KNPI Besama OKP Cipayung Plus Maluku Tenggara Gelar Sarasehan Jalanan

MALUKU TENGGARA, BHINNEKANEWS71.Com - Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Maluku Tenggara menggelar Sarasehan jalanan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia (HUT RI) di perempatan Auri Langgur, (17/8/2021).

Dalam acara Sarasehan jalanan ini mereka menyerukan agar seluruh elemen masyarakat saling bahu membahu mendukung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan program pemulihan ekonomi nasional dan mengatasi dampak pandemi Covid-19.

"Dalam pandangan kami, situasi hari ini memang bukan situasi yang mudah, semua negara terkena dampak akibat pandemi Covid-19," jelas Goli Ketua KNPI Malra.

Sarasehan jalan itu ditandai dengan pembagian 1000 masker untuk pengguna jalan yang melintas.

Goliat menjelaskan, pembagian masker kepada masyarakat sebagai bentuk usaha preventif di tengah pandemi Covid-19. 

"Kami akan menyerahkan sebanyak 1000 buah Masker kepada masyarakat, semoga ini memberikan manfaat dalam pencegahan Covid-19, mari kita jalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini” Kata Jaftoran.

Diketahui kelompok Cipayung yang berpartisipasi yakni KNPI, Pemuda Katolik, GAMKI, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, IMM, PMKRI,  GMKI, GMNI. (LBS). 

Kontributor Maluku (Peter Leitson)

Sambut HUT RI, DPD KNPI Malra Bagi Bagi Masker Dan Makanan

MALUKU TENGGARA, BHINNEKANEWS71.Com - Upaya untuk menghindar penyebaran Pendemi Covid-19 , DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melaksanakan aksi bagi bagi masker dan makan di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Ketua KNPI Malra, Goliat Jaftoran mengatakan, aksi yang akan dilakukan esok (17/8/21) merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat.

Goliat menjelaskan, pembagian masker kepada masyarakat sebagai bentuk usaha preventif di tengah pandemi Covid-19. Hal itu juga dimaksudkan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19.

"Kami akan menyerahkan sebanyak 1000 buah Masker kepada masyarakat, semoga ini memberikan manfaat dalam pencegahan Covid-19, mari kita jalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini” Kata Jaftoran.

Selain itu, kata Goliat, kami juga akan membagi makanan di panti asuhan sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka.

Goliat berharap, dengan aksi yang akan dilakukan akan mengurangi dampak covid 19 di Malra. (*/red)

Enggan Serahkan Rincian Dana Covid-19, Ketua DPRD Maluku Tenggara Minta Sekda Buat Pernyataan

MALUKU TENGGARA, MALUKU BHINNEKANEWS71.Com - Dari tujuh fraksi yang hadir dalam rapat Paripurna, enam fraksi menyetujui  laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020. Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) satu-satunya yang menolak pertanggungjawaban. 

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Malra bersama dua wakil Ketua Albert Efruan dan Yohanis Bosko Rahawarin serta Sekretaris Daerah dan sejumlah kepala perangkat daerah, di gedung paripurna DPRD, (Kamis, 29/07/2021) 

Ketua DPRD saat membuka sidang paripurna, meminta ketua tim anggaran pemerintah daerah dalam hal ini Sekertaris Daerah untuk menyerahkan dokumen rincian Refocusing dan Realokasi dana Covid-19.

"Saya selaku ketua DPRD ex officio ketua badan anggaran meminta saudara sekda, untuk menyerahkan dokumen rincian Refocusing dan realokasi dana Covid-19 tahun 2020," tegas MK.

Apabila, kata dia , saudara tidak menyerahkan dokumen yang diminta maka saudara sekda harus membuat pernyataan tidak bersedia menyerahkan dokumen pertanggungjawaban dana Covid.

Diketahui, lembaga DPRD telah menyurati pemerintah Daerah untuk menyerahkan rincian refocusing dan realokasi dana Covid-19 namun hingga kini dokumen tersebut tak kunjung sampai ke tangan DPRD.

"Lembaga sudah menyurati bahkan mengingatkan kepada tim Pemda untuk menyerahkan rincian tersebut, tapi sampai hari ini tidak diserahkan. Ada apa sebenarnya," tegas Ketua DPRD.

Usai paripurna, ketua DPRD mengatakan, setiap fraksi telah menyampaikan pandangan. Menerima atau menolak adalah hak masing-masing fraksi.

"Jadi, setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi hukum, sehingga memang perlu kehati hatian soal anggaran dana Covid ini," ungkap MK.

Lebih lanjut ia menjelaskan, alasan fraksi PKB menolak karena pemerintah daerah tidak transparan soal penggunaan dana Covid-19.

"Dokumen yang ada pada kami masih gelondongan, yang kami butuhkan adalah rincian Refocusing dan realokasi," ujarnya.

MK memastikan seluruh anggota DPRD tidak mengetahui dengan benar tentang rincian dana covid tersebut.

"Buat apa kami fraksi PKB setuju atau menerima sesuatu yang memang kami tidak tahu," pungkasnya. (LBS)