Dikenal Masyarakat Humoris, Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko Dapat Apresiasi Kapolda Banten

SERANG - Sosok Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko yang dikenal luas dengan cara pendekatanya pada masyarakat secara humoris mendapat apresiasi dari Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto.

Pernyataan Jenderal bintang dua ini disampaikan saat kali pertama memimpin apel pagi di Mapolres Serang pada Rabu 4 Desember 2024.

"Yang kita ketahui bersama bahwa Kapolres Serang dikenal luas dengan cara pendekatanya secara humoris dan hal tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Maka dari itu silahkan untuk dilanjutkan program tersebut," kata Irjen Suyudi Ario Seto.

Kapolda juga memberikan apresiasi mengapresiasi kepada seluruh anggota Polres Serang dibawah pimpinan Kapolres Serang yang sudah berhasil mengamankan perhelatan Pilkada Serentak 2024, sehingga tidak ada kejadian yang sifatnya menonjol di TPS.

"Kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi juga kepada seluruh anggota Polres Serang yang sudah bahu membahu melaksanakan pengamanan mulai dari 3 Bulan kebelakang sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak," tandasnya.

Irjen Suyudi juga mengingatkan bahwa tahapan pilkada serentak masih berjalan saat ini yaitu kegiatan pleno tingkat kabupaten. Oleh karenanya, Kapolda mengingatkan agar anggota terus lakukan pengamanan antisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas.

"Lanjutkan terus upaya-upaya pendekatan dengan masyarakat, sehingga begitu terjadi konflik di masyarakat kita dapat didukung dan diterima dengan cepat oleh masyarakat," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolda juga mengingatkan terkait cuaca ekstrim yang sedang terjadi saat ini hingga beberapa kedepan yang berpotensi menimbulkan bencana alam agar segera memetakan lokasi-lokasi rawan bencana alam.

"Apabila ada wilayah yang terdampak segera lakukan pertolongan terukur dan koordinasikan dengan stakholder terkait. Saya ingin Polri hadir yang pertama di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan, sesuai program unggulan PECAK (Pagelaran Cepat Anggota Kepolisian)," tandasnya.

Hadir dalam apel pagi, Direktur Binmas,

Direktur Samapta, Direktur Pam Obvit, Kabidhumas Polda Banten, Kapolres Serang, Wakapolres, Pejabat Utama dan Kapolsek Jajaran serta 8 pleton personil Polres Serang.(*/Red) 

Lagi, Proyek DBMSDA Kab Tangerang Penguatan Tebing Saluran Pembuangan di Desa Bunar Diduga Dikerjakan Tidak Sesuai Teknis

KABUPATEN TANGERANG, -- Lagi lagi proyek pemerintah kabupaten Tangerang melalui Bidang bina marga dan sumber daya air (DBMSDA) kembali jadi sorotan khayalak umum khususnya warga petani sekitar pekerjaan. 

Pasalnya, dalam pembangunan baik jalan, jembatan, irigasi, tpt, hingga saluran pembuangan selalu saja dilakukan dalam dugaan tidak sesuai teknis dan mekanisme pekerjaan. 

Sama halnya dengan proyek penguatan Tebing saluran pembuangan yang berlangsung di Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang. 

Dalam pekerjaan tersebut diduga dipaksakan meski dalam kondisi tergenang air (Banjir_red), sehingga terindikasi kekuatan Tebing tidak akan bertahan lama. 

Hal itu pun dikemukakan Kartusi, pegiat sosial kontrol yang melakukan investigasi dilapangan,

"Kami melihat dan mendalami di lapangan, Pemasangan batu kali dipaksakan dengan keadaan banjir, ini bagaimana teknis pekerjaannya apakah ada kekuatan sesuai judul proyek perkuat Tebing" ujarnya, Rabu (4 Des 2024).

Kabidkam DPP perkumpulan LSM Trisula  Bakti Nusantara tersebut saat mendatangi Lokasi kegiatan proyek mengaku tidak pernah bertemu dengan pelaksana di lapangan, lalu seperti apa pengawasannya ," Pelaksana dan pengawasan pekerjaan tebing saluran pembuangan Bunar tidak pernah berada dilokasi, sesuai penuturan para tukang, maka ini dimana pengawasan terhadap kerjaan," tandasnya.

"Kami juga sudah konfirmasi ke beberapa pihak, termasuk Haji Iday, yang disebut oleh tukang, namun Pak Haji mengelak bahwa itu bukan pekerjaan nya, namun pengakuan dari Pak Haji tersebut hanya mengarahkan lokasi untuk kegiatan proyek tersebut," terang Sugeng. 

Dari papan informasi proyek terlihat , Pemkab Kabupaten melalui DBMSDA melaksanakan pekerjaan dengan nama pekerjaan Perkuat Tebing Saluran Pembuangan Bunar, volume 124.00 MM berlokasi di Kecamatan Sukamulya, dengan menelan anggaran yang bersumber APBD TA 202A Senilai Rp 148.761.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah),  pelaksana CV ANDA PRATAMA, masa waktu kerja 35 hari kalender.

Hingga adanya berita ini, dalam beberapa hari terakhir, Pihak DBMSDA Kabupaten Tangerang sangat sulit untuk dikonfirmasi, baik dari proyek proyek lain yang berkaitan dengan DBMSDA, akan tetapi awak media akan tetap mendorong hal ini kepada lembaga resmi baik pengawasan dan yang bertugas melakukan audit.(Red)

Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Yudhis Wibisana Pimpin Apel Pagi di Polres Lebak, Terkait Tahapan Pengamanan Pilkada dan Penanganan Bencana Alam

Lebak - Guna memastikan setiap tahapan Pilkada tahun 2024 agar aman, lancar dan terkendali, Direktur Reskrimsus Polda Banten Kombes Pol Yudhis Wibisana didampingi Wadir Reskrimsus AKBP Wiwin Setiawan, dan Kapolres Lebak AKBP Suyono, memimpin langsung apel pagi di Aula Sanika Satyawada Polres Lebak, Rabu (4/12/2024).

Pada kesempatan tersebut, Yudhis mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan tugas pengamanan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Lebak yang sudah berjalan lancar, aman dan terkendali. Dan sekarang memasuki tahap perhitungan suara di tiap tiap KPU, diantara perhitungan suara di KPU Kabupaten Lebak agar diamankan oleh anggota Polres Lebak dan jajaran secara profesional dan jangan ada anggota Polres Lebak yang melakukan pelanggaran. Sampaikan kepada masyarakat, siapa yang terpilih tetap jaga persatuan dan kesatuan.

"Laksanakan semua tugas dengan profesional dan amanah, disiplin dan tanggung jawab. Tingkatkan terus profesionalisme sehubungan dengan era kemajuan jaman dan era digital agar pelayanan kepada masyarakat betul betul prima dan maksimal. Saya merasa bangga dalam bidang kerapian administrasi Polres Lebak, khususnya Satreskrim Polres Lebak selalu terbaik," ucap Kombes Pol Yudhis.

Selanjutnya, Yudhis menambahkan, antisipasi bencana di Kabupaten Lebak, karena saat ini musim hujan, seperti banjir, longsor, puting beliung. Untuk Kasat Sabhara, siapkan sarana dan prasarana koordinasi dengan Badan Penanggulan Bencana Kabupaten Lebak buat Posko siaga bencana di wilayah hukum Polres Lebak sebagai bentuk kesiap siagaan dan pelayanan kepada masyarakat, apabila sewaktu waktu ada bencana kita sudah siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Lebak.

"Kemudian, terkait program Asta Cita Pemerintah Pusat, salah satunya ketahanan pangan, mari bersama sama kita dukung, salah satunya dengan memanfaatkan setiap lahan dan pekarangan untuk dapat diperdayagunakan dalam budidaya perikanan, peternakan dan pertanian," kata Yudhis.(AG) 

Bagai Proyek Siluman, Pekerjaan Paving Blok di Desa Parahu Diduga Berasal dari Pagu Dewan Tanpa PIP

Kabupaten Tangerang || Kegiatan pemasangan baru paving blok yang berlokasi di Kampung Leuweung Gede, RT 001/005  Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang kini jadi sorotan. Rabu (04/12/2024).

Pegiat sosial kontrol, Zane Gempar mendatangi lokasi kegiatan yang sedang berlangsung, ketika berbincang-bincang dengan salah satu pekerja atas nama Udin, Udin pun angkat bicara dihadapan Zane Gempar.

"Pekerjaan ini milik pak Dewan asal Cisoka, yaitu Wu (Inisial-red). Terkait anggaran saya tidak tahu, namun untuk panjang kegiatan ini kalau gak salah 1,40 dan lebar 1,5. Terkait pelaksana dilapangan itu tidak tahu yang mana orangnya, pekerjaan ini sudah satu mingguan tapi terkait banner atau papan informasi kegiatan saya belum pernah melihat, pekerja orang sini semua dan sistem borongan," ujarnya. 

