Tampilkan postingan dengan label Surabaya. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Surabaya. Tampilkan semua postingan

Kaops NCS Polri Minta Polda Jatim Optimalkan Cooling System Jelang Pilkada Serentak

Agustus 08, 2024



SURABAYA - Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta Polda Jawa Timur (Jatim) untuk mengoptimalkan upaya cooling system atau melakukan pendinginan suhu politik jelang Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, Provinsi Jatim memiliki tingkat kerawanan lumayan tinggi dibandingkan pada saat pilpres kemarin.


Penekanan tersebut disampaikan langsung maupun video confernece oleh Kaops kepada 874 personel Polda Jatim dan 39 Polres di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Kamis (8/8/2024). Dalam kegiatan penguatan pelaksana kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) terakait Nusantara Cooling System tersebut dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto dan para PJU Polda Jatim serta TIM Ops NCS Polri.


"Sebagai provinsi dengan jumlah DPT (daftar pemilih tetap) terbanyak kedua di Indonesia serta poros dari dua organisasi keagamaan terkemuka di Indonesia, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan konflik lumayan tinggi. Hal ini perlu kita antisipasi menjelang pelaksanaan pilkada serentak nanti," kata Irjen Asep yang saat ini menjabat sebagai Wakabareskrim Polri.


Menurutnya pelbagai ancaman bisa terjadi seperti konflik SARA, berita bohong dan polarisasi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kaops NSC Polri menyampaikan, perintah dari Presiden Joko Widodo pada HUT ke-78 Bhayangkara pada 1 Juli 2024 kemarin, bahwa Polri harus adaptif dan proaktif untuk menetralisasi residu politik, memitigasi disinformasi Pemilu serta menjaga kerukunan dan persatuan bangsa agar Pilkada Serentak 2024 bisa berlangsung aman, jujur dan adil.  


"Pada kesempatan yang sama Bapak Kapolri juga menyampaikan bahwa Polri akan berupaya maksimal dalam mengeliminasi potensi konflik menjelang Pilkada melalui optimalisasi Nusantara Cooling System," ujarnya.


Lebih lanjut, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelang pilkada nanti, para Kasatwil intensif dalam melakukan cooling system. Seperti apa yang dilakukan oleh Ops NCS Polri pada Pilpres dan Pileg kemarin, upaya Preemtif dan Preventif dengan menyambangi para ulama, kiai, habib, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta mengadakan bakti sosial. 


"Temui para tokoh-tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa, dan kegiatan sosial, bangun narasi besar yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya pilkada aman dan damai," ujarnya.


Lebih lanjut, para Kasatwil juga harus intensif turun ke lapangan, kelola potensi konflik dan mengoptimalkan peran anggota intelkam dan Bhabinkamtibmas. 


"Keberhasilan kasatwil itu dilihat dari bisa mengelola potensi yang kecil jadi tidak ada dan yang besar jadi kecil itu keberhasilan kalian semua jangan sampai pimpinan kita turun tangan, jadi betul-betul sering ke lapangan," pungkas Kaops.


Sementara Kapolda Jatim mengungkapkan sempat ada konflik horizontal di wilayah Gresik, namun bisa dikendalikan. Untuk pilkada serentak khususnya di wilayah Jawa Timur, dirinya menegaskan bahwa jajarannya akan bekerja secara optimal untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai.


"Kita optimis jadikan Jawa Timur sebagai daerah aman dan harmonis," tandasnya.


Selain Kaops, Wakaops NCS Polri Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preemtif Brigjen M Rudy Syafirudin, Kasatgas Preventif Brigjen Himawan Bayu Aji dan Wakasatgas Humas Kombes Iroth Laurens Recky juga memberikan arahan demi terwujudnya Pilkada serentak 2024 yang aman, damai dan tertib.


Adapun tim Ops NCS Polri yang mendamping KaminOps NCS, Brigjen Budi Hermawan dan Waikasatgas Preemtif Kombes Dwi Suryo Cahyono.(*/Red) 

Anak Anggota DPR RI yang Aniaya Pacar hingga Tewas Resmi Ditahan

Oktober 09, 2023
Dok: Kompas.Com




Surabaya, -- Polrestabes Surabaya resmi menahan Gregorius Ronald Thannur (GR), seorang anak anggota DPR-RI yang diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti (DSA) hingga tewas.


Dari olah tempat kejadian perkara (TKP), tersangka memukul kepala Dini dengan botol hingga melindas korban. Penganiayaan dilakukan sejak mereka keluar dari karaoke Blackhole Surabaya.


"Pukul 00.10 WIB korban DSA dan tersangka GR disaksikan security Blackhole pulang lewat lift dan ada percekcokan dan penendangan ke arah kaki korban DSA. Korban DSA terjatuh sampai posisi duduk," kata Kapolrestabes Surabaya Kombes Pasma Royce saat Press Rilis, Jumat (6/10/2023).


Pasma menambahkan bahwa tersangka kemudian memukul lagi dengan botol minuman keras, lalu melindas  korban dengan mobil hingga terseret 5 meter.

"Posisi GR masuk mobil dijalankan, GR parkir kanan, padahal posisi korban duduk di sebelah kiri sehingga korban terlindas sehingga terseret kurang lebih 5 meter," ungkap Pasma. 


Lalu selanjutnya, korban dimasukkan ke dalam mobil lalu dibawa ke apartemen miliknya. 


Saat itu kondisi Dini Sera masih hidup namun lemas. Ronald sempat memberikan nafas buatan. Karena kondisi Dini kian memburuk, Ronald membawa ke National Hospital (NH). 


“Korban dinyatakan tewas pukul 02.32 WIB,” pungkas Pasma. 


Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dan akan melakukan penahanan selama 20 hari kedepan dengan opsi bisa diperpanjang hingga 90 hari untuk menunggu pelimpahan berkas ke kejaksaan. (*)

Ketua Umum Wakomindo Mendesak Plt Dewan Pers Cabut Pernyataan dan Minta Maaf

Januari 08, 2023



Surabaya - Ketua Umum Wakomindo (Wartawan Kompetensi Indonesia) Dedik Sugianto mendesak Plt Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya mencabut perkataannya, dan harus meminta maaf ke LSP Pers Indonesia dan seluruh wartawan yang mempunyai sertifikat kompetensi wartawan yang diterbitkan BNSP melalui LSP Pers Indonesia.


Desakan minta maaf itu didasari oleh perkataan ketua Dewan Pers di muat di media online beberapa hari lalu terkait tidak melegalkan dan dianggap salah pelaksanaan UKW LSP Pers Indonesia.


"Bahasa tidak melegalkan bisa disamakan dengan ilegal. Ilegal artinya tidak sesuai dengan peraturan dan Undang undang yang berlaku. Perkataan Agung itu tidak berdasar sama sekali. LSP Pers Indonesia di dirikan sesuai dengan peraturan dan Undang undang di negara ini," ujar Dedik. Sabtu (07/01/2023) dikantornya jalan Kedung Anyar 7/50 Surabaya


"Dia harus minta maaf dan menarik ucapannya, kalau itu tidak dilakukan, LSP Pers Indonesia semestinya membuat somasi, jika ga digubris, ambil langkah hukum pidana, dugaan menyebarkan informasi yang sesat, dan mencemarkan nama baik," terang Dedik.



"Imbas dari perkataan Agung, akan terasa dilapangan terhadap wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan BNSP. Sertifikat itu dianggap tidak sah, karena pelaksanaan UKW dianggap ilegal oleh Plt Ketua Dewan Pers," ujar Dedik.


"Agung itu hanya Plt, menggantikan Ketua Dewan Pers yang wafat beberapa waktu lalu. Semestinya dia berkata, dia bertindak mendinginkan semua pihak, dan menyatukan insan pers di Indonesia,  bukan malah membuat panas situasi pers di Indonesia," ujar Dedik.


Terkait informasi yang menyatakan dalam putusan MK dalam uji materi UU Pers, bahwa Dewan Pers satu satunya lembaga yang berwenang melakukan uji kompetensi dibidang Pers, Dedik mengatakan informasi itu kurang tepat, dan harus diluruskan.


"Dalam putusan MK terkait UKW, pada intinya perbuatan Dewan Pers menerbitkan kebijakan berkaitan dengan standar kompetensi wartawan tidak melawan hukum. Jadi menurut saya, LSP Pers Indonesia juga berhak membuat standar kompetensi dan menggelar uji kompetensi, sesuai dengan lisensi yang diperolehnya dari BNSP," terang Dedik, yang pada saat uji materi UU Pers di MK dihadirkan sebagai saksi oleh pemohon.


Terkait perkataan Agung bahwa para wartawan yang mempunyai sertifikat kompetensi wartawan di tolak dalam beberapa kegiatan, sehingga mereka menjadi korban atas pelaksanaan UKW karena tidak mengikuti UKW di lembaga uji dalam naungan Dewan Pers, Dedik mengatakan bahwa  para wartawan itu adalah korban dari manipulasi suatu kebenaran.


