yang akan menuju jalan Gelora diluruskan ke arah jalan Tentara pelajar 

Sedangkan untuk lokasi Parkir sekitar GBK Sebagai panduan serta kapasitasnya.

1. Parkir Plaza Tenggara Kapasitas 150 kendaraan roda empat atau mobil Kapasitas 174 kendaraan roda dua atau motor

2. Parkir Istora Kapasitas 257 mobil Kapasitas 1.000 motor

3. Parkir Elevated (sisi selatan) Kapasitas 400 mobil Kapasitas 1.500 motor

4. Parkir Elevated (sisi utara) Kapasitas 400 roda empat Kapasitas 1.500 roda dua

5. Parkir Akuatik Kapasitas 175 mobil Kapasitas 250 motor

6. Lapangan ABC Kapasitas 50 mobil Kapasitas 1.305 motor

7. Stadion Madya Kapasitas 100 roda empat atau mobil Kapasitas 500 roda dua atau motor

8. Lapangan Softball Kapasitas 150 mobil Kapasitas 500 motor

9. Masjid Albina Kapasitas 25 roda empat Kapasitas 1.000 roda dua

Tidak hanya itu, Polda Metro Juga Menyiapkan Kantong-kantong Parkir diantaranya :

1. 1.Rni / Aldiron Total = 300 Bus 

2. 2.Smesco Total = 50 Bus 

3. 3.PPK Kemayoran (C3) Total = 300 Bus 

4. 4.PPK Kemayoran (C4) Total = 100 Bus 

5. 5.PPK Kemayoran (D10) Total = 150 Bus 

6. 6.Museum Purna Bhakti Pertiwi Tmii Total = 200 Bus 

7. 7.PPD Kramat Jakarta Pusat Total = 100 Bus 

8. 8.Pool Trans Jakarta/Cawang Total = 200 Bus 

9. 9.Pool Trans Jakarta/Kp. Rambutan Total = 100 Bus 

Ada 9 Kantong Parkir dan bisa menampung Sekitar 1.500 Bus.

Ade Ary mengimbau kepada masyarakat untuk memerhatikan lalulintas di sekitar GBK, mengingat adanya potensi kepadatan akibat kedua acara besar tersebut.

"Diharapkan agar masyarakat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan mengikuti petunjuk petugas di lapangaan, serta mengutamakan keselamatan di jalan dan terus pantau informasi lalu lintas terkini melalui melalui kanal di media sosial, online, maupun mainstream," pungkasnya(*/Red) 

Kapolri : TNI-Polri Bersinergi Jamin Keamanan KTT IAF di Bali

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terus memastikan keamanan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 di Bali. 

Kali ini mereka berdua memberi
kan pengarahan langsung kepada seluruh jajaran TNI-Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban event internasional yang berlangsung sejak tanggal 1 hingga 3 September 2024 di ITDC, Nusa Dua, Bali, Senin (2/9/2024).

Dalam pengarahannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menekankan bahwa, seluruh personel TNI-Polri bersinergi guna memberikan pengamanan yang maksimal di KTT IAF. Jajaran yang bertugas di ring I, II dan III, terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik. 

"Hal-hal yang terjadi di ring III, ring I dan II juga harus terinformasi. Klaster yang sudah diatur dan kemudian seluruh informasi yang ada tentunya, Pak Panglima sebagai ketua keamanan bisa terinformasi dengan lengkap," kata Sigit dalam pengarahannya. 

Sinergisitas, kata Sigit merupakan kunci keberhasilan dari TNI-Polri untuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi VVIP, VIP serta seluruh delegasi yang hadir dalam event tersebut. 

"Ini menjadi bagian operasi yang merupakan satu kesatuan. Jadi mohon terhadap info-info, kegiatan-kegiatan, yang dilakukan, rekan-rekan ini semua terinformasi dengan baik," ujar Sigit. 

Dengan terjalinnya sinergisitas dan komunikasi yang baik, Sigit menyebut, apabila terjadi ancaman maupun gangguan, semua pihak yang terlibat bisa bergerak cepat untuk melakukan antisipasi. 

"Sehingga, ketika ada potensi ancaman gangguan dan hal-hal yang kemudian harus kita lakukan langkah. Maka, pembagiannya sudah jelas, VVIP itu jadi tanggung jawab kewenangan Bapak Panglima dan jajaran. Kemudian kita yang VIP. Tolong ini bisa dilaksanakan dengan baik," ucap Sigit. 

TNI dan Polri terus berupaya maksimal melakukan pengamanan KTT IAF. Sebelum pelaksanaan sejumlah kesiapan telah dilakukan. 

Oleh karenanya, Sigit menegaskan, prinsip operasi pengamanan ini adalah tukar menukar informasi dan saling mengenal satu sama lain, baik di ring I, II dan III. 

