Dirut RSUD Padang Pariaman Dr. Jasneli MARS, Berpesan saat Pertemuan Silaturahmi dengan Jajaran: Puasa bukan Faktor untuk turunnya Pelayanan ke Masyarakat

PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.COM -- Dalam rangka menyambut masuknya bulan suci Ramadhan 1443 H/2022 M, pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Pariaman selenggarakan pertemuan dan silaturahmi dengan semua jajarannya di Aula Puncak Anai lantai 2 RSUD Padang Pariaman di Nagari Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang, pada Kamis (31/3).

Pertemuan yang dihadiri seluruh tim manajemen, Dokter Umum dan Spesialis, Perawat dan Bidan  yang tergabung dalam tim pelayanan serta tim penunjang medis lainnya, diisi dengan penyampaian tausyiah oleh ustadz Afrinaldi Yunas dengan materi mensucikan diri menyambut kedatangan bulan Ramadhan.

Dalam tausyiahnya, ustadz Afrinaldi menyampaikan. Bahwa berpuasa dalam bulan suci ramadhan sangat besar sekali pahalanya. Apalagi selama kita berpuasa, kita tetap melakukan pelayanan. Hendaknya, ini bisa menjadi ladang amal bagi kita semua.

Selanjutnya, pada kesempatan itu Direktur RSUD Padang Pariaman dr. Jasneli, MARS juga menegaskan kepada jajarannya. Bahwa bekerja selama bulan puasa, harusnya tidak menjadi faktor menurunnya pelayanan kita kepada masyarakat. Karena bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan, serta setiap ibadah yang dilakukan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda.

'Jangan jadikan puasa sebagai kendala dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Karena di bulan yang penuh berkah ini, setiap tindakan yang dilakukan akan bernilai ibadah di mata Allah SWT. Pelayanan prima dan kepuasan masyarakat adalah hal utama yang sama-sama ingin kita capai" ulasnya.

Diakhir sambutannya, Direktur RSUD berharap. Semoga dengan bagusnya pelayanan yang kita berikan, walaupun dalam suasana sedang berpuasa. Maka diyakini, masyarakat akan merasa puas dan usaha yang kita lakukan dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah SWT.

"Mari kita bekerja dengan rasa peduli, niat ikhlas karena Allah SWT, antusias dan ramah. Agar semua yang kita cita-citakan dalam mencapai kemajuan rumah sakit ini, bisa terwujud" ujar Jasneli mengakhiri pembicaraan. (Release/Rio)

Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi Sambut Positif Saat Giat APRIS dalam Silaturahmi Ke Rumah Dinas Istana Gubernur

PADANG, BHINNEKANEWS71.COM – Mengingat pentingnya peran Asosiasi Pedagang Ritel Sumatera Barat sesuai fungsi dan eksistensinya yang sangat strategis dalam membantu mewujudkan tercapainya program pemerintah daerah secara sinergis, dan seiring dengan telah memenuhi persyaratan pengurusan pengesahan menjadi sebuah perkumpulan dengan nama Asosiasi Pedagang Ritel Sumatera Barat (APRIS) yang berkedudukan dan berpusat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Maka sejumlah perwakilan pengurus yang dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya Sepriadi, melaporkan keberadaan perkumpulan tersebut dalam bentuk silaturahmi kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah Sabtu, 19.02.2022 di Istana Gubernuran.

Berbincang santai dalam bentuk coffee morning tersebut diawali dengan memperkenalkan perwakilan pengurus yang diantaranya turut hadir mendampingi, Suryadi Issa Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi Promosi dan Sosial, Muhammad Yani (amaik) Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Advokasi, dan Siska Olivia Bendahara Umum Asosiasi Pedagang Ritel Sumatera Barat.

Adapun menyampaikan Visi dari Asosiasi Pedagang Ritel Sumatera Barat tersebut, “sebagai wadah pembinaan dan pengembangan bagi pelaku usaha ritel (bisnis eceran) menuju terciptanya iklim usaha yang sehat dan kondusif, dengan Misi organisasi menghimpun dan mengembangkan potensi para pedagang ritel dan koperasi serta umkm sebagai pelaku ekonomi agar memiliki ketangguhan, kemandirian dan berdaya saing kuat”, ucap Sepriadi menjelaskan kepada reporter BHINNEKANEWS71.Com

Kemudian pada kesempatan tersebut para pengurus yang hadir juga menyampaikan seputar isu dan persoalan ritel yang sedang terjadi saat ini, mulai dari persolan kelangkaan dan ketersedian distribusi minyak goreng, serta perlunya regulasi dan tata kelola pendirian ritel modern besar lokal agar tidak menggerus ritel modern kecil dan pasar tradisional secara tepat dan terukur berdasarkan PERPRES No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, serta PERMENDAG No. 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Selanjutnya Asosiasi Pedagang Ritel Sumatera Barat segera akan membentuk Dewan Pimpinan Daerah di masing-masing Kabupaten Kota dan siap untuk bersinergi serta berkolaborasi dengan pemerintah di masing-masing Kabupaten Kota tersebut.

Sementara itu mengutip respon dan tanggapan Gubernur Sumbar dari keterangan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Ritel Sumatera Barat Sepriadi, “Gubernur Sumbar buya Mahyeldi Ansharullah menyambut positif kehadiran dan silaturahmi pengurus Asosiasi Pedagang Ritel Sumatera Barat ke istana gubernuran tersebut. Beliau berpesan agar asosiasi dapat berperan aktif dalam meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital dan dapat bersinergi dengan para pelaku UMKM lainya sehingga menciptakan UMKM yang tangguh yang membawa kemajuan bagi dunia usaha perdagangan ritel serta ekonomi Sumatera Barat”. 

“Terkait kebijakan pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota yang selama ini tidak memberikan tempat kepada ritel-ritel modern berjaringan seperti alfamart dan Indomaret dikarenakan permintaan dan keinginan masyarakat Sumatera Barat agar pemerintah melindungi sektor UMKM serta kearifan lokal yang ada. Dan mengenai regulasi dan tata kelola pendirian ritel modern besar lokal agar tidak saling menggerus ritel modern kecil dan pasar tradisional, pak Gubernur mempersilahkan untuk memasukkan surat resmi sebagai dasar pembahasan dan kebijakan bagi pemerintah daerah nantinya dalam mengambil keputusan”.(Rio)

Wabup Rahmang: SPM Memberikan Kemudahan dalam Perencanaan dan Pengganggaran Bidang Kesehatan di Padang Pariaman

PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com -- Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan SPM bidang kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Padang Pariaman Drs. Rahmang, M.M. saat membuka acara Pertemuan Perhitungan SPM Kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman, pada Jumat (10/12) bertempat di Rocky Plaza Hotel Padang.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga mengatakan. Materi SPM ini berbeda dengan SPM sebelumnya, dimana pencapaian target-target SPM merupakan kinerja dari Kementrian Kesehatan. Sementara pada SPM saat ini, pencapaian target-target tersebut adalah kinerja Pemerintah Daerah dan menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Selanjutnya, efektivitas pelaksanaan SPM merupakan bahan bagi Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan Nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi kepada Kepala Daerah.

"Secara khusus, SPM bidang kesehatan diatur di dalam Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang kesehatan. Disebutkan di dalamnya, bahwa capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu setiap jenis pelayanan dasar bidang kesehatan harus mencapai 100 persen. Hal ini berarti, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya menyeluruh dan terukur untuk mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar yang optimal sejak dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, penyusunan rencana, dan pelaksanaanya," lanjutnya.

Mantan kepala Dinas Pendidian dan Kebudayaan ini, juga menambahkan. Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kesehatan yang tepat sasaran dan berbasis bukti. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) telah membangun sebuah perangkat pembiayaan (costing tool) berbasis Microsoft Excel, yang disebut dengan Sistem Costing Biaya Kesehatan (Siscobikes) sejak tahun 2018. Saat ini, Siscobikes telah memasuki revisi versi ke 3, dengan sejumlah penyempurnaan. Termasuk dengan adanya menu pre-estimasi satuan harga barang, yang dapat digunakan sesuai dengan lokasi daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Penggunaan Siscobikes oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sangat bermanfaat, terutama untuk memperkirakan, berapa kuantitas dan kualitas barang atau jasa, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pemenuhan 100 persen target SPM di Daerah masing-masing.

Pada akhir sambutan, beliau mengatakan. Bahwa kegiatan ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dapat menilai dan menentukan kewajaran biaya, untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sehingga, dapat meminimalisir terjadi pengeluaran yang kurang jelas, yang menyebabkan anggaran tidak efisien. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Yutiardy Riva'i menyampaikan dalam laporannya. Tujuan dari kegiatan perhitungan biaya SPM ini, adalah untuk memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan dan pengganggaran untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan. Sehingga diharapkan nanti dapat menghitung besaran dan sumber pendanaan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah, untuk mencapai target sasaran per tiap layanan SPM. 