"Sertifikat Kompetensi Wartawan berlogo lambang Negara Burung Garuda. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Sertifikat itu yang mengeluarkan adalah negara," terang Dedik.


Ketua Wakomindo diakhir kata mengatakan akan melakukan upaya hukum terhadap siapapun, ataupun pihak manapun yang menolak dan menyuarakan tidak sah sertifikat kompetensi wartawan dari BNSP.


"Wakomindo mempunyai anggota 100 persen wartawan bersertifikat kompetensi dari BNSP. Dan dalam kesempatan ini saya melakukan Peringatan keras kepada siapapun yang tidak mengakui dan menganggap tidak sah sertifikat kompetensi yang di miliki anggota Wakomindo," tegas Dedik yang juga sebagai Asesor berlisensi BNSP di bidang Pers.


"Dengan logo Burung Garuda lambang Negara Indonesia di dalam Sertifikat Kompetensi Wartawan, sudah jelas negara mengakui kompetensi pemegang sertifikat,  semestinya semua pihak paham hal itu. Wakomindo akan bertindak tegas dengan mengambil jalur hukum terhadap pihak-pihak yang tidak mengakui dan menganggap tidak sah sertifikat kompetensi wartawan yang dimiliki anggotanya," pungkas Dedik. 


Perlu diketahui, Wakomindo mempunyai badan hukum perkumpulan yang didirikan di Surabaya oleh asesor dan para wartawan yang mempunyai sertifikat kompetensi yang diterbitkan BNSP. 


Pengurus dan anggota dari Wakomindo adalah wartawan berbagai organisasi pers yang mempunyai sertifikat kompetensi wartawan yang diterbitkan BNSP.


Sesuai dengan rapat kerja yang digelar pada 22 Desember 2022 di Surabaya, Wakomindo akan mengirimkan surat kepada lembaga negara, pemerintah dan lembaga lainnya akan keberadaan perkumpulan wartawan yang mendukung program pemerintah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Profesi.


Dukungan Wakomindo terhadap Program pemerintah meningkatkan SDM melalui profesi dengan bukti bahwa pengurus dan anggota Wakomindo seluruhnya adalah wartawan bersertifikat kompetensi wartawan yang berlogo lambang Negara Burung Garuda, dan kedepannya akan melakukan pelatihan dan pendidikan kepada para wartawan agar siap mengikuti sertifikasi kompetensi wartawan yang digelar LSP Pers Indonesia. (*/Red

Bayi Berusia 6 Bulan Meninggal Usai Naik Motor Tegal-Surabaya demi Nonton Bola

Agustus 08, 2022



Surabaya, BhinnekaNews71.Com -- Bayi berusia enam bulan meninggal dunia setelah dibawa orang tuanya berkendara sepeda motor dari Tegal ke Surabaya demi menonton pertandingan sepak bola. Kedua orang tuanya kini menyesali tindakannya.


Orang tua bayi, FJ (38) mengatakan mereka berangkat dari Tegal pada Sabtu (31/7) pukul 17.38 WIB dan tiba di Surabaya Minggu (1/8) pukul 07.10 WIB. Selama perjalanan, mereka sempat beristirahat tiga kali.


"Di Kudus itu masih sehat. Bahkan beberapa pengendara menyapa. Lucu, ya, anaknya. Mereka juga bertanya mau ke mana, saya jawab mau lihat bola di Surabaya, kata FJ, Minggu (7/8).


FJ dan istrinya RA (31) mengajak putrinya naik motor melakukan perjalanan antarkota antarprovinsi karena pertimbangan hemat biaya.


"Kalau naik mobil kan habisnya kan sekitar Rp2 juta. Jadi saya pilih naik motor dari Tegal hari Sabtu (31/7) pukul 17.38 WIB," kata FJ.


Begitu tiba di Surabaya, sang ibu sempat memberikan ASI, kemudian memandikan bayinya. Namun setelah itu bayi tersebut tak ingin menyusu kembali. Bayi itu lalu mengalami batuk disertai dahak.


FJ sempat membawa anaknya ke RS Marinir di Gunung Sari, Surabaya. Bayi kemudian dirujuk ke RSAL Surabaya.


Begitu tiba di IGD RSAL, bayi tersebut langsung ditangani dokter. Namun saat itu dokter mengatakan bayi FJ sudah tidak bernafas. Dokter memberi pertolongan dengan alat bantu pernafasan pada bayi.


"Setelah dibantu pakai alat pernafasan, nafasnya ada lagi," kata FJ.


Dia lega mengetahui hal itu. Dokter menyebut ada cairan di paru-paru anaknya. Saat cairan berhasil dikeluarkan, sayangnya, jantung bayi itu sudah tidak berdetak lagi.


FJ bagaikan disambar petir mendengar kabar bahwa putrinya telah tiada.


Dia menyesal amat dalam. Keinginannya menonton klub bola kesayangan, justru merenggut nyawa anak ketiganya yang masih bayi itu. Pertandingan bola tetap berjalan, namun putrinya meninggalkan untuk selamanya.


"Saya pribadi menyesal sedalam-dalamnya, karena akibat keegoan saya agar mendapat kebanggaan akan mendukung klub bola yang saya dukung, membawa petaka bagi putri saya," ujar FJ.(bv24) 

LARM-GAK Minta KPK Segera Tahan Tersangka Korupsi Gereja Kingmi 32

Juli 28, 2022





Surabaya, BhinnekaNews71.Com -- Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (LARM-GAK) menyoroti lambatnya Proses Hukum terhadap Kasus Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, hal ini dikemukakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi Baihaki Akbar, S.E., S.H kepada wartawan, Rabu (28/7/2022).


Baihaki mempertanyakan kenapa tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan oleh komisi anti rasuah tersebut, padahal sudah ada penetapan tersangka dan bahkan  pencekalan pun telah dikeluarkan oleh pihak imigrasi.


“Padahal kasus ini dengan  Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/58/DIK.00/01/09/2020 tanggal 30 September 2020   sudah menjadi perhatian publik, sebagai perbandingan Kasus Bupati Memberamo Tengah yang hanya  tiga bulan dari penetapan tersangka sudah masuk DPO, ada apa dengan ini, kenapa kasus di Mimika terkesan lambat” tanyanya.  


Karena itu Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi meminta secara tegas pada pimpinan KPK untuk bersikap lebih profesional dan segera melakukan penahanan terhadap tersangka.


Terkait penganggaran APBD terhadap objek yang sama selama beberapa tahun (Multi Years), Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi menduga ada keterlibatan DPRD terhadap kasus ini, karena penganggaran APBD harus melalui pengesahan dari DPRD.


Dengan begitu, Kami meminta kepada KPK yang menangani kasus ini, untuk lebih serius lagi mengingat APBD yang digelontorkan dari Tahun 2015-2022 untuk Gereja Kingmi ini sangat besar mencapai ratusan Miliar. 


Sebelumnya ICW melalui Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan ICW Lalola Easter Kaban mengatakan akan mengawal kasus ini dan akan menanyakan langsung kepada pimpinan KPK.


"Pada dasarnya kami mendukung kasus korupsi yang ada di Papua agar bisa segera diselesaikan secepatnya, apalagi dalam kasus di Mimika yang sudah cukup lama," kata Lalola.


Lalola juga mengatakan jika dilihat dari pengusutan kasus yang kini tengah bergulir, pihaknya menduga proyek tersebut merupakan pendanaan fiktif. Menurutnya, proyek pembangunan tempat ibadah seharusnya melalui hibah bukan menggunakan sistem penganggaran multi year.

Dua Menteri Jokowi, Erick Thohir dan Zulkifli Hasan Diusulkan DPW PAN Jawa Timur Sebagai Capres

Juli 06, 2022




Surabaya, BhinnekaNews71.Com -- Nama Erick Thohir menguat sebagai Calon Presiden RI 2024 di Jawa Timur. Salah satunya dalam Raker Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Jawa Timur mengusulkan nama Erick Thohir yang saat ini menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).


DPW PAN Jatim berhasil menjaring empat nama calon presiden (capres) 2024 yang akan diusulkan kepada DPP PAN. Selain Erick Thohir ada nama Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan terakhir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Pernyataan ini dikatakan Achmad Rubai Ketua Harian DPW PAN Jatim, usai mengikuti Rakerda PAN di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Dalam Rakerda itu, salah satunya membahas terkait usulan calon presiden (capres) dan pemenangan PAN di pemilu legislatif di Jawa Timur.


"Rakerda ini merupakan 'Pemilu Raya' PAN di kabupaten/kota untuk mengusulkan nama capres. Mayoritas meminta Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) maju sebagai capres. Dari unsur teknokrat ada Bapak Erick Thohir. Dari unsur kepala daerah ada Ibu Khofifah Pak Anies Baswedan," kata Rubaie didampingi Agus Maimun Ketua Badan Saksi Wilayah PAN Jatim dan Husnul Aqib Sekretaris PAN Jatim, di Kantor DPW PAN Jawa Timur Jl. Darmokali, Kota Surabaya, Senin (5/7/2022).