Zane Gempar berpendapat "Seharusnya jika memang ini kegiatan milik Pagu Dewan/Fokir, sebaiknya harus mencontohkan prilaku yang baik dengan memasang banner atau papan informasi kegiatan sebagai wahana Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Agar masyarakat bisa mengaksesnya atau mengetahui nya jenis kegiatan tersebut, sebab di akhir tahun ini yaitu 2024, begitu banyak proyek diwilayah Kabupaten Tangerang. Namun  sebagian mereka seolah-olah cuek dengan KIP, 

Seharusnya siapapun yang memiliki/mempunyai kegiatan wajib mencantumkan KIP. Apalagi ini pekerjaan milik wakil rakyat, seharusnya mencontohkan hal baik ke publik/masyarakat, agar tidak menjadi asumsi miring "Tutupnya.

Hingga terbitnya berita ini, WU yang disebut anggota Dewan Asal Cisoka belum terkonfirmasi, karena tidak ada nomor Handphone untuk melakukan komunikasi guna menggali informasi lebih lanjut. 

(TASWAN)

Aneh dan Janggal, Telan Biaya Capai 3M, Nama Paket Pembangunan Masjid di Kabupaten SERANG, Pembangunan Berlokasi di Desa Merak Kec Sukamulya TANGERANG

KABUPATEN TANGERANG, -- Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten bidang urusan penyelenggaraan PSU permukiman tengah melaksanakan kegiatan dengan nama Paket pembangunan Masjid di Kabupaten Serang. 

Namun dalam papan informasi proyek (PIP) diduga ada kejanggalan kegiatan pembangunan masjid yang tertera dalam PIP tersebut di Kabupaten Serang, namun pengerjaan pembangunan Masjid dilaksanakan tepat berlokasi di Kp Sabrang, Desa Merak, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang. 

Diserap dari APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2024, pembangunan masjid menelan anggaran Rp.2.920.120.000,00,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) pelaksana dan penyedia jasa konstruksi CV BOGAN, dengan nomor kontrak: 600/SPK.02.BP/UPPSU/Perkim-3/2024, Konsultan pengawas dari PT. BERKAH TEKNIK KONSULTAN BANTEN, masa waktu 110 hari kalender

Saat awak media mengkonfirmasi dilapangan, sayangnya tidak ada yang bisa ditemui baik utusan pelaksana CV BOGAN serta konsultan pengawas, seperti hal nya dibenarkan para pekerja. 

"Pelaksananya Pak Jonisatar lagi ga ada Pak, pekerjaan sudah jalan dua bulan, kalau tukang lebih dari 30 orang, sebagian diliburkan, untuk lebih teknis atau rinci jelasnya ke pak Jonisatar saja,, kami kurang faham, "ujar Pekerja yang tidak mau menyebut namanya. Selasa (3 Desember 2024).

Ia melanjutkan, untuk Konsultan pengawas dan pelaksana dari CV BOGAN dikatakannya hadir tiap hari,

"Kemarin ada semuanya Pak, kalau hari ini memang gak ada kami lihat datang," tambahnya. 

Dari pantauan dilokasi, dalam pembangunan masjid para pekerja (tukang_red) tidak mengenakan alat pelindung diri (APD) padahal bangunan tersebut merupakan bangunan bertingkat. Semestinya sebagai acuan K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja) untuk melindungi pekerja dari tingkat resiko bahaya dan kecelakaan kerja, dalam hal ini CV BOGAN diduga abai terhadap keselamatan pekerjanya. 

Di sisi lain, dalam hal adanya dugaan keganjilan dan kejanggalan Nama Paket Pekerjaan dan Lokasi yang berbeda ini, PA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) patut dipertanyakan sehingga tidak menjadi asumsi negatif di masyarakat. 

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya mengkonfirmasi beberapa pihak, baik CV BOGAN, PPK, PERKIM PROVINSI BANTEN.(Tim)

Proyek Tanpa PIP, Pekerjaan Jalan di Kp Gagunung Desa Buniayu Sukamulya Belum 3 Hari Rampung Sudah Retak dan Belah

KAB TANGERANG, -- Pekerjaan jalan tanpa papan informasi pekerjaan proyek (PIP) tepatnya berlokasi di Kp Gagunung Rancanangka RT 01/05 Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten diduga sarat korupsi. 

Pasalnya, dalam investigasi lapangan, Selasa (3 Des 2024) Jalan yang telah rampung baru hitungan hari tersebut sudah mengalami retak panjang dan belah. 

Sebelumnya dalam investigasi lapangan, 30 November 2024 , 3 hari yang lalu, terpantau dalam teknis pekerjaan pembesian diduga tidak adanya dowel besi, yang pada umumnya dipasang dalam sambungan cor beton jalan, tujuan penggunaannya adalah untuk memberikan kekuatan esensial pada sambungan konstruksi dan mencegah keretakan akibat suhu, kelembaban, dan gesekan. 

Hal tersebut pun senada yang diungkapkan warga sekitar yang mengetahui pekerjaan tersebut. 

"Saat saya melihat dilokasi, sudah ada dua mobil molen, dan dua mobil lagi datang turun yang diduga tidak memakai dowel dan sambungan hanya masukkan doel batangan jadi ini yang diduga menimbulkan cepat retak dan belah," ujar KR (inisal_red). 

Sementara dari informasi yang dihimpun, pekerjaan tersebut di laksanakan oleh CV milik Haji M**iri, namun akibat tidak adanya papan informasi, awak media masih berupaya mengkonfirmasi beberapa pihak, termasuk Dinas terkait di Kabupaten Tangerang.(Tim)

Kasus Sumpah Palsu, Ike Farida Dihukum 5 Bulan Penjara, Banding Dilakukan

Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Selasa (3/12/2024) memutus bersalah Ike Farida dengan hukuman penjara 5 bulan, dan dinyatakan terbukti  bersalah melakukan tindak pidana sumpah palsu melanggar pasal 242 ayat (1) KUHP.

“Memutusan menyatakan Ike Farida bersalah melakukan tindak pidana sumpah palsu, menghukum Ike Farida 5 bulan penjara,” kata ketua Majelis Hakim, Selasa (3/11/2024).

Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU 1 tahun 6 bulan. Dengan dibacakannya putuşan ini, menandakan bahwa tindak pidana sumpah palsu melalui kuasa hukumnya yang didakwakan Penuntut Umum  bukanlah isapan jempol belaka. 

Menanggapi putusan tersebut, Ike Farida langsung menyatakan banding. “Yang Mulia saya akan menyatakan banding.” Kata Ike Farida.

Putusan tersebut menjadi bukti bahwa keterangan saksi fakta dan keterangan ahli yang dihadirkan penuntut umum di dalam persidangan ini telah dijadikan pertimbangan ketika Majelis hakim menetapkan keputusan.

Dalam pertimbangannya Majelis mengindikasikan bahwa antara Ike Farida dan mantan kuasanya telah bekerjasama dalam pengajuan novum dan kemudian dilanjutkan dengan sumpah novum, dan keduanya adalah Advokat yang paham hukum.

Di luar ruang sidang, ratusan massa yang mengatasnamakan Solidaritas Rakyat Peduli Hukum (SRPH) berorasi menyampaikan kembali kronologis kejadian yang berujung pada perkara pidana sumpah palsu ini, dan meminta Majelis memutus sesuai dengan fakta hukum yang disampaikan saksi fakta dan keterangan asli selama pemeriksaan. 

Sambil membentangkan spanduk yang bertuliskan “Tegakkan Hukum Pelaku Sumpah palsu”,  massa SRPH juga meminta agar Majelis tidak terpengaruh dengan upaya penggiringan opini yang silakukan oleh pihak Ike Farida. 

“Kami meminta agar Majelis hakim memutus sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak termakan opini yang dikembangkan oleh pihak terdakwa yang selalu menyudutkan kepolisian, kejaksaaan dan hakim,” ujar Fandi, perwakilan massa SRPH ketika berorasi di depan PN Jakarta Selatan.

Sementara itu, kepada wartawan Tim Penasehat Hukum Ike Farida mengungkapkan kekecewaannya atas ovnis bersalah dari Majelis Hakim dan akan melakukan banding.

“Kami pastikan akan melakukan banding, karena Ike Farida tidak pernah hadir di pengadilan dan tidak pernah diambil sumpahnya, semua sumpah dilakukan oleh kuasa hukumnya,” Ujar Agustrias Andhika.

Kilas Balik

Jika dilakukan kilas balik ke belakang, Perkara ini telah berlangsung selama 12 tahun, dimulai pada 26 Mei 2012 Ike Farida membeli satu unit apartment Casa Grande Residence dengan surat pesanan dan membayar 10 juta, kemudian 30 Mei 2021 Ike Farida membayar lunas 3,04 Milyar.