"Kemudian, perhitungan biaya SPM dijadikan sebagai bahan kajian bagi Daerah untuk melihat kesenjangan dalam pencapaian SPM, dalam upaya menjaga mutu dan kualitas layanan, serta untuk menganalisis kapasitas fiskal Daerah untuk mendanai program SPM. Disamping juga, sebagai bahan kajian umpan balik, bagi Pemerintah Pusat untuk mereview implementasi SPM di Daerah secara cepat," jelas Yutiardy.

Dijelaskannya, bahwa hasil perhitungan SPM juga bermanfaat untuk penentuan anggaran SPM berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas dan sesuai dengan Permenkes Nomor 4 tahun 2019. Sehingga penentuan besaran alokasi setiap kegiatan lebih berbasis bukti, serta costing tool SPM dapat digunakan untuk memonitor dan mengevalusi pencapaian hasil kegiatan SPM yang sedang berjalan setiap bulannya pada tahun berjalan, bila mengisi data pada sheet KINERJA. 

"Kemudian, Siscobikes juga bermanafaat membantu para pengelola program khusunya kepala dinas kesehatan, untuk mempersiapkan laporan pertanggung jawaban kegiatan SPM pada akhir tahun. Sesuai dengan regulasi yang tertuang pada Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan SPM", tutupnya.

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Kepala Puskesmas se Kabupaten Padang Pariaman ini, dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 10 hingga 12 Desember 2021. Dengan menghadirkan Pemateri dan Narasumber dari Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, diantaranya dr. Ackhmad Aflazzir, M.KM, Lemi Kurniawan, S.KM.,M.KM, Venty Fitria, S.KM. dan Astriadi Prasetio, S.E. (Atmulyadi

BPBD Padang Pariaman Laksanakan Peningkatan Kapasitas F-PRB dan KSB pada Destana

 

PADANG PARIAMAN BHINNEKANEWS71.COM-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan peningkatan kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) dan Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang ada di Desa Tangguh Bencana (Destana) se Kabupaten Padang Pariaman, pada Rabu (8/12) di Kantor BPBD Padang Pariaman, Nagari Limpato Sungai Sariak Kecamatan VII Koto.

Kegiatan ini, dibuka Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Budi Mulya, ST. M.Eng yang diwakili oleh Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Wirman, M.AP, mengatakan. Bahwa perlu dilakukan peningkatan kapasitas F-PRB dan KSB ini. Sebab, keorganisasian yang sudah terbentuk perlu diberi kapasitas, sehingga akan mengurangi risiko bencana yang akan terjadi di wilayahnya.

“Mengingat Padang Pariaman memiliki beberapa titik rawan bencana, perlu kesiap siagaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menghadapi bencana tersebut. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas F-PRB dan KSB ini menjadi hal yang penting. Sehingga jika terjadi bencana, kita sudah siap menghadapinya dan tidak langsung panik. Upaya ini juga dapat meminimalisir jumlah korban akibat terjadinya bencana itu sendiri,” ungkapnya.

Selaku Nara sumber dari lembaga kebencanaan Komunitas Siaga Tsunami (Kogami), Tomy Susanto, ST mengatakan. Perlu kesiapsiagaan KSB dan F-PRB dalam menghadapi bencana. Mulai dari rencana strategis, sampai rencana aksi. Untuk itu, dibutuhkan sebuah platform yang melibatkan multipihak, dalam upaya pengurangan risiko bencana.

“Forum PRB adalah platform lokal, yang dapat didefinisikan sebagai sebuah mekanisme atau komite koordinasi multi pemangku kepentingan yang dimiliki dan dipimpin secara lokal pada Kabupaten/Kota. Platform lokal bekerja untuk mengarusutamakan PRB dalam kebijakan, perencanaan dan program lokal sejalan dengan program pemerintah daerah dan pusat,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa F-PRB memiliki beberapa fungsi. Yaitu sebagai wadah fasilitasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam sektor pembangunan di Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan/Nagari. Kemudian, sebagai wadah konsultasi, koordinasi dan mediasi daerah dalam membangun pemahaman dan pengembangan upaya pengurangan risiko bencana bagi para pihak atau pemangku kepentingan di Kabupaten dan Nagari. Sebagai wadah monitoring (pemantauan) dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten dan Nagari. Dan yang terakhir, sebagai wadah advokasi dan rekomendasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

“Adapun pihak yang terlibat dalam F-PRB, yakninya Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, Dunia Usaha, LSM, Ormas, Organisasi Keagamaan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Media Massa, Pemerhati bencana dan sektor terkait lainnya, dengan prinsip dasar kerelawanan, keterpaduan dan koordinasi", tutupnya .

Sementara itu nara sumber lainnya, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Padang Pariaman Sonya Zukri mengatakan. Bahwa dalam Permendes Nomor  7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022, sudah diakomodir bagi Nagari yang ingin menganggarkan kebencanaan. Mulai dari pra bencana, tanggap darurat sampai pasca bencana.

“Dengan adanya Permendes tersebut, maka Nagari bisa menganggarkan terkait kebencanaan. Ini juga merupakan salah satu wujud pelaksanaan pembangunan Nagari dalam bidang kemanusiaan dan tanggap darurat,” tuturnya.

Kasi Kesiapsiagaan BPBD, Alkadri, SE mengatakan. Kegiatan ini, melibatkan 15 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, yang sudah memiliki KSB dan F-PRB dan juga sudah melaksanakan Destana.

"Dari sebanyak 14 Nagari yang berada di sepanjang pesisir pantai Padang Pariaman, tinggal satu Nagari lagi yang belum dibentuk Destana yaitu Nagari Campago Selatan. Direncanakan pelaksanaan Destana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022, berlokasi di Nagari Campago Selatan Kecamatan V  Koto Kampung Dalam", tutupnya. (Atmulyadi)

Bupati Suhatri Bur Terima Bantuan RUTILAHU dari Kemensos RI

PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com --Bertempat di Hall IKK (Ibu Kota Kabupaten) pada Jum'at (3/11), Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE. MM, menerima batuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) tahun 2021 dari Kementrian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI). 

Bantuan senilai Rp. 820.000.000,- tersebut, diserahkan langsung oleh H. Jon Kenedi Azis anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar kepada Bupati Padang Pariaman dan selanjutnya diserahkan kepada perwakilan penerima Suardi yang beralamat di Nagari Sungai Buluah Barat Kecamatan Batang Anai.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 41 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan se Kabupaten Padang Pariaman. Masing-masing KPM menerima bantuan senilai Rp. 20.000.000,- yang nantinya digunakan sebagai biaya rehabilitasi atau pembelian bahan material untuk kebutuhan rumah mereka.

Hadir dalam acara itu, Asisten Administrasi Umum Setdakab. Fakhriati, S.Sos. MM, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Drs. Anwar, MSi. Kadis Kominfo Zahirman S.Sos. MM, Ketua DPD Partai Golkar Asmadi, SIP, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Yulius Danil, Kepala Bank Nagari Cabang Lubuk Alung Zulfahmi, Sekretaris BPKD Masri, Kabid Dinsos P3A Helmi, serta Camat dan Wali Nagari yang warganya menerima bantuan RUTILAHU.

Dalam kesempatan itu, Jon Kenedi Azis yang merupakan putra asli Padang Pariaman dari Sungai Geringging menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan ini, menunjukkan bahwa Pemerintah hadir disaat masyarakat membutuhkan. 

"Apabila program bantuan ini berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan, tentunya untuk tahun berikutnya jumlah KPM meningkat jumlahnya. Karena itu, ikutilah aturan pencairan dananya dan betul-betul digunakan untuk pembangunan atau rehabilitasi rumah. Jangan sampai dana tersebut dikurangi atau digunakan untuk membeli kebutuhan yang lain", ungkap Jon Kenedi Azis yang biasa dipanggil Ajo itu.

Dia berharap, kepada Wali Nagari dan Camat untuk selalu mengawasi pendistribusian bantuan dan memastikan bahwa yang bersangkutan memang berhak untuk menerima bantuan dan memiliki rumah tidak layak huni. Kepada masyarakat penerima, juga diharapkan untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan. Agar bantuan-bantuan berikutnya dalam bentuk lain akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Kabupaten Padang Pariaman.

Menanggapi hal itu, Bupati Padang Pariaman dalam sambutannya. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jon Kenedi Azis dan mengungkapkan rasa syukurnya atas semua rahmat yang diterima.

"Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat penerima bantuan, Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ajo Jon Kenedi Azis. Dimana, dalam setiap berkunjung ke daerah pemilihan, selalu membawa bantuan dari kementrian untuk masyarakat Kabupaten Padang Pariaman", ungkap Suhatri Bur.