Anggota DPR RI Periode 2014-2019 ini menjelaskan, DPW PAN Jatim sudah tuntas menggelar 'Pemilu Raya' melalui rakerda atas instruksi DPP. Dalam Rakerda ini, agendanya di antara lain verifikasi parpol, pencalegan, dan usulan calon presiden.


DPP meminta ke DPD kabupaten/kota untuk usul nama capres, atau serap aspirasi.


"Jadi usulan nama-nama capres ini berangkat dari bawah. Bahkan ada juga yang mengusulkan Yenny Wahid. Itu dari Probolinggo," terangnya.


Terkait nama Ketua Umum DPP PAN Zulhas yang menduduki posisi puncak usulan capres, Rubaie mengatakan, Zulhas sudah teruji sebagai sosok pekerja keras. Tidak hanya di partai, tapi juga di lingkungan eksternal.


"Ketum kita (Zullhas) tidak hanya diakui secara internal, tapi juga diakui di eksternal, yakni oleh presiden diangkat sebagai menteri perdagangan. Maka muncul spontanitas nama ketum, seluruhnya DPD mengusulkan nama beliau," jelasnya.


Politisi kawan ini menyebut, usulan capres dari DPD 38 kabupaten/kota akan digodok dalam Rakerwil DPW PAN Jatim pada akhir Juli 2022 mendatang, sebelum diusulkan ke DPP dalam forum Rapimnas.


"Kami ada banyak nama-nama capres, seperti Ganjar Pranowo hingga Airlangga Hartarto. Tapi empat besar, Zulhas, Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa dan Anies Baswedan," tandasnya.


Sementara itu, Sekretaris DPW PAN Jatim, Husnul Aqib menambahkan, proses usulan nama-nama capres tersebut merupakan bottom up atau masukan dari bawah. Jadi dari kabupaten/kota ke atas provinsi terus ke nasional.


"Kita bebaskan memang usul, dan tidak ada pengkondisian. Murni DPP memberi kebebasan usulan. Nanti usulan ini akan kita sampaikan ke DPP," imbuhnya. (red)


Editor: Syafrudin Budiman SIP (Gus Din)

Pakar Hukum Unair : Jangan Gegabah Mengeksekusi Aset Obligor BLBI

Juli 03, 2022




Surabaya, BhinnekaNews71.Com -- Pakar Hukum Perbankan Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H. mengingatkan Satuan Tugas  Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) untuk berhati-hati saat hendak mengeksekusi aset jaminan obligor terkait BLBI.


Hal tersebut dinyatakan Nurwahjuni saat menjadi pembicara  Diskusi Umum dengan tema : “Membincang Profesionalisme, Transparansi, dan Akuntanbilitas Satgas BLBI” yang digelar oleh Nusakom Pratama Institute dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis (30/6) lalu.


Doktor dengan disertasi mengenai Bank Indonesia ini menyontohkan salah satu tindakan gegabah Satgas BLBI saat melakukan eksekusi aset milik PT Bogor Raya Development (BRD) dan PT Bogor Raya Estate (BRE) yang “diduga” terkait dengan kepemilikan Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono – dua diantara para pemilik PT Bank Asia Pasific (Aspac) di Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 22 Juni 2022 lalu.


Satgas BLBI “menduga” aset BRD  dan BRE  yang disita memiliki keterkaitan dengan dua pemilik eks Bank Asia Pasific (Aspac) yakni Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono. Padahal, BRD dan BRE tidak ada sangkut pautnya dengan Aspac maupun dengan Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono. 


Penyitaan terhadap lahan milik sah BRD dan BRE seluas 89,01 hektar berupa lapangan golf Bogor Raya serta Hotel Ibis Style dan Novotel yang bersebelahan dengan Jalan Tol Jagorawi ruas Bogor Selatan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) Prof Mahfud MD bersama Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Pol. Agus Andrianto dan Kepala Satgas BLBI Rionald Silaban. Mahfud menyebut, nilai penyitaan aset BRD dan BRE mencapai Rp 2 triliun.


Namun belakangan diketahui jika aset tersebut telah lama berpindah tangan menjadi milik pengusaha asal Malaysia. Menurut Nurwahjuni, apa yang dilakukan oleh Satgas BLBI tersebut berpotensi melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).


"Melihat cara kerja Satgas BLBI melakukan penyitaan, ada potensi perbuatan melawan hukum. Seharusnya Satgas BLBI terlebih dahulu mencari data legalitas aset tersebut, jangan asal main ambil saja. Itu kan sama saja dengan merampas milik orang lain," tegas Nurwahjuni yang kerap menjadi saksi ahli dalam berbagai kasus sengketa kepemilikan aset perbankan tersebut.


Ia menilai, Satgas Penagihan Hak Tagih Negara Dana BLBI terkesan tidak berhati-hati karena ada beberapa aset perusahaan yang masih diatasnamakan pribadi. "Jangan sampai digugat balik oleh pihak yang merasa dirugikan. Contoh terbaru, penyitaan Satgas BLBI terhadap  300 sertifikat hak milik kepunyaan warga Jasinga, masih di Kabupaten Bogor yang telah diserahkan Presiden Jokowi kepada warga juga persoalan yang sangat memalukan. Walau Satgas BLBI menengarai kepemilikan lahan terkait dengan eks aset Bank Namura Internusa, seharusnya Satgas BLBI tidak menihilkan program redistribusi lahan yang menjadi program unggulan Presiden Jokowi. Satgas BLBI seperti menampar muka Presiden " tandasnya.


Selain itu, dalam paparannya berjudul BLBI dalam Perspektif Undang-undang Bank Indonesia (Undang-Undang  Nomor 23 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004), ada dua terminologi hukum dalam nomenklatur BLBI, yakni Dana Bank Indonesia bukan dana milik pemerintah, mengingat Bank Indonesia adalah sebuah badan hukum sebagaimana tercantum pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Bank Indonesia.


Kedua, dana bantuan berbeda dengan kredit. Jika kredit wajib dibayar atau dikembalikan, sebaliknya bantuan bersifat sosial dan tidak wajib dibayar atau dikembalikan.(*/Red) 

Kelompok Khilafatul Muslimin Surabaya Raya Deklarasi Setia pada Pancasila dan NKRI

Juni 30, 2022



Surabaya, BhinnekaNews71.Com -- Khilafatul Muslimin adalah sebuah organisasi keagamaan Indonesia yang mengusung ideologi khilafah. Organisasi tersebut didirikan oleh Abdul Qadir Baraja pada 1997 dan berpusat di Lampung. Kali ini di Jawa Timur khususnya di Surabaya Raya, organisasi tersebut telah mendeklarasikan untuk setia kepada Pancasila dan NKRI. 


Forkopimda Jawa Timur Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Nurchahyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Kabinda Jatim Marsma TNI Rudy Iskandar, asisten 1 setdaprov jatim Benny Sampirwanto yang mewakili Gubernur jatim, Forkopimda Kota Surabaya, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jatim, serta Tokoh agama dan tokoh masyarakat, Kamis (30/6/2022) di Gedung Balai Pemuda Surabaya, menyaksikan organisasi Khilafatul Muslimin sebanyak 52 orang melakukan deklarasi kebangsaan, Khilafatul Muslimin Surabaya Raya Setia Kepada Pancasila dan NKRI. 


Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta mengatakan. Deklarasi ini mudah mudahan bisa membawa hal positif bagi saudara-saudara yang lain, bahwa musyawarah mufakat dan gotong royong yang telah dilakukan oleh pendiri bangsa kita yang disepakati bahwa Pancasila dan undang-undang dasar 1945 sebagai filosofi dasar negara kita ini menjadi pegangan kita. 


"Sekarang ini adalah waktunya gotong royong, karena musyawarah mufakat sudah dilakukan, jadi kita gotong royong mari mengisi masing-masing dengan komponen yang ada, dengan semua sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur," papar Kapolda Jatim. 


Lebih lanjut, Kapolda Jatim menjelaskan, Perbedaan-perbedaan yang ada itu sudah dibungkus dengan nama Pancasila dan dibawahnya yang diikat oleh pita dengan bertuliskan Bhineka Tunggal Ika itu adalah hal yang sudah disepakati oleh seluruh bangsa kita, termasuk Khilafatul Muslimin yang sudah menyepakati juga bahwa Pancasila menjadi bagian dasar dari mereka juga. 


"Mudah-mudahan kedepan gotong royong yang kita laksanakan bisa membawa hal yang lebih baik untuk bangsa dan negara ini, khususnya di Jawa Timur dan Surabaya," Jelasnya dihadapan awak media.