Lebih dalam, Sigit mengingatkan kepada seluruh personel yang bertugas untuk memahami peran, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. 

"Sehingga ini yang dipastikan, walaupun saat ini belum ada hal-hal terlalu serius, namun demikian masing-masing memahami apa yang harus dikerjakan," tutur Sigit. 

Tak lupa, Sigit berharap, seluruh personel TNI-Polri bisa melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat khususnya di Bali yang terganggu aktivitasnya, seperti adanya rekayasa lalu lintas dan hal lainnya. 

"Termasuk juga kondisi terkait menyampaikan pendapat, ada protes dari masyarakat terkait pengalihan arus lalin," tutup Sigit.(*/Red) 

KLB Ilegal Dikecam, Hendry CH Bangun Sahabat Sebagai Ketua PWI PUSAT

Jakarta – Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang digelar pada 18 Agustus di Hotel Grand Paragon, Jakarta, oleh segelintir orang yang haus kekuasaan, mendapat kecaman keras dari Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun. KLB ini diinisiasi oleh H. Ilham Bintang, mantan Penasihat PWI yang telah diberhentikan, dan Zulmansyah Sekedang, mantan Ketua Bidang Organisasi.

Menurut Hendry Ch Bangun, KLB tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI. "Ini adalah tindakan ilegal dan tidak bisa dibenarkan. Mereka yang menggelar KLB ini hanyalah sekelompok kecil orang yang haus jabatan," tegas Hendry Ch Bangun di Banjarmasin, Minggu, 18 Agustus.

Kuasa Hukum Hendry Ch Bangun, HMU Kurniadi, SH., MH., menegaskan bahwa kepengurusan PWI Pusat yang sah adalah hasil Kongres PWI XXV yang dilaksanakan pada 25-26 September 2023 di Bandung, dengan Hendry Ch Bangun sebagai Ketua Umum. Kepengurusan ini telah disahkan terakhir dengan Surat Keputusan (SK) Menkumham nomor AHU-0000946.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 9 Juli 2024. 

"Sampai hari ini, saya belum pernah melihat SK penunjukan Zulmansyah Sekedang sebagai Plt Ketua Umum, apalagi SK Menkumham yang mengesahkannya. Kalau memang sah, tunjukkan SK pengangkatan dan SK Menkumham tersebut," ujar HMU Kurniadi dalam penjelasannya di Jakarta, Minggu, 18 Agustus.

HMU Kurniadi juga menegaskan bahwa klaim Zulmansyah sebagai Plt Ketua Umum, serta KLB yang digelarnya, adalah ilegal. "KLB ilegal pada 18 Agustus 2024 ini tidak memenuhi kuorum 2/3 seperti yang disyaratkan dalam PRT PWI. Selain itu, para penggagas KLB ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, sesuai Pasal 263 KUHP," tambahnya.

Hendry Ch Bangun menegaskan kembali bahwa KLB hanya dapat diselenggarakan jika diminta oleh 2/3 dari jumlah PWI provinsi, dengan syarat Ketua Umum berhalangan tetap atau telah menjadi terdakwa dalam kasus pidana. Namun, KLB yang digelar kali ini tidak memenuhi kriteria tersebut. " Saya masih sehat dan tidak dalam dalam kasus hukum. Ini jelas pelanggaran serius. Mereka yang hadir sebagian besar bukan pengurus sah, bahkan beberapa provinsi yang ikut serta telah dibekukan kepengurusannya," kata Hendry Ch Bangun.

Hendry Ch Bangun menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa dirinya tetap sah sebagai Ketua Umum PWI Pusat, dan tidak ada dasar hukum yang bisa menggugurkan posisinya. "KLB ini hanya manuver segelintir orang yang berusaha merusak organisasi dengan cara-cara yang tidak bermartabat," pungkasnya.(*/Rls) 

KLB Ilegal PWI Pusat Ditolak, Kepemimpinan Hendry CH Bangun Tetap Sah Menurut PWI Pusat

Jakarta, -- Setidaknya 25 pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari berbagai provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua, menolak upaya sekelompok orang yang ingin merusak marwah PWI dengan mengadakan KLB Ilegal pada Minggu, 18 Agustus, di sebuah hotel di Jakarta Barat.

Ketua Bidang Daerah PWI Pusat, M. Harris Sadikin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat penolakan dari pengurus PWI di tingkat provinsi yang jumlahnya melebihi 2/3 dari total suara. Penolakan ini menegaskan bahwa KLB Ilegal tersebut tidak sah dan tidak diakui oleh mayoritas pengurus PWI.

“Pengurus PWI Provinsi yang tetap nekat hadir dan ikut menggelar KLB Ilegal tentu akan menghadapi risiko sanksi organisasi,” ujar Harris.