Bupati Suhatri Bur berharap, bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat penerima bantuan. Dia meyakini, kondisi tempat tinggal yang layak dapat menjadi pemicu meningkatnya kesejahteraan keluarga. Karena akan membuat masyarakat tenang berusaha, karena salah satu kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. (Atmulyadi)

Siapkan Generasi Milenial, Pemda Padang Pariaman Bersilaturahmi dengan ATVI

 

PADANG PARIAMAN BHINNEKANEWS71.Com -- Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terima silaturahmi dari Akademi Televisi Indonesia(ATVI) yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Padang Pariaman Drs. Rahmang, M.M., melalui virtual pada Rabu (1/12) di Ruang Kerja Bupati Padang Pariaman Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung.

Dalam sambutannya Wabup Rahmang menyambut baik perkenalan ini. Karena ini juga membuka peluang bagi putra putri daerah untuk menjadi mahasiswa di ATVI. Dimana ATVI merupakan akademi yang bergerak pada bidang teknologi informasi, yang sangat diperlukan untuk masa depan dalam menghadapi era digital.

"Kami akan memfasilitasi putra putri Padang Pariaman yang berkeinginan dan berminat untuk belajar di ATVI. Terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga nantinya mereka bisa untuk belajar di ATVI.  Kami juga mendukung penuh kerjasama ini, dimana ketika cerdas bermedia sosial seakan dunia hanya dalam genggaman," terangnya.

Katanya, ukuran salah satu keberhasilan daerah yakninya tingkat rata-rata lama belajar masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah Daerah memiliki program satu rumah satu sarjana, 

"Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti kerjasama ini, kami bangga dapat tetap melakukan komunikasi dengan pimpinan ATVI. Semoga kedepan, kita dapat menjalin kerjasama ini lebih lanjut," tutupnya.

Sebelumnya, Direktur ATV Edward dalam sambutannya mengatakan. ATVI membuka peluang bagi semua  kandidat, jika ada yang berminat, maka ATVI meminta agar pemerintah daerah mengirimkan calon yang tepat dan menjalin kerjasama.

"Era digital makin berkembang, oleh karenanya akan dibutuhkan orang- orang yang berkemampuan untuk menjalankan digitalisasi. Seperti produksi konten, jurnalistik, dan bersosial media. Kami siap bekerjasama untuk mendidik calon mahasiswa dan nantinya akan kembali ke daerah kami juga meminta agar Wabup menunjuk penghubung dari Pemerintah Daerah dengan ATVI. Sehingga kerjasama ini memiliki tindak lanjut," ujarnya mengakhiri pembicaraan.(Atmulyadi)

Bupati Hadiri Launching Aplikasi Padamu Nagari Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.

 

PADANG PARIAMAN BHINNEKANEWS71.Com -- Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE.MM. menghadiri Launching Panduan Bimtek Digital Badan Permusyawaratan Nagari (Padamu Nagari) Kecamatan 2x11 Enam Lingkung di Kantor Camat 2x11 Enam Lingkung, pada Senin (29/11)

Padamu Nagari merupakan aplikasi yang digagas oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Padang Pariaman untuk Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari, guna memperkuat kinerja Bamus di masing-masing Nagari. Sehingga tugas dan fungsi Bamus dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan di Nagari, sekaligus menyatukan berbagai gagasan dan strategi serta peningkatan pelayanan di Kabupaten Padang Pariaman.   

Juga hadir dalam acara launching itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman Zahirman, S.Sos. MM, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab. Rudi Rahmad, SE. MM, Kabag Prokopim Anesa Satria, SH. MM dan Camat 2x11 Enam Lingkung Syafrion M, SE. MSi, beserta jajarannya dan Ketua Bamus Nagari se Kecamatan 2x11 Enam Lingkung. 

Dalam sambutannya, Bupati Suhatri Bur menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Camat 2x11 Enam Lingkung dan Diskominfo. Karena telah menunjukkan keseriusan dan dedikasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan menciptakan aplikasi Padamu Nagari. Yang nantinya akan mempermudah kinerja Pemerintah Nagari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.

"Inovasi aplikasi yang diluncurkan kali ini, sangat bagus dalam menunjang sinergitas Pemerintahan khususnya di Nagari-nagari. Secara bertahap aplikasi ini akan dapat dipergunakan di 103 Nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Agar dapat membantu kinerja Pemerintah Nagari dalam melayani masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman", ujar Bupati

Dalam penjelasan selanjutnya, Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra selaku leading sektor aplikasi ini mengatakan. Aplikasi Padamu Nagari ini digagas dan lahir dari berbagai macam pengamatan dan hasil dari permusyawaratan nagari yang ada di Kecamatan 2x11 enam lingkung.

"Kita berharap dengan adanya Aplikasi ini, dapat membantu pemerintahan nagari dalam meningkatkan sinergitas, antar perangkat Bamus dan pemerintahan nagari untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik dalam pelayanan masyarakat", ujarnya.

Menurut Syafrion, Inovasi PADAMU NAGARI bertujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman tugas dan kedudukan Bamus Nagari yang strategis mewakili masyarakat di Pemerintahan Nagari. Kemudian anggota Bamus turut merumuskan kebijakan Pemerintahan Nagari, Peraturan Nagari, Anggaran dan Pegawasan kinerja Wali Nagari serta menjaga keharmonisan antara Pemerintah Nagari dengan masyarakat.

"Proyek perubahan dengan inovasi digital ini, nantinya akan dilaporkan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator angkatan VII Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Dalam Negeri (PPSDM) Regional Makasar", ujar Syafrion.

Dia berharap, aplikasi juga dapat dipergunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Bamus Nagari. Terutama dalam mempercepat dan mempermudah cara kerja serta memberikan pemahaman kepada anggota Bamus Nagari.

"Dasar hukum dari kegiatan ini, merujuk kepada Pemendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Peraturan Bupati (Perbup) Padang Pariaman nomor 25 tentang Petunjuk teknis pengisian dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari", tutup Syafrion. (*/Red) 

Bupati Suhatri Bur Hadiri Penyerahan Bantuan Sosial bagi Pedagang dan Pelaku UKM

PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com -- Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE. MM, hadiri kegiatan penyerahan Bantuan Sosial (Bansos) berupa Estalase atau Stellmeng kepada para pedagang dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) sebanyak 12 unit di Pasar Basung, Nagari Sikucur Kecamatan V Koto Kampung Dalam, pada Minggu (28/11).

Kegiatan ini, berasal dari pokok - pokok fikiran anggota DPRD Kabupaten Padang  Pariaman Aprinaldi, MPd. yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman dan difasilitasi oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagnakerkop dan UKM) Kabupaten Padang Pariaman melalui APBD tahun 2021.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Suhatri Bur didampingi Wakil Ketua DPRD Aprinaldi, MPd, Kadis Dagnakerkop dan UKM Dewi Roslaini, SE MM, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Hendri Satria, SAP. MSi, Camat V Koto Kampung Dalam Vemi Tulalo, S Sos, Kapolsek Kampung Dalam Iptu. Kasman, Danramil, Kabid. Pemberdayaan UKM Ade Mahriyal Putra, S.IP, Wali Nagari dan Ketua KAN Sikucur.

Dalam sambutannya, Bupati Suhatri Bur mengucapkan terima kasih Saudara Aprinaldi dan mengapresiasi kegiatan ini. Telah memberikan perhatian kepada pedagang dan pelaku UKM melalui pokok-pokok pemikiran.

Karena, para pedagang dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, merupakan tulang punggung perekonomian nasional tidak terkecuali untuk pemulihan ekonomi di Nagari pasca Pandemi Covid-19.

"Untuk itu, diminta kepada para pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat memanfaatkan bantuan ini untuk pengembangan usaha dan meningkatkan kualitas produksi. Sehingga, akan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat pada Kecamatan V Koto Kampung Dalam khususnya di Nagari Sikucur", ungkap Bupati.

Bupati menambahkan, bahwa kegiatan ini sudah sesuai dengan visi dan misi Bupati Padang Pariaman dalam menciptakan Usaha Menengah Kecil Mikro yang berdaya saing. Sehingga, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan Padang Pariaman Berjaya dapat terwujud.

Diakhir sambutannya, Bupati Suhatri Bur tidak bosan-bosannya menghimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi bagi yang belum. Karena vaksinasi itu melindungi diri, keluarga dan lingkungan.

"Jangan ragu dan takut untuk divaksin, karena sudah dijamin menyehatkan dan keamanannya oleh BPOM serta dinyatakan halal oleh MUI Pusat. Disamping itu, apabila kita sudah divaksin akan memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi dan kenyamanan apabila melakukan perjalanan", ujar Bupati mengakhiri sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, Aprinaldi yang juga merupakan putra Kampung Dalam menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bupati Padang Pariaman di kampungnya. Semoga kehadiran Bupati, dapat memberikan pencerahan dan memotivasi masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian. Dimana dalam dua tahun terakhir, perekonomian masyarakat terpuruk akibat Pandemi Covid-19.