Pangdam V/Brawijaya mengatakan mengapresisi terkait kegiatan Deklarasi Kebangsaan Khilafatul Muslimin Surabaya Raya dilaksanakan dengan penuh rasa kesadaran dan keikhlasan, hal tersebut merupakan wujud dari keutuhan nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Selanjutnya diharapkan kepada warga Jatim agar tetap kompak dan menjaga keutuhan NKRI.


Sementara itu Asisten I Setda Prov. Jatim menyatakan bahwa acara Deklarasi Kebangsaan Khilafatul Muslimin Surabaya Raya ini merupakan proses pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga dan mencintai Pancasila dan Bhineka Tunggal ika, kedepan diharapkan khilafatul Muslimin Surabaya Raya dapat konsisten dengan janji yang sudah diucapkan. Selanjutnya dalam menghadapi tantangan kedepan kita perlu bersama-sama dan berkolaborasi untuk menjaga keutuhan NKRI.(Red) 

Usai Bunuh Bayi 5 Bulan, Ibu Muda di Surabaya Ini Malah Asyik Jalan-jalan ke Jogjakarta

Juni 27, 2022



Surabaya, BhinnekaNews71.Com -- Kelakuan ibu muda berinisial EK (25) ini sungguh di luar nalar. Dia dengan sadis menganiaya anak kandungnya sendiri, yang baru berusia lima bulan. Akibat penganiayaan itu, bayi mungil tak berdosa itu tewas mengenaskan.


Lebih gilanya lagi, EK yang merupakan warga Jalan Siwalankerto Tengah, Gang Anggur, Kota Surabaya tersebut, meninggalkan begitu saja anaknya di dalam kamar hingga membusuk. Sementara EK pergi berlibur ke Gunungkidul, Jogjakarta.


EK akhirnya berhasil ditangkap anggota Unit Reskrim Polsek Wonocolo, yang memburu EK ke tempat berliburnya di Gunungkidul. Pembunuhan sadis itu terjadi Sabtu (25/6/2022), dan EK berhasil diringkus pada Minggu (26/6/2022).


Kapolsek Wonocolo, Kompol. Roycke Hendrik mengatakan, pengungkapan dan penangkapan terhadap EK yang telah tega membunuh anak kandungnya sendiri ini, berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan keterangan nenek korban.


"Dari keterangan nenek korban, atau ibu pelaku, diketahui bahwa bayi yang ditemukan membusuk di kamar tersebut, dibunuh oleh EK. Bayi itu dianiaya hingga tewas. Hal ini juga diperkuat oleh hasil otopsi yang dilakukan Tim Inafis Polrestabes Surabaya," ujar Roycke.


Dari hasil otopsi, diketahui bayi malang itu mengalami pembusukan pada kepala bagian belakang, yang disebabkan oleh benturan benda tumpul. Roycke menyebut, dari hasil pemeriksaan sementara pelaku tega membunuh anaknya sendiri, karena emosi usai bertengkar dengan suaminya.


Dari keterangan nenek korban, bayi malang itu telah meninggal sekitar tiga hari. Nenek korban yang juga merupakan ibu kandung tersangka, diancam akan dibunuh oleh tersangka apabila memberitahu orang lain.


Selain menangkap pelaku pembunuhan sadis itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman selama 20 tahun penjara.bv24(Red) 

Pengelola Waterpark Kenjeran Surabaya Sebut Ambrolnya Seluncuran Karena Kelebihan Muatan

Mei 08, 2022



SURABAYA, BHINNEKANEWS71.COM -- Pengelola Kenjeran Park (Kenpark) Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur, memberikan penjelasan terkait ambrolnya seluncuran kolam renang pada Sabtu, 7 Mei siang tadi. Insiden ini mengakibatkan 16 orang cedera.


Kepala HRD Waterpark Kenjeran Bambang Irianto mengatakan pihaknya selalu rutin melakukan perawatan wahana. Menurut dia, perawatan terakhir dilakukan sembilan bulan sebelumnya.


"Kondisi wahana sebenarnya masih layak, sehingga diduga penyebab seluncuran ambrol adalah kelebihan muatan," kata Bambang, Sabtu, 7 Mei 2022.


Bambang menjelaskan, saat kondisi normal pengunjung bisa mencapai 300-400 orang. Sementara dalam kondisi khusus seperti libur Lebaran saat ini, pengunjung bisa mencapai lebih dari 1.000 orang.


Dia juga menyatakan setiap wahana ada petugas yang berjaga, baik wahana di bawah maupun di atas.


"Namun rata-rata, kalau mau ke bawah itu bersama-sama, tidak mau satu-satu. Nah, ini mungkin yang menyebabkan kelebihan muatan, ambrol," kata dia.


Menurut Bambang, kapasitas seluncuran maksimal hanya untuk 5-10 orang, sementara saat kejadian, jumlah orang yang meluncur melebihi kapasitas.


"Harusnya 5-10 orang di bawah nunggu, 5-10 meluncur, baru 5-10 di bawah naik lagi. Namun tidak tahu tadi bagaimana, 'error' mungkin, sehingga terjadi seperti itu," ujar dia.


Untuk mengetahui penyebab pastinya, pengelola siap bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat melakukan investigasi.


Untuk kepentingan investigasi, Bambang menyatakan Kenpark ditutup sementara mulai Minggu, 8 Mei 2022. Dia mengaku telah menyampaikan situasi ini kepada pemilik tempat wisata.bv24(Red) 

Wisata Berujung Celaka, Perosotan Kenpark Kenjeran Ambrol, 16 Orang Jadi Korban

Mei 07, 2022


Foto tangkapan layar










SURABAYA, BHINNEKANEWS71.COM -- Sebanyak 16 orang menjadi korban ambrolnya perosotan wahana kolam renang di Kenjeran Park (Kenprak) Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (7/5/2022) siang.


Dari data petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, tercatat ada 16 korban dari musibah tersebut sebagian besar adalah anak-anak.


Kepala BPBD Kota Surabaya Ridwan Mubarun menyebutkan bahwa kejadian itu terjadi sekitar pukul 13.30 WIB, dirinya langsung menerima laporan dari warga sekitar pukul 13.49 WIB.

Detik2 para wisatawan terjatuh dari perosotan yang ambrol di Kolam Renang Kenpark Surabaya


"Betul itu kejadiannya hari ini, kejadiannya sekitar pukul setengah dua siang, lokasi Jalan Kenjeran (Waterpark Kenjeran Baru)," ucap Ridwan.


Dari hasil pendalamannya Ridwan mengatakan kronologi kejadian peristiwa bermula saat para pengunjung menggunakan fasilitas seluncuran atau perosotan tersebut.


"Keterangan dari pada petugas keamanan bahwasannya untuk kejadian terjadi ketika sebagian sambungan perosotan air tersebut tiba-tiba ambrol jatuh ke bawah pada saat banyaknya pengunjung yang bermain di wahana tersebut," kata Ridwan.


Alhasil saat ambrolnya, sekitar belasan pengunjung berjatuhan dari perosotan dengan ketinggian 10 meter.


"Kami menduga penyebab ambrol sambungan perosotan tersebut dikarenakan lapuk dimakan usia," cetus dia.



Yang terpenting saat ini, lanjut Ridwan semua korban sudah tertangani oleh tim medis.


Bahkan tiap-tiap korban langsung mendapatkan pendampingan secara intens dari tim medis.


"Keseluruhan korban langsung dirujuk ke RS Soewandhie dan RS Soetomo, kini TKP langsung dilakukan penutupan, khususnya area wahana air Kenpark, untuk keperluan olah TKP dari pihak kepolisian," ucap dia.


Dari 16 korban, saat ini semua pihak keluarga telah mendampingi langsung di setiap rumah sakit yang menjadi tempat penanganannya.


"Delapan orang ada di RS Soewandi, delapan orang ada di RS Soetomo," pungkas dia.bv24(Red) 


Rakernis Slog dan Korlantas, Kapolri : Kawal Program Digitalisasi dan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Maret 27, 2022

 



SURABAYA, BHINNEKANEWS71.COM -- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menutup Rakernis Logistik Polri dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu  (26/3/2022). 


Sigit mengapresiasi kepada stakeholder terkait baik kepala daerah, BUMN dan lembaga lainnya yang sudah membantu dalam mengembangkan sistem electronic traffic law enforcement atau ETLE nasional karena menjadi program unggulan kepolisian. 


Ke depan kata Sigit, pihaknya akan terus mengembangkan kepatuhan masyarakat di jalan raya dan bagaimana mengurangi risiko kecelakaan yang mengakibatkan fatalitas korban. 


"Kita juga mengembangkan konsep smart city yang diintegrasikan dengan  sistem di command Center Polri. Kami integrasikan dengan pelayanan di pemda, rumah sakit dan stakeholder lainnya," kata Sigit.


Mantan Kabareskrim Polri ini mengungkapkan dengan terintegrasinya pelayanan tersebut seluruh stakeholder diharapkan dapat memberikan pelayanan cepat. 


Sigit juga berharap program ETLE dan pelayanan berbasis digital bisa terus dikembangkan sehingga tingkat kecelakaan menurun dan pelayanan semakin baik sesuai harapan masyarakat.


"Kedepan kita akan terus mengembangkan pelayanan berbasis digital untuk kemudahan masyarakat," ujar Sigit.


Terkait dengan Rakernis Slog, Sigit menekankan soal '7 Tepat' dalam proses pengadaan barang dan jasa. Adapun '7 Tepat' yakni, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Mutu atau Tepat Kualitas, Tepat Harga, Tepat Guna atau Tepat Pemakaian, Tepat Tempat, dan Tepat Jenis. 


"Pengadaan (bekal umum, peralatan, dan Faskon) Polri harus memperhatikan 7 tepat sehingga barang/jasa bisa digunakan secara efektif dan tepat serta mendorong pelaksanaan tugas Polri dengan optimal," ucap Sigit.


Lebih dalam, Sigit juga menekankan, jajaran Slog Polri juga harus mengawal kebijakan Pemerintah soal Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Menurutnya, fokus Pemerintah saat ini melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri.


Oleh karena itu, Sigit meminta kepada Slog Polri untuk mengutamakan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri sampai dengan mencapai target maksimal 70 persen. Lalu, meningkatkan disiplin penginputan data perencanaan belanja pada aplikasi SIRUP dan e-kontrak yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.


"Slog Polri juga harus melakukan pembinaan terhadap pengadaan pada satker dan satwil," tutup Sigit.(Red) 

Buka Rakenis dengan Pakaian Reog Ponorogo, Slog Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Maret 25, 2022

 




SURABAYA, BHINNEKANEWS71.COM -- Suasana Rakernis Logistik Polri yang digelar di Hotel Wyndam, Surabaya, Jawa Timur berbeda dengan biasanya. Seluruh peserta diwajibkan menggunakan pakaian khas Warok Ponorogo lengkap dengan udengnya. 


Acara yang bernuansa kearifan budaya lokal itu dibuka langsung oleh Asisten Kapolri Bidang Logistik (Aslog) Irjen Pol Argo Yuwono. Sebelum acara pembukaan para peserta ditampilkan kesenian Reog Ponorogo. 


Menurut Argo, rakernis Logistik Polri berlangsung tanggal 24 hingga 26 Maret 2022. Suasana rakernis kata dia mengangkat kearifan budaya lokal Reog Ponorogo. "Ini mau sambutan gaya biasa atau gaya Warok," ujar Argo berkelakar sambil tersenyum di sambut tawa para peserta. 


Menurut mantan Kadiv Humas ini pihaknya sengaja mengunakan pakaian budaya warog di samping untuk mengenalkan budaya kearifan lokal juga karena warog dalam sejarah mengambarkan sosok  yang berbudi pengerti luhur, jujur, satria dan berwibawa dan bisa menjadi tauladan kita semua.


Kembali ke soal rekernis, Argo dalam sambutannya menyampaikan, Slog Polri  merupakan unsur pengawas dan pembantu Kapolri dalam Bidang Manajemen Logistik yang siap mendukung pemulihan ekonomi nasional. 


Slog juga siap melakukan reformasi struktural, pengamanan G20, agenda pemerintah serta program P3DN. Sehingga agenda tersebut berjalan dengan aman, tertib dan lancar.


"Tema yang di angkat tahun ini adalah Logistik Polri Siap Mendukung Polri yang Presisi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural serta Mengamankan Agenda Pemarintah Guna Menyukseskan Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Maju," ungkap Argo.(Red) 

Pengamen Jalanan di Surabaya Nyaris Perkosa Seorang SPG Gegara Melihat Rok Mini

Maret 24, 2022
Ilustrasi SPG, Foto/Google Searching






SURABAYA, BHINNEKANEWS71.COM -- Polisi menangkap pelaku percobaan pemerkosaan seorang sales promotion girl (SPG) di Surabaya. Pelaku berinisial AB (28) asal Muara Enim, Palembang, Sumatra Selatan.

Kapolsek Kompol Suhartono mengatakan peristiwa pelecehan tersebut terjadi pada Sabtu (4/3) malam. Sedangkan tempat kejadiannya di sekitar kantor Dishub Surabaya Jalan Dukuh Menanggal.


"Kejadian pada Sabtu 4 Maret,sekitar pukul 21.00 WIB di depan kantor Dishub. Setelah menerima laporan itu, kami langsung mengamankan pelaku yang sehari-hari sebagai pengamen," ungkap Suhartono, Rabu (23/3/2022).


Menurut Suhartono, percobaan pemerkosaan terhadap SPG ini berawal saat pelaku tengah duduk-duduk di trotoar di Jalan Dukuh Menanggal. Tak lama ,pelaku kemudian melihat korban sedang melintas dengan memakai rok mini dan membuntutinya.



"Pelaku melihat korban lewat menggunakan rok mini, kemudian pelaku membuntuti dari belakang sampai di depan kantor Dishub Kota Surabaya. Korban lalu didorong dan pelaku langsung melakukan tindakan tidak senonoh itu," terangnya.


Mendapat perlakuan itu, lanjut Suhartono, korban sempat melakukan perlawanan dengan meronta serta berteriak. Teriakan ini kemudian didengar karyawan Dishub dan langsung menolong korban. Sedangkan pelaku langsung kabur.


"Pelaku sempat berusaha melarikan diri tetapi dapat diamankan terlebih dahulu oleh karyawan Dishub," tutur Suhartono.


Atas aksinya ini, pelaku kini dijerat dengan Pasal 289 KUHP tentang Tindak Pidana Percabulan dengan kekerasan. Adapun ancamannya yakni maksimal 9 tahun pidana penjara.(*/Dtk) 

Oknum Polisi Pesta Sabu di Hotel, Booking Mahasiswi Rp 11 Juta

Oktober 30, 2021
Foto: Ilustrasi Pesta Shabu. Sabtu (30/10/BNN) dok,ist







SURABAYA, BHINNEKANEWS71.Com – Kanit III Satnarkoba Polrestabes Surabaya Iptu Eko Julianto dan dua anak buahnya, Aipda Agung Pratidina dan Brgpol Sudidik ditangkap Paminal Mabes Polri di hotel Midtown Residence Surabaya pada Jumat (28/4) dini hari. Tiga terdakwa tersebut diamankan saat pesta narkoba di dua kamar hotel sudah dibooking yakni kamar 1701 dan 1702. Kasus yang menjera ketiganya kini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (29/10).

Melansir Pojoksatu, Sabtu (30/10), mereka membooking mahasiswi cantik Chinara Christine Selma Bin Yoyong untuk menemani mengkonsumsi sabu-sabu dengan alasan menunggu waktu sahur. AKP Firso Trapsilo dari Paminal Mabes Polri yang dihadirkan sebagai saksi di PN Surabaya menceritakan detik-detik penggerebekan Iptu Eko Julianto bersama dua anak buahnya.

Awalnya, AKP Firso mendapat tugas dari Kadiv Propam Mabes Polri untuk menelusuri adanya pelanggaran yang dilakukan oleh polisi yang bertugas di Polrestabes Surabaya. Sesampainya di Surabaya, Firso melakukan penyelidikan terhadap terduga Iptu Eko Julianto. Dia mengikuti Iptu Eko mulai dari rumah hingga akhirnya ditemukan di apartemen bersama beberapa orang lainnya.

“Kami temukan Pak Eko dulu, kemudian saya minta diantarkan ke kamar di tempat para terdakwa berada. Di kamar tersebut, kami temukan ada tujuh orang, termasuk Sudidik, Agung Partidina, ada satu perempuam bernama Chinara Christine Selma dan beberapa orang lain,” beber Firso.

Firso kemudian melakukan penggeledahan. Nah, ketika digeledah ditemukan bong dan beberapa sabu serta pil LL di dalam kamar. Setelah itu, para terdaka dikeler menuju ke Polrestabes Surabaya. Firso bersama timnya menemukan barang bukti lain di ruang kerja Eko.

Mahasiswi cantik Chinara Christine juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan tersebut. Dari kesaksiannya, terungkap bahwa perwira polisi mem-booking mahasiswi cantik itu Rp 11 juta untuk menemani pesta sabu di Hotel Midtown Surabaya pada 28 April 2021.

Chinara Christine menceritakan awal mula pertemuannya dengan terdakwa Iptu Eko Junianto. Chinara yang bekerja sebagai freelance mendapatkan pekerjaan dari temannya, Alex untuk menemani Iptu Eko Junianto di kamar hotel. Awalnya, Chinara dihubungi oleh Alex melalui chat. Ia diminta untuk melayani seorang polisi dari Jakarta.

“Saya dapat chatting dari Alex. Ada polisi dari Jakarta mau datang ke Surabaya ingin diservis (menemani di kamar) tak lama kemudian Pak Eko menghubungi saya,” jelas Chinara.

Chinara diminta oleh terdakwa Iptu Eko Junianto untuk datang ke Hotel Midtown Surabaya sekitar jam 10 malam. Chinara pun langsung memenuhi permintaan Iptu Eko Junianto. Ia datang ke hotel Midtown Surabaya kamar 1701. Di dalam kamar, Iptu Eko Junianto langsung menyodorkan narkotika jenis ekstasi kepada Chinara.

“Begitu saya datang, saya langsung dikasih ekstasi,” ucap Chinara.

Chinara tidak menolak pemberian Iptu Eko Junianto dengan alasan takut batal dibooking oleh terdakwa. “Tidak mungkin saya menolaknya karena keprofesional pekerjaan. Dan kalau saya menolak Pak Eko pasti mengcancel saya,” tambah Chinara.

Chinara mengaku dibooking Rp 11 juta untuk menemani Iptu Eko Junianto di dalam kamar. Kendati demikian, Chinara mengaku tidak tahu jika di hotel tersebut Iptu Eko Junianto sedang pesta sabu bersama dua anggota polisi lainnya.

“Saya dibayar Rp 11 juta. Tapi saya gak tau kalau ternyata di situ ada party,” beber Chinara.

Chinara juga menceritakan detik-detik Paminal Mabes Polri menangkap Iptu Eko Junianto bersama dua anggota lainnya, Aipda Agung Pratidina dan Brgpol Sudidik.

“Saya berada di ruang tengah saat penggerebekan. Pak Agung waktu itu turun ke lobby untuk ambil minum. Pak Eko dan Pak Sudidik ada di dalam kamar,” jelasnya.

Semua orang yang berada dalam kamar itu pun ditangkap dan dites urine. Hasilnya positif narkoba, termasuk Chinara.(*)







































Sumber: Jawa Pos Group


Tinjau Vaksinasi di Surabaya, Kapolri: Datangi dan Layani Warga yang Ada Di Titik Tak Terjangkau

Oktober 15, 2021



SURABAYA, BHINNEKANEWS71.Com -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau serbuan vaksinasi yang digelar di lapangan THOR Darmo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, (15/10/2021). Dalam kegiatan ini, juga dilakukan vaksinasi serentak di 39 Polres jajaran Polda Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Sigit mengapresiasi kepada jajaran Forkopimda di Jawa Timur baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang terus mempercepat capaian vaksinasi.

Pada kesempatan itu, Sigit juga menyapa secara virtual beberapa wilayah terkait dengan penanganan virus corona dan akselerasi vaksin. Dari laporan yang ia terima, wilayah Jawa Timur beberapa kali sudah mencapai target, bahkan mengalami peningkatan capaian vaksinasinya.

"Ini terus ditingkatkan agar target 2 juta vaksinasi dalam sehari yang ditargetkan Pak Presiden bisa tercapai dan mencapai vaksinasi 70 persen dalam rangka membentuk kekebalan yang diharapkan," kata Sigit.

Dalam hal ini, wilayah Jawa Timur rata-rata capaian vaksinasi sudah mencapai 50 persen. Bahkan di wilayah Banyuwangi, Sigit menerima laporan bahwa capaian vaksinasi sudah di angka 60 persen.

"Yang capaian vaksinnya masih rendah terus tingkatkan strategi-strategi mulai dari vaksinasi massal sampai bagaimana mendatangi dan melayani masyarakat yang ada di titik-titik tidak terjangkau dengan mobile dan door to door," ujar Sigit.


Dengan capaian vaksinasi yang tinggi, Sigit melihat beberapa wilayah di Jawa Timur sudah mulai mengalami penurunan PPKM. Bahkan wilayah Blitar menjadi role model PPKM level 1.

Adanya penurunan level PPKM, Sigit mengingatkan jajaran Forkopimda untuk tetap menekan laju pertumbuhan COVID-19. Sebab penurunan level PPKM berdampak pelonggaran aktivitas masyarakat yang berpotensi terjadinya transmisi penularan COVID-19.

"Ini tentunya menjadi perhatian kita semua pada saat aktivitas masyarakat meningkat laju pertumbuhan COVID-19 bisa dikendalikan dan strateginya bagaimana menegakan prokes yang ketat dan disisi lain kegiatan vaksinasi ditingkatkan sehingga capaian 70 persen bisa terlaksana," ujarnya.

Mantan Kabareskrim Polri ini pun meminta kepada jajaran Forkopimda untuk memantau aktivitas dan kerumunan masyarakat dengan menerapkan aplikasi PeduliLindungi. Hal ini diperlukan untuk memantau kegiatan masyarakat agar bisa menekan laju pertumbuhan COVID-19.

"Seluruh aktivitas masyarakat yang masuk ke tempat tersebut bisa termonitor mana yang belum vaksin, mana yang sudah vaksin, mana yang ada riwayat kontak erat dan positif sehingga bisa dilakukan langkah-langkah karantina sebelum dilakukan treatment lanjutan apakah dimasukan ke isoter atau rumah sakit," katanya.

Dengan tiga strategi mulai dari pengetatan prokes, percepatan vaksinasi dan kegiatan 3T ditingkatkan, mantan Kapolda Banten ini yakin laju pertumbuhan COVID-19 bisa dikendalikan.

"Terima kasih kepada seluruh forkopimda baik provinsi, gubernur, pangdam, kapolda yang selalu kompak dan solid. Ini menjadi contoh wilayah lain agar bisa melakukan hal yang sama. Semoga target capaian vaksinasi yang ditargetkan bisa tercapai," ucap Sigit.

Dalam kegiatan vaksinasi ini, target sebanyak 71.848 dosis vaksin disuntikkan dengan sasaran lansia, kelompok penyandang disabilitas, pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.

Adapun jenis vaksin yang disiapkan yakni Sinovac dan Astrazaneca dengan jumlah vaksinator sebanyak 1.795 yang merupakan gabungan dari TNI-Polri, Dinkes dan relawan.

Selain itu, Panglima TNI dan Kapolri juga meninjau secara langsung legiatan vaksinasi COVID-19 di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Kegiatan vaksinasi COVID-19 ini merupakan inisiasi Pusat Penerbangan TNI AL (PUSPENERBAL) bekerjasama dengan Polri dan STIKES Hangtuah Surabaya, dengan target 2.000 dosis.(*/Red) 

Dalam Kesaksian Dipersidangan, Selain Memberi Narkoba, AKBP Memo Ardian Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya, Mengetahui Adanya Pesta Sabu Yang Dilakukan Anak Buahnya

September 24, 2021


Foto: Tiga oknum anggota  polisi yang menggelar pesta narkoba (Source Foto/artikel/sujing/surabayaupdate.com) (Jumat 24/9) 

SURABAYA, BHINNEKANEWS71.Com – Ada pengakuan menarik dari salah satu anggota narkoba Polrestabes Surabaya yang ikut tertangkap saat pesta sabu di kamar Hotel Mudtown Surabaya.

Terdakwa Aipda Agung Pratidina, anggota reskoba Polrestabes Surabaya yang akhirnya ikut ditangkap Paminal Mabes Polri dan Polda Jatim ini mengaku jika barang bukti narkoba yang diamankan dari pengungkapan kasus ini, ada yang berasal dari pemberian Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya, AKBP. Memo Ardian.

Pengakuan terdakwa Agung Pratidina ini ia ucapkan setelah majelis hakim mempersilahkan kepada para terdakwa memberikan tanggapan atas pengakuan AKP. Firso Trapsilo, anggota Paminal Mabes Polri yang didatangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dipersidangan.

Bukan hanya itu. Kesaksian AKP. Firso Trapsilo yang mengatakan bahwa Kasat Narkoba tidak mengetahui adanya pesta sabu yang digelar ketiga anak buahnya itu, juga dibantah terdakwa Aipda Agung Pratidina.

Pada persidangan kali ini, penuntut umum sebenarnya menghadirkan 15 orang saksi. Namun, hanya AKP. Firso Trapsilo yang bisa dimintai keterangan dimuka persidangan.

Terungkapnya fakta itu berawal dari pengakuan AKP. Firso Trapsilo saat bersaksi dimuka persidangan. Dalam keterangannya, AKP. Firso Trapsilo mengatakan, kedatangannya ke Surabaya karena adanya laporan penyalahgunaan wewenang dan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota kepolisian yang bertugas di Surabaya.

Kemudian, laporan itu berkembang menjadi penyalahgunaan wewenang dan adanya dugaan pelanggaran kode etik itu dilakukan sejumlah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya.

Berbekal surat perintah penyelidikan (Sprindik) dari kesatuannya, AKP. Firso Trapsilo kemudian memulai penyelidikannya.

Dari hasil penyelidikan yang ia lakukan bersama dengan anggota paminal Mabes Polri dan Polda Jatim serta keterangan beberapa orang yang diyakini mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan wewenang serta dugaan pelanggaran kode etik profesi, perbuatan itu dilakukan anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya.

“Untuk menggali informasi lebih detail, kami juga memintai keterangan saksi korban yang dalam hal ini sebagai pelapor,” kata Firso.

Dari hasil pengumpulan bahan keterangan dari sejumlah saksi yang sudah diperiksa, lanjut Firso, pelanggaran kode etik dan pelanggaran penyalahgunaan wewenang tersebut mengarah ke Iptu Eko Julianto yang saat itu menjabat sebagai Kanit Idik III Satreskoba Polrestabes Surabaya.

“Informasi adanya pelanggaran penyalahgunaan wewenang dan adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi yang kami temukan tersebut mengarah ke Iptu Eko Julianto,” ungkap Firso, Kamis (23/9/2021).

Kemudian, sambung Firso, pendalaman data serta informasi dan profiling langsung diarahkan ke terdakwa Iptu Eko Julianto. Tindakan yang dilakukan tim waktu itu adalah melakukan pembuntutan serta pengintaian ditempat-tempat yang biasa dipakai terdakwa Iptu Eko Julianto berada, termasuk dirumahnya.

JPU yang menghadirkan Firso dipersidangan ini, kemudian bertanya tentang apa isi Sprindik yang ia bawa itu? Lebih lanjut Firso menerangkan, bahwa sprindik itu berisi adanya pelanggaran kode etik dan tindakan anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya, tidak profesional ketika menjalankan tugasnya.

Bagaimana dengan adanya dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan para anggota kepolisian yang namanya ada dalam sprindik itu? AKP Firso pun menjawab tidak ada.

Meski tidak ada laporan tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan ketiga terdakwa, namun tim paminal ini langsung tercengang ketika sejumlah anggota paminal melakukan penggerebekan di salah satu kamar Hotel Midtown.

Tim yang melakukan penggerebekan itu melihat ketiga orang terdakwa dan ada tiga orang warga sipil sedang asyik mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Sebelum dapat masuk ke kamar yang dipakai pesta sabu, Firso yang mendatangi Hotel Midtown waktu itu sempat kesulitan mendapat akses masuk. Lalu, ia dan Sandi Yudha Wiratama menunggu diparkiran hotel.

Ketika berada di parkiran mobil Hotel Midtown itulah, Firso mengaku melihat terdakwa Agung Pratidina akan masuk ke mobilnya. Dengan sigap, anggota paminal yang sudah melakukan pengintaian langsung menghampiri terdakwa Agung Pratidina.

Firso juga menjelaskan, ketika itu ia sempat bertanya ke terdakwa Agung Pratidina, ada tujuan apa berada di Hotel Midtown. Terdakwa Agung pun menjawab sedang menyanyi.

Tak lama kemudian, muncullah Iptu I Made Sutayana. Kedua orang polisi ini kemudian dibawa ke suatu tempat untuk dilakukan pemeriksaan intensif.

Begitu selesai memeriksa terdakwa Agung Pratidina dan Iptu I Made Sutayana, tim paminal yang akan melakukan penggerebekan, kemudian meminta kedua orang ini menunjukkan kamar hotel yang dicurigai terdapat Iptu Eko Julianto didalamnya.

Saat anggota paminal masuk, semua anggota tim yang ikut ke dalam kamar melihat ada lima anggota polisi dan tiga warga sipil. Tim paminal itu juga melihat adanya perlengkapan yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

“Mereka yang ada didalam kamar itu kemudian kami lakukan tes urin. Hasilnya, Iptu Eko Julianto, Aipda Agung Pratidina, Brigpol Sudidik positif menggunakan narkoba, begitu juga dengan tiga warga sipil yang ada didalam kamar tersebut,” terang Firso.

Dihadapan majelis hakim, AKP. Firso Trapsilo juga menceritakan, bahwa urine Iptu I Made Sutayana dan Iwan anggota Polsek Tandes yang diamankan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), hasilnya negatif.

Karena mendapati narkoba didalam kamar hotel tersebut, pemeriksaan terhadap delapan orang yang ada didalam kamar pun dilakukan. Berdasarkan pengakuan tujuh orang itu, narkoba yang dipakai pesta itu milik Iptu Eko Julianto.

Iptu Eko Julianto yang tidak bisa berkutik akhirnya mengaku jika didalam ruang kerjanya juga tersimpan narkoba yang ia taruh dilaci meja. Darimana narkoba itu? Menurut pengakuan terdakwa Iptu Eko Julianto kepada AKP. Firso Trapsilo, semua narkoba yang disimpan dilaci meja kerjanya termasuk yang dipakai pesta sabu didalam kamar hotel tersebut hasil “cubitan” atau mengambil sedikit barang bukti narkoba dari tersangka narkoba lain yang tertangkap.

Bukan hanya itu, Firso juga menjelaskan, berdasarkan penuturan terdakwa Iptu Eko Julianto saat diperiksa, mengaku bahwa ada barang bukti milik Ari Bimantara yang pernah digrebek anggota narkoba Polrestabes Surabaya, turut “dicubit” atau dikurangi jumlahnya untuk disimpan sendiri, tidak dijadikan barang bukti.

AKP Firso Trapsilo yang dimintai keterangan dimuka persidangan ini juga ditanya tentang aktivitas pesta sabu yang dilakukan ketiga anggota kepolisian itu dan tiga warga sipil yang juga ada didalam kamar hotel Midtown tersebut apakah sepengetahuan Kasat Narkoba AKBP Memo Ardian? Saksi pun menjawab tidak.

“Kami juga memeriksa AKBP Memo Ardian terkait aktivitas anggotanya yang sedang pesta sabu bersama warga sipil di kamar Hotel Midtown,” kata Firso.

Dari pengakuan AKBP. Memo Ardian itu, lanjut Firso, ia tidak tahu adanya aktivitas pesta sabu di dalam kamar hotel yang dilakukan anggotanya apalagi bersama warga sipil.

Usai mendengarkan keterangan AKP. Firso Trapsilo, majelis hakim kemudian bertanya ke para terdakwa, apakah yang diucapkan saksi itu benar atau ada yang tidak benar.

Terdakwa Aipda Agung Pratidina langsung menyangkal beberapa kesaksian AKP. Firso Trapsilo. Kesaksian AKP Firso yang disangkal terdakwa Agung Pratidina adalah pernyataan Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya AKBP Memo Ardian yang mengaku tidak mengetahui aktivitas anggotanya didalam kamar hotel Midtown bersama dengan tiga warga sipil.

Menurut terdakwa Agung Pratidina, ketiga anggota polisi yang menggelar pesta sabu bersama warga sipil itu diketahui AKBP Memo Ardian. Bahkan, narkoba yang ada pada terdakwa Agung Pratidina dan diamankan paminal waktu itu, pemberian AKBP. Memo Ardian.

Kesaksian Firso yang juga disangkal terdakwa Agung Pratidina adalah tentang adanya sprindik dan ditunjukkan ke para terdakwa saat mereka digrebek didalam kamar hotel.

Menurut Agung, saksi Firso dan beberapa tim yang melakukan penggerebekan, tidak menunjukkan adanya surat apapun, termasuk Spindik maupun surat perintah penyidikan.

Yang ada menurut terdakwa Agung adalah, waktu itu Firso dan beberapa anggota lainnya langsung masuk kamar hotel, tanpa menunjukkan surat apapun.

Semua orang yang didalam kamar, termasuk tiga terdakwa, tidak melakukan perlawanan karena melihat keberadaan AKBP. Anton Prasetyo, mantan Wakasat Narkoba Polrestabes Surabaya, yang ternyata dalam penggerebekan itu sebagai kepala tim.

Untuk diketahui, dalam penangkapan itu, tim paminal mengamankan sejumlah barang bukti narkoba dari tiga terdakwa anggota polisi.

Terdakwa Iptu Eko Julianto ketika ditangkap ditemukan barang bukti 18 poket sabu, 7 poket ekstasi dan 118 pil Happy Five.

Brigpol Sudidik saat dilakukan penggeledahan, ditemukan satu poket sabu, satu poket ekstasi dan satu pipet kaca bening. Untuk terdakwa Aipda Agung Pratidina, ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak tiga poket, dua alat isap sabu dan satu pipet kaca bekas yang masih terdapat sisa sabu. Ketiga terdakwa disebut tidak membeli narkotika itu.

Ditemui usai persidangan, Budi Sampurno yang menjadi penasehat hukum ketiga oknum polisi yang menjadi terdakwa dalam perkara ini sangat menyesalkan kualitas kesaksian AKP. Firso Trapsilo.

Budi bahkan menyebut, bahwa kesaksian AKP. Firso Trapsilo didepan persidangan tersebut tidak konsisten dan selalu berubah-ubah. (Pay/Red) 

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha Travel Umrah

Agustus 13, 2021

SURABAYA, BHINNEKANEWS71.Com  - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi pengusaha travel umrah yang ikut terdampak pandemi Covid-19 sejak awal. LaNyalla juga mengusulkan agar pengusaha travel umrah mendapat insentif. Pasalnya, sektor ini termasuk yang paling awal terdampak dan total berhenti beraktivitas.

