Dirut RSUD Padang Pariaman Dr. Jasneli MARS, Berpesan saat Pertemuan Silaturahmi dengan Jajaran: Puasa bukan Faktor untuk turunnya Pelayanan ke Masyarakat

PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.COM -- Dalam rangka menyambut masuknya bulan suci Ramadhan 1443 H/2022 M, pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Pariaman selenggarakan pertemuan dan silaturahmi dengan semua jajarannya di Aula Puncak Anai lantai 2 RSUD Padang Pariaman di Nagari Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang, pada Kamis (31/3).

Pertemuan yang dihadiri seluruh tim manajemen, Dokter Umum dan Spesialis, Perawat dan Bidan  yang tergabung dalam tim pelayanan serta tim penunjang medis lainnya, diisi dengan penyampaian tausyiah oleh ustadz Afrinaldi Yunas dengan materi mensucikan diri menyambut kedatangan bulan Ramadhan.

Dalam tausyiahnya, ustadz Afrinaldi menyampaikan. Bahwa berpuasa dalam bulan suci ramadhan sangat besar sekali pahalanya. Apalagi selama kita berpuasa, kita tetap melakukan pelayanan. Hendaknya, ini bisa menjadi ladang amal bagi kita semua.

Selanjutnya, pada kesempatan itu Direktur RSUD Padang Pariaman dr. Jasneli, MARS juga menegaskan kepada jajarannya. Bahwa bekerja selama bulan puasa, harusnya tidak menjadi faktor menurunnya pelayanan kita kepada masyarakat. Karena bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan, serta setiap ibadah yang dilakukan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda.

'Jangan jadikan puasa sebagai kendala dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Karena di bulan yang penuh berkah ini, setiap tindakan yang dilakukan akan bernilai ibadah di mata Allah SWT. Pelayanan prima dan kepuasan masyarakat adalah hal utama yang sama-sama ingin kita capai" ulasnya.

Diakhir sambutannya, Direktur RSUD berharap. Semoga dengan bagusnya pelayanan yang kita berikan, walaupun dalam suasana sedang berpuasa. Maka diyakini, masyarakat akan merasa puas dan usaha yang kita lakukan dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah SWT.

"Mari kita bekerja dengan rasa peduli, niat ikhlas karena Allah SWT, antusias dan ramah. Agar semua yang kita cita-citakan dalam mencapai kemajuan rumah sakit ini, bisa terwujud" ujar Jasneli mengakhiri pembicaraan. (Release/Rio)

Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi Sambut Positif Saat Giat APRIS dalam Silaturahmi Ke Rumah Dinas Istana Gubernur

PADANG, BHINNEKANEWS71.COM – Mengingat pentingnya peran Asosiasi Pedagang Ritel Sumatera Barat sesuai fungsi dan eksistensinya yang sangat strategis dalam membantu mewujudkan tercapainya program pemerintah daerah secara sinergis, dan seiring dengan telah memenuhi persyaratan pengurusan pengesahan menjadi sebuah perkumpulan dengan nama Asosiasi Pedagang Ritel Sumatera Barat (APRIS) yang berkedudukan dan berpusat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Maka sejumlah perwakilan pengurus yang dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya Sepriadi, melaporkan keberadaan perkumpulan tersebut dalam bentuk silaturahmi kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah Sabtu, 19.02.2022 di Istana Gubernuran.

Berbincang santai dalam bentuk coffee morning tersebut diawali dengan memperkenalkan perwakilan pengurus yang diantaranya turut hadir mendampingi, Suryadi Issa Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi Promosi dan Sosial, Muhammad Yani (amaik) Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Advokasi, dan Siska Olivia Bendahara Umum Asosiasi Pedagang Ritel Sumatera Barat.

Adapun menyampaikan Visi dari Asosiasi Pedagang Ritel Sumatera Barat tersebut, “sebagai wadah pembinaan dan pengembangan bagi pelaku usaha ritel (bisnis eceran) menuju terciptanya iklim usaha yang sehat dan kondusif, dengan Misi organisasi menghimpun dan mengembangkan potensi para pedagang ritel dan koperasi serta umkm sebagai pelaku ekonomi agar memiliki ketangguhan, kemandirian dan berdaya saing kuat”, ucap Sepriadi menjelaskan kepada reporter BHINNEKANEWS71.Com

Kemudian pada kesempatan tersebut para pengurus yang hadir juga menyampaikan seputar isu dan persoalan ritel yang sedang terjadi saat ini, mulai dari persolan kelangkaan dan ketersedian distribusi minyak goreng, serta perlunya regulasi dan tata kelola pendirian ritel modern besar lokal agar tidak menggerus ritel modern kecil dan pasar tradisional secara tepat dan terukur berdasarkan PERPRES No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, serta PERMENDAG No. 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Selanjutnya Asosiasi Pedagang Ritel Sumatera Barat segera akan membentuk Dewan Pimpinan Daerah di masing-masing Kabupaten Kota dan siap untuk bersinergi serta berkolaborasi dengan pemerintah di masing-masing Kabupaten Kota tersebut.