"Pokok-pokok pemikiran ini, disamping bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pedagang. Juga untuk mendukung visi dan misi Bupati mewujudkan Padang Pariaman Berjaya, yaitu unggul BErkelanjutan Religius seJAhtera dan berbudaYA", ujar Aprinaldi.

Pada kegiatan tersebut, juga disediakan vaksin untuk penerima bantuan dan warga masyarakat yang belum divaksin. Untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini, Disdagnakerkop dan UKM berkoordinasi dengan Dinas kesehatan dan petugas Vaksinator dari Puskesmas Kampung Dalam.(atmulyadi)

Disambut WaGub dan Bupati Padang Pariaman Wamentan Harvick Hasnul Qolbi Akan Terus Mendorong Korporatisasi pertanian

 

PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com- Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy didampingi Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, menyambut kedatangan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, pada Sabtu (27/11).

hadir dalam penyambutan Wamentan, Kepala Dinas Pertanian Sumbar Syafrizal, Kepala Dinas Pangan Sumbar Effendi, Kepala Dinas Perternakan Sumbar Erinaldi, Kakanwil Kemenag Sumbar Dr. H. Helmi, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Padang Pariaman Yurisman Yakub, SP. MM.  dan pejabat Pemkab. Padang Pariaman lainnya.

Wamentan Harvick Hasnul Qolbi mengatakan Akan terus mendorong korporatisasi pertanian berbasis pesantren untuk meningkatkan rantai pasok produk pertanian Tanah Air dalam upaya mengimplementasikan kemandirian ekonomi.

"Kedatangan kami, ingin melihat langsung produk unggulan yang dihasilkan pondok pesantren Nurul Yakin dan kami juga mendorong agar produk unggulan yang ada di Daerah menjadi komoditas ekspor," sebut Harvick.

Wamentan Harvick menyebutkan, model korporasi pertanian berbasis pesantren ini menjadi bukti, bahwa peluang usaha disektor pertanian masih terbuka lebar. Ia juga mengapresiasi sistem-sistem canggih yang telah diterapkan dalam penanganan produk.  

Selanjutnya, Wamentan Harvick juga mendorong anak muda untuk mengambil peranan di sektor pertanian. Selain bisa menjadi peluang usaha juga sekaligus dapat membangun desa.

Pada kesempatan itu, Wagub Sumbar Audy Joinaldy berharap. Sinergitas antara Kementerian Pertanian dan Pemprov. Sumbar dapat tercipta untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. 

"Provinsi Sumbar memiliki potensi yang sangat besar untuk pertanian. Potensi ini bisa terus didongkrak dengan dukungan dari Kementerian Pertanian," kata Wagub Audy Joinaldy.

Audy Joinaldy juga mengakui, ketahanan pangan di Sumbar yang tetap kokoh meski berada di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dia berharap kerjasama dengan Pemerintah pusat bisa terus terjalin baik, untuk mendongkrak potensi pertanian di Sumbar.

Selanjutnya, Audy juga mendukung upaya peningkatan animo anak-anak muda untuk mengambil peran pada sektor pertanian. Tujuannya tidak lain adalah mendorong generasi muda mengoptimalkan potensi.

Senada dengan itu, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur atas nama masyarakat mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih. Terkait Kunjungan Kerja Wamentan datang ke Kabupaten Padang Pariaman mengantar bantuan untuk pesantren Nurul Yaqin, sebagai wujud kepedulian Pemerintah terhadap di bidang pendidikan dan pembinaan generasi muda yang islami.

"Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat untuk pengembangan usaha pertanian di lingkungan pondok pesantren. Terutama dalam menanamkan jiwa wirausaha dan enterpreneur pada santriwan dan santriwati, sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan dimasa mendatang", harap Bupati.  (Prokopim/Rio)

Disdukcapil Padang Pariaman Kembali Terima Kunjungan Silaturahmi dari Jawa Barat

PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com --Sehari berselang, setelah peringatan Hari Ulang Tahun ke 2 inovasi layanan NAGITA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Padang Pariaman mendapat kunjungan istimewa. Kepala Disdukcapil Provinsi dan perwakilan Disdukcapil Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat, berkenan melakukan silaturahim ke Disdukcapil Padang Pariaman jl. Dr. Saharjo Pariaman pada Rabu (24/11).

Kepala Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Muhammad Fadhly. S, AP, MM, bersama Sekretaris dan para Kabidnya, berkenan menerima rombongan di Prisma Room Dukcapil Ceria. Dengan jumlah peserta kunjungan yang melebihi kapasistas ruangan, sebagian tamu terlihat berdiskusi dengan tim pelayanan Disdukcapil.

Dalam sambutannya, M. Fadhly menyampaikan. Bahwa keberadaan Disdukcapil Padang Pariaman sama dengan Disdukcapil lainnya, terkait kewenangan dalam pelayanan. 

"Kami sebelumnya memiliki Kantor yang kecil dan ruang sempit, namun kami tetap berupaya memaksimalkan pemanfaatan ruangan yang ada. Sehingga, bisa dioptimalkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang memberikan kenyamanan.”

Lebih lanjut Fadhly menjelaskan, tentang kebijakan integrasi pelayanan dalam jaringan (daring) yang dikembangkan oleh Dinas Dukcapil melalui aplikasi Dukcapil Ceria Mobile. Melalui layanan administrasi kependudukan secara online, masyarakat bisa mendapatkan integrasi pelayanan antara pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil. Seperti, pengurusan akte kelahiran langsung mendapatkan Kartu Keluarga (KK) baru dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Rombongan dipimpin oleh Drs. H. Dady Iskandar, MM. Kepala Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, didampingi Sekretaris Disdukcapil Hj. Indrastuti Chandra Dewi S, SH. M.Si. Juga ikut dalam agenda kunjungan tersebut, mewakili Kabupaten dan Kota, Kepala Disdukcapil Kota Cimahi Ipah Latipah, Drs. H. Hudaya, M.Si dari Kabupaten Bekasi, Drs. Iwan Kusdian, MM, dari Kabupaten Sukabumi dan Rina Siti Syabariah dari Kabupaten Garut. (Atmulyadi)

Suhatri Bur: LKAAM Memiliki Peran Penting Dalam Percepatan Pembangunan Padang Pariaman

 

PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com -- Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE.MM. membuka Musyawarah Daerah (Musda) Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Padang Pariaman, pada Rabu (24/11) bertempat di Hall IKK (Ibu Kota Kabupaten) Nagari Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang.

Musyawarah LKAAM ini, dihadiri oleh Ketua LKAAM Provinsi Sumatra Barat Dr. Drs. M. Sayuti, MPd. Dt. Rajo Pangulu, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Jasma Juni Dt. Garang, Sekretaris LKAAM Provinsi Sumatera Barat Amril Amir Dt. Lelo Basa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. Anwar, M.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Erman, S.Sos, seluruh Niniak Mamak dan Bundo Kanduang se Kabupaten Padang Pariaman yang terbagi atas enam kelarasan. Yakni, kelarasan Lubuk Alung, XII Koto, Nan Nabaris, V Koto, 2x11 Enam Lingkung, dan VII Koto.

Dalam sambutannya, Bupati Padang Pariaman mengatakan selaku Pucuak Undang mengatakan. Ucapan terima kasih kepada niniak mamak dan pengurus LKAAM yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan Musda ini. Komunikasi yang dibangun untuk terlaksananya Musyawarah Daerah ini tidak hanya sekali saja, tetapi dengan berbagai upaya. Berbicara tentang LKAAM yang merupakan suatu organisasi yang mewadahi seluruh anggota dan pengurus LKAAM yang hanya ada di Sumatera Barat. Dimana merupakan tempat berhimpun dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang adat dengan filosofi Adat basandi Syara'dan Syara'basandi kitabullah, yang dipegang oleh niniak mamak untuk mengevaluasi diri, anak keponakan, urang kampuang dan nagari.

"Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sangat merasakan manfaat dan fungsi dari LKAAM, dalam rangka percepatan pembangunan. Seperti dalam penyelesaian persoalan tanah, yang terkadang dapat menghambat program pemerintah dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Ninik mamak memiliki peran yang tinggi, terutama dalam pengambilan keputusan serta membantu dalam menjalankan roda pemerintahan," ungkapnya.

Bupati juga menambahkan, terkait dengan pemilihan Ketua LKAAM Padang Pariaman, semoga nantinya mendapatkan Ketua yang memenuhi syarat dan dapat mengakomodir 6 kelasarasan, Ketua KAN Kecamatan. Sehingga nantinya, LKAAM Padang Pariaman menjadi satu kesatuan yang merupakan wadah berhimpunnya para niniak mamak yang ada di 17 Kecamatan.