Ketika akan dibuat PPJB dan AJB ditolak oleh Pengembang karena Ike Farida bersuamikan WNA asal Jepang dan tidak memiliki Perjanjian perkawinan pisah harta. Sesuai ketentuan hukum berlaku saat itu bahwa WNI yang kawin campur dengan WNA jika ingin membeli aset di Indonesia harus memiliki perjanjian perkawinan pisah harta. Dasar hukumnya yaitu Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang  No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan tanah tempat tinggal atau hunian orang asing yang berkedudukan di Indonesia, dan Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak Atas tanah, Satuan rumah susun, dan Pendaftaran tanah

Pengembang telah menawarkan pengembalian uang secara utuh kepada Ike Farida,  namun Ike Farida menolak pengembalian tersebut. Bahkan pada tahun 2014, Pengembang sudah menitipkan uang tersebut melalui konsinyasi di PN Jakarta Selatan, namun Ike Farida tetap menolak menerimanya. Hal ini membuktikan bahwa FF sudah beritikad baik untuk menyelesaian perkara ini.

Kemudian pada tahun 2015 Ike Farida menggugat Pengembang ke PN Jaksel - 2015 (Ike Farida Kalah/Ditolak), Ike Farida melakukan Banding - 2018  (Ike Farida Kalah/Ditolak), Ike Farida mengajukan Kasasi - 2018 (Ike Farida Kalah/Ditolak), kemudian Ike Farida mengajukan Peninjauan Kembali (PK) - 2021 (Gugatan Ike Farida Dikabulkan).

Baru pada tahun 2017 Ike Farida dan suaminya (WNA asal Jepang) membuat perjanjian perkawinan pisah harta yang diaktakan oleh Notaris Cahriani, SH., M.Kn., yang kemudian digunakan sebagai bukti di tingkat Banding. Namun banding Ike Farida tidak dikabulkan, begitu pula pada tingkat kasasi

Ike Farida tidak puas, lalu mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Dalam Persidangan PK pada tanggal 4 Mei 2020 dilaksanakan Pengambilan Sumpah Penemuan Bukti Baru  atau Novum tersebut yang dilakukan Kuasa Hukum Ike Farida berdasarkan surat kuasa khusus dari Ike Farida tertanggal 22 Februari 2020. Advokat/pengacara dilindungi UU Advokat untuk bertindak atas nama pemberi kuasa, oleh karena itu pertanggungjawaban hukum atas sumpah penemu bukti baru atau novum tersebut terletak pada pemberi kuasa yaitu Ike Farida.

Setelah putusan Bukti baru atau Novum yang diajukan dalam PK tersebut ternyata adalah berupa : (1) pencatatan pelaporan akta perjanjian perkawinan No. 5 tanggal 25 April 2017 yang telah dicatatkan pada halaman belakang buku nikah yang sudah sudah pernah digunakan dalam sidang banding tahun 2017 ( sebagai bukti P7 Banding), (2) Surat Dinas Cia Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta No.107/-1.785.51, tertanggal 11 Februari 2020, dan (3) Surat Badan Pertanahan Nasional DK Jakarta No. 3212/7.31.200/XI/2015, tertanggal 27 November 2015.

Dalam sumpah dimuka sidang yang dilakukan oleh Ike Farida melalui kuasanya dinyatakan bahwa bukti baru atau novum tersebut belum pernah digunakan pada perkara sebelumnya, namun kenyataannya ketiga bukti tersebut sudah pernah digunakan.

Berdadasarkan fakta tersebut di atas, maka patut diduga Ike Farida telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 242 KUHP dan/atau Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP tentang dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu dan/atau pemalsuan dan/atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, dengan Andaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Atas dasar ini pada 24 September 2024 pengembang melaporkan terdakwa Ike Farida ke Polda Metrojaya (LP/B/4738/IX/2021/SPKT/Polda Metro Jaya).

Kesaksian mantan Kuasa Hukum Ike Farida, Nurindah MM Simbolon, SH., L.LM

Pada Senin (25/10/2024), saksi Nurindah menyatakan bahwa memori Peninjauan Kembali yang menyertakan tiga bukti baru merupakan hasil pembahasan dan persetujuan dari Ibu Ike Farida sebelum diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Nurindah hanya mewakili Ibu Ike berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepadanya.

Kuasa hukum Nurindah, Lammarasi Siholoho dan Bambang Ginting kepada media, Jumat (25/10/2024) bahwa Sebagai Advokat baru di kantor Farida Law Office, mana mungkin Nurindah berbuat tanpa izin dan persetujuan Ike Farida sebagai Advokat senior sekaligus bos di kantor Farida Law Office. 

Pihak Nurindah heran mengapa Ike Farida mau mengakui hasil kemenangan Peninjauan Kembali tetapi tidak mau mengakui prosesnya. Pihak Nurindah  juga menyayangkan Ike Farida lepas tang dan ingin mengkambinghitamkan Nurindah.

Keterangan Ahli Digital Forensik, Saji Purwanto, SH., MCFE., OSFTC., ACE., CHFI., ECSA

Dalam kesaksiannya, Rabu (30/10/2024), saksi ahli digital forensik menyebutkan bahwa pihaknya yang memeriksa barang bukti elektronik yang disita dari saksi Nurindah Melati Monika Simbolon, salah satunya adalah telpon genggam. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui percakapan antara Nurindah dengan Ike Farida dalam rentang waktu Februari - Desember 2020, yang pada pokoknya berhubungan dengan pengajuan memori peninjauan kembali dan sidang sumpah novum Ike Farida yang diwakili Nurindah.

Dalam percakapan WAG tergambar bahwa Nurindah, Kuasa Hukum Ike Farida pada saat itu secara rutin memberikan laporan, meminta pendapat dan meminta persetujuan terkait langkah-langkah yang akan atau telah dilakukannya sehubungan dengan pengajuan peninjauan kembali dan sidang sumpah novum. 

Nurindah selaku kuasa hukum digambarkan selalu berkordinasi dan minta persetujuan kepada seseorang yang dipanggil Sensei (dalam bahasa Jepang berarti guru). Sensei ini juga terdengar sebagai sorok pimpinan yang mengontrol setiap tindakan Nurindah. Ahli menyebut bahwa Sensei ini tidak lain adalah terdakwa Ike Farida.

Keterangan Ahli Pidana, Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA

Ketika ditanya Jaksa tentang makna pasal 242 KUHP dalam kasus sumpah palsu, ahli menerangkan bahwa  yang dapat dipidana dengan pasal itu adalah orang pribadi atau orang menyuruh kuasanya. Ahli juga menjelaskan tentang doktrin unsur pemidanaan harus ada opzet (kesengajaan), actus reus (perbuatan salah) dan mens rea (niat jahat).

Dalam kasus sumpah palsu Ike Farida unsur pemidaan tersebut dimulai ketika PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) tidak bisa dilaksanakan kemudian pengembang berniat mengembalikan uang yang telah dibayarkan, dan bahkan telah mengajukan konsinyasi ke  Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dikabulkan, namun Ike Farida malah melaporkan pengembang ke polisi dengan tuduhan penggelapan dan dihentikan karena tidak ada unsur pidanya (SP3), kemudian Ike Farida mengirim somasi sebanyak tiga kali dan berlanjut menggugat pengembang dengan tuduhan wanprestasi hingga perkaranya berlanjut sampai hari ini.

“Jadi tadi sudah saya terangkan di depan sidang, bahwa katanya upaya hukum kalau saya bilang itu suatu mens rea (niat jahat), ngasih somasi tiga kali berturut-turut tiga minggu, yang kedua laporin    pidana di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan karena tidak ada bukti adnya delik pidana), yang ketiga pihak perusahaan (pengembang) menitipkan uangnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemudian dibantahnya (Ike Farida) gak mau ngambil, yang keempat dia menggugat perdata, yang kelima terjadinya PK (Peninjuan Kembali dengan novum yang seolah-olah baru ditemukan) itu. Apa itu bukan mens rea, katanya itu upaya hukum, tapikan itu menyerna habis dengan berbagai cara,” kata ahli pidana Suhandi kepada Wartawan, Kamis (31/10/2024).

Perkara ini berkembang menjadi laporan pidana sumpah palsu, karena sumpah novum yang dilakukan Nurindah tersebut menyertakan novum Surat Kanwil BPN DKI Jakarta Nomor 3212 tertanggal 27 November 2015 yang sudah pernah digunakan pada perkara sebelumnya di Pengadilan negeri Jakarta Selatan dan tertera dalam salinan putuşan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2015 yang dituliskan sebagai bukti P-65.