Sementara itu mengutip respon dan tanggapan Gubernur Sumbar dari keterangan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Ritel Sumatera Barat Sepriadi, “Gubernur Sumbar buya Mahyeldi Ansharullah menyambut positif kehadiran dan silaturahmi pengurus Asosiasi Pedagang Ritel Sumatera Barat ke istana gubernuran tersebut. Beliau berpesan agar asosiasi dapat berperan aktif dalam meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital dan dapat bersinergi dengan para pelaku UMKM lainya sehingga menciptakan UMKM yang tangguh yang membawa kemajuan bagi dunia usaha perdagangan ritel serta ekonomi Sumatera Barat”. 

“Terkait kebijakan pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota yang selama ini tidak memberikan tempat kepada ritel-ritel modern berjaringan seperti alfamart dan Indomaret dikarenakan permintaan dan keinginan masyarakat Sumatera Barat agar pemerintah melindungi sektor UMKM serta kearifan lokal yang ada. Dan mengenai regulasi dan tata kelola pendirian ritel modern besar lokal agar tidak saling menggerus ritel modern kecil dan pasar tradisional, pak Gubernur mempersilahkan untuk memasukkan surat resmi sebagai dasar pembahasan dan kebijakan bagi pemerintah daerah nantinya dalam mengambil keputusan”.(Rio)

Wabup Rahmang: SPM Memberikan Kemudahan dalam Perencanaan dan Pengganggaran Bidang Kesehatan di Padang Pariaman

PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com -- Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan SPM bidang kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Padang Pariaman Drs. Rahmang, M.M. saat membuka acara Pertemuan Perhitungan SPM Kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman, pada Jumat (10/12) bertempat di Rocky Plaza Hotel Padang.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga mengatakan. Materi SPM ini berbeda dengan SPM sebelumnya, dimana pencapaian target-target SPM merupakan kinerja dari Kementrian Kesehatan. Sementara pada SPM saat ini, pencapaian target-target tersebut adalah kinerja Pemerintah Daerah dan menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Selanjutnya, efektivitas pelaksanaan SPM merupakan bahan bagi Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan Nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi kepada Kepala Daerah.

"Secara khusus, SPM bidang kesehatan diatur di dalam Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang kesehatan. Disebutkan di dalamnya, bahwa capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu setiap jenis pelayanan dasar bidang kesehatan harus mencapai 100 persen. Hal ini berarti, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya menyeluruh dan terukur untuk mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar yang optimal sejak dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, penyusunan rencana, dan pelaksanaanya," lanjutnya.

Mantan kepala Dinas Pendidian dan Kebudayaan ini, juga menambahkan. Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kesehatan yang tepat sasaran dan berbasis bukti. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) telah membangun sebuah perangkat pembiayaan (costing tool) berbasis Microsoft Excel, yang disebut dengan Sistem Costing Biaya Kesehatan (Siscobikes) sejak tahun 2018. Saat ini, Siscobikes telah memasuki revisi versi ke 3, dengan sejumlah penyempurnaan. Termasuk dengan adanya menu pre-estimasi satuan harga barang, yang dapat digunakan sesuai dengan lokasi daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Penggunaan Siscobikes oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sangat bermanfaat, terutama untuk memperkirakan, berapa kuantitas dan kualitas barang atau jasa, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pemenuhan 100 persen target SPM di Daerah masing-masing.

Pada akhir sambutan, beliau mengatakan. Bahwa kegiatan ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dapat menilai dan menentukan kewajaran biaya, untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sehingga, dapat meminimalisir terjadi pengeluaran yang kurang jelas, yang menyebabkan anggaran tidak efisien. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Yutiardy Riva'i menyampaikan dalam laporannya. Tujuan dari kegiatan perhitungan biaya SPM ini, adalah untuk memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan dan pengganggaran untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan. Sehingga diharapkan nanti dapat menghitung besaran dan sumber pendanaan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah, untuk mencapai target sasaran per tiap layanan SPM. 