Ketua LKAAM Provinsi Sumatra Barat Dr. Drs. M. Sayuti, MPd. Datuak Rajo Pangulu, dalam sambutannya mengatakan. Musda LKAAM Padang Pariaman merupakan musyawarah tertinggi dalam rangka pemilihan Ketua dan perumusan keputusan tertinggi.

"Agenda Musda meliputi fungsi kepengurusan lima tahun kedepan, laporan kegiatan pengurus yang lalu, dan laporan program kerja 5 tahun ke depan. Dimana orang yang berhak memilih yakninya, yang memiliki kartu anggota aktif. Ketua LKAAM yang dipilih hendaknya memenuhi kriteria yang telah ditentukan, terutama mempedomani aturan yang berlaku," terangnya.

Plt. Ketua LKAAM Kabupaten Padang Pariaman Abdul Kadir Jailani, SE.MM Datuak Bandaro Panjang dalam sambutannya mengatakan. Bupati selaku Pucuak Undang telah memilih 6 orang untuk melaksanakan tugas LKAAM Padang Pariaman. Dimana sudah berjalan 2 tahun dalam kondisi tidak ada ujung pangkalnya.

"Dalam melaksanakan tugas harian ini, kami diamanahkan segera melaksanakan Musda. Yang bertujuan untuk menunjuk kepengurusan LKAAM Padang Pariaman serta untuk mencari bibit LKAAM yang akan datang. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini, bisa menghasilkan pengurus yang defenitif. Sehingga dapat melembagakan adat, baik dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Nagari," tutupnya.

Senada dengan itu, Zainir Koto, ST. Datuak Rangkayo Mulie selaku Ketua Pelaksana dalam laporannya mengatakan. Semenjak terbitnya SK Panitia, dan juga mendapat arahan dari pucuak undang untuk membuat langkah pembentukan Musda LKAAM Padang Pariaman. Setelah mendapat arahan dari Pucuk Undang  pada 18 September lalu, dimana ditugaskan untuk mengadakan rapat dengan mengundang kelasarasan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dan terbentuklah panitia kepengurusan Musda Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 70 orang.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Musda ini, juga berkat petunjuk dari pucuk undang dan bekerjasama dengan beberapa Dinas/instansi di Kabupaten Padang Pariaman, maka terselenggaralah Musda pada hari ini," ujar Zainir Dt. Rangkayo Mulie mengakhiri pembicaraan. (Atmulyadi)

Rapat Paripurna DPRD Padang Pariaman, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dihadiri Bupati dan Wabup

 

PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com -- Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE.MM bersama Wakil Bupati (Wabup) Drs. Rahmang, MM menghadiri Rapat Paripurna DPRD Padang Pariaman dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj

Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022, pada Selasa (23/11) bertempat di ruang sidang utama DPRD Padang Pariaman di jalan M. Syafei Kota Pariaman.

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ir. Arwinsyah, MT dan didampingi kedua Wakil Ketua, yakni Risdianto, ST dan Aprinaldi, MPd. serta dihadiri sebanyak 29 orang anggota dari sebanyak 40 orang anggota DPRD Padang Pariaman seluruhnya. 

Sementara dari pihak eksekutif, terlihat hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Rudy Repenaldi Rilis SSTP, MM, Sekretaris DPRD Khairul Nizam, SPi. MM dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman serta para Kabag di lingkungan Sekretariat Daerah. 

Dalam penyampaian pendapat akhir tersebut, Fraksi Partai Golkar dengan juru bicaranya Syafrizal A menyampaikan beberapa poin. Diantaranya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mesti fokus terhadap penanggulangan bencana, karena sebagian besar wilayah Kabupaten Padang Pariaman sangat berpotensi terhadap bencana gempa bumi dan tsunami serta terjadinya banjir dan tanah longsor. Disamping juga, diperlukan penambahan mobil pemadam kebakaran untuk melayani masyarakat Kabupaten Padang Pariaman di bagian Utara.

"Fraksi Partai Golkar mengharapkan penggunaan APBD tahun 2022, diprioritaskan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mengutamakan pada sektor pelayanan dasar. Seperti pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan kesehatan", ujar Syafrizal.

Sebelumnya, sudah disampaikan Pendapat Akhir dan Fraksi Gerindra dengan juru bicara Hapianda, Fraksi PAN disampaikan oleh Erman, pendapat akhir Fraksi PKS juru bicara Jon Hendri dan dari Fraksi Demokrat disampaikan oleh Basir.

Setelah itu, dibacakan pendapat akhir Fraksi PKB oleh Hasan Basri, Fraksi PPP dengan juru bicara Syafrial Amir dan dari Fraksi Nasdem Hati Nurani disampaikan oleh Efendi.

Kesimpulan dari semua pendapat akhir Fraksi tersebut, seluruhnya sebanyak 8 fraksi dapat menerima dan menyetujui RAPBD Kabupaten Padang tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam sambutannya, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengucapkan terima kasih kepada semua Fraksi di DPRD Padang Pariaman, yang telah mendukung sepenuhnya program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada tahun depan melalui APBD yang sama-sama telah disepakati ini. 

"Semoga kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini, antara eksekutif dan legislatif dan memberikan perubahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta bersama-sama dalam mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Berjaya. Yaitu, unggul BErkelanjutan, Religius, seJAhtera dan berbudaYA", ungkap Suhatri Bur mengakhiri sambutannya. 

Rapat Paripurna diakhiri dengan Pembacaan Nota Kesepakatan oleh Sekretaris DPRD Kairul Nizam, terkait Penetapan APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah. Kesepakatan tersebut, ditandatangani oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur dan seluruh Pimpinan DPRD yakni Ketua Arwinsyah dan Wakil Ketua Risdianto dan Aprinaldi. (Prokopim/Rio)

Dinkes Padang Pariaman Gelar Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan Tahap Ketiga.

 

PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com --Dalam upaya pencegahan terjadi kesalahan dalam memproduksi obat dan makanan serta untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Padang Pariaman selenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan (KP) tahap ketiga angkatan VII, VIII, IX dan X, yang dimulai pada Selasa (23/11) bertempat di aula Rumah Makan Sambalado di Kurai Taji Pariaman, 

Kegiatan ini, merupakan tahap ketiga, yang digelar selama 4 (empat) hari (Selasa - Jum'at tanggal 23 - 26 November 2021) dengan mendatangkan Narasumber dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

Menurut Kabid Promkes Dinkes Zairil, SKM bahwa digelarnya kegiatan KIE KP ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat, tentang keamanan pangan aman di tengah masyarakat. Rangkaian kegiatan dengan sasaran seluruhnya sebanyak 600 peserta ini, diawali pada tahap pertama yang dilaksanakan di Hotel Minang Jaya Lubuak Aluang selama tiga hari (27 – 29 September 2021) dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Padang Pariaman Drs. Rahmang, MM. Sementara pada tahap kedua, juga dilaksanakan selama tiga hari (26 s.d 28 Oktober 2021) dan masing-masing tahap diikuti sebanyak 180 peserta yang dibagi menjadi 60 peserta setiap harinya.

"Tahap ketiga kita mulai pelaksanaannya pada hari ini Selasa 23 November 2021 hingga Jum'at 26 November 2021, yang diikuti sebanyak 240 peserta dan dibagi menjadi 60 peserta setiap hari. Peserta KIE KP terdiri dari, pengawas pangan, tenaga promkes puskesmas, kader posyandu, pedagang pangan siap saji/jajanan anak sekolah, TP. PKK, Bhayangkari, Persit, Adhyaksa Dharmakarini serta Bagian Prokopim Setdakab Padang Pariaman", jelas Zairil.

Dalam kesempatan itu, Nara sumber dari BB. POM Padang Dra. Fitriyani menyampaikan materi tentang Keamanan Obat dan Makanan serta teknik Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keamanan Obat dan Makanan di kabupaten Padang Pariaman.

"Langkah awal yang dapat dilakukan untuk memastikan keamanan obat dan makanan adalah dengan cek KLIK, yaitu langkah pertama melihat Kemasan dalam kondisi baik dan langkah berikutnya dengan melihat atau membaca Label yang tersedia. Kemudian, pastikan Izin edarnya masih berlaku dan langkah terakhir yang dilakukan adalah tanggal Kedaluwarsa dari produk tersebut", jelas Fitriyani memaparkan. ((Atmulyadi)

Kadis Kesehatan Padang Pariaman sebagai Narasumber Diseminasi Hasil Surveilans Gizi Nasional

PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com,- Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman Drs. H. Yutiardy Rivai, Apt menjadi Narasumber pada kegiatan Diseminasi Hasil Surveilans Gizi tingkat Nasional Regional II, dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tentang Pemanfaatan Data Surveilans Gizi dalam penyusunan Perencanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Padang Pariaman, pada Jum'at (19/11) bertempat di Harris Hotel Convention Bekasi.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini (Kamis s.d Sabtu 18 s.d 20 November 2021) dibuka oleh Plt. Dirjen Kesmas Kemenkes RI. drg. Kartini Rustandi, M.Kes, dengan peserta utusan dari Dinas Kesehatan Provinsi, Poltekkes Kemenkes se Indonesia, Organisasi Profesi Persagi, Pergizi Pangan, AIPVOGI dan Lintas Program serta sektor terkait, Pengelola Program Gizi dan Puskesmas Kab/Kota Terpilih.