Selain itu, Sumpah Novum juga menyertakan novum pencatatan pelaporan akta perkawinan pisah harta antara Ike Farida dan suaminya pada tahun 2017 yang sudah pernah digunakan sebagai bukti dalam upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 

Keterangan Ahli Pidana, Komjen (Purn.) Susno Duadji.

Dalam Kesaksiannya, Kamis (7/11/2024), ahli Susno Duadji menjelaskan bahwa surat arahan hasil gelar perkara khusus Ike Farida hanya  untuk kepentingan internal institusi kepolisian dan penyidik yang sedang menangani perkara, yang perlu diperhatikan dalam hasil gelar perkara khusus adalah pada bagian rekomendasinya.

Kemudian ahli juga menanggapi pertanyaan Huasa Hukum Ike Farida, Alya Hiroko, yang meminta ahli menjelaskan status surat Komnas HAM dan Komnas Perempuan kepada penyidik yang menyebutkan bahwa tindakan penyidik telah melanggar HAM.

Susno menyatakan jika penyidik menerima surat dari instusi lain di luar kepolisian yang menyatakan tindakan penyidik melanggar HAM, maka penyidik sebaiknya berkonsultasi dan minta arahan kepada atasannya, bisa Direskrim atau Kapolda langsung. Namun, secara hukum Penyidik bersIke Faridaat independen tidak boleh diintervensi oleh pihak mananpun. 

Ahli juga menanggapi pertanyaan dari terdakwa Ike Farida yang menanyakan status penetapan tersangka, penyitaan barang bukti dan penangkapan yang diduga bermasalah. Susno Menyatakan bahwa penetapan tersangka, penyitaan barang bukti dan penangkapan merupakan objek pra peradilan yang bisa diuji keabsahannya, jika belum pernah diuji maka bisa dimintakan pendapat kepada Majelis Hakim dan Majelis Hakim yang akan memutuskan.

Dalam persidangan, Ike Farida sempat mengemukaan alasan bahwa ia tidak faham kalau PK harus ada novum dan harus disumpah novum. Seseorang dengan latar belakang Pendidikan Hukum dan memiliki Law Firm tidak faham harus ada sumpah untuk menyatakan bukti baru. 

“Saya tidak pernah menghadiri persidangan dari Tingkat pertama sampai dengan peninjauan Kembali, jadi saya tidak mengetahui bukti apa saja yang sudah digunakan sebelumnya. Nurindah dan Yahya sudah kami laporkan kepada Peradi karena diduga melakukan pelanggaran etik,” disampaikan Ike Farida di persidangan pada tanggal….

“Yang Mulia, terus terang saya banyak belajar dari kasus ini. Selama ini saya tidak begitu paham beracara litigasi,’ kata Ike Farida di hadapan Majelis Hakim PN Jaksel.

Keterangan Ike Farida tersebut dibantah oleh Yahya, mantan rekanan Ike Farida di Farida Law Office yang juga suami dari saksi Nurindah.

“Ibu Ike Farida adalah orang yang teliti dan selalu memeriksa setiap dokumen yang akan digunakan, dan ada grup whatsap bersama antara kuasa hukum dengan Ike Farida, jadi semua hal pasti dibicarakan bersama dengan Ike Farida,” kata Yahya, mantan Lawyer Ike Farida dalam kesaksiannya, Selasa (28/10/2024).(RB) 

Gelar Rapat Kerja Pengurus: DPP PSKBI Serahkan SK Kepengurusan Kepada DPW

- Pengurus DPP Paguron Singandaru Karuhun Banten Indonesia  (PSKBI) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSKBI Periode 2024-2029 Provinsi Banten, pada Senin 2 Desember 2024. Pelaksanaan acara dilaksanakan di Hotel Regal Raya Anyer Serang-Banten.

Dalam penyerahan SK (Surat Keputusan), pengurus tingkat DPW-PSKBI yang juga telah dserahkan langsung oleh Pembina DPP Hannibal, S.Sos., M.Si., juga yang sekaligus didampingi Ketua Harian Haji Lutfi Tri Putra.

Dalam penyampaian nya pengurus tibgkat DPP-PKSBI berharap, bahwa dengan diserahkannya SK Pengurus DPW agar segera melakukan kerja Organisasi dengan melakukan konsolidasi hingga menjaga kesolidan.

“Dengan Ketua pengurus tingkat DPW kali ini Kami tingkat DPP meminta untuk segera melakukan konsolidasi keorganisasian di Banten, dengan segera melakukan pengembangan organisasi,” ujar Haji Lutfi selaku Ketua Harian DPP-PSKBI, di rapat acara, pada Senin (2-12-2024)

Selanjutnya Haji Lutfi selaku Ketua Harian juga mengatakan bahwa konsolidasi harus segera dilakukan agar internal organisasi secepatnya terwujud sesuai harapan bersama dalam sebuah tujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan PSKBI, imbuhnya dirinya seraya menambahkan.

Bahwa dengan rasa solidaritas yang kuat, maka akan menjadi modal utama dalam memajukan sebuah organisasi. 

“DPP juga meminta untuk pengurus DPW segera melakukan sosialisasi terhadap seluruh lapisan elemen masyarakat maupun instansi pemerintah atau swasta dengan tujuan menjalin satu sinergitas yang baik guna kemajuan sebuah organisasi, tegasnya.

Sementara dikesempatan terpisah Ketua DPW-PSKBI, Achmad Herwandi, SE., yang telah didampingi langsung Sekretaris Wilayah (SEKWIL) Popy Yousu beserta segenap jajaran pengurus dimasing masing kebidangan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia mengaku akan secepatnya melakukan penataan kerja organisasi dalam rangka kemajuan PSKBI (Paguron Singandaru Karuhun Banten Indonesia).

“Kami sudah sepakat dengan seluruh jajaran pengurus akan melakukan kerja organisasi secepatnya, dan yang lebih  terpenting dan utama saya minta kepada seluruh jajaran untuk bekerja sama membangun kemajuan serta kesejahteraan organisasi, papar Achmas Herwandi selaku Ketua DPW.

Dia pun mengaku akan memperjuangkan bagaimana sebuah organisasi PSKBI ini dapat berkontribusi baik secara tenaga maupun pemikiran dan juga materi kepada Paguron seni budaya lainnya yang berada di Provinsi Banten, khususnya beberapa Padepokan seni budaya pencak silat maupun debus yang tergabung di PSKBI, tegasnya. 

Adapun kepengurusan DPW PSKBI tingkat pengurus Provinsi Banten telah diterbitkan berdasarkan SK Nomor 02/SK/16/DPP/PSKBI/XII/2024 Tentang Surat Keputusan Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Paguron Singandaru Karuhun Banten Indonesia Provinsi Banten Masa Bakti 2024-2029.

Dalam SK terbaru terdapat beverapa susunan pengurus KSB (ketua Sekretaris Bendahara) antara lain: Ketua Achmad Herwandi, Sekretaris Wilayah,  Popy Yousu dan yakni Bendaha DPW, Diana. (*/Red) 

Bareskrim Polri : Gagalkan Penyelundupan 151 Ribu Benih Lobster di Perairan Bintan

JAKARTA, -- Tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri bersama Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwilsus DJBC) Kepulauan Riau berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 151.000 benih bening lobster (BBL) di perairan Pulau Numbing, Bintan. Operasi ini merupakan bagian dari langkah tegas dalam memutus jaringan penyelundupan BBL lintas negara yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.

Berdasarkan informasi akurat dari Tim Analis Satgas BBL Dit Tipidter Bareskrim Polri, terungkap adanya rencana pengiriman BBL menggunakan kapal cepat atau "kapal hantu." Lobster-lobster tersebut sebelumnya dikemas di Jambi pada Senin, 25 November 2024, dan direncanakan untuk diselundupkan ke luar negeri melalui jalur laut.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan melakukan patroli laut dari wilayah perairan Karimun hingga Bintan, yang sering digunakan sebagai jalur penyelundupan. Sekitar pukul 19.00 WIB, di perairan Pulau Numbing, tim mendapati sebuah kapal cepat yang membawa 28 boks styrofoam berisi BBL. Saat hendak dihentikan, kapal tersebut mencoba melarikan diri hingga terjadi tabrakan dengan kapal patroli.

Empat awak kapal berhasil diamankan meski tiga di antaranya mengalami luka serius akibat benturan dan terkena baling-baling kapal. Ketiga tersangka tersebut langsung dievakuasi ke RSU Tanjung Pinang untuk perawatan medis. Sementara itu, barang bukti dan satu tersangka lainnya dibawa ke Kanwilsus DJBC Kepri.

Dalam operasi ini, tim mengamankan barang bukti berupa 151.000 ekor benih lobster dengan nilai estimasi kerugian negara mencapai Rp15,1 miliar. Selain itu, turut diamankan satu unit kapal cepat bermesin 200 PK (4 mesin) dan satu unit telepon genggam.