"Kemudian, perhitungan biaya SPM dijadikan sebagai bahan kajian bagi Daerah untuk melihat kesenjangan dalam pencapaian SPM, dalam upaya menjaga mutu dan kualitas layanan, serta untuk menganalisis kapasitas fiskal Daerah untuk mendanai program SPM. Disamping juga, sebagai bahan kajian umpan balik, bagi Pemerintah Pusat untuk mereview implementasi SPM di Daerah secara cepat," jelas Yutiardy.

Dijelaskannya, bahwa hasil perhitungan SPM juga bermanfaat untuk penentuan anggaran SPM berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas dan sesuai dengan Permenkes Nomor 4 tahun 2019. Sehingga penentuan besaran alokasi setiap kegiatan lebih berbasis bukti, serta costing tool SPM dapat digunakan untuk memonitor dan mengevalusi pencapaian hasil kegiatan SPM yang sedang berjalan setiap bulannya pada tahun berjalan, bila mengisi data pada sheet KINERJA. 

"Kemudian, Siscobikes juga bermanafaat membantu para pengelola program khusunya kepala dinas kesehatan, untuk mempersiapkan laporan pertanggung jawaban kegiatan SPM pada akhir tahun. Sesuai dengan regulasi yang tertuang pada Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan SPM", tutupnya.

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Kepala Puskesmas se Kabupaten Padang Pariaman ini, dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 10 hingga 12 Desember 2021. Dengan menghadirkan Pemateri dan Narasumber dari Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, diantaranya dr. Ackhmad Aflazzir, M.KM, Lemi Kurniawan, S.KM.,M.KM, Venty Fitria, S.KM. dan Astriadi Prasetio, S.E. (Atmulyadi

BPBD Padang Pariaman Laksanakan Peningkatan Kapasitas F-PRB dan KSB pada Destana

 

PADANG PARIAMAN BHINNEKANEWS71.COM-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan peningkatan kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) dan Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang ada di Desa Tangguh Bencana (Destana) se Kabupaten Padang Pariaman, pada Rabu (8/12) di Kantor BPBD Padang Pariaman, Nagari Limpato Sungai Sariak Kecamatan VII Koto.

Kegiatan ini, dibuka Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Budi Mulya, ST. M.Eng yang diwakili oleh Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Wirman, M.AP, mengatakan. Bahwa perlu dilakukan peningkatan kapasitas F-PRB dan KSB ini. Sebab, keorganisasian yang sudah terbentuk perlu diberi kapasitas, sehingga akan mengurangi risiko bencana yang akan terjadi di wilayahnya.

“Mengingat Padang Pariaman memiliki beberapa titik rawan bencana, perlu kesiap siagaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menghadapi bencana tersebut. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas F-PRB dan KSB ini menjadi hal yang penting. Sehingga jika terjadi bencana, kita sudah siap menghadapinya dan tidak langsung panik. Upaya ini juga dapat meminimalisir jumlah korban akibat terjadinya bencana itu sendiri,” ungkapnya.

Selaku Nara sumber dari lembaga kebencanaan Komunitas Siaga Tsunami (Kogami), Tomy Susanto, ST mengatakan. Perlu kesiapsiagaan KSB dan F-PRB dalam menghadapi bencana. Mulai dari rencana strategis, sampai rencana aksi. Untuk itu, dibutuhkan sebuah platform yang melibatkan multipihak, dalam upaya pengurangan risiko bencana.

“Forum PRB adalah platform lokal, yang dapat didefinisikan sebagai sebuah mekanisme atau komite koordinasi multi pemangku kepentingan yang dimiliki dan dipimpin secara lokal pada Kabupaten/Kota. Platform lokal bekerja untuk mengarusutamakan PRB dalam kebijakan, perencanaan dan program lokal sejalan dengan program pemerintah daerah dan pusat,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa F-PRB memiliki beberapa fungsi. Yaitu sebagai wadah fasilitasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam sektor pembangunan di Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan/Nagari. Kemudian, sebagai wadah konsultasi, koordinasi dan mediasi daerah dalam membangun pemahaman dan pengembangan upaya pengurangan risiko bencana bagi para pihak atau pemangku kepentingan di Kabupaten dan Nagari. Sebagai wadah monitoring (pemantauan) dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten dan Nagari. Dan yang terakhir, sebagai wadah advokasi dan rekomendasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

“Adapun pihak yang terlibat dalam F-PRB, yakninya Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, Dunia Usaha, LSM, Ormas, Organisasi Keagamaan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Media Massa, Pemerhati bencana dan sektor terkait lainnya, dengan prinsip dasar kerelawanan, keterpaduan dan koordinasi", tutupnya .