Juga hadir sebagai Narasumber Prof Dr. Fasli Jalal Sp. Gk.PhD, Direktur SUPD III Kemendagri, Direktur Pelaporan Statistik BKKBN,Ketua AIPVOGI dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur.

Dikatakan Kabid Kesmas Nurhayati, SSiT MARS, yang ikut sebagai peserta dalam kegiatan Desiminasi itu. Bahwa ini merupakan undangan yang ke empat kalinya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk Sharing Keberhasilan Implementasi Surveilans Gizi melalui Aplikasi e PPGBM (elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), yang sudah dimulai sejak akhir tahun 2017 hingga tahun ini. Dimana, surveilans gizi sudah rutin dilaksanakan oleh tim Surveilans gizi Puskesmas yang terdiri dari Bidan Desa, Pengelola Program Gizi, KIA, Kesling, Promkes Dokter dan Terkait. Kegiatan Surveilans Gizi yang menerapkan Prinsip 3 A (Assestment, Analisis, Action). 

"Data surveilans Gizi Melalui Aplikasi e PPGBM yang menyediakan Data balita dan ibu hamil by name by addres serta faktor faktor determinan masalah gizi. Yaitu Kepemilikan Jaminan Kesehatan/JKN, Jamban Sehat, Air Bersih, Status Imunisasi, Kecacingan, Keluarga merokok, Riwayat kehamilan ibu, dan Penyakit Penyerta. Data yang sudah terintegrasi ini berjalan rutin di Kabupaten Pariaman sejak akhir tahun 2017 hingga saat ini oleh Tim surveilans gizi di setiap Puskesmas", jelasnya.

Kabid Kesmas didampingi Pengelola Gizi Ferawati, SGz mengatakan. Dengan tersedianya data yang update setiap bulan dan setiap saat bisa di evaluasi, yang bisa dilakukan intervensi secara cepat dan tepat sasaran. Berdasarkan Data Riskesdas, Data Stunting di kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan dari 26.1 % (2013) menjadi 21.1 % tahun 2019 (SSGBI ), sedang berdasarkan data surveilans gizi tahun 2021 ini, Stunting sebesar 10.55 dengan cakupan Data 82%. 

Kolaborasi bersama antar lintas Program dan lintas sektor, telah dilakukan dalam intervensi spesifik dan sensitif upaya percepatan penurunan stunting serta komitmen yang tinggi dari Kepala Daerah.

"Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan Pemanfaatan Data surveilans Gizi sebagai Data Dasar/Baseline Data dalam Penyusunan Perencanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Padang Pariaman", tutup Nurhayati yang akrab disapa Mila itu. (Prokopim/Rio)

KaDisdukcapil Padang Pariaman M.Fadhly Jadi Narasumber pada Workshop yang Dihadiri Direktur Pencatatan Sipil Handayani Ningrum

 

JAKARTA, BHINNEKANEWS71.Com,- Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Balitbang Kementerian Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanakan penguatan Sistem Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Penyebab Kematian (SPKKPK) dalam kegiatan Workshop Implementasi dan Alih Kelola Strategi Penguatan SPKKPK Tahun 2021 di Hotel Grand Mercure Jakarta, pada Kamis (18/11). 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Padang Pariaman Muhammad Fadhly menyampaikan Program Integrasi Data Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementarian Kesehatan RI, pada saat menjadi narasumber pada workshop tersebut.

Hadir pada pertemuan yang dilakukan secara daring dan luring serta diikuti oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota itu, diantaranya Direktur Pencatatan Sipil Handayani Ningrum mewakili Dirjen Dukcapil Kemendagri, Kapuslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, para peneliti dan Dinas Kesehatan serta Dinas Dukcapil Kabupaten Kota.

Upaya membangun SPKKPK merupakan bagian dari Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) atau Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H). Penguatan SPKKPK telah lama dirintis oleh Balitbang Kementerian Kesehatan melalui sejumlah program. Termasuk diantaranya Sample Registration System (SRS), yang telah menghasilkan data terinci penyebab kematian. Dengan luas dan besarnya wilayah Indonesia, data nasional penyebab kematian sangat beragam antar daerah. Dengan adanya kebijakan desentralisasi kesehatan, ketersediaan data yang spesifik di daerah akan mendukung kebijakan pembangunan yang spesifik dan sesuai dengan konteks dan permasalahan spesifik pula di daerah. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Balitbangkes memulai uji coba pengembangan SPKKPK di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia mulai tahun 2019 di Kota Makassar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Padang Pariaman, tahun 2020 di Kabupaten Malang, dan tahun 2021 di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Kepulauan Sula.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan menyampaikan harapannya, akan kesinambungan program ini yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Prof. Anwar Sadaad yang mempresentasikan perkembangan program ini di beberapa Kabupaten dan Kota menyampaikan, bahwa perlunya penguatan aspek-aspek pendukung program pencatatan kelahiran dan kematian, berdasarkan rapid assessment yang telah dilakukan Kabupaten/Kota. 

Pada kesempatan tersebut, Kadisdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Muhammad Fadhly menyampaikan integrasi sistem yang sedang dibangun di Padang Pariaman. Mulai dari pencatatan perkawinan, kehamilan, kelahiran, perkawinan, kematian dan penyebab kematian melalui inovasi SiPakem (Sistem Pelaporan Kelahiran dant Kematian). Saat ini, Dinas Dukcapil Padang Pariaman bersama Dinas Kesehatan terus mengembangkan sistem aplikasi pelaporan dan pencatatan kelahiran dan kematian yang terintegrasi dengan sistem lainnya. 

“Bersama Dinas Kesehatan, kami terus berupaya mengembangkan aplikasi pencatatan kelahiran dan kematian untuk program ini agar lebih terintegrasi dan memudahkan pelaporan serta evaluasi. Sistem ini juga diharapkan memberikan hasil untuk pengambilan kebijakan di daerah”, terang Fadhly.

Sebagaimana telah dimulai pada tahun 2019, SiPakem telah dilaksanakan di kabupaten Padang Pariaman dimana aplikasinya dibangun oleh Dinas Dukcapil untuk digunakan bersama dengan Dinas Kesehatan dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai basis pelaporan. Pencatatan kelahiran yang dimulai dari kehamilan serta pencatatan kematian dengan penyebab kematian, akan memberikan dampak positif bagi penanganan Kesehatan ibu dan anak serta pemberian hak-hak pelayanan lainnya bagi masyarakat.

Beberapa penanggap memberikan tanggapan pada workshop tersebut, diantaranya Dr. Brian Sri Prahastuti dari Kantor Staf Presiden, dr. Erna Mulati (Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes), Handayani Ningrum (Direktur Pencatatan Sipil Kemendagri) dan beberapa lainnya dari kalangan Kementerian Kesehatan.

Muhammad Fadhly berharap, sistem ini terus dikembangkan dan semakin berkualitas  dimasa yang akan datang. (Prokopim/Rio)

Disdukcapil Padang Pariaman Kembali Memberikan Inspirasi dalam Layanan Nagita di Pemko Dumai

 

PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com,- Layanan administrasi kependudukan secara online yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sejak Oktober telah memberi inspirasi kepada banyak daerah. Perkembangan layanan Nagari Go Digital (Nagita) menjadi bahasan dalam Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil se Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri telah mendorong banyak Disdukcapil untuk melakukan pengembangan layanan online. 

Pemerintah Kota Dumai merupakan salah satu Daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk peningkatan kualitas pelayanan adaministrasi kependudukan. Pemko Dumai melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan replikasi aplikasi layanan Nagita. Fasilitasi kegiatan ini, dilakukan melalui proses sosialisasi penerapan Dukcapil Go Digital pada Selasa 16 November 2021.  

Menurut Fauzi Al Azhar yang ikut bersama Kadisdukcapil Muhammad Fadhly melalui sambungan telepon, pada Rabu (17/11). Sosialisasi dilaksanakan di gedung Wan Dahlan Ibrahim Kota Dumai. Kegiatan dibuka oleh Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Dumai Muhammad Syafei, S.Sos, M.Si. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Disdukcapil Kota Dumai, tim pendukung dari Dinas Kominfo Kota Dumai, Kasi terkait di tingkat kecamatan dan lurah. 