Empat tersangka yang diamankan memiliki peran berbeda:

- SL: Operator mesin kapal

- DK: Koordinator rute dan penunjuk arah

- SY: Kapten kapal

- JN: Operator mesin kapal

Benih lobster yang disita telah dilepaskan kembali ke habitat aslinya di perairan Pulau Kambing, Karimun.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa jaringan ini mengumpulkan benih lobster dari berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sumatera Barat. Setelah itu, benih-benih tersebut dikirim ke titik pengumpulan di Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau. Untuk pengiriman ke luar negeri, pelaku menggunakan metode ship-to-ship transfer dari kapal nelayan ke kapal cepat berkecepatan tinggi.

Satgas BBL Dit Tipidter Bareskrim Polri akan terus mengembangkan kasus ini dengan fokus pada identifikasi pemilik kapal, pengatur logistik, dan pemilik barang. Koordinasi dengan instansi terkait juga akan diperkuat untuk memaksimalkan penegakan hukum.

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Nunung Syaifuddin, S.I.K., M.M., menegaskan, “Kami tidak akan berhenti menindak para pelaku penyelundupan yang merugikan negara. Operasi ini adalah wujud komitmen kami dalam menjaga sumber daya kelautan Indonesia. Sesuai arahan Presiden dan Kapolri, kami akan terus meningkatkan pengawasan agar sumber daya ini tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.”

Para tersangka dijerat Pasal 88 juncto Pasal 16 ayat (1) dan/atau Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah melalui UU No. 45 Tahun 2009 dan UU No. 6 Tahun 2023. Ancaman hukuman maksimal adalah 8 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.

Dalam sebulan terakhir, Satgas Ilegal Fishing Bareskrim Polri dan DJBC berhasil menggagalkan enam upaya penyelundupan BBL di Kepulauan Riau, Lampung, dan Jambi. Total barang bukti mencapai 715.000 ekor benih lobster dengan potensi kerugian negara lebih dari Rp72 miliar.

“Kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberantas jaringan penyelundupan ini. Langkah ini bukan hanya menyelamatkan potensi kerugian negara, tetapi juga melindungi keberlanjutan ekosistem laut Indonesia,” tutup Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin.(*/Red) 

Ditresnarkoba Polda Banten Amankan Pelaku Penyalahgunaan Obat Terlarang

Serang -  Pada Jumat 08 November 2024. Ditresnarkoba Polda Banten berhasil ungkap dan amankan AF (43) pelaku Kasus Tindak Pidana Kesehatan Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang di daerah Kota Serang.

Dirresnarkoba Polda Banten Kombes Pol Erlin Tangjaya menjelaskan kronologi tersebut. ”Awalnya pada Jumat (08/11)  sekira pukul 18.30 WIB bertempat di dalam rumah Sdr. P yang beralamat di Kp. Sempu Banten Girang RT003 RW017, Ds. Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang Banten. Berdasarkan laporan informasi anggota Resmob Polda Banten berhasil mengamankan 1 orang terduga pelaku tindak pidana kesehatan yaitu AF yang mana pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat terhadap AF ditemukan barang bukti yaitu berupa 60 butir obat tablet merk Tramadol HCI yang ditemukan di dalam rak piring yang berada di dalam rumah Sdr. P dan uang tunai sebesar Rp. 600.000 yang mana ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan yang sedang tergeletak di atas lantai.” jelas Dirresnarkoba Polda Banten," katanya.

”Selanjutnya dilakukan interogasi kembali terhadap Sdr. AF mengaku bahwa obat jenis Tramadol tersebut didapatkan dari Sdr. V( Dpo) yang berada di Stasiun Angke, Jakarta Barat dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali. Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tambahnya.

Adapun Barang Bukti yang disita dari AF (43) :

1. 60 butir obat tablet merk Tramadol HCI.

2. Uang tunai sebesar Rp. 600.000.

"Perbuatan tersangka dikenakan

 Pasal 435 Jo Pasal 436 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun penjara atau denda Rp. 5.000.000.000," tambahnya.

Ditresnarkoba Polda Banten berkomitmen dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden RI akan terus berperang terhadap peredaran gelap Narkotika dan obat obatan berbahaya di seluruh Wilayah Hukum Polda Banten (*/Red) 

Polda Banten Imbau Masyarakat Tetap Waspada Terhadap Cuaca Berdasarkan Info BMKG

Serang - Polda Banten menyampaikan imbauan  kepada masyarakat terkait waspada cuaca berdasarkan informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dengan perkiraan cuaca wilayah Banten berpotensi terjadi hujan sedang disertai angin kencang khususnya bagi masyarakat yang menuju ke Pelabuhan Merak pada Selasa (03/12).

Dalam kesempatannya Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto menjelaskan terkait hal tersebut. "Menurut BMKG, update kondisi cuaca di sekitar Pelabuhan Merak-Banten, kondisi cuaca Hujan Ringan Kondisi Cuaca Maritim, Arah dan Kecepatan Angin Barat Daya / 17 - 23 Knots, Ketinggian gelombang dalam rentang 1,5 - 2,0 m," kata Didik. 

Lebih lanjut, Didik menyampaikan bahwa Masyarakat di wilayah hukum Polda Banten diminta untuk berhati-hati khususnya bagi masyarakat dan kendaraan besar yang hendak menuju ke Pelabuhan Merak. 

"Peringatan Dini (PD3) AWAS pada pukul 10.30 WIB Angin Kencang* dengan kecepatan 25 - 32 knots dari arah Barat Daya, Gelombang Tinggi dengan ketinggian gelombang mencapai 2,0 - 3,0 m," ujar Didik. 

Didik mengimbau kepada kendaraan besar seperti truk yang akan menyebrang melalui Pelabuhan Merak agar beristirahat sementara di Rest Area KM 43 atau KM 68.

"Bagi para pengendara mobil besar seperti truk kami mengimbau agar tidak terburu-buru melakukan penyebrangan mengingat cuaca yang kurang kondusif dan mengurangi antrian panjang di Pelabuhan, kami harap agar sementara waktu masyarakat menepi dan beristirahat di rest area KM 43 atau KM 68," ucap Didik. 

Terakhir Didik mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap kondisi cuaca saat ini. Masyarakat juga diminta agar selalu memantau perkembangan informasi cuaca, mengambil langkah-langkah keselamatan yang telah dianjurkan otoritas setempat.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi cuaca yang dapat berubah-ubah, kami juga mengingatkan bagi pengendara motor untuk memilih menepi ataupun berteduh saat terjadi hujan deras, faktor cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi jalan hingga berpotensi menjadi penyebab kecelakaan. Jadi harus lebih hati-hati karena ketika hujan lebat jalanan menjadi licin serta jarak pandang pun terbatas," tutupnya. (*/Red) 

Berdalih Sedang Rapat, Oknum Pejabat DBMSDA Kabupaten Tangerang Diduga Alergi Media dan Tolak Konfirmasi Perihal Proyek Jalan dan Drainase

TANGERANG, -- Oknum oknum Pejabat Dinas Bina Marga Sumber Daya Air (DBMSDA) yang membidangi pembangunan jalan serta drainase, sangat sulit untuk ditemui wartawan guna dikonfirmasi perihal dugaan sarat pelanggaran pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Gunung Kaler dan pekerjaan Drainase di Kecamatan Kresek. 

Saat awak media berkeinginan untuk mengkonfirmasi secara langsung ke DBMSDA Kabupaten Tangerang, diterima seorang Security bernama Faqih, kemudian Faqih berkoordinasi dengan melakukan komunikasi telepon, dan secara langsung menanyakan tujuan Wartawan, dan disarankan untuk menunggu. 

Tak lama berselang, security mendapat jawaban dari salah satu Pejabat DBMSD yang dihubungi menyebut bahwa tidak bisa ditemui karena rapat. 

"Maaf Pak, sekarang ga bisa ditemui, katanya sedang rapat pimpinannya dan kabid, nanti dikabarin lagi," ujar Faqih petugas keamanan DBMSDA. Senin (2/11/12). 

Kemudian security berpesan kepada media ini untuk meninggalkan nomor telepon serta maksud dan tujuan atau perihalnya. 

Adapun awak media ingin meminta tanggapan kepada DBMSDA perihal dugaan sarat pelanggaran yang dilakukan pada pekerjaan rekonstruksi Jalan dan Drainase. 