Sementara itu nara sumber lainnya, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Padang Pariaman Sonya Zukri mengatakan. Bahwa dalam Permendes Nomor  7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022, sudah diakomodir bagi Nagari yang ingin menganggarkan kebencanaan. Mulai dari pra bencana, tanggap darurat sampai pasca bencana.

“Dengan adanya Permendes tersebut, maka Nagari bisa menganggarkan terkait kebencanaan. Ini juga merupakan salah satu wujud pelaksanaan pembangunan Nagari dalam bidang kemanusiaan dan tanggap darurat,” tuturnya.

Kasi Kesiapsiagaan BPBD, Alkadri, SE mengatakan. Kegiatan ini, melibatkan 15 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, yang sudah memiliki KSB dan F-PRB dan juga sudah melaksanakan Destana.

"Dari sebanyak 14 Nagari yang berada di sepanjang pesisir pantai Padang Pariaman, tinggal satu Nagari lagi yang belum dibentuk Destana yaitu Nagari Campago Selatan. Direncanakan pelaksanaan Destana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022, berlokasi di Nagari Campago Selatan Kecamatan V  Koto Kampung Dalam", tutupnya. (Atmulyadi)

Bupati Suhatri Bur Terima Bantuan RUTILAHU dari Kemensos RI

PADANG PARIAMAN, BHINNEKANEWS71.Com --Bertempat di Hall IKK (Ibu Kota Kabupaten) pada Jum'at (3/11), Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE. MM, menerima batuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) tahun 2021 dari Kementrian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI). 

Bantuan senilai Rp. 820.000.000,- tersebut, diserahkan langsung oleh H. Jon Kenedi Azis anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar kepada Bupati Padang Pariaman dan selanjutnya diserahkan kepada perwakilan penerima Suardi yang beralamat di Nagari Sungai Buluah Barat Kecamatan Batang Anai.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 41 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan se Kabupaten Padang Pariaman. Masing-masing KPM menerima bantuan senilai Rp. 20.000.000,- yang nantinya digunakan sebagai biaya rehabilitasi atau pembelian bahan material untuk kebutuhan rumah mereka.

Hadir dalam acara itu, Asisten Administrasi Umum Setdakab. Fakhriati, S.Sos. MM, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Drs. Anwar, MSi. Kadis Kominfo Zahirman S.Sos. MM, Ketua DPD Partai Golkar Asmadi, SIP, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Yulius Danil, Kepala Bank Nagari Cabang Lubuk Alung Zulfahmi, Sekretaris BPKD Masri, Kabid Dinsos P3A Helmi, serta Camat dan Wali Nagari yang warganya menerima bantuan RUTILAHU.

Dalam kesempatan itu, Jon Kenedi Azis yang merupakan putra asli Padang Pariaman dari Sungai Geringging menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan ini, menunjukkan bahwa Pemerintah hadir disaat masyarakat membutuhkan. 

"Apabila program bantuan ini berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan, tentunya untuk tahun berikutnya jumlah KPM meningkat jumlahnya. Karena itu, ikutilah aturan pencairan dananya dan betul-betul digunakan untuk pembangunan atau rehabilitasi rumah. Jangan sampai dana tersebut dikurangi atau digunakan untuk membeli kebutuhan yang lain", ungkap Jon Kenedi Azis yang biasa dipanggil Ajo itu.

Dia berharap, kepada Wali Nagari dan Camat untuk selalu mengawasi pendistribusian bantuan dan memastikan bahwa yang bersangkutan memang berhak untuk menerima bantuan dan memiliki rumah tidak layak huni. Kepada masyarakat penerima, juga diharapkan untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan. Agar bantuan-bantuan berikutnya dalam bentuk lain akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Kabupaten Padang Pariaman.

Menanggapi hal itu, Bupati Padang Pariaman dalam sambutannya. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jon Kenedi Azis dan mengungkapkan rasa syukurnya atas semua rahmat yang diterima.

"Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat penerima bantuan, Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ajo Jon Kenedi Azis. Dimana, dalam setiap berkunjung ke daerah pemilihan, selalu membawa bantuan dari kementrian untuk masyarakat Kabupaten Padang Pariaman", ungkap Suhatri Bur.

Bupati Suhatri Bur berharap, bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat penerima bantuan. Dia meyakini, kondisi tempat tinggal yang layak dapat menjadi pemicu meningkatnya kesejahteraan keluarga. Karena akan membuat masyarakat tenang berusaha, karena salah satu kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. (Atmulyadi)