Dalam sambutan pembukaan sosialisasi, Muhammad Syafei menyampaikan apreasiasi atas dukungan dari Disdukcapil Padang Pariaman dalam mendukung penerapan layanan administrasi kependudukan secara online di Kota Dumai. 

“Kami berharap, semua ilmu terkait keberhasilan penerapan layanan online untuk ditularkan kepada tim Disdukcapil Kota Dumai. Lebih lanjut Syafei menyatakan, bahwa penggunaan layanan berbasis teknologi informasi merupakan suatu keharusan dalam semua aspek layanan pemerintahan. Hal ini karena aspek TIK telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat", jelasnya.

Dalam kegiatan sosialisasi ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Muhammad Fadhly. S, AP, MM memberikan pemaparan dengan tema transformasi pelayanan publik. Pemaparan dimulai tentang perkembangan layanan Nagita sejak Oktober 2019. Kesinambungan layanan Nagita sangat didukung oleh manajemen sumber daya manusia Disdukcapil. MSDM layanan harus terintegrasi, tidak terkotak-kotak dalam bidang-bidang yang di internal dinas. (Prokopim/Rio)

Buka Rakor TP.PKK, Bupati Suhatri Bur Harapkan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program

PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com,- Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE.MM. membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan Wali Nagari se Kabupaten Padang Pariaman, pada Selasa (16/11) di Hall IKK (Ibu Kota Kabupaten) Nagari Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang.

Dalam sambutannya, Bupati Suhatri Bur mengatakan. Bahwa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di era globalisasi ini, lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia melalui keterbukaan dan kemudahan akses. Terutama dalam integrasi ilmu dan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menuntut kita untuk lebih profesional dan bersinergi dalam melaksanakan pembangunan di setiap tingkat pelaku pembangunan. Baik tingkat Kabupaten, Kecamatan, Nagari dan pelaku-pelaku pembangunan dengan status sebagai mitra Pemerintah Daerah.

“Selaku mitra, Tim Penggerak PKK agar lebih meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta benar- benar berbuat nyata dalam mendukung dan memfasilitasi seluruh program PKK Kabupaten Padang Pariaman. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, salah satunya yaitu pengentasan stunting. Dimana, perlunya dukungan dan kerjasama kita bersama untuk mengatasi stunting ini. Karena, ini merupakan langkah awal kita untuk mempersiapkan generasi penerus. Terutama, tidak terlepas dari  apa yang dikonsumsi oleh ibu sedari dalam kandungan,” ujar Suhatri Bur.

Ia juga menambahkan, berdasarkan Permendes PDTT Nomor  7 tahun 2021 bahwa prioritas penggunaan dana desa ditekankan pada aspek pemulihan ekonomi nasional berskala Nagari. Seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat dan Badan Usaha Milik Nagari, kegiatan mitigasi dan penanganan bencana serta pelaksanaan BLT Dana Desa. Dalam rangka pencapaian program tersebut, Pemerintah Nagari dapat bekerjasama. Baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun dalam proses evaluasinya. Sehingga keterpaduan ini dapat menghasilkan output, impact dan benefit pembangunan yang lebih baik.

Sebelumnya, Ketua TP-PKK Yusrita Suhatri Bur dalam sambutannya mengatakan. Selama tahun 2021 jumlah, gerakan PKK yang ada di Nagari dan Korong terus bertambah. Ini merupakan suatu kemajuan yang positif, dalam artian tim penggerak PKK telah aktif dalam menjalankan program yang direncanakan.

“ Menjelang akhir tahun ini, ada dua agenda yang akan dilanjutkan. Diantaranya pada Pokja 2, yaitu marandang se Kabupaten Padang Pariaman yang diikuti oleh seluruh Nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Yang akan dilaksanakan tanggal 23 November 2021. Oleh karenanya, diperlukan dukungan dan kerjasama Camat dan Wali Nagari untuk mensukseskan kegiatan ini. Karena segala bentuk atribut untuk kegiatan ini, disediakan oleh Nagari masing-masing. Program kedua yaitu Surau Berkah (bersih,kameh dan indah) yang bertujuan agar surau atau tempat ibadah bersih dan terjaga keindahannya", jelas Yusrita

Ia menekankan, ujung dari PKK adalah Dasawisma. Oleh karenanya, diharapkan kepada Wali Nagari terpilih dapat menggiatkan kegiatan PKK. Seperti UP2K dan UMKM serta telah memiliki rumah promosi, yakninya Dekranasda. Sehingga meningkatkan kesejahteraan kader PKK, yang pada akhir akan mewujudkan Padang Pariaman Berjaya. 

"Untuk tahun 2022, beberapa agenda yang akan dikerjakan. Diantaranya Pelatihan Simpeda, Lomba Pokja 1 sampai 4 dan Sekretariat, serta Pencatatan Administrasi secara teratur. Demi kelancaran kegiatan tersebut, diminta agar dana operasional PKK harus dianggarkan pada APB Nagari", tutur Yusrita.

Rakor ini, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Erman, S.Sos., Ketua Dharma Wanita Persatuan Yanti Rudy Repenaldi Rilis dan Peserta Rakor sebanyak  170 orang, yang terdiri dari Camat, Wali Nagari, Pengurus PKK, dari DPMD dan PPL. (Prokopim/ Rio)

Mantan Sestama BKKBN Kunjungi Vaksinasi Keluarga Covid-19 di TPMB Elidani.

PADANG PARIAMAN BHINNEKANEWS71.Com --Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Ahli Utama BKKBN Pusat H. Nofrijal, Sp. MA, yang juga mantan Sestama BKKBN pada tahun 2017 - 2020, pada Senin (15/11) melakukan kunjungan ke Tempat Praktek Mandiri Bidan (TPMB) Elidani Nagari Singguliang Kecamatan Lubuk Alung dalam rangka Percepatan Vaksinasi Covid 19 bagi Keluarga di wilayahnya.

Pelaksanaan Vaksinasi yang merupakan hasil kerjasama TPMB Elidani dengan jajaran TNI dan Polri, Puskesmas Lubuk Alung serta Karang Taruna ini, menargetkan sebanyak 500 orang penerima vaksin. Dengan sasaran vaksinasi, masyarakat umum dan rentan serta remaja usia 12 - 17 tahun.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kadis DPPKB dr. Aspinuddin, Sekretaris DPPKB Padang Pariaman Yusra, Danramil 05 Lubuk Alung Kapten Inf. Azral, Wali Nagari Singguliang, Vaksinator dari klinik Polres Padang Pariaman dan Puskesmas Lubuk Alung, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan PKK Nagari, serta Ketua Karang Taruna setempat.

Dalam kunjungannya, H. Nofrijal, Sp. MA, sangat senang melihat antusiasme masyarakat yang hadir untuk mendapatkan Vaksin. Dia berharap, dengan digelarnya vaksinasi ini dapat meningkatkan capaian Padang Pariaman.

"Saya berterima kasih dan mengapresiasi, atas keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Padang Pariaman, yang telah mampu melakukan upaya percepatan vaksinaksi Covid 19 ini. Yaitu dengan merangkul banyak pihak dan sektor, seperti jajaran TNI dan Polri, Puskesmas, Pemerintahan Nagari, Karang Taruna, dan PKK serta Tokoh Masyarakat.

Beliau optimis dengan semangat dan upaya yang telah dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Padang Pariaman bersama Tim Vaksinator dan instansi terkait, akan mampu membantu percepatan Vaksinasi Covid-19. Sehingga bisa menggenjot capaian Vaksinaksi di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam kunjungan itu, dr. Aspinuddin menyampaikan terkait dengan capaian vaksinasi Kabupaten Padang Pariaman yang masih rendah. Karena itu, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menginstruksikan seluruh perangkat daerah, Camat dan Wali Nagari, bahwa kegiatan vaksinasi perlu diintensifkan dan dilakukan secara bersama-sama. 

"Diharapkan kepada Wali Nagari dan Wali Korong serta tokoh masyarakat Singguluang, untuk dapat meyakinkan masyarakat yang belum divaksin. Agar segera mengikuti vaksinasi covid-19 dan menyadari pentingnya vaksinasi, karena disamping sudah dijamin aman dan halal juga akan memberi kemudahan bagi mereka dalam berbagai urusan dan melakukan perjalanan", tutur Aspinuddin yang akrab disapa Bang Jimmy ini.