Harris menegaskan bahwa kepengurusan PWI Pusat yang sah adalah hasil dari Kongres PWI XXV yang digelar pada 25-26 September 2023, dengan Hendry Ch Bangun sebagai Ketua Umum dan Sayid Iskandar sebagai Sekretaris Jenderal. Kepengurusan ini telah ditetapkan melalui Keputusan Kongres Nomor 8/K-XXV/PWI/2023, diaktakan dengan Akta Nomor 13 pada 14 November 2023, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Nomor AHU-0001588.AH.01.08.TAHUN 2023 pada 17 November 2023.

“Kepengurusan ini kemudian mengalami perubahan melalui Rapat Pleno Diperluas pada 27 Juni 2024, di mana Hendry Ch Bangun tetap sebagai Ketua Umum dan Iqbal Irsyad sebagai Sekretaris Jenderal. Perubahan ini telah diaktakan dengan Akta Nomor 10 pada 8 Juli 2024 dan disahkan oleh Menkumham dengan Keputusan Nomor AHU-0000946.AH.01.08.TAHUN 2024 pada 9 Juli 2024,” jelasnya.

Terkait surat pemberhentian Hendry Ch Bangun dari keanggotaan PWI yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan PWI dengan Nomor 50/VIII/PWI-P/SK-SR/2024 tanggal 16 Juli 2024, Haris menyebut surat tersebut sebagai dokumen palsu. Surat itu ditandatangani oleh Nurcholis, yang sudah diganti sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan berdasarkan Keputusan PWI Pusat Nomor 218-PLP/PWI-P/2024 tanggal 27 Juni 2024.

“Surat tersebut telah dinyatakan batal dan tidak berlaku dalam Rapat Pleno Pengurus Harian PWI pada 23 Juli 2024, serta dikuatkan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat PWI pada 5 Agustus 2024. Dugaan pemalsuan surat ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya,” ungkap Harris.

Selain itu, Harris juga menegaskan bahwa Zulmansyah Sekedang, yang tidak hadir untuk memberikan klarifikasi setelah dipanggil secara resmi melalui Surat Nomor 423/PWI-LXXVIII/2024 pada 17 Juli 2024, telah diberhentikan secara tidak hormat dari kepengurusan PWI. Pemberhentian ini ditetapkan melalui SK PWI Pusat Nomor 242-PLP/PWI-P/2024 tanggal 23 Juli 2024.(*/Rls) 

Peringati Hari Juang Polri, Kapolri: Berikan Pengabdian Terbaik ke Masyarakat

Jakarta, - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menetapkan 21 Agustus 2024 sebagai Hari Juang Polri. Jenderal Sigit meminta hal ini menjadi momentum bagi kepolisian untuk memberikan pengabdian terbaik ke masyarakat.

"Bapak Kapolri menyampaikan pentingnya menjaga komitmen dan kesetian dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat," kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Senin (19/8/2024).

"Beliau (Kapolri) menginginkan peringatan Hari Juang Polri juga menjadi momen refleksi bagi Polri untuk terus melanjutkan perjuangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengabdi sepenuh hati kepada bangsa dan negara," sambung Trunoyudo.

Untuk itu sambung Trunoyudo, Kapolri mengeluarkan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/95/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Hari Juang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/1325/VII/2024 tanggal 12 Agustus 204 tentang Tata Upacara Hari Juang Polri.

"Untuk pertama kalinya kami (Polri) memperingati Hari Juang Polri dengan menggelar upacara di Monumen Perjuangan Polri di Surabaya pada Rabu 21 Agustus 2024. Tema yang diambil pada Hari Juang Polri yaitu Dengan Semangat Proklamasi Polisi 1945, Polri Menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Trunoyudo.

Ia menerangkan, 21 Agustus 1945 merupakan peristiwa bersejarah bagi Polri. Kala itu, Komandan Polisi Istimewa Surabaya, Inspektur Kelas I Moehammad Jasin membacakan teks Proklamasi Polisi; OENTOEK BERSATOE DENGAN RAKJAT DALAM PERDJOEANGAN MEMPERTAHANKAN PROKLAMASI 17 AGOESTOES 1945, DENGAN INI MENJATAKAN POLISI SEBAGAI POLISI REPOEBLIK INDONESIA.

"Peristiwa tersebut merupakan momentum penting yang memicu semangat anggota polisi untuk mendukung dan mempertahankan kemerdekaan RI dengan cara melakukan perlawanan terhadap kedatangan sekutu sampai dengan terjadi peristiwa 10 November 1945, dan perlawanan penjajahan Belanda dan Jepang di beberapa daerah. Nilai kejuangan inilah yang patut dipertahankan dalam membangun bangsa dan negara Indonesia," pungkasnya.

(ML)