Seperti yang diberitakan Sebelumnya berjudul: 

Proyek Rekonstruksi Jalan Kandawati Cibetok Gunung Kaler Dikerjakan CV Farhan Karya Diduga Tidak Sesuai Teknis

baca selengkapnya

https://www.bhinnekanews71.com/2024/11/proyek-rekonstruksi-jalan-kandawati.html

CV Farhan Karya Diduga Curi Arus Listrik Dalam Pekerjaan Drainase Jalan Kresek Jenggot

https://www.bhinnekanews71.com/2024/11/cv-farhan-karya-diduga-curi-arus.html

Hingga dimuat nya berita ini, CV Farhan Karya pelaksana dari kedua proyek tersebut belum berhasil dikonfirmasi.(NV/Red) 

Ketua DPD GWI Ucapkan Selamat Atas Unggulnya Hasil Hitung Cepat Pasangan Walikota Tangerang No 3

Tangerang - Ketua DPD Gabungan wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Banten mengucapkan selamat Kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Sachrudin Dan Maryono unggul sementara berdasarkan hasil hitung cepat.

“Selamat kepada bapak Sachrudin dan Maryono yang sementara unggul berdasarkan hasil quick count Pilkada 2024 Walikota dan Wakil walikota.

Saya memprediksi Keduanya bakal memenangkan kontestasi walikota dan Wakil walikota 2024. Hasil kemenangan tersebut bahkan menurut dia telah terpredksi jauh sebelum Pilkada dihelat,”Ucap Syamsul Bahri Kepada Wartawan.Minggu (1/12/2024)

Kami berharap jika terpilih Sebagai Walikota Tangerang Provinsi Banten mampu membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk ke depan nanti,serta mampu menjadi pemimpin yang membela kepentingan negara dan masyarakat kota Tangerang.

“Serta dapat menciptakan terobosan dan perubahan pembangunan ke arah yang lebih baik,jujur adil dan bijaksana,”Lugas Syamsul Bahri Ketua DPD Gabunganya wartawan  Indonesia (GWI) provinsi Banten.

Berserta Jajaran Pengurus baik dari DPD/DPC Kota Tangerang 

Senada saat di wawancara Sachrudin Kepada awak Media Mengatakan Kemenangan ini adalah Kemenangan bersama untuk Masyarakat Kota Tangerang ucapnya"Sachrudin 

“Kami punya mimpi dan tujuan yang sama untuk membangun Kota Tangerang di masa akan datang, agar lebih maju lagi,”Tutupnya.(Melisa)

Pejabat DTRB Kab Tangerang Sulit DitemuI, Awak Media Dipimpong soal Konfirmasi Pembangunan Gapura Griya Islam di Kresek Diduga Sarat Korupsi

TANGERANG, -- Pelayanan publik Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang  diduga kurang memuaskan dan tidak bersahabat. 

Pasalnya, saat awak media hendak konfirmasi perihal Bangunan Gapura Griya Islam di Desa Kresek yang diduga sarat korupsi, namun para petugas pelayanan publik itu terkesan mem pimpong wartawan. 

"Bersurat dulu, apa yang mau disampaikan, dan bidang apa yang mau dituju, silahkan ke security untuk menanyakan," ujar Salah satu pejabat di pelayanan DTRB, Senin (2/12/24). 

Saat dipertanyakan, dua petugas keamanan (Security) DTRB kembali mengalihkan ke Pelayanan untuk menanyakan perihal kepada bidang apa yang akan ditemui, 

Kemudian saat kembali ke pelayanan, Petugas itu menyarankan kepada Staf Bidang perencanaan pembangunan, " Ke Staf Kabid perencanaan saja, kami tugasnya ya jika ada surat baru kami akan sampaikan," ujarnya. 

Sementara saat diminta nomor kontak Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, petugas pelayanan tersebut mengaku tidak ada. 

Saat permohonan untuk menemui Deki sebagai Kabid Perencanaan pembangunan, security menyebut tidak dikantor, " Beliau (Deki_red) memang bertugas disini, tapi dia tidak berkantor disini, jadi lagi tidak ada orangnya," ungkap Security DTRB tersebut.

Dari hal ini tumbuh asumsi bahwa pejabat DTRB diduga antipati terhadap media. 

Diberitakan sebelumnya berjudul:

Diduga Tidak Sesuai RAB, Pembangunan Gapura Griya Islam di Kresek Telan Biaya Rp 149 juta

baca selengkapnya

https://www.bhinnekanews71.com/2024/11/diduga-tidak-sesuai-rab-pembangunan.html

Wow, Pembangunan Gapura Perum Griya Islam di Kresek Anggaran Fantastis Senilai RP 149 Juta

https://www.xposberita.com/2024/11/wow-pembangunan-gapura-perum-griya.html

Adapun CV Habib Ridho pelaksana kegiatan belum berhasil dikonfirmasi.(NV/Red)

Kios Penjual Tramadol Hexymer Merajalela di Babakan Ciparay Bandung, APH Jangan Tutup Mata

 

BANDUNG, -- Kios Penjualan Tramadol dan Heximer serta jenis lainnya  diduga merajalela di Babakan Ciparay Kota Bandung, Jawa Barat, salah satunya kios yang menjual obat keras tanpa izin tersebut tepat berlokasi di Jl. Sumbersari Babakan. 

Terpantau Media, Minggu, (1/12) Kios yang ramai dikunjungi pembeli, sejurus dengan keterangan warga sekitar yang enggan sebut namanya, "Ya ramai itu pembelinya, banyak anak anak remaja dan dewasa dan yang tua mondar mandir untuk membeli obat keras golongan G sepeti Tramadol, heximer," ujar Asep bukan nama sebenarnya.

Perlu diketahui, untuk jenis obat yang dikategorikan golongan G Tramadol Heximer merupakan obat keras yang semestinya tidak bisa sembarangan dikonsumsi tanpa melalui resep dokter.

Adapun temuan Media ini telah mengantongi  nama nama yang diduga kuat terlibat, dari penjual, pemasok, dan pembekingnya, akan berkoordinasi dan mendorong kepolisian Sektor setempat dan Polresta Bandung  untuk segera menindak tegas dan menangkap para pelaku perusak moral anak anak generasi penerus bangsa tersebut.

Sementara dalam Undang-undang Kesehatan, para pelaku dapat dijerat pasal 196 subsider 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hal tersebut di katakan salah satu aktivis pegiat anti narkotika dan obat obatan, Tole Iskandar, menjelaskan,

“Dalam pasal 196 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,” ucap Tole, Senin (2/12/24).

Sementara pasal 197 menjelaskan, lanjut Tole "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000," terangnya saat diminta tanggapan nya. Kamis (28/11/2024).

Media ini sedang berupaya konfirmasi dan mendorong kepada APH, baik Kapolsek dan Kasat Narkoba Polresta Bandung agar bertindak tegas kepada perusak generasi bangsa tersebut.(Red)

Diduga Cabuli Santriwati, Pemilik Ponpes di Cikande Nyaris Diamuk Massa, Kapolres dan Kasat reskrim Polres Serang Terjun Amankan Pelaku

SERANG, - Pondok Pesantren (Ponpes) atau Padepokan Bani Ma'mun Kobak di Kampung Badak, Desa Gembor Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang porak poranda diamuk warga, Minggu 1 Desember 2024. 

Tak hanya merusak seluruh kobong serta tempat pimpinan ponpes, massa juga membakar 2 gazebo yang berdiri diantara kobong. Peristiwa perusakan diduga pimpinan ponpes melakukan pencabulan terhadap santriwatinya.

Pimpinan Ponpes dan Padepokan berinisial KH berhasil diamankan oleh personil gabungan Polres Serang dan Polsek Cikande yang dipimpin langsung Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko beberapa saat setelah peristiwa perusakan terjadi.

Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko membenarkan terjadinya peristiwa perusakan bangunan ponpes oleh ratusan massa tersebut. Kapolres juga membenarkan peristiwa perusakan dipicu dari dugaan pimpinan ponpes berinisial KH telah melakukan tindakan asusila kepada santriwatinya.

"Benar telah telah terjadi perusakan bangunan ponpes oleh sejumlah warga buntut dari peristiwa dugaan tindakan asusila yang dilakukan pimpinan ponpes," terang Kapolres kepada media. 

Kapolres mengatakan bahwa pimpinan ponpes berinisial KH telah berhasil diamankan saat bersembunyi di atas plafon rumah warga tidak jauh dari lokasi ponpes Bani Ma'mun Kobak.

"Pimpinan ponpes yang diduga melakukan tindakan asusila berhasil diamankan ketika bersembunyi di atas plafon rumah warga beberapa saat setelah peristiwa perusakan terjadi. Saat ini KH masih dalam pemeriksaan intensif di Mapolres Serang," kata Condro Sasongko.

Sementara itu, Kepala Desa Gembor Udik, Arsyad membenarkan terkait adanya kejadian tersebut. Masyarakat mengamuk lantaran salah seorang santriwati diduga dicabuli oleh seorang ustadz yang merupakan pimpinan ponpes.