Dikatakan, posisi Padang Pariaman saat ini, masih berada di level tiga dan berada pada urutan bawah dari seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Apabila capaian vaksinasi dapat kita tingkatkan, maka Kabupaten Padang Pariaman bisa beranjak ke kevel dua atau satu. Sehingga proses belajar tatap muka bisa dilaksanakan di sekolah dan masyarakat juga dapat beraktifitas seperti biasa. ((Atmulyadi) 

Bupati Suhatri Bur Hadiri Sertijab Camat Nan Sabaris dan VII Koto

PADANGPARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com -- Hari ini Jum'at (12/11) ada dua kali prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) Camat di Kabupaten Padang Pariaman. Prosesi pertama dilaksanakan pada paginya, yakni Sertijab Camat Nan Sabaris dari Wirson, S.Sos. MM kepada Syamsunar, BA. Sedangkan prosesi kedua dilaksanakan siangnya setelah shalat Jumat, Sertijab Camat VII Koto dari Imra Usni, SPd. MM kepada Nini Arlin, S.Sos. MM.

Suatu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi kedua Kecamatan, karena Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE.MM bersama istri Yusrita Suhatri Bur berkesempatan hadir di kedua prosesi sertijab yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat setempat. Pada kesempatan itu,  juga dilangsungkan pelantikan Ketua TP. PKK Kecamatan oleh Ketus TP. PKK Yusrita Suhatri Bur di kedua tempat.

Terlihat ikut mendampingi Bupati di Kantor Camat Nan Sabaris Korong Pinang Nagari Pauh Kambar, Kepala BKPSDM Armen Rangkuti, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Drs. Anwar, MSi, Kapolsek Nan Sabaris IPTU. Zulkarnaini, Danramil  07 Pauh Kambar Kapten Inf. Agus Lesmono, Kepala KUA Nan Sabaris Yufni Faisol, S.Ag, Kepala Puskesmas Nan Sabaris dr. Fitriati Matondang, Tokoh Masyarakat serta Wali Nagari dan Wali Korong se Kecamatan Nan Sabaris.

Camat sebelumnya Wirson, S.Sos. MM mengucapkan terima kasih kepada Bupati Padang Pariaman atas kepercayaan yang diberikan. Dia mengatakan, sudah banyak pengalaman yang diperoleh selama lebih kurang 4,5 tahun sebagai Camat Nan Sabaris.

"Alhamdulillh selama 4,5 tahun menjabat disini, banyak pengalaman dan prestasi yang telah diraih  Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Padang Pariaman, yang telah mempercayai kami disini sebagai Camat Nan Sabaris. Selama bertugas disini, tentu banyak salah dan khilaf yang telah kami buat. Untuk itu, saya beserta istri mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga silaturahmi yang telah terjalin bisa terus berlanjut pada kesempatan lain dan dalam suasana yang berbeda", ujar Wirson.

Sementara itu, Camat yang baru Syamsunar, BA juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Padang Pariaman, atas kepercayaan yang diberikan. Untuk menjabat sebagai Camat Nan Sabaris.

"Insyaallah, kami akan bekerja dengan baik dengan sisa waktu 14 bulan lagi menjelang pensiun. Kami akan memberikan yang terbaik dan melakukan berbagai inovasi nantinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, kami mohon dukungan dan kerjasama dari Wali Nagari, Wali Korong dan tokoh masyarakat disini", jelasnya.

Sementara, pada pelaksanaan Sertijab di Kantor Camat VII Koto di Sungai Sariak, Bupati didampingi oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Drs. Anwar, MSi, Kepala DPMD Erman, S.Sos, Kepala Bank Nagari Cabang Pariaman, Anggota DPRD Padang Pariaman, Anggota Forkopimca serta Wali Nagari dan Wali Korong setempat.

Dalam arahannya, Bupati Suhatri Bur mengucapkan terima kasih kepada Wirson dan selamat bertugas kepada Syamsunar menjadi Camat Nan Sabaris. Bupati menyampaikan kepada Camat yang baru, untuk melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Camat sebelumnya. Begitu juga kepada Camat VII Koto yang baru Nini Arlin diucapkan selamat bertugas dan terima kasih kepada Camat sebelumnya Imra Usni.

"Teruslah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu keluarga. Yakni, dengan menanam sayur dan buah untuk kebutuhan sehari-hari serta tanaman obat keluarga yang diyakini akan memperlambat lajunya inflasi. Teruslah berkoordinasi dan lakukan identifikasi masalah serta lengkapi data dan informasi dalam bentuk database Kecamatan. Sehingga, tidak ada lagi kita mendengar Camat dan Wali Nagari tidak tahu dengan kondisi daerahnya", terang Suhatri Bur.

Terkait dengan capaian vaksin Kabupaten Padang Pariaman yang masih rendah. Bupati  berharap kepada Camat, Wali Nagari dan Wali Korong serta tokoh masyarakat, untuk dapat meyakinkan masyarakat yang belum divaksin. Untuk segera mengikuti vaksinasi covid-19, karena disamping sudah dijamin aman dan halal juga akan memberi kemudahan bagi mereka dalam berbagai urusan dan melakukan perjalanan. 

Diketahui, posisi Padang Pariaman saat ini masih berada di level tiga dan berada pada urutan 18 dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yakni sebesar 28,09% dan untuk capaian Provinsi Sumbar adalah 38%. Apabila capaian vaksinasi dapat kita tingkatkan, maka Kabupaten Padang Pariaman bisa beranjak ke kevel dua atau satu. Proses belajar tatap muka bisa dilaksanakan dan masyarakat juga dapat beraktifitas seperti biasa.

Adapun pergantian Camat Nan Sabaris dan Camat VII Koto, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman nomor : 821.2/503/KEP/BPP-2021 tanggal 4 November 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Sebelum dilantik sebagai Camat Nan Sabaris,  Syamsunar menjabat Sekretaris BPBD Padang Pariaman dan Wirson selanjutnya menduduki jabatan baru sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan di Kecamatan VII Koto, Nini Arlin sebelumnya sebagai fungsional umum di BKPSDM dan Imra Usni selanjutnya ditempatkan sebagai fungsional umum di BKPSDM. (Atmulyadi)

Tingkatkan Pelayanan Publik, Pemda Padang Pariaman Adakan Sosialisasi Bersama Ombudsman

PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com -- Daerah Kabupaten Padang Pariaman Rudy Repenaldi Rilis,S.STP.,M.M. membuka Sosialisasi Peran Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik dan peningkatan kualitas pelayanan nagari se Kabupaten Padang Pariaman, pada Jumat (12/11) di Hall IKK (Ibu Kota Kabupaten) Nagari Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Fakhriati, S.Sos.,M.M., Kepala DPMD Erman, S.Sos, Camat, Wali Nagari se Kabupaten Padang Pariaman.

Mewakili Bupati Padang Pariaman dalam sambutannya Sekretaris Daerah mengatakan. Sosialisasi ini bertujuan untuk upaya dalam evaluasi pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Pelayanan ini dinamis, kemajuan teknologi juga menuntut pola pikir dalam memberikan pelayanan.

"Dengan kehadiran tim ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada saat ini, adalah suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kita pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Serta sekaligus menjadi suatu bentuk dorongan atau motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan pelayanan publik, sesuai dengan harapan masyarakat Padang Pariaman", jelas Rudy Rilis.

"Kami berharap, dengan dilakukannya sosialiasi tentang penyelenggaraan pelayanan publik bagi pemerintah kabupaten padang pariaman oleh ombudsman ini menjadi sarana pencerahan bagi kami pemerintah kabupaten padang pariaman, akan pentingnya peningkatan pelayanan publik serta kolaborasi bersama ombudsman dalam pemenuhan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Padang Pariaman," terangnya.

Ia juga menambahkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sangat konsen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dimana Padang Pariaman baru saja melaunching 121 website ini merupakan wujud dalam upaya peningkatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya diharapkan agar seluruh instansi dapat menggunakan aplikasi tersebut.

"Kami memberikan apresiasi kepada OPD yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti Disdukcapil dan DPMPTP yang menjadi role model dalam pelayanan prima. Artinya, seluruh organisasi sangat semangat dalam berinovasi dan bekreasi dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman," tutupnya.

Sebelumnya, Tim Pelayanan Publik Ombudsman Perwakilan Sumatra Barat Rahamdian Novert, S.AP.,M.PA mengatakan. Tujuan diadakannnya sosialisasi ini, yakninya bagian dari program pencegahan dalam bentuk sosialisasi, penguatan kemitraan dan langkah strategis lainnya.

"Harapan kami, kedepannya ombudsman dapat bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Juga diharapkan nantinya, melalui hubungan yang telah terjalin ini, kita dapat membangun kemitraan dalam bentuk MoU. Agar kegiatan pelayanan publik bisa dikerjakan secara bersama.

Materi sosialisasi ini, disampaikan oleh Asisten Pemeriksa Ombudsman perwakilan Sumatera Barat Dheka Arya Sasmita Suir, M.H. selaku narasumber. (Prokopim)(Atmulyadi)