Timika, BhinnekaNews71.Com -- Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob menyesalkan tindakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Sri Wahyuni yang melapor masalah pesawat dan helikopter milik Pemda Mimika kemana-mana tanpa memahami akar persoalan. Sebab, imbas dari tindakan Sri Wahyuni, banyak pihak terjebak dalam pemahaman keliru tentang pengadaan dan pengoperasian angkutan transportasi udara milik Pemda Mimika itu.
Diketahui, Kadis Perhubungan Mimika sudah melapor masalah itu ke Kejaksaan Negeri Timika, DPRD Mimika, Polda Papua, BPK dan Kejaksaan Tinggi Papua.
Dalam rilis yang diterima awak media, Jumat (5/8), Wabup John Rettob membeberkan kesalahan pemahaman yang muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dishub dan DPRD Mimika merupakan imbas dari ketidaktahuan Sri Wahyuni selaku Kadis Perhubungan Mimika terhadap prosedur pengadaan pesawat.
Berikut petikan langsung pernyataan orang nomor dua di Kabupaten Mimika itu.
"Sehubungan dengan pemberitaan di media tentang rapat dengar pendapat komisi B DPRD Mimika dengan Dinas Perhubungan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta penjelasan Kadis Perhubungan dan beberapa anggota DPRD tentang pesawat terbang dan helikopter Pemda Mimika yang dioperasikan PT Asian One Air, saya sebagai wakil bupati khusus kepada Kadis Perhubungan saya merasa menyesal dan malu mempunyai pejabat yang mempertunjukkan kebodohan di depan publik.
Saya mempertanyakan sikap, pernyataan dan perilaku pejabat-pejabat pemerintah yang dalam hal ini tidak paham dan mengerti secara baik, tidak memahami alur dan prosedur, tidak memahami aturan perundang-undangan, hanya menduga berasumsi sendiri dan kemudian melapor kemana-mana bahkan menyampaikannya ke publik. Pernyataan Kadis Perhubungan dan anggota DPRD pak Nurman Karupukaro yang menyatakan bahwa tidak ada tendensi apapun, saya menyampaikan bahwa itu sebenarnya sangat tendensius. Proses pengadaan, pemasukan, perizinan dan pengoperasian dilakukan oleh Pemda Mimika pada tahun 2015 dan saat itu saya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dimana saya bertanggung jawab penuh, melaksanakannya dan sangat memahami prosesnya.
Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Bupati artinya saya masih berada dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Mimika. Sebagai Wakil Kepala Daerah, saya bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam pemerintahan termasuk asset pemerintah. Dan sebagai pemimpin mereka (Kadis Perhubungan,red), terkait dengan proses pesawat terbang dan helikopter seharusnya sebagai bawahan kalau tidak tahu dia bertanya dan berdiskusi dengan saya. Saya sebagai pelaku, saya sangat tahu persoalan ini. Jadi sebelum persoalan ini dibawa keluar lingkungan pemerintahan, semestinya mereka membawa persoalan ini kepada saya Tetapi malah justru dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Timika, ke DPRD, Polda Papua, BPK, dan Kejaksaan Tinggi Papua. Ini ada apa? Apakah ini tidak tendensius? Apakah ini tidak dipolitisasi? Apakah tujuannya ingin memutarbalik fakta sebenarnya? Atau tujuannya untuk mengkerdilkan seseorang ? Atau berjuang untuk mentersangkakan saya?
Sebagai Wakil Bupati, saya malu mempunyai mental, atitude, aklak, etika, moral dan kepemimpinan pejabat-pejabat begini. Biasanya orang yang mempunyai dasar pemikiran-pemikiran negatif, pemikiran-pemikiran yang mencurigai orang lain itu karena berkaca pada diri sendiri bahwa apa yang dipikirkan mereka itu merupakan cerminan pada kelakuan diri sendiri, apakah layak orang-orang ini menjadi pejabat publik atau pemerintah? Jangan sampai jadi bumerang untuk diri sendiri. Hati hati...
Justru akan memberikan peluang kepada mereka sendiri dalam sepak terjang, dan kelakuan mereka sebagai pimpinan OPD? Saya pernah ada dalam birokrasi pemerintahan, jadi saya tahu banyak apa yang terjadi di pemerintahan saat ini. Silahkan masyarakat menilai sendiri. Saya ada di pemerintahan sebagai Wakil Bupati, sebagai pimpinan mereka dan bertanggung jawab penuh atas pengadaan pesawat dan helikopter tapi mereka tidak pernah berdiskusi apapun dengan saya. Kalau tidak tendensius, kenapa kalau saya hadir di acara, mereka melarikan diri? Masyarakat biar tahu kelakuan pejabat Mimika.
Saat ini mereka bersikap seakan-akan sebagai pahlawan dalam mengamankan asset Pemda atau membuat hal-hal lain yang justru mempertontonkan kebobrokan diri sendiri karena ketidakmengertian akan ketentuan dan aturan-aturan perundang-undangan. Masyarakat Mimika harus tahu bahwa kepala daerah yang kalian pilih dalam Pilkada tidak dihargai oleh pejabat-pejabat sendiri, oleh bawahannya sendiri. Ada oknum pejabat merasa diri pintar, merasa diri benar dan selalu membawa-bawa nama Bupati. Kemudian hal yang tidak paham, tidak tahu tapi berasumsi sendiri terus menyampaikannya dan memberikan masukan kepada Bupati hal hal yang keliru dan berusaha mempengaruhi orang lain untuk percaya kepada mereka sehingga semua orang termasuk Bupati terjebak dalam tipu muslihat mereka dan dengan tidak sadar semua akan masuk jurang. Orang sehat dan waras saja yang mau percaya dengan mereka. Dan mereka inilah yang membuat bupati dan wakil bupati menjadi renggang karena kalau saya baik dengan bupati, maka rasa aman dan rasa nyaman pejabat-pejabat seperti ini akan terusik. Mereka sudah ada dalam zona nyaman, sehingga sangat takut terganggu.
Sikap pejabat-pejabat kita ini justru semakin memperkeruh suasana, semakin menciptakan disharmonisasi dan juga justru membawa pimpinan daerah ke jurang. Pemerintahan model apa begini, bawahan melaporkan atasan, tidak menghargai atasan, terus memprovokasi situasi agar pemerintahan ini diatur oleh mereka, dan merugikan masyarakat, mengatur keuangan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Mereka ingin sekali pemerintahan ini berjalan pincang, akhirnya bupati dan wakil tidak dapat mewujudkan visi misi yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Mimika.
Dan juga pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tidak akan terwujud. Hal-hal inilah yang membuat terkesan di Kabupaten Mimika ini sekarang sudah tidak baik. Mereka membawa nama bupati, padahal bupati tidak tahu jika namanya diseret-seret oleh oknum kepala dinas.
Sejak awal Pilkada saya selalu tekankan bahwa Bupati Eltinus Omaleng orang baik tetapi karena pengaruh-pengaruh dan bisikan-bisikan kelompok-kelompok ini membuat masyarakat bisa menilai pemerintahan sekarang ini, orang-orang ini salah satunya Kadis Perhubungan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Pelaksana Tugas Sekda.
Kepada DPRD Mimika, saya memberikan apresiasi dalam niat melaksanakan dengar pendapat tentang pesawat dan helikopter yang selama ini jadi polemik. Tapi tujuan digelarnya dengar pendapat ini adalah untuk mengetahui yang sebenarnya apa yang terjadi dan mencari solusi bersama. Urusan pesawat ini sangat kompleks. Seharusnya bukan hanya Kadis Perhubungan yang diundang tetapi juga harus mengundang PT Asian One Air yang tahu benar proses ini dari awal, supaya bisa dengar apa yang mereka (Kadis Perhubungan) sampaikan itu sesuai atau tidak. Kalau kita belum mendengar suara dari mereka bagaimana kita langsung vonis bahwa ini salah?.
Dulu saya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, dan saat ini sebagai wakil bupati sebagai mitra DPRD. Sebagai mitra seharusnya bisa mengundang saya untuk menjelaskan ini secara baik dalam dengar pendapat.
Perlu diingat, sebagai wakil bupati yang diamanatkan dalam undang-undang saya mempunyai tugas pengawasan, pengawasan terhadap asset, pengawasan terhadap penggunaan keuangan, pengawasan terhadap pejabat, pengawasan terhadap ASN, dan pengawasan terhadap hasil audit BPK. Jadi seharusnya dalam RDP saya diundang, tidak masalah, pasti saya hadir," tukas Wabup John Rettob.
Kalau tidak tahu jangan bikin diri tahu nanti malah jadi bahan tertawaan orang, demikian ungkapan bijak kuno atau akan menjadi bumerang untuk diri sendiri...
Selanjutnya tentang pengadaan pesawat dan polemik yang kini muncul belakangan, Wabup John Rettob mempersilahkan Managemen PT Asian One Air menjelaskan kepada publik karena tidak diundang dalam dengar pendapat. (Yakonias)