"Tempat duduk duduk (gazebo) anak santri saja dibakar. Tapi langsung dipadamkan, itu spontan saja oleh warga, banyaknya bukan warga kota, tapi warga luar, kejadiannya sekitar pukul 14.00 sampai pukul 15.00 WIB," ujar Arsyad kepada wartawan.

Arsyad mengatakan sekitar pukul 17.00, Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko yang memimpin langsung penangkapan berhasil mengamankan terduga KH saat bersembunyi di rumah warga tidak jauh dari lokasi ponpes.

"Kejadian itu diduga terkait pencabulan yang dilakukan pimpinan ponpes dan sudah dilaporkan ke Polres Serang," tuturnya.

Arsyad mengungkapkan, KH pimpinan ponpes sendiri memang sangat tertutup, bahkan sama aparat desa setempat pun tidak kenal. Sehingga sampai saat ini pun pihaknya tidak tahu nama dari ponpes tersebut.

Arsyad mengatakan, hingga sore hari menjelang magrib warga masih berkumpul di pondok pesantren. Puluhan personil Polres Serang dan Polsek Cikande masih menjaga ponpes untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.(Red) 

Diduga Gudang Di Ciampea Bogor Dijadikan Tempat Penyuntikan Gas Subsidi, Siapa Aktor Utamanya???

Bogor - Maraknya penyuntikan tabung gas 3 kg subsidi di wilayah Bogor dan sekitarnya, salah satunya Gudang di Kp.Tegal waru, Kelurahan Tegal Waru, Kecamatan Ciampea diduga dijadikan tempat penyuntikan. 

Tabung gas subsidi 3kg tersebut disalahgunakan, isi penggunaannya yaitu dengan cara disuntik dipindahkan ke tabung gas 12kg dengan maksud untuk meraup keuntungan yang besar oleh para pelaku usaha ilegal. 

Sementara warga setempat yang enggan mau disebut namanya ketika dikonfirmasi awak media, mengatakan bahwa terkait tabung gas yang ada digudang itu milik Diki. 

"Pemiliknya atas nama Bang Diki, aktivitas nya kalo engga salah setiap hari maghrib menjelang malam". Ujarnya, Sabtu (30/11/24). 

Sebelumnya, Kapolri Jendral Listyo Sigit, menegaskan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas setiap aktivitas yang menyelewengkan subsidi negara terlebih lagi terhadap gas LPG dan tidak segan-segan mencopot para petinggi Polri yang tidak dapat menjalankan amanah ataupun menyimpang dari tugas sebagai pelindung masyarakat.

Khususnya Polres Kabupaten Bogor maupun Polda Jawa Barat untuk mengungkap siapa dalang di balik aksi penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut.

Untuk diketahui, para pelaku pengoplos gas subsidi tabung 3kg dapat dijerat Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 Miliar.

Ditempat terpisah, Samsul Bahri Ketua GWI (Gabungnya Wartawan Indonesia) mengatakan

"Memasuki 100 hari Program kinerja Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, berbagai instansi mulai mendisiplinkan jajarannya melalui Asta Cita". 

"Dan untuk pelaku usaha ilegal Ungkap dan Tangkap". Ujarnya. (Melisa) 

Polres Serang Apel Konsolidasi Pasca Pencoblosan Pilkada 2024

Serang - Polres Serang Polda Banten menggelar apel konsolidasi bagi seluruh personel yang telah menyelesaikan tugas Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (PAM TPS) dalam rangka Pilkada 2024.

Kegiatan apel dipimpin langsung Kapolres Serang AKBP Candra Sasongko yang diwakili Wakapolres Serang Kompol Ali Rahman Cipta Perwira dan diikuti seluruh personel.

Dalam arahannya, Wakapolres menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan loyalitas seluruh personel selama pelaksanaan pengamanan Pilkada. "Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan loyalitas rekan-rekan semua, pengamanan TPS dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif. Ini semua berkat kerjasama yang solid di lapangan," ujar Wakapolres saat apel di Lapangan Polres Serang pada Jumat (29/11).

Wakapolres juga menekankan bahwa keberhasilan pengamanan Pilkada ini merupakan buah dari sinergi yang kuat antara Polri dan masyarakat. "Sampaikan salam hormat kami kepada keluarga di rumah, khususnya anak dan istri yang telah memberikan dukungan penuh sehingga tugas pengamanan ini dapat berjalan sukses," tambahnya

"Terima kasih atas kerjasama dan sinergi yang luar biasa dari rekan-rekan BKO. Kehadiran kalian memberikan kontribusi besar dalam memastikan keamanan selama proses Pilkada berlangsung," tambah Wakapolres.

Dalam kesempatan ini, Wakapolres juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan selama bertugas. "Berangkat sehat, kembali sehat. Ini adalah prinsip utama yang harus selalu kita pegang. Kesejahteraan personel dan keluarga tetap menjadi prioritas," tegasnya.

Apel konsolidasi ini diakhiri dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas kelancaran pengamanan Pilkada 2024 di wilayah hukum Polres Serang. Dengan harapan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, Polres Serang berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Terus jaga semangat dan integritas. Mari kita bersiap untuk tugas-tugas berikutnya demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Polres Serang," tutup Wakapolres disambut tepuk tangan seluruh peserta apel (*/Red) 

CV Farhan Karya Diduga Curi Arus Listrik Dalam Pekerjaan Drainase Jalan Kresek Jenggot

TANGERANG, -- CV Farhan Karya pelaksana pembangunan Drainase dengan pemasangan Uditch di Jalan Kresek - Jenggot, Desa/Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, diduga mencuri aliran atau arus daya listrik dalam proses pengerjaan. 

Pasalnya, dalam investigasi lapangan, terlihat kabel terpasang langsung dari tiang PLN, tanpa melalui KWH, dan hanya terlihat NCB yang diduga sengaja tersembunyi. 

Hal itu sesuai yang diutarakan oleh Kartusi alias Sugeng Kabidkam DPP LSM Perkumpulan Trisula Bakti Nusantara. 

"Saat kami Investigasi di lapangan  pengerjaan Drainase itu ada pembongkaran beton atau semen, menggunakan alat Bor Vibrator listrik, atau Jack hammer, kami pertanyakan pekerja pada bungkam soal aliran listrik, dan kemudian Kami melihat ada kabel dari tiang PLN langsung terpasang Ke NCB yang tersembunyi, tanpa meteran (KWH_red)," beber Kartusi. Selasa (25/11/24) 

Kartusi menduga, pihak kontraktor mencuri aliran listrik untuk pengerjaan Uditch tersebut, "Saya kan sudah pertanyakan kepada Dayat yang disebut para pekerja sebagai pelaksana, tapi bungkam ga mau jawab perihal sumber listrik ini yang kami duga dipakai tanpa izin resmi PLN, ini kan sama saja pencurian listrik," ungkap Kartusi menambahkan. 

Sementara saat dikonfirmasi pesan WhatsApp, Selasa (25/11), Pelaksana yang disebut bernama Dayat langsung memblokir wartawan, hingga dimuat nya berita ini masih akan terus berupaya dikonfirmasi ke berbagai pihak termasuk PLN Kresek dan Tangerang dan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air

Diketahui, dari papan informasi, Pemkab Tangerang melalui Dinas bina marga sumber daya air (DBMSDA) Kab Tangerang melakukan kegiatan, pembangunan Drainase Jalan Kresek Jenggot, Kecamatan Kresek, yang dikerjakan oleh CV Farhan Karya bernilai Rp. 198.985.000,00, sumber APBD Kab Tangerang, Tahun anggaran 2024, masa waktu 60 hari kalender.(Red)

Proyek Rekonstruksi Jalan Kandawati Cibetok Gunung Kaler Dikerjakan CV Farhan Karya Diduga Tidak Sesuai Teknis

TANGERANG, -- Proyek lanjutan rekonstruksi jalan Kandawati-Cibetok Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan oleh CV Farhan Karya, bernilai Rp. 537.093.000.00 diduga dikerjakan tidak sesuai teknis pelaksanaan. 

Pasalnya, Entah adanya faktor lain, seperti minim pengawasan dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang, atau faktor Pihak Pelaksana dalam hal ini tidak maksimal sehingga pekerjaan pembuatan tembok penahan tanah (TPT) dikerjakan meski dalam kondisi tergenang air, hal itu diduga kuat tidak melakukan pondasi awal, dan terlihat hanya batu kali ditancap ke dalam lumpur.

Seperti yang diutarakan oleh Kabidkam DPP Perkumpulan LSM Trisula Bakti Nusantara, Kartusi alias Sugeng, " Kita turun kelokasi, kita melihat pekerjaan amburadul, masa dalam kondisi tergenang air atau air penuh dilakukan semenan, dan itu batu kali hanya ditancap di lumpur, jadi kita duga tidak ada pondasi bawah," ujar Sugeng, Selasa, (25/11/24). 

Pekerja saat ditanya oleh Sugeng,  pelaksana nya bernama Dayat, namun kami bertanya merespon, " Kami tanya pekerja, katanya ini pelaksana nya Pak Dayat, tapi ga respon, kami mau tanya, apakah begini pelaksanaan teknisnya dilapangan, ini kita duga tidak sesuai, karena kekuatan TPT dibangun kondisi penuh air akan cepat roboh," bebernya. 

Diketahui, dari papan informasi proyek, Pemkab Tangerang melalui Dinas bina marga sumber daya air, tengah melanjutkan rekonstruksi jalan Kandawati-Cibetok, Kec Gunung Kaler nilai kontrak  Rp. 537.093.000.00,- bersumber dari Dana APBD Tahun anggaran 2024, masa pelaksanaan 50 hari kalender. Pelaksana CV Farhan Karya dengan masa waktu 50 hari kalender. 

Dimuat nya berita ini, awak media masih berupaya konfirmasi kepada pihak Pelaksana dan Dinas terkait.(Red)

Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota amankan warga binaan Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Tangerang

Tangerang – Tim Unit 3 Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang tersangka bernama Onki Dyas Baskoro alias Buluk. Penangkapan ini dilakukan setelah penyelidikan intensif terkait informasi dari petugas Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Jumat (29/11/2024).

Pada Sabtu, 23 November 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, petugas Satresnarkoba menerima laporan adanya paket mencurigakan di dalam kandang burung di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Setelah berkoordinasi dengan pihak lapas, petugas menemukan dua bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto total 130,85 gram.

Tersangka, Buluk (27), yang merupakan warga binaan di lapas tersebut, mengakui bahwa ia memesan paket sabu itu dari seseorang bernama Coki yang saat ini masih dalam pengejaran (DPO).

Barang Bukti yang berhasil disita yaitu Dua bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 130,85 gram, satu buah kandang burung, dan satu unit handphone merek Infinix.

Selanjutnya petugas Satresnarkoba telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi, pengujian barang bukti yang menunjukkan positif mengandung methamphetamine, serta gelar perkara untuk proses lebih lanjut. Penanganan kasus ini juga melibatkan pengembangan jaringan guna mengungkap pelaku lain yang terkait.

Kapolres Metro Tangerang Kota mengapresiasi kerja sama antara petugas lapas dan Satresnarkoba dalam pengungkapan kasus ini.

Tersangka kini dijerat Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.(*/Red) 

BPJN Banten Sebut Pekerjaan Pemasangan Kabel Udara Fiberstar Tidak Berizin, Aktivis: Berikan Sanksi Tegas

SERANG -  Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga menyebut Pemasangan tiang tumpu baru sebagai sarana untuk penarikan jaringan provider kabel broadband beserta perangkatnya milik PT. Mega Akses Persada (Fiberstar) di Jalan Nasional Tangerang - Serang tidak berizin.

Hal tersebut seperti disampaikan Gustaf, Staf Administrasi BPJN Banten saat di konfirmasi awak media menyampaikan, Bahwa PT Mega Akses Persada (Fiberstar) pernah mengajukan usulan untuk izin pekerjaan pembangunan atau penempatan jaringan utilitas fiber optik galian atau boring manual di ruas batas Kota Tangerang hingga batas Kabupaten Tangerang dan Serang.

"Kita selaku dari BPJN tidak pernah mengeluarkan izin untuk kabel udara, terkecuali hanya titik - titik tertentu seperti rawan longsor atau memang sama sekali tidak ada space misalkan tidak ada trotoar atau trotoar, jadi tiang-tiang tersebut sepertinya tidak berizin atau pasang sembunyi-sembunyi," katanya. Kamis, (9/11/2024).

Lanjut Gustaf, Usulan PT Mega Akses Persada (Fiberstar) sedang dalam tahap proses, belum ada rekomtek saat ini dalam tahap evaluasi teknis serta sudah menyerahkan jaminan. untuk itu diperbolehkan melakukan pekerjaan tapi metode yang mereka lakukan salah jadi sementara kita stop. 

"Saya sudah perintah untuk menelepon dan menyetop pihak kabel. Sebenarnya yang kita bingungkan kita tidak tahu tiang itu milik siapa saja dan mungkin berdiri sebelum BPJN ada. Kalau yang kita tangkap basah, kita langsung stop dan perintahkan untuk melakukan izin, serta ikut prosedur dan peraturan kami," jelasnya.

Sementara disampaikan salah satu Aktivis Banten, Arohman Ali, SH yang juga selaku Ketua Perkumpulan Gerak Indonesia DPD Provinsi Banten mengatakan, Dalam hal ini meminta pengawasan dari pihak BPJN Banten di perketat agar tidak ada lagi perusahaan provider nakal yang nekat melakukan pekerjaan tidak berizin seperti pemasangan tiang atau kabel udara di area jalan Nasional.

"Idealnya, kabel internet dipasang di bawah tanah. Kabel provider yang semrawut dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan merusak estetika lingkungan, untuk itu kami meminta kepada pihak BPJN Banten memberikan sanksi tegas kepada perusahaan provider Fiberstar bila perlu dilakukan pencabutan tiang dan izinnya," ungkapnya menutup. (Red).

Adi Saputra, Ketua Relawan Andra Soni Dimyati (RASDY) Ucapkan Selamat Unggul Quickcount 57.52 Persen

SERANG, - Ketua relawan Andra Soni Dimyati (RASDY) Adi Saputra mengucapkan selamat kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yaitu Andra Soni - Dimyati Natakusumah yang unggul sementara berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count berdasarkan beberapa lembaga survei.

"RASDY mengucapkan selamat kepada Andra Soni - Dimyati Natakusumah saat ini unggul suara terbanyak berdasarkan hasil quick count Pilkada Banten," ucaP Adi Saputra, Kamis (28/11/2024).

Adi Saputra mempunyai keyakinan dan memprediksi kalau Andra Soni - Dimyati Natakusumah bakal memenangkan kontestasi Pilkada Gubernur Banten 2024.

"Didukung mesin partai politik Gerindra dan PKS, sayap partai politik Gerindra dan PKS dan para relawan relawan yang bergerak saat masa kampanye," ucap Adi. 

Jika Andra Soni  - Dimyati Natakusumah terpilih dan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Adi berharap, mereka berdua mampu membawa perubahan yang lebih baik demi Banten maju. Juga mewujudkan program sekolah gratis untuk semua SMA sederajat baik negeri ataupun swasta.

RASDY siap mengawal dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dibawah kepemimpinan Andra Soni - Dimyati Natakusumah agar pemerintahan bebas dari korupsi.

*Data Quick Count dari Charta Politika, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, pukul 06:29 WIB, jumlah data suara yang sudah masuk mencapai 100 %. Pasangan Andra Soni - Dimyati Natakusumah memperoleh suara 57,52 %. Sedangkan pasangan Airin Rachmi Diany - Ade Sumadi memperoleh 42,48 % suara.*

(Red)

Inovasi Alat Pengaduk untuk Usaha Pembersih Lantai dengan Sistem Pembuangan Uap

Padang,  -- Universitas Andalas melalui fakultas teknik pada tanggal 19 November 2024 melakukan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat, di salah satu Usaha rumah Tangga untuk pembersih lantai di Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Kegiatan ini memberikan inovasi teknologi dalam proses produksi untuk pembuatan pembersih lantai.

Ketua Kegiatan Ir. Hanalde Andre, MT bersama tim menyampaikan bahwa TIM memberikan Inovasi alat pengaduk cairan dengan sistem pembuangan Uap. 

Tim  terdiri dari Dr. Eng. Primas Emeraldi, M.T, Rizki Wahyu Pratama, M.T,  Amirul Luthfi, M.T. dimana Teknologi yang dihasilkan hadir dari permasalahan mitra dalam proses porduksi.

Proses perancangan dan pembuatan alat juga dibantu oleh tim mahasiswa Teknik Elektro Universitas Andalas. 

Ia juga menyampaikan Alat tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha mitra dengan penerapan teknolgi. Penggunaan alat dapat mempercepat proses produksi dan menjaga kualitas produk yang dihasilkan.

Alat pengaduk dengan sistem pembuangan uap menggunakan motor listrik untuk mengaduk cairan. Putaran motor dialirkan menggunakan pulley dan belt untuk meningkatkan torsi dan menurunkan putaran motor. 

Sedangkan Sistem pembuangan uap mengalirkan udara dari wadah menggunakan exhaust fan , jelasnya

Pada kegiatan ini, kami juga mengajak Mitra kegiatan Jepri Antoni, S.T,  yang sangat menyambut baik teknologi yang telah dibuat dan berharap kolaborasi dengan perguruan tinggi dapat terus berlanjut untuk meningkatkan produktivitas mereka. Tutup hanalde.(RIO)