Merujuk data dari sejumlah Asosiasi travel umrah, aktivitas pengiriman jamaah umrah berhenti sejak awal Maret 2020. Padahal saat itu semua aktivitas masih normal di Indonesia. Namun Arab Saudi sudah menutup diri sehingga umrah tidak bisa dilakukan.

“Para pengusaha travel umrah sudah terdampak lama oleh pandemi, pemerintah perlu memberi perhatian serius kepada mereka,” kata LaNyalla di sela masa reses di Jawa Timur, Kamis (12/8/2021).

Menurut LaNyalla, yang juga Dewan Pembina Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), sektor ini seharusnya mendapat perlakuan seperti UMKM dan pelaku industri pariwisata yang telah mendapat stimulus agar beban mereka lebih ringan. 

"Pelaku usaha travel umrah perlu juga  mendapat insentif. Karena dampak yang mereka rasakan sangat luar biasa. Apalagi yang saya dengar dari sejumlah Asosiasi, mereka sampai saat ini belum mendapatkan apa pun, baik subsidi, stimulus, atau insentif,” jelasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mengaku telah mengirim surat sejak 1,5 tahun lalu ke pemerintah untuk diperhatikan. Tapi belum juga mendapatkan tanggapan. 

Untuk itu, LaNyalla mengingatkan Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan segera berinisiatif membuat kebijakan. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi masih belum mengizinkan jemaah dari Indonesia untuk beribadah Umrah dan Haji.

“Memang banyak sektor yang harus dibantu pemerintah. Hanya saja para pengusaha travel umrah sama sekali belum mendapat perhatian. Yang harus menjadi pertimbangan, para pengusaha travel umrah harus terus menggaji karyawannya, membayar pajak, belum lagi biaya sewa kantor dan kebutuhan lainnya, sementara pemasukan tidak ada,” lanjut LaNyalla.

Menurutnya, sulit bagi para pengusaha travel umrah untuk terus bertahan jika tidak mendapat bantuan. Dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat yang hendak Umrah nanti.

Untuk diketahui, saat ini terdapat 56-60 ribu calon Jemaah Umrah yang sejak 1,5 tahun menanti untuk bisa menunaikan ibadah ke Makkah dan Medinah di Arab Saudi. Meski kini Arab Saudi sudah mulai membuka pintu untuk Umrah, ada penerbangan dari sembilan negara yang masih dilarang, termasuk Indonesia. 

Kendala lain yang dihadapi Indonesia adalah vaksin. Indonesia saat ini menggunakan vaksin Sinovac. Namun, vaksin tersebut tidak masuk daftar yang bisa masuk Arab Saudi. Vaksin yang diizinkan Pemerintah Arab Saudi adalah Pfizer, Moderna, Johnson, dan AstraZeneca.

Mantan Ketua Umum PSSI itu menilai Indonesia harus mampu meyakinkan Saudi agar syarat vaksin di luar 4 jenis vaksin yang diakui kerajaan tersebut bisa dilonggarkan. LaNyalla berharap hubungan baik Indonesia dengan Arab Saudi bisa menjadi pertimbangan.

“Kepada Jemaah Indonesia harap bersabar, semoga pemerintah bisa berhasil berkomunikasi dengan baik dengan Kerajaan Arab Saudi dalam waktu dekat, sehingga Arab Saudi bisa kembali membuka pintu untuk kita,” tutupnya. (*/red)

Ketua DPD RI Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Cucu Jadi Jaminan Utang

Agustus 08, 2021

SURABAYA, BHINNEKANEWS71.Com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, tidak dapat menyembunyikan rasa geramnya mendengar kabar 2 cucu dari seorang warga Kota Bogor dijadikan jaminan utang oleh rentenir. 2 bocah itu bahkan sempat ditahan selama 20 hari.

Kasus ini telah dimediasi aparat dari Polresta Bogor Kota. Meski demikian, LaNyalla berharap masalah tersebut diusut sampai tuntas. Apalagi sempat muncul ancaman dari pihak rentenir.

"Sangat keterlaluan. Jelas ini bukan tindakan yang dibenarkan. Apalagi melibatkan anak-anak yang sama sekali tidak mengerti duduk persoalannya," tutur LaNyalla saat reses di Jawa Timur, Minggu (8/8/2021).

Menurut Senator asal Jawa Timur ini, permasalahan utang harusnya bisa diselesaikan dengan cara lain.

"Jangan libatkan anak-anak. Karena bisa berdampak pada psikologis anak-anak itu. Anak-anak harus dibebaskan dari masalah-masalah orang tua. Kita tidak mau tekanan ini terus terbawa hingga mereka besar," jelasnya.

Oleh sebab itu, LaNyalla meminta aparat kepolisian tetap mengusut kasus ini meski mediasi telah dilakukan dan anak-anak yang jadi jaminan telah dikembalikan.

"Polisi harus usut sampai tuntas. Cari tau adakah kekerasan atau intimidasi yang diterima anak-anak itu. Pastikan juga masalah seperti ini tidak diulangi pelaku. Jangan sampai ada korban anak-anak lainnya," tutur mantan Ketua Umum PSSI itu.

Peristiwa ini menimpa Nenek Mardiyah (58) warga Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Untuk mengobati anaknya yang sakit, ia meminjam uang kepada M. Namun, M meminta cucu Mardiyah agar dijadikan jaminan dan ditahan selama 20 hari.

Ironisnya, sampai ibu kandung dari anak-anak tersebut meninggal dunia, M tak kunjung memulangkan bocah laki-laki itu. Bahkan, M kembali datang ke rumah Nenek Mardiyah bersama temannya, N, yang sebelumnya juga meminjamkan uang kepada Nenek Mardiyah.

Mardiyah disodorkan surat kesepakatan untuk ditandatangani ketiga belah pihak. Kesepakatannya, nenek Mardiyah memiliki utang sebesar Rp 15,4 juta kepada Ibu N dan utang sebesar Rp 4 juta kepada Ibu M. 

Sebagai jaminan, M kemudian membawa cucu perempuan Nenek Mardiyah yang berusia 10 tahun tanpa izin.

Keluarga Nenek Mardiyah juga menerima ancaman pembunuhan dari anak Ibu M. 

Karena merasa khawatir keselamatan cucunya, Nenek Mardiyah dibantu warga dan kerabatnya kemudian meminta bantuan PBH Peradi Cibinong untuk melaporkan kasus ini ke Polresta Bogor Kota. Saat ini kedua cucu Nenek Mardiyah sudah dipulangkan oleh M dan N. (*/red)

Satgas Bantuan Oksigen TNI AL Koarmada II Pasok Ribuan Liter Oksigen Untuk Penanganan Covid-19 Di Surabaya Dan Semarang

Agustus 01, 2021


SURABAYA - JATIM, BHINNEKANEWS71.Com -TNI AL. Koarmada II. Surabaya Sejak diresmikan beroperasi oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M. pada tanggal 22 Juli 2021 lalu, Satgas Bantuan Oksigen TNI AL Koarmada II telah memasok ratusan ribu liter oksigen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah lonjakan Covid-19.

Dua kapal bantu rumah sakit yakni KRI dr. Soeharso-990  dan KRI Semarang-594 sampai saat ini masih menjadi sumber oksigen yang diproduksi dari mesin generator oksigen yang mereka miliki. 

Saat ini KRI dr. Soeharso-990 dari Satuan Kapal Bantu (Satban) Koarmada II tengah sandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, untuk membantu pemprov setempat mengatasi krisis oksigen di wilayah tersebut. Dari data yang terhimpun pada Minggu (1/8), KRI SHS telah melakukan pengisian ulang sebanyak 91 tabung yang berukuran 6.000 liter ke sejumlah rumah sakit di wilayah Semarang Raya. 

Sementara KRI Semarang-594 dari Satuan Kapal Amfibi (Satfib) Koarmada I, menjadi depo pengisian ulang oksigen bagi Posko Bantuan Oksigen Darurat Koarmada II yang berlokasi di pertokoan Jalajaya. Di hari ke-6 sekitar 167 orang yang telah melakukan isi ulang tabung oksigen di posko tersebut. 

Menurut Dansatgas Bantuan Oksigen Koarmada II Kolonel Laut (P) Agus Haryanto yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan KRI Arun-903, bahwa sesuai perintah dari Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P.,M. Tr. (Han) personel Satgas baik yang berada di Surabaya maupun Semarang,  akan bersiaga penuh selama 24 jam secara bergantian untuk membantu masyarakat atau rumah sakit yang membutuhkan segera suplai oksigen. 

"Posko Bantuan Oksigen Darurat akan siaga selalu selama masyarakat Surabaya maupun wilayah lainnya seperti Semarang masih membutuhkan. Tidak tertutup kemungkinan kita akan bantu daerah lainnya juga,  namun saat ini kita fokus dulu di Pulau Jawa, " ujar Agus Haryanto. 

(Pen2/Hrs)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *