Mensos Gus Ipul: Ketum SMSI Firdaus Yang Membuat Kami Terperangkap Disini

SERANG – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengakhiri rapat daring (zoom meeting) bersama para Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) se-Indonesia dengan candaan yang mengundang tawa.

Dalam sesi penutup, Gus Ipul, sapaan akrabnya melontarkan kalimat yang memecah suasana formal, “Itu Ketua Umum SMSI Pak Firdaus yang membuat kami terperangkap di sini.”

Candaan tersebut merujuk pada peran Firdaus, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), yang menjadi penggerak acara di Taman Firdaus, Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Senin (16/12/2024).

Kehadiran Gus Ipul di lokasi tersebut memang bertepatan dengan rangkaian kegiatan Kick Off Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024, yang diinisiasi oleh Firdaus bersama Pokja Organisasi Konstituen Dewan Pers Provinsi Banten, diantaranya PWI, SMSI, SPS dan PRSSNI.

Meski terkesan santai, pernyataan Gus Ipul juga mencerminkan apresiasinya terhadap Firdaus yang telah memobilisasi berbagai pihak untuk memprioritaskan isu sosial dan lingkungan.

Zoom meeting yang dilakukan Gus Ipul dari Desa Talaga berlangsung di sela-sela kunjungan kerjanya.

“Pak Firdaus ini memang luar biasa. Tidak hanya menggagas acara besar, tapi juga membuat kita semua lebih dekat dengan masyarakat,” tambah Gus Ipul dengan senyum.

Sesi virtual bersama Kadinsos se-Indonesia itu menjadi salah satu agenda penting Gus Ipul untuk memastikan koordinasi program sosial berjalan lancar di tengah kesibukannya menghadiri acara langsung di daerah.

Candaan santai yang ia lontarkan di akhir pertemuan semakin menegaskan bahwa komunikasi antar pejabat tak selalu harus kaku, melainkan dapat dibumbui kehangatan dan humor.

Firdaus sendiri, yang mendampingi Gus Ipul selama kegiatan, mengaku senang bisa menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa sinergi di berbagai tingkat, dari pusat hingga desa, bisa diwujudkan melalui komitmen dan komunikasi yang baik,” ujar Firdaus.

Candaan Gus Ipul tersebut kemudian menjadi perbincangan hangat di kalangan peserta Zoom meeting, menambah kesan mendalam dari acara yang digelar di Desa Talaga itu.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, Gubernur Banten terpilih, Andra Soni dan Bupati Serang terpilih Ratu Rachmatu Zakiyah, beserta Forkopimda Se-Banten. (*/Fachrul)

Ricuh, Bangunan Liar di Ciruas Diratakan Petugas Gabungan BBWS dan Satpol PP Kabupaten Serang

SERANG - Proses pembongkaran bangunan liar yang ada di kampung tegal jetak desa citerep kecamatan ciruas kabupaten serang diwarnai keributan, Kamis (19/12/2024) 

Keributan dipicu lantaran pemilik bangunan menolak tempat nya di bongkar oleh petugas dari balai besar wilayah cidanau ciujung (BBWS) dan satpol kabupaten serang. 

Pembongkaran awalnya tak berjalan mulus, pemilik bangunan mencoba menyerang petugas dan menghalangi proses pembongkaran hingga keributan pun pecah. 

Suwondo (60) pemilik bangunan yang berjumlah sekitar sepuluh toko ini di klaim sudah memiliki surat surat tanah, hingga pembongkaran dianggap tak sah. 

"Pembongkaran tak sah pak, saya punya surat tanah, kami minta pembongkaran di batalkan, ini melanggar pak," ucap Suwondo, saat di temui awak media meski tak membawa surat tanah yang mengklaim miliknya. 

Sementara itu, Suyadi petugas balai besar wilayah cidanau ciujung (BBWS)  provinsi banten Mengatakan, Bangunan liar sejak 2001 ini berdiri di atas tanah milik negara dan tidak mungkin ada surat kepemilikan tanah. 

" Pembongkaran kami lakukan karena sejak 2001 berdiri di atas milik negara, apalagi bisa dilihat, posisi bangunan melewati saluran irigasi, meski pun pemilik bangunan mengklaim punya surat tanah, tinggal di tunjukan, " Ujar Suyadi. 

Pembongkaran bangunan liar yang berada di jalan raya ciruas pontang sempat mengalami kemacetan, meski demikian arus lalu lintas dapat kembali lancar. 

Agar keributan tak meluas, petugas kepolisian dari Polres Serang dan TNI berjaga jaga disekitar pembongkaran.(*/Red) 

Anggota DPRD Komisi II Tangsel Fraksi PSI Rakor Bersama Dinas Pendidikan, Pertanyakan Minimnya Tenaga Guru Pendidikan Agama Kristen

Tangerang Selatan, -- Komisi Dua (II) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota Tangerang Selatan (DPRD Kota Tangsel) gelar Rapat Koordinasi (Rakor) triwulan IV dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Rabu 11 Desember 2024 lalu. 

Dalam sidang ini terungkap adanya keluhan masyarakat terkait kurangnya tenaga  Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) di Kota Tangerang Selatan,

Dalam Rakor tersebut Steven Jansen Anggota DPRD dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mempertanyakan sudah sejauh mana penanganan  keluhan dari masyarakat terkait Guru PAK di SD Negeri dan SMP Negeri.

Karena menurut Steven bahwa Guru-guru PAK yang ada saat ini adalah mereka-mereka yang diperbantukan secara mandiri dari pihak gereja dan tokoh- tokoh agama di Tangsel Sebagaimana diungkapkan Steven Jansen,

" Saya ingin mendengarkan terkait yang saya keluhkan kemarin, keluhan yang dari masyarakat terkait Guru Agama Kristen SD Negeri dan SMP Negeri. Sudah sampai di mana pak?" Tanya Steven kepada Dinas Pendidikan. 

Lebih lanjut anggota Fraksi PSI ini men mengatakan, " karena yang saya tahu guru-guru ini masih yang kita per bantukan, Kita kirim, ada dari pihak gereja, ada dari tokoh agama yang kita biayai mandiri yang kita kirim ke setiap sekolah-sekolah." Tandasnya dihadapan para peserta Rapat Koordinasi tersebut.

Hal ini menurut Steven, dia sudah jalan ke beberapa sekolah sekolah-sekolah. Hasilnya ditemukan tidak adanya guru Pendidikan Agama Kristen di SD Negeri dan SMP Negeri Kota Tangerang Selatan. Menurut dia, " Kalaupun itu ada, itu orang-yang kita kirim untuk diperbantukan. Supaya anak-anak ini jangan sampai ketika pelajaran Agama, mereka ada di luar atau dia gabung dengan guru agama yang ada."

Jika hal demikian terjadi maka menurut Steven, "Pasal 29 ayat 1 dan 2 sudah tidak berlaku lagi, itu hanya berlaku untuk satu agama saja.

Sementara kita dilindungi oleh Undang Undang. Kita diberikan hak untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, yang sudah sah secara agama dan Undang Undang yang berlaku." Tandasnya dengan tegas.

Menanggapi apa yang disampaikan Steven Jansen, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Deden Deni menjelaskan, bahwa dari pihak Diknas Kota Tangsel sudah sampaikan hal ini dengan Departemen terkait, dalam hal Departemen Agama.

Sebagaimana yang diungkapnya di hadapan para Anggota Dewan Kota Tangerang Selatan, "Kami sudah menyepakati dengan Pengawas dari Kementerian Agama dan kami bisa atasi  dan menurut Deden Deni guru-guru pendidikan Agama Kristen di Kota Tangsel sudah ada dari Kementerian Agama.

Agar dapat dipahami menurut UUD 1945 Pasal 29 ayat 1). Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.(*/Red) 

Otorita Ibu Kota Nusantara Siap Selesaikan Pembangunan Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif

IBU KOTA NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan kemajuan signifikan, menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mewujudkan Nusantara sebagai ibu kota baru yang fungsional dan berkelanjutan, salah satunya dengan menjalankan pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif. Hingga kini, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berjalan sesuai rencana, dengan infrastruktur eksekutif hampir rampung dan direncanakan fungsional pada awal 2025 guna mendukung perpindahan ASN secara bertahap.

Selaras dengan target pemerintah, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini menjadi fokus utama yang mana akan dibangun oleh Otorita IKN. Pembangunan ini dirancang untuk memastikan Nusantara dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan, dengan ketiga fungsi utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang hadir dan berjalan. Infrastruktur legislatif meliputi pembangunan gedung-gedung DPR/MPR/DPD, sementara infrastruktur yudikatif akan mencakup gedung Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2028, seiring dengan upaya menjadikan Nusantara ibu kota yang sepenuhnya fungsional.

Dari 109 paket pembangunan dari APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan di IKN sudah mencapai 61,7 persen.

Dari sisi investasi, Otorita IKN telah mencatat pencapaian yang luar biasa. Dari delapan groundbreaking yang telah dilaksanakan, total investasi mencapai Rp58,4 triliun. Beberapa investasi swasta telah selesai dan mulai beroperasi, seperti Hotel Nusantara dengan 191 kamar, Rumah Sakit Mayapada dengan 200 bed layanan patologi, serta Rumah Sakit Hermina yang menyediakan 200 bed layanan gawat darurat. Selain itu, terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah beroperasi di mana mampu menyuplai 10 MW listrik energi terbarukan yang merupakan kerjasama PLN dan Sembcorp Singapore.

Sebagai penunjang pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta investasi yang telah terbangun di IKN tersebut, dalam waktu dekat di awal 2025 akan dibangun jaringan jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel) di kawasan 1B dan 1C KIPP IKN.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan IKN. “Ini bukan proyek tapi kerja bersama yang harus gotong royong kita lakukan. Bukan hanya oleh pemerintah namun juga oleh masyarakat, lembaga, media, pengusaha baik lokal, nasional dan internasional bahkan orang-orang muda. IKN ibaratnya beranda Indonesia. Ini akan membuktikan bahwa Indonesia mampu memiliki kota pintar berbasis digital yang tetap bisa menjaga keberadaan lingkungan hidup dan keberagaman budaya, karena bukan hanya pembangunan fisik namun juga pembangunan manusia, alam dan lingkungan", tegas Troy.

Dengan semangat kolaborasi dan optimisme, Otorita IKN terus bekerja keras memastikan bahwa Nusantara tidak hanya menjadi ibu kota pemerintahan, tetapi juga pusat peradaban baru yang membawa manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia.

[R_KFS74D/PW-JBR]

Pejabat DTRB Kab Tangerang Sulit DitemuI, Awak Media Dipimpong soal Konfirmasi Pembangunan Gapura Griya Islam di Kresek Diduga Sarat Korupsi

TANGERANG, -- Pelayanan publik Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang  diduga kurang memuaskan dan tidak bersahabat. 

Pasalnya, saat awak media hendak konfirmasi perihal Bangunan Gapura Griya Islam di Desa Kresek yang diduga sarat korupsi, namun para petugas pelayanan publik itu terkesan mem pimpong wartawan. 

"Bersurat dulu, apa yang mau disampaikan, dan bidang apa yang mau dituju, silahkan ke security untuk menanyakan," ujar Salah satu pejabat di pelayanan DTRB, Senin (2/12/24). 

Saat dipertanyakan, dua petugas keamanan (Security) DTRB kembali mengalihkan ke Pelayanan untuk menanyakan perihal kepada bidang apa yang akan ditemui, 

Kemudian saat kembali ke pelayanan, Petugas itu menyarankan kepada Staf Bidang perencanaan pembangunan, " Ke Staf Kabid perencanaan saja, kami tugasnya ya jika ada surat baru kami akan sampaikan," ujarnya. 

Sementara saat diminta nomor kontak Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, petugas pelayanan tersebut mengaku tidak ada. 

Saat permohonan untuk menemui Deki sebagai Kabid Perencanaan pembangunan, security menyebut tidak dikantor, " Beliau (Deki_red) memang bertugas disini, tapi dia tidak berkantor disini, jadi lagi tidak ada orangnya," ungkap Security DTRB tersebut.

Dari hal ini tumbuh asumsi bahwa pejabat DTRB diduga antipati terhadap media. 

Diberitakan sebelumnya berjudul:

Diduga Tidak Sesuai RAB, Pembangunan Gapura Griya Islam di Kresek Telan Biaya Rp 149 juta

baca selengkapnya

https://www.bhinnekanews71.com/2024/11/diduga-tidak-sesuai-rab-pembangunan.html

Wow, Pembangunan Gapura Perum Griya Islam di Kresek Anggaran Fantastis Senilai RP 149 Juta

https://www.xposberita.com/2024/11/wow-pembangunan-gapura-perum-griya.html

Adapun CV Habib Ridho pelaksana kegiatan belum berhasil dikonfirmasi.(NV/